Samarinda– Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) drh. Muhamad Munawaroh mengatakan pihaknya siap mendukung apabila Kaltim akan berusaha mewujudkan wilayah bebas rabies. Hal ini dikatakan saat ditemui usai melantik pengurus PHDI dan PIDHI Kaltim 1 di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (10/12).

Menurut Munawaroh, saat ini Kaltim belum sepenuhnya bebas dari ancaman penyakit menular tersebut karena masih banyak gigitan anjing. Di Indonesia hanya tinggal 5 wilayah yang bebas rabies. Yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Tanjung Pinang, Papua dan Papua Barat.

“Jakarta sebagai Ibu Kota Negara (IKN) bebas rabies. Ini bukti pemerintah serius mengatasi penyakit zoonosis. Bahkan seluruh hewan Penular Rabies di Jakarta harus dipasang mikrochip agar pemilik bertanggung jawab terhadap anjingnya itu sendiri. Kaltim sebagai IKN mendatang diharapkan memberikan perhatian khusus terkait hal ini. Kalau dibilang bebas, berarti harus sudah tidak ada lagi kasus gigitan anjing,” katanya.

Disinggung mengenai langkah PHDI, dirinya menyebut sejauh ini melakukan sterilisasi untuk mengurangi populasi anjing. Selain itu melakukan vaksinasi termasuk memberikan vaksin gratis bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

“Untuk sterilisasi bisa kita lakukan secara kontinyu. Dengan jumlah 70 persen harus divaksin baru bisa dikatakan bebas rabies. Sterilisasi untuk mengurangi populasi agar anjing tidak beranak-pinak lagi. Sehingga dapat menekan angka penyebaran rabies dengan menurunkan angka kelahiran,” terangnya.

Senada, pelaksana tugas (plt) Sekretaris Daerah Prov Kaltim M. Sa’bani brharap tahun depan Kaltim bisa bebas dari rabies yang berasal dari anjing. Menurutnya, rabies masih ada di daerah yang jauh, tidak di perkotaan.

“Kalau di kota banyak dokter hewan, dinas kita juga cukup memadai. Kita sosialisasi dan juga imunisasi termasuk berbagai aktivitas untuk menekan rabies semakin di intensifkan. Kita sudah berusaha sedemikian rupa dan hampir bisa dikatakan bebas rabies,” sebutnya. (Diskominfo/Cht)

SAMARINDA—– Guna meningkatkan kapasitas pemangku kebijakan mengenal makna dan implementasi substansi konvensi hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, maka Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) menggelar bimbingan teknis konvensi hak Anak, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa (10/12)

Dengan adanya Konvensi Hak anak dapat digunakan sebagai acuan yang bisa digunakan sebagai acuan yang bisa digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan atau mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan kebijakan ataupun program yang lebih baik bagi anak-anak.

“Ini memerlukan SDM terlatih untuk mengaplikasikan penerapan kebijakan dan implementasi KHA melalui pengembanhan Kabupate/kota,” terang Kepala Seksi Tumbuh kembang Anak DKP3A Kaltim, Siti Mahmudah Indah kurniawati.

Menurutnya, konvensi hak anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. konvensi secara sederhana dapat dikelompokakan menjadi 3 hal, pertama mengatur tetang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara, kedua pihak penerima hak yaitu anak-anak dan ketiga memuat tentang bentuk-bentuk yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak anak, peningkatan SDM serta sebagai langkah strategis sesuai dengan pemenuhan hak anak.

Bimtek tersebut diikuti sebanyak 20 peserta dari kabupaten/kota se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kabid PA Penyandang Disabilitas dan Psikososial Kemen PPPA Indrawati, Fasilitator Pusat KHA Hamid Pattilima.

Samarinda—-Dalam rangka peringatan Hari Aids se Dunia Dinas Sosial Prov Kaltim menggelar kegiatan Sosialisasi Hari Aids se Dunia Tahun 2019 yang dilangsungkan di Aula UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri Samarinda, Selasa (10/12)

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 25 peserta yang keseluruhannya berasal dari kalangan pelajar SMA/SMK yang ada di Kota Samarinda.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltim Agus Hari Kesuma mengatakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kaltim, sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2019 ini di Kaltim telah ditemukan penderita Aids sebanyak 1.196 orang, yang mana dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 488 orang telah meninggal dunia.

