BONTANG — Meski Kota Bontang mulai mengadopsi aturan dalam tatanan kenormalan baru (new normal) per Jumat (29/5/2020) lalu, otoritas tidak berencana membuka Pelabuhan Loktuan dalam waktu dekat ini. Namun menunggu hingga pandemi Covid-19 seutuhnya usai.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bontang, Kamilan kala dikonfirmasi.

Dijelaskan, tatanan kenormalam baru yang diterapkan di Kota Taman lebih menyasar pada pembukaan sektor pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan.

Membangun kembali aktivitas ekonomi yang sempat mati suri. Pembukaan rumah ibadah dan berjalannya tahapan Pilkada sesuai jadwal Desember 2020 mendatang. Semua ini, tentu saja, wajib berpegang pada protokol kesehatan Covid-19.

”Rapat terakhir kami dengar ada empat  poin disepakati (Untuk tatanan kenormalan baru). Kalau untuk Pelabuhan Loktuan, sampai hari ini kami tidak berencana buka,” tegasnya.

Ditekankan Kamilan, Pelabuhan Loktuan tak dibuka untuk kapal pengangkut penumpang. Sementara untuk kapal logistik masih diperkenankan.

Otoritas beralasan akses kapal penumpang masih ditutup karena berpotensi mendatangkan ribuan orang tiba di Kota Bontang. Ujar Kamilan, ini bahaya, lantaran pada dasarnya sebaran wabah Covid-19 di Indonesia tidak merata. Ada yang trennya mulai turun, ada sebaliknya.

”Bahaya kalau dibuka sekarang. Ada ribuan orang bisa ke Bontang kalau begitu. Kita enggak tahu mereka bebas virus atau tidak,” ujarnya.

Sebagai pengingat, sejak Senin (30/3/2020) Pemkot Bontang secara resmi membatasi aktivitas di Pelabuhan Loktuan. Hal ini ditandai dengan permohonan yang diajukan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 27 Maret 2020 lalu.

Dalam suratnya, Wali Kota Neni meminta mobilitas masyarakat yang keluar masuk di Bontang diminimalisasi, guna menghindari penyebaran virus corona. Salah satunya menutup akses Pelabuhan Loktuan untuk penyeberangan penumpang hingga pandemi virus Covid-19 mereda.

Samarinda—- Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mengumumkan pada bulan Mei 2020 terjadi inflasi sebesar 0,21 persen. Tingkat inflansi tersebut terbentuk dari dua kota yaitu Samarinda dan Balikpapan.

“Pada Mei 2020 terjadi inflasi untuk Kota Samarinda sebesar 0,14 dan Inflasi di Kota Balikpapan sebesar 0,31 persen,”ucap Kepala BPS Kaltim Anggoro Dwithjahyono saat rilis bulanan melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Selasa (2/6/2020).

Inflasi terjadi menurut Anggoro, karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,54 persen, diikuti kelompok transportasi sebesar 0,68 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,32 persen  kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,16 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,11 persen.

Selanjutnya kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,09 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen, dan kelompok perlengkapan, peralatan, serta pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen. Kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,79 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,10 persen. Kelompok yang cenderung stabil adalah kelompok pendidikan yaitu sebesar 0,00 persen dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 0,63 persen dan tingkat Inflasi tahun ke tahun sebesar 1,54 persen.

Kemudian dari 11 kelompok pengeluaran, terdapat lima kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi, dua kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi dan empat kelompok lainnya cenderung stabil. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,15 persen; diikuti kelompok transportasi sebesar 0,09 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen, untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya masing-masing sebesar 0,01 persen.

Berikutnya kelompok yang memberi andil negatif yaitu: Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,04 persen dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,02 persen. Kelompok dengan andil cenderung stabil adalah kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; dan kelompok pendidikan masing-masing sebesar 0,00 persen.

Dirinya juga mengatakan Inflasi tahun kalender Kota Samarinda sebesar 0,44 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,68 persen. Sedangkan Inflasi tahun kalender Kota Balikpapan sebesar 0,88 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,35 persen.

Dari 90 kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional, sebanyak 67 kota mengalami inflasi dan 23 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,20 persen dan terendah terjadi di Tanjung Pinang, Bogor dan Madiun masing-masing sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Banggai sebesar -0,39 persen dan terendah di Manado sebesar -0,01 persen.

Tana Paser – Pemerintah Kabupaten Paser akan melakukan rapat sebagai tindaklanjut dari peristiwa kebakaran yang melanda pasar pagi Tanah Grogot pada Minggu dini hari kemarin.

Hal itu disampaikan Asisten Ekonomi Setda Paser Ina Rosana saat meninjau lokasi pasar pagi Senin (1/06/2020).

