Balikpapan – Pelaksana tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi menerima kunjungan Komisi X DPR RI ke Provinsi Kaltim.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang bertanggung jawab sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI Bidang Olahraga masa persidangan I 2019-2020.

“Mohon ijin melaporkan, mewakili Pak Gubernur/Wagub/Sekda bersama Walikota Balikpapan menerima kunjungan Komisi X DPR-RI, dipimpin Ibu Hetifah Syaifudian. Hadir pula Staf Ahli Menpora bidang Ekonomi Kreatif, Jonni Mardizal,” kata Jauhar dalam laporan tertulis yang disampaikannya melalui Group Whats App, Jumat (13/12) siang.

Pertemuan sendiri, kata Jauhar dilakukan di Kantor Walikota Balikpapan pagi tadi. Mereka intinya ingin memperoleh informasi terkait program pembinaan keolahragaan di Kaltim.

Khususnya yang dilakukan Pemprov Kaltim melalui UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Dispora Kaltim. Keberadaannya dianggap menjadi langkah straregis dalam pembinaan prestasi olahraga, khususnya pembibitan atlet-atlet berprestasi secara dini.

Pada kesempatan itu, Jauhar juga mengungkapkan jawaban kuisoner kunjungan spesifik tersebut.

Pada prinsipnya semua kegiatan tersebut baik pendidikan keolahraga dan prestasi maupun olahraga rekreasi telah berjalan dengan baik.

Bahkan untuk pendidikan olahraga, Pemprov Kaltim telah membangun SKOI sejak 10 tahun lalu. Di Indonesia hanya ada dua provinsi yang menyelenggarakannya yaitu Kaltim dan Jawa Timur.

Untuk Sekolah Olahraga Ragunan polanya di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga, sementara SKOI melalui APBD.

Sedangkan untuk olahraga rekreasi Kaltim secara konsisten dan berkelanjutan melakukan pembinaan yang peminat dan kekhususan olahraganya dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak hanya olahraga tradisional, tetapi juga olahraga yang baru tumbuh dan berkembang di tanah air.

Pemprov juga berhasil melaksanakan FORNAS V sebagai tuan rumah di Stadion Madya Sempaja beberapa waktu lalu. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga ini sebagai penyelenggaraan FORNAS terbaik dibanding sebelumnya.

Kemudian untuk olahraga unggulan, Kaltim melalui KONI Kaltim menetapkan beberapa cabang olahraga yang selama ini dinilai cukup berkembang pesat dan secara kontinyu menorehkan prestasi di tingkat Internasional yaitu diantaranya gulat, angkat besi, layard dan silat.

Pembangunan bidang olahraga di Kaltim menunjukkan tren yang positif ditandai dalam pembangunannya hampir semua pengurus besar cabang olahraga di pusat telah memiliki pengurus daerah.

Berdirinya SKOI sangat banyak membantu anak-anak dari seluruh pelosok Kaltim untuk menyalurkan bakat dan talenta olahraga.

Hadir dari Komisi X DPR RI, Adrian Jopie Paruntu, Tina Nur Alam, Bisri Romly, Ledia Hanifa Amelia, Desy Ratnasari, Abdul Hakim Bafadih, dan Illiza Saaduddin Djamal. Hadir juga Ketua KONI Kaltim, Zuhdi Yahya, perwakilan Kepala Dispora Kaltim, Agustianur, dan Plt Kepala Sekolah SKOI Kaltim, Suprayogi, dan Perwakilan Kepala Dikbud, Deslan Apiani.

SAMARINDA— Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) menggelar Istighosah dan doa bersama dalam rangka menyambut Hari Juang TNI Angkatan Darat (AD) 2019, bertempat di Masjid Baitussalam Makorem 091/ASN, Jum’at (13/12).

Doa bersama ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur menyambut peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat (AD) 2019 yang jatuh pada hari Minggu 15 Desember 2019 mendatang.

Acara tersebut digelar di dua tempat yakni, di Masjid Baitussalam Makorem 091/ASN Jln. Gajah Mada No 11 Samarinda dan Gereja GPIB Immanuel Jl. Jenderal Sudirman Samarinda.

Kapenrem091/ASN, Kapten Arh Asrul Azis, dalam rilis tertulisnya mengukapkan bahwa doa bersama warga Korem 091/ASN tersebut, digelar seraya memanjatkan doa agar para pendahulu dan senior senantiasa mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa, atas perjuangan dan pengorbanannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia, serta memohon ridho dan lindungan-Nya dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Peringatan Hari Juang Kartika, hendaknya seluruh prajurit Korem 091/ASN dapat menjadikan sebagai wahana untuk melakukan intropeksi dan renungan sekaligus menjadi motivasi, untuk menuju arah yang lebih baik dan dapat melaksanakan tugas pokoknya demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

“Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan pilar kekuatan negara, kita patut meneladani sikap para pejuang terdahulu dan harus berkomitmen untuk terus menjaga dan menegakkan keutuhan NKRI, dengan asumsi bahwa NKRI sudah harga mati,” tegasnya.

Penrem 091/ASN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Hari Bakti Transmigrasi ke 69 di Kantor Disnakertrans Jalan Kemakmuran No. 2 Samarinda. Plt. Kadisnakertrans Kaltim Datu Badaruddin memimpin apel, acara dirangkai dengan ramah tamah dengan pegawai yang sudah mengakhiri masa tugasnya, Kamis (12/12).

 

 

 

 

 

 

 

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad mengatakan berdasarkan sistem informasi pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan (Simfoni) tahun 2017 hingga akhir November 2019 telah tercatat kasus kekerasan yang cukup memprihatinkan.

Dimana akhir bulan November 2019 terdata total 449 kasus dengan berbagai jenis kekerasan diantaranya ada 4 kasus TPPO, 3 kasus di Kota Bontang dan 1 kasus di Kota Samarinda. Tempat kejadian kekerasan sebanyak 233 kasus terjadi di rumah tangga.

Di tahun 2018, terdata total 488 kasus dengan berbagai jenis kekerasan diantaranya ada 5 kasus TPPO (1 kasus di Kabupaten Kukar, 2 kasus di Kabupaten Kutim dan 2 kasus di Kabupaten Paser). Tempat kejadian kekerasan sebanyak 295 kasus terjadi di rumah tangga.

Sedangkan, tahun 2017 terdata total 736 kasus dengan berbagai jenis kekerasan dřiantaranya ada 4 kasus TPPO, 2 kasus di Kota Bontang dan 2 kasus di Kota Samarinda. Tempat kejadian kekerasan sebanyak 355 kasus terjadi di rumah tangga.

“Melihat dari data Simfoni tersebut, dalam kurun waktu 3 tahun kurang lebih sebanyak 50% kasus kekerasan terjadi di ranah rumah tangga,”ungkapnya belum lama ini

Keberhasilan sebuah proses hukum, Jelas Halda sangat ditentukan pada kualitas dan pemahaman dan responsivitas aparat penegak hukum dalam penanganan yang mampu menyelesaikan kasus hukum dan melindungi para korban sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Sementara tantangan yang hadapi saat ini adalah belum tercapainya kesamaan di kalangan aparat penegak hukum tentang alat bukti kasus kekerasan yang kompleks, mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban serta koordinasi dalam pemenuhan hak korban.

Selain itu juga masih kurangnya responsivitas para aparat penegak hukum terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus kekerasan itu sendiri dan banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih serta belum memiliki perspektif kepentingan terbaik perempuan korban kekerasan.