“Masalah penyakit HIV/Aids di Kaltim saat ini tidak hanya menyasar wanita pekerja seks (WPS), namun sudah bergeser turut menyasar IRT hingga kelompok remaja,” tegasnya

Berdasarkan data PKBS Kaltim jelasnya, dari tahun 2017 hingga 2019 melalui kegiatan penjangkauan kepada kelompok beresiko telah ditemukan mereka yang positif, terdiri dari laki-laki berisiko tinggi (LBT) sebanyak 874, wanita pekerja seks 91 orang, dengan rentang usia 20 s/d 35 tahun, adapun penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, penggunaan jarum suntik, selama kehamilan, persalinan atau menyusui, serta transfusi darah.

Lebih lanjut dirinya menekankan agar melalui kegiatan tersebut, para pelajar khususnya peserta sosialisasi dapat benar-benar memahami materi-materi yang disampaikan para nara sumber, sehingga nantinya dapat dijadikan pioneer atau pelopor di lingkungan sekolah, keluarga maupun lingkungan masyarakat setempat sehingga pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba serta penyebaran HIV/Aids dapat berjalan secara masif di seluruh tingkatan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Napza dan KTA-KPO Dinsos Kaltim, Sapran mengatakan bahwa maksud dan tujuan kegiatan tersebut antara lain adalah meningkatkan kesadaran, kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids untuk mewujudkan 3 Zero HIV pada tahun 2030 mendatang, selain itu kalangan pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa diharapkan dapat berperan sebagai pelopor dalam gerakan masyarakat hidup sehat guna mengurangi stigma dan diskriminasi kepada ODHA di lingkungan masyarakat.

Samarinda — Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA Nahar melalui Kabid Perlidungan Anak Penyandang Disabilitas dan Psikososial Indrawati mengatakan data perkiraan jumlah penyandang disabilitas menurut Proyeksi BPS mencapai 2,45% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 6.321.500 jiwa. Adapun populasi penyandang disabilitas usia sekolah yang termasuk kategori anak sebanyak 25% dari jumlah penyandang disabilitas, atau sekitar 1.580.250 anak.

“Data terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, jumlah anak penyandang disabilitas yang bersekolah adalah sebanyak 134.045 anak yang tersebar di 2.209 SLB seluruh Indonesia,” ujarnya pada kegiatan Bimtek Pelaksanaan Pendampingan Anak Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, belum lama ini di Samarinda.

Indrawati melanjutkan, fenomena di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia belum dapat terlindungi secara maksimal. Berdasarkan data Simfoni KemenPPPA, sampai dengan bulan Agustus 2019 terdapat 715 kasus pelaporan anak penyandang disabilitas korban kekerasan.

“Dalam mendukung fungsi layanan yang terkait dengan perlindungan anak penyandang disabilitas, selain dapat mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dapat mengacu pada UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bahwa bagi disabilitas akan ada modifikasi dan fleksibilitas pemberian layanan. Selain itu mengenai SDM dan Sarpras menjadi hal yang perlu diperhatikan,” imbuh Indrawati.

Akomodasi yang layak bagi anak penyandang disabilitas, lanjut Indrawati, haruslah menjadi bagian dari layanan pendampingan hukum yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas agar semua anak dapat terpenuhi layanannya saat menghadapi kasus terkait dirinya.

Ia berharap kegiatan ini sebagai upaya pendampingan bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan hukum, dalam rangka memberikan peningkatan kapasitas bagi para pendamping anak penyandang disabilitas baik dari keluarga, masyarakat, OPD, Unit Penyedia Layanan bahkan Aparat Penegak Hukum.

Samarinda—Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dan Ikatan Istri Sarjana Peternakan Indonesia (IISPI), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI) Kalimantan Timur periode 2019-2023 resmi dilantik sebagai pengurus cabang Kaltim, Selasa (10/12).

Acara pelantikan dihadiri langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Prov Kaltim M. Sa’bani  serta dirangkai dengan seminar dengan tema Sinergi Sarjana Peternakan dan Dokter Hewan Dalam Mendukung Kemandirian Pangan Asal Ternak di Kaltim Sebagai Ibu Kota Negara. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.

Sa’bani menuturkan sektor peternakan dan dokter hewan harus terus bersinergi. Kedua institusi ini menjadi penggerak sektor peternakan di Kaltim. Pengembangan sektor pengembangan ini tentu harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan berkompetensi guna mencapai kemandirian dan ketahanan pangan asal ternak di Benua Etam.

Kaltim telah menetapkan kebijakan mewujudkan dua juta sapi. Tentu program ini memerlukan dukungan semua pihak pemangku kepentingan. Tidak terkecuali pelaku yang berprofesi di subsektor peternakan khususnya anggota ISPI dan PDHI Kaltim. Terutama upaya memenuhi kebutuhan pangan asal ternak bagi warga ibu kota negara Indonesia di Kaltim,” tuturnya.