“Kami dapat informasi (kebakaran), dan langsung kami kordinasikan dengan dinas terkait untuk mendata berapa jumlah pedagang kita, jumlah kios yang kena kebakaran ini, “ujar Ina.

Pemkab Paser kata Ina Rosana segera menindaklanjutinya dengan menggelar rapat bersama Dinas Perindustrian, Perdaganga Koperasi UKM.

“Kami akan gelar rapat dengan melibatkan semua, sesuai arahan wakil Bupati Paser terutama terkait aset ini,” ujar Ina.

Untuk langkah kedepan, kata Ina, Pemkab Paser akan mencari kesepakatan terkait nasib pasar pagi.

“Rapat nanti kami mencari langkah-langkah ke depan, apakah nanti akan kita bersihkan atau kita bangun sementara atau realokasi, nanti akan kita diskusikan kembali untuk para pedagang ini,” tutupnya.

Samarinda – Harga ayam broiler dan komoditas ikan masih sulit didapatkan dan mahal pada pekan pertama usai lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah. Sejumlah penjual sayur dan nelayan masih merayakan lebaran di tengah pandemi wabah Covid-19 di Samarinda.

“Harga ayam broiler masih mahal. Per ekornya masih di atas Rp50.000 per ekor untuk ukuran satu kilogram. Padahal harga normalnya biasanya hanya Rp35.000 per ekornya,” ujar Ahmadnudin, seorang pedagang ayam broiler di kawasan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kamis siang (28/5/2020).

Menurutnya harga ayam yang tinggi ini dikarenakan imbas dari pengusaha ayam yang mengosongkan kandangnya, karena sepinya pembeli selama Covid-19 mulai mewabah pada awal Maret lalu.

“Saat pemerintah menetapkan darurat Korona, kan orang-orang disuruh berdiam di rumah. Nah, saat itu ayam harganya jatuh dan pengusaha mengosongkan kandangnya. Nah, saat ini baru terasa dampaknya harga ayam naik, karena permintaan meningkat saat lebaran,” jelasnya.

Sementara itu, harga ikan laut dan ikan sungai juga mengalami kenaikan karena selain masih dalam suasana lebaran, musim hujan dan gelombang tinggi juga mempengaruhi aktivitas nelayan dalam melaut.

“Walaupun ada ikan laut yang dijual stok dan harganya diatas rata-rata harga normal. Kenaikannya bias sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya dari hari biasa,” ujar Daeng Aco, yang berjualan ikan di Jalan Wahid Hasyim.

Ia menjual kepiting mulai harga Rp35.000 hingga Rp65.000 untuk kepiting yang bertelur. Sedangkan cumi-cumi dijual dengan harga Rp55.000, ikan patin Rp35.000, ikan lele Rp30.000, udang laut Rp70.000 dan udang tiger prawn kualitas ekspor dijual Rp120.000/Kg. Untuk kerang kupas Rp50.000 dan kerang berkulit antara Rp15.000 hingga Rp30.000.

“Namun untuk kepiting dan kerang berkulit stoknya kosong karena belum ada pasokan dari nelayan di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin mereka belum melaut,” ucapnya.

“Harga TBS pada Mei 2020 yang sebesar ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya imbas dari wabah Covid19,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ujang Rachmad di Samarinda, Jumat (29/05) kemarin.

Ia merinci harga TBS yang dipanen per umur pohon kelapa sawit, yakni untuk umur tiga tahun Rp 1.231,72; umur empat tahun Rp 1.316,11; umur lima tahun Rp 1.321,81; umur enam tahun Rp 1.335,50.

Selanjutnya, umur tujuh tahun Rp 1.343,18; umur delapan tahun Rp 1.353,55; umur sembilan tahun Rp 1.380,24 dan umur sepuluh tahun keatas Rp 1.396,61.

Sumber : Disbun Kaltim

Samarinda – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Kaltim diajak ikut serta pada lomba Inovasi Daerah Penyiapan New Normal atau tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 tahun 2020 yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Keikutsertaan lomba selain menjadi ajang promosi inovasi daerah dalam melaksanakan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, jika menang diharap dapat membantu pemulihan ekonomi daerah dengan hadiah yang diraih.

“Saya berharap seperti Diskominfo, Humas, maupun Dinas Pariwisata ikut ambil bagian menunjukan kreatifitas dan inovasinya,” sebut Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Moh Jauhar Efendi saat mengikuti Rapat Virtual Sosialisasi lomba inovasi daerah penyiapan new normal atau tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 tahun 2020, Jumat (29/5).

