Penajam  — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) didampingi sejumlah pihak terkait mulai Jumat (10/4) menyalurkan bantuan bahan makanan seperti beras, minyak goreng, gula, dan mie instan kepada semua warga sebagai dampak dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

“Bantuan sosial berupa paket bahan makanan pokok ini diperuntukkan bagi 56.247 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Penajam Paser Utara, karena semua warga terdampak pandemi COVID-19. Penyalurannya dilakukan secara bertahap yang dimulai Jumat kemarin,” ujar AGM di Penajam,(11/4)

Penyaluran bantuan sosial dilakukan setelah tim di Pemkab PPU mendata seluruh KK di setiap desa dan kelurahan yang tersebar pad empat kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, dan Kecamatan Sepaku.

Pemerintah Kabupaten PPU, lanjutnya, tidak memilih-milih dalam pembagian paket bahan makanan ini, yakni tidak membedakan yang mampu atau kurang mampu, sehingga bukan hanya warga yang tidak mampu saja yang mendapatkan, karena pihaknya berkomitmen melindungi masyarakat.

Ia menuturkan bahwa masyarakat tidak perlu berkumpul untuk mendapatkan paket yang akan dibagikan, karena justru pihaknyalah yang akan datang ke rumah-rumah agar tidak menimbulkan kerumunan, apalagi disadari bahwa akibat kerumuman bisa berpotensi menyebabkan penularan virus corona lebih luas.

Jika paket sembako sudah disalurkan, lanjutnya, diharapkan seluruh masyarakat berdiam diri di rumah selama 14 hari, tidak berkumpul dan saling menjaga jarak agar dapat memutus rantai penyebaran virus yang pertama kali terdeteksi dari Wuhan tersebut.

Bantuan sosial dalam bentuk paket sembako yang disalurkan kepada 56.247 KK tersebut menggunakan APBD Kabupaten PPU yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD setempat dengan nilai sekitar Rp20 miliar.

Sedangkan isi paket yang dibagikan secara cuma-cuma ini berisi 10 kilogram beras, 2 kardus mie instan, 1 rak telur ayam (30 butir), 2 kilogram gula pasir, dan satu liter minyak goreng.

“Pembagian paket bahan makanan untuk 56.247 KK yang tersebar di 30 desa dan 24 kelurahan ini dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama dilakukan di Kecamatan Penajam yang dimulai dari Kelurahan Penajam, kemudian akan dilanjutkan ke desa dan kelurahan lainnya,” ujar AGM.

Pembagian yang dimulai pada Jumat (10/4) di tahap pertama di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam tersebut dikoordinir masing-masing RT dibantu TNI/Polri. Sedangkan penerima bantuan paket bahan kebutuhan pokok di Kelurahan Penajam sebanyak 4.058 KK. (mg)

BERAU – Keluarga KN (56) yang dinyatatakan positif mengidap virus corona berdasarkan hasil uji laboratorium Surabaya telah mengikuti anjuran pemerintah untuk isolasi mandiri di rumahnya di Kecamatan Sambaliung. Hal tersebut disampaikan Bupati Berau, H Muharram dalam konferensi pers yang digelar di kantor BPBD Berau, jalan H Isa I, Tanjung Redeb, Jumat (10/4/2020).

Dikatakannya, ada empat orang anggota keluarga KN yang akan mengikuti isolasi mandiri, yakni istri dan ketiga anaknya.

“Keluarga KN akan telah mengikuti anjuran pemerintah untuk isolasi mandiri di rumahnya dengan pengawasan tim medis,” kata Muharram.

Lanjutnya, dia imbau kepada warga yang pernah melakukan interaksi dengan KN untuk segera melakukan pemeriksaan kondisi kesehatannya di puskesmas atau rumah sakit.

“Sebelum dinyatakan positif virus corona, KN sempat melakukan interaksi dengan orang lain. Kita harap yang pernah berjabat tangan dengan KN atau berinteraksi langsung segara melapor dan memeriksakan kesehatnnya,” tuturnya.

Disebutkannya, jika masih ada puluhan rombongan jamaah yang mengikuti ijtima ulama di Gowa, Sulawesi Selatan yang masuk dalam pemantauan.

“Ada delapan sampel yang dikirim, tapi baru empat yang keluar. Mudahan empat sampel selanjutnya hasilnya negatif virus corona, itu harapan kami,” pungkasnya.

 

Samarinda—- Dari hari ke hari jumlah warga Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terus bertambah.

Hingga Sabtu 11 April 2020, jumlah ODP di Kaltim mencapai 5.249 kasus. Sedangkan PDP mencapai 262 kasus. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak saat video conference melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Sabtu (11/4/2020).