Selain itu, Sa’bani berharap dengan target 2 juta secara bertahap dapat dibuat formula khusus untuk dapat dicapai pada saatnya. Seperti mengembangkan pola peternakan secara swasta.

“Kita berkeinginan agar Kaltim tidak impor lagi, padahal lahan di daerah kita cukup mumpuni. Kita berharap adanya konsep yang sinergi antar bidang peternakan dan hewan bisa menghasilkan produk hewani yang berkualitas di Kaltim. Sehingga tak perlu mendatangkan lagi dari luar daerah,” imbuhnya. (Diskominfo/Cht)

SANGATTA- Upacara Peringatan Hari Bela Negara (HBN) 2019 di Kutai Timur (Kutim) akan dilaksanakan pada Kamis 19 Desember 2019 nanti. Rencananya upacara digelar di halaman Kantor Bupati, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, Bukit Pelangi. Melibatkan seluruh elemen masyarakat baik TNI – POLRI, ASN, FKUB, Ormas Keagamaan, Organisasi Pemuda, Ormas, Pelajar dan Gabungan Organisasi Wanita. Untuk kelancaran peringatan HBN digelar dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Kabupaten Irawansyah di Ruang Ulin,Kantor Bupati, Selasa (10/12/2019).

“Yang jelas peringatan HBN adalah momentum bangun kesadaran bela Negara. Bagaimana pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI ini. Ini kewajiban bersama sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1). Sehingga dalam peringatan ini akan melibatkan sebanyak – banyaknya komponen masyarakat, LSM, tokoh agama,organisasi keagamaan, tokoh adat, pemuda,pelajar  termasuk organisasi perempuan,” jelas Irawansyah.

Dia juga menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi salah satu cara menangkal berkembangnya paham radikalisme yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Dalam upacara nanti akan ada pembacaan ikrar bersama sebagai wujud bela Negara.

Perlu diketahui, peringatan HBN ini dilatarbelakangi peristiwa deklarasi terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat pada 1948 saat Ibukota Negara  Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda mengakibatkan “vacuum of Power” (kekosongan kekuasaan) dan dipindahkan ke Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Kerelaan dan semangat berkorban yang dilakukan masyarakat Sumatera Barati inilah yang menjadi latar belakang HBN. Peringatan HBN secara resmi dimulai sejak tahun 2006 lalu melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Hari Bela Negara.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Abdul Kader menjelaskan bahwa peringatan HBN ini merupakan instruksi Kementerian Pertahanan. Kemudian diteruskan ke Kemendagri dan semua Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan upacara HBN.

”Persiapannya sudah 85 persen, tinggal penyebaran undangan dan tenda kehormatan. Petugas dan susunan acara sudah ada, jika ada kekurangan nanti pada gladi bersih, Selasa 17 Desember 2019,” jelas Abdul Kader.

Dia menambahkan HBN merupakan agenda (Pemerintah) Pusat, karena melihat situasi saat ini ada kecenderungan degradasi bela negara dan ancaman radikalisme. Hari Bela Negara meningkatkan kesadaran bela Negara kepada seluruh masyarakat. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Nusantara.

Samarinda – Sebanyak 372 wisudawan/wisudawati Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) diwisuda dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Wisuda Sarjana, di Auditorium HM Ardan Untag Samarinda, Sabtu (7/12).

Prosesi wisuda dilakukan Rektor Untag Samarinda, Mardjoni Rachman dengan disaksikan Gubernur Kaltim diwakili Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Ketua Umum Yayasan Untag, Awang Dharma Bhakti, dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan (LLDIKTI), Prof. Ir. H. Udiansyah, MS., Ph.D.

Dikatakan Gubernur Isran Noor dalam sambutan yang disampaikan Jauhar, bahwa hari ini ada ratusan sarjana baru dihasilkan Untag. Wisuda merupakan momentum membawa Untag semakin maju dan membawa prestasi membanggakan semua.

“Peran Untag dengan sarjana yang dihasilkan sangat penting dalam mendukung pencapaian Visi RPJMD Kaltim 2019-2023 “Berani Untuk Kaltim yang Berdaulat” yang difokuskan pada kemajuan sektor ekonomi agar masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.