Lanjutnya, tingkat kebaruan dan keunikan video yang dihasilkan, seperti mengulas kegiatan ekonomi pasar tradisional yang mengikuti protokol kesehatan. Pesan menunjukan kebijakan daerah melaksanakan kehidupan baru yang produktif dan tetap aman COVID-19 tersampaikan melalui video singkat tersebut.

Ia berharap, OPD bisa mendukung keikutsertaan Pemprov Kaltim. Melaporkan inovasi yang dihasilkan OPD kepada Balitbangda agar dimasukan sebagai inovasi daerah dan dilaporkan ke Kemendagri.

“Mudahan provinsi bisa, minimal harus ikut. Apalagi lomba inovasi daerah tahun ini informasinya akan diumumkan hasil perengkingan dari terbaik 1 sampai peringkat terjelek. Ini tantangan kita bagaimana melaporkan inovasi yang sudah dilakukan, karena kelemahnnya tidak dilaporkan,” ucapnya.

KUKAR – Para pedagang pasar malam akhirnya mulai bisa kembali berjualan setelah 2 bulan lebih dilarang dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Sejak Jumat malam (28/05/2020) aktifitas pasar malam yang berlokasi di Taman Ulin, Tenggarong mulai berjalan namun tetap menjalankan protokol kesehatan.

Saat memasuki area pasar malam, para pedagang dan pembeli diharuskan mencuci tangan di tempat yang disediakan dan dicek kondisi tubuh oleh petugas. 2 hal inilah yang dijaga ketat oleh para petugas Satpol PP yang di bantu oleh pihak kepolisian dalam menjaga kawasan pasar malam tersebut.

Para pedagang mengaku dihari pertama dibukanya pasar malam ini, pembeli cukup sepi namun mereka bersyukur bisa diperbolehkan untuk berjualan kembali, karena semenjak ditutup sebagian dari mereka hanya bisa berjualan secara online dan dipasar yang tidak dilarang oleh Pemkab Kukar.

“ Kadang jualan online, kadang jualan di pasar yang boleh dibuka yang gak dilarang,” jelas Neneng, salah satu penjual sayur.

Neneng menambahkan biasanya pembeli pasar malam, ramai berdatangan namun untuk malam pertama ini, cukup sepi.

Sementara itu Rifai,penjual buah menyambut baik kebijakan Pemerintah Daerah yang telah memberikan ijin dibukanya pasar malam.

“ Ya bersyukur sekali, kalo bisa pasar malam dibuka semua diseluruh tempat,” kata Rifai.

Dibukanya kembali ijin pasar malam ini dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan langkah dalam menjalankan skema ”New Normal” di tengah pandemi Covid -19. Pemerintah berharap perekonomian para pelaku usaha bisa kembali bangkit dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona.

Tana Paser – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser, Inayatullah mengatakan angkutan umum jurusan Tanah Grogot – Penajam Paser Utara (PPU) tetap beroperasi di masa pandemi COVID-19 meski paling banyak hanya dua kendaraan yang beroperasi.

“Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) trayek Grogot-PPU sudah ada yang beroperasi, paling banyak dua mobil,” kata Inayatullah, Kamis (28/5).

Penurunan ini dikarenakan adanya pembatasan aktifitas masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Pada hari normal, jumlah penumpang transportasi jurusan Tana Grogot – PPU bisa mencapai 200 orang per hari,” ujar Inayatullah.

Lanjut Inayatullah, total jumlah kendaraan umum trayek Tanah Grogot- PPU yang beroperasi sebanyak 15 unit dengan jumlah sopir 50 orang.

Akibat dari sepinya penumpang ini membuat pendapatan mereka turun drastis. Hal itu pun kata Inayatullah berlaku pada angkutan perdesaan.

“Misal angkutan jurusan Grogot ke Lori dan ke Kerang. Penurunan penumpang sampai 20 persen,” ujar Inayatullah.

Pantauan Dishub Paser hingga saat ini menurut Inayatullah belum ada penambahan jumlah penumpang.

“Masyarakat masih berdiam tidak bepergian ke luar daerah. Kecuali beberapa orang karena urusan yang sangat penting,” ucap Inayatullah.

Meski dalam waktu dekat pemerintah akan menerapkan new normal pasca pandemi COVID-19, diakui Inayatullah pihaknya belum ada petunjuk dari Kementrian Perhubungan terkait protokol COVID-19 terkait pembatasan jumlah kendaraan. Karena pada masa pandemi pun jumlah kendaraan turun drastis.

Jakarta—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menyiapkan skema khusus bagi para petani dan nelayan agar tetap produktif di masa pandemi Covid-19 ini.

Dikutip dari halaman facebook orang nomor satu di Indonesia ini, Jokowi menyebut telah menyiapkan empat