Andi menerangkan dari 5.249 kasus ODP, 53 diantaranya kasus baru. Sementara 196 kasus yang sudah selesai masa pemantauan, sehingga total yang selesai pemantauan hari ini ada sebanyak 3.366 kasus dan yang masih dalam proses pemantauan ada sebanyak 1.883 kasus.

Selain itu, PDP pada 11 April 2020 ada penambahan sebanyak 8 kasus terdiri dari 7 kasus dari Berau dan 1 kasus dari Kutai Timur satu kasus.

“Pasien positif hari ini tidak ada tetap 35 kasus dan penambahan hasil negatif juga tidak ada dan masih tetap 148 kasus “ungkapnya.

Dijelaskan andi untuk penambahan 1 kasus PDP dari Kutim merupakan laki-laki berusia 42 tahun PDP ini merupakan pelaku perjalanan dari gua dengan keluhan demam dan batuk saat ini menjalani isolasi Mandiri di rumah.

Selanjutnya untuk penambahan PDP 7 kasus di Berau terdiri dari 1 pelaku perjalanan dari kluster Ijtima Dunia Zona Gowa yaitu laki-laki berusia 52 tahun. Kemudian 6 kasus lainnya di Berau merupakan keluarga dari pelaku perjalanan Ijtima Gowa yang tinggal di satu rumah yaitu istri dan anak-anaknya.

Karena menunjukkan gejala yang sama saat ini, ke 7 pasien tersebut telah lakukan swab dan menunggu hasil laboratorium Kementerian Kesehatan RIz dan 7 pasien tersebut kini telah diisolasi di RSUD Abdul Rifai Berau.

 

 

Balikpapan – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menerima bantuan alat pelindung diri (APD) dari Kementrian Kesehatan RI. Bantuan APD tahap ketiga yang tiba Jumat (10/4) kemarin sebanyak 6.000 unit.

Dari seluruh bantuan yang diterima, Kota Balikpapan mendapat bagian 500 unit APD atau setara dengan 10 koli. Hal itu disampaikan Walikota Balikpapan Rizal Effendi saat menerima bantuan APD yang tiba di Lanud Dhomber Balikpapan.

“Untuk Balikpapan, di luar Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo, kita mendapat 10 koli atau 500 APD,” ujar Rizal, Jumat (10/4).

Rinciannya, meliputi 6 koli atau 300 APD yang berupa baju coverall gawn akan diberikan kepada Dinas Kesehatan sebagai cadangan stock. Kemudian untuk RSUD Beriman dan RST Hardjanto masing-masing 2 koli atau 100 APD. Total semua menjadi genap 10 koli.

Sementara itu, sebagai rumah sakit rujukan yang berada di bawah Pemprov Kaltim, RSUD Kanujoso Djatiwibowo mendapat 20 koli atau 1.000 APD.

Rizal mengharap kedatangan alat kesehatan kali ini dapat memenuhi kebutuhan para tenaga medis.

“Tentu dengan APD yang datang kali ini kita harapkan bisa mengatasi kegundahan para tenaga medis. Sehingga nantinya mereka bisa bekerja lebih nyaman dan lebih baik tentunya,” jelas Rizal.

Sebelumnya, bantuan alat kesehatan untuk Kaltim tahap kedua telah tiba pada Minggu (5/4) lalu. Bantuan alkes dari Kemenkes RI tersebut diangkut menggunakan pesawat Boeing 737/300 mendarat di Base Ops Lanud Dhomber Balikpapan diterima Direktur RSUD Kanudjoso Djatiwibowo, dr Edy Iskandar.

Adapun alat kesehatan terdiri dari alat pelindung diri (APD) sebanyak 80 koli atau kurang lebih 8.000 set dan masker 10 koli. Selanjutnya dari Dinkes Kabupaten/Kota APD akan didistribuskan ke pihak-pihak yang membutuhkan.

Kutai Timur – Langkah pencegahan terus dilakukan jajaran pemerintah Kutai Timur melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), agar wabah virus COVID-19 ini tidak semakin menyebar di wilayah Kutim dan menular kepada masyarakat.

Bahkan sebagai langkah antisipasi dan meminilaisir tingkat penularan COVID-19, Pemerintah Kutim berencana akan menerapkan sistem karantina atau isolasi sementara bagi semua warga ataupun pendatang yang diketahui usai melakukan perjalanan dari zona merah COVID-19. Hal ini diungkapkan Bupati Kutim, Ismunandar kepada awak media, baru-baru ini.

“Saat ini pemerintah pusat melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red) sudah memetakan penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia. Beberapa wilayah sudah masuk dalam zona merah, seperti Pulau Jawa secara keseluruhan dan Sulawesi Selatan. Ini tentu menjadi atensi penting bagi semua daerah, termasuk Kutai Timur,” ujar Ismu.

Lanjut Ismu, ada pemikiran dari dirinya bagaimana jika semua pendatang yang masuk ke Kutim, termasuk warga Kutim sendiri yang diketahui baru datang usai bepergian dari daerah yang masuk zona merah tersebut, untuk dilakukan karantina atau isolasi terlebih dahulu, jika memang ingin masuk ke Kutim. Jika memang menolak, maka dipersilahkan pulang kembali atau tidak diijinkan masuk Kutim.

“Ada pemikiran saya, bagi semua pendatang dan termasuk warga Kutim sendiri yang diketahui baru saja datang dari daerah-daerah yang termasuk zona merah, maka kita isolasi dulu, kita karantina sebelum bertemu keluarganya. Jika tidak mau, maka silahkan pulang kembali dan tidak diijinkan masuk Kutim,” ungkap Ismu.

Namun hal ini baru sebatas wacana dan pemikiran dirinya pribadi. Tentunya jika prosedur karantina ini ingin diterapkan, harus disepakati dan diputuskan bersama dengan seluruh jajaran yang berwenang.

Sebab jika memang disepakati, maka kemungkinan para pendatang tersebut usai dilakukan pendataan pada posko pintu masuk Kutim, langsung diarahkan ke wisma Diklat BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kutim di Jalan Graha Expo Sangatta, untuk dilakukan karantina selama 14 hari.

Jika memang kondisnya sehat dan tidak ada gejala, serta telah dilakukan pemeriksaan medis, baru diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing.

“Ini (rencana karantina, red) akan menjadi bahan evaluasi tim gugus tugas COVID-19 Kutim. Sebab, hal ini harus disepakati dan diputuskan bersama dengan semua instansi berwenang. Jika memang disepakati harus dikarantina sementara, maka akan kita optimalkan wisma Diklat yang saat ini memang sudah diperuntukkan sebagai rumah sakit darurat COVID-19 dan tempat istirahat tim medis COVID-19 Kutim,” jelas Ismu.

 

BONTANG – Teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran baru nanti masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Draf petunjuk teknis (juknis) sudah disetor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kabid Pendidikan Dasar, Disdikbud Bontang, Saparudin, mengatakan pengiriman draf pada 26 Maret lalu. Dalam juknis itu, tidak terdapat perubahan dibandingkan mekanisme tahun lalu.

“Kami masih mengacu pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019,” kata Saparudin.

Mengenai teknis, dibahas dalam pertemuan rapat secara online 10 daerah se-Kaltim dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), kemarin (7/4/2020). Dalam surat edaran Mendikbud tertera bahwa pelaksanaan PPDB menyesuaikan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19.

“Di situ tertera tidak diperkenankan untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak,” ucapnya.
Saparudin pun menuturkan ada dua alternatif yang bisa dilakukan. Meliputi pembatasan penyerahan berkas atau pengiriman melalui situs bontang.siap-ppdb.com. Situs ini telah digunakan Disdikbud sejak beberapa tahun belakangan.

“Intinya pendaftar tetap mengisi formulir melalui situs itu,” sebutnya.

Jika dilakukan pembatasan penyerahan, maka panitia akan menghubungi kontak pendaftar yang tertera dalam data pelamar. Sesuai dengan pendaftar yang telah diterima di sekolah bersangkutan. Namun, jika penyetorannya dilakukan dalam situs itu maka pendaftar wajib memindai terlebih dahulu.

“Masih banyak alternatif yang bisa dilakukan,” terang Saparudin.

Rencananya, pelaksanaan PPDB dimulai pada 22 Juni mendatang. Diketahui terdapat dua jalur penerimaan untuk jenjang SD. Rinciannya 95 persen jalur zonasi yakni 400 meter jarak sekolah dengan hunian pelamar dan lima persen perpindahan tugas orangtua.

Sementara untuk jenjang SMP memiliki empat jalur. Meliputi 50 persen jalur zonasi, 15 persen afirmasi, lima persen perpindahan tugas orangtua, dan 30 persen jalur prestasi. Rencananya jalur prestasi akan dipisah antara capaian akademik maupun non-akademik.
“Untuk akademik mengacu akumulasi nilai rapor selama lima semester terakhir,” jelasnya. (*)