Pada 2019, pemprov meluncurkan Beasiswa Kaltim Tuntas dengan anggaran Rp165 milyar lebih bagi 11 ribu lebih penerima. “Jumlah ini termasuk terbesar se Indonesia. Peluangnya sangat terbuka bagi saiapa saja yang memenuhi syarat. Silahkan yang berminat S1- S3, dalam dan luar negeri, dan tuntas sampai selesai,” katanya.

Karenanya dia mengajak masyarakat Kaltim, khususnya keluarga besar Untag memanfaatkan peluang tersebut. Ini penting sebagai persiapan Kaltim menyongsong pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.

Pada 2024 Istana Negara pindah sampai akhir 2045 dengan luas lahan diperlukan mencapai 500 ribu hektar. Tentu menerlukan banyak tenaga kerja dan kesiapan pangan, kesehatan, pemeliharaan air bersih, dan lain-lainnya yang harus ditangkap peluannya oleh masyarakat Kaltim.

Untuk diketahui, 372 wisudawan/wisudawati tersebut terdiri dari Fakultas Hukum 130 orang, FISIPOL 66 orang, FEKON 104 orang, Fakultas Pertanian 14 orang, Fakultas Taknik 44 orang, dan Fakultas Psikolog 14 orang.

Mewakili Gubernur Kaltim, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Kaltim HM Sa”bani menghadiri dan menyaksikan pelantikan Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dan Ikatan Istri Sarjana Peternakan Indonesia (IISPI) Kalimantan Timur periode 2019-2023.  Juga pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI) Kalimantan Timur (Kaltim 1) periode 2019-2023.

Kegiatan bertema Sinergi Sarjana Peternakan dan Dokter Hewan Dalam Mendukung Kemandirian Pangan Asal Ternak di Kaltim Sebagai Ibu Kota Negara dilaksanakan di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa (10/12).

Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) drh Muhamad Munawaroh saat memberikan sedikit sambutan.

Ketua Umum Pengurs Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Didiek Purwanto memberikan sambutan.

Sa’bani mengungkapkan Kaltim telah menetapkan kebijakan mewujudkan 2 Juta Sapi guna mencapai kemandirian dan ketahanan pangan asal ternak di Benua Etam.

Ujoh Bilang — Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim terus mendorong seluruh kabupaten/kota menuju kabupaten/kota layak anak (KLA).

Fasilitator KLA Sumadi mengatakan, KLA adalah konsep pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terintegratif yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Tujuan umum KLA adalah untuk menjadikan anak menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berbudi pekerti tinggi, terlindungi dan berpartisipasi,” ujarnya pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Gugus Tugas KLA di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), belum lama ini

Sumadi menambahkan, Kaltim akan jadi ibu kota negara (IKN), maka anak harus disiapkan, agar nantinya tidak menjadi penonton saja. “Tapi anak kita harus jadi pelaku pembangunan dan berkompetisi dengan anak lain,” imbuh Sumadi.

Untuk menyiapkan anak agar berkualitas melalui KLA dengan cara memenuhi 24 indikator KLA dan melibatkan semua instansi pemerintah. swasta dan masyarakat.
KLA menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak kedalam setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan. Setiap tahapan pembangunan yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Selain itu, setiap tingkatan wilayah baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak antara lain pertama, Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), kedua, penguatan kelembagaan, ketiga, perluasan jangkauan, keempat, membangun jaringa, kelima, pelembagaan dan pembudayaan KLA, keenam, promosi, komunikasi, informasi dan edukasi (PKIE), dan ketujuh, sertifikasi dan apresias.

SAMARINDA — Sharing Session “Implementasi Penghapusan Eselon III dan IV” dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Kompetensi ASN, Selasa (10/12) di Ruang Heart of Borneo, Jembatan Penyeberangan Gedung A dan Gedung B, Lantai 2, Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Kompetensi ASN, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Dalam laporannya Plt. Kepala BPSDM HM.Aswin menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini agar meningkatkannya wawasan dan pengetahuan dalam segala hal terutama mengenai Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penghapusan Eselon III dan IV.

“Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,”jelas Aswin.

Ditambahkannya bahwa Para Pejabat Eselon II secara kompetensi sudah mumpuni dan paripurna sehingga kegiatan ini merupakan sharing dan tidak bermaksud untuk menggurui para peserta lainnya.

Harapannya dengan tema Penyederhanaan Birokrasi dan Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV yang sedang menjadi ini hot issue sehingga peserta dapat mendengarkan langsung dari pemangku kebijakan, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang memberikan materi akibat pengalihan jabatan eselon III dan IV tersebut termasuk jika ditinjau dari berbagai aspek, termasuk aspek finansial. (DISKOMINFO/Lely)