SAMARINDA—– Guna meningkatkan kapasitas pemangku kebijakan mengenal makna dan implementasi substansi konvensi hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, maka Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) menggelar bimbingan teknis konvensi hak Anak, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa (10/12)

Dengan adanya Konvensi Hak anak dapat digunakan sebagai acuan yang bisa digunakan sebagai acuan yang bisa digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan atau mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan kebijakan ataupun program yang lebih baik bagi anak-anak.

“Ini memerlukan SDM terlatih untuk mengaplikasikan penerapan kebijakan dan implementasi KHA melalui pengembanhan Kabupate/kota,” terang Kepala Seksi Tumbuh kembang Anak DKP3A Kaltim, Siti Mahmudah Indah kurniawati.

Menurutnya, konvensi hak anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. konvensi secara sederhana dapat dikelompokakan menjadi 3 hal, pertama mengatur tetang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara, kedua pihak penerima hak yaitu anak-anak dan ketiga memuat tentang bentuk-bentuk yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak anak, peningkatan SDM serta sebagai langkah strategis sesuai dengan pemenuhan hak anak.

Bimtek tersebut diikuti sebanyak 20 peserta dari kabupaten/kota se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kabid PA Penyandang Disabilitas dan Psikososial Kemen PPPA Indrawati, Fasilitator Pusat KHA Hamid Pattilima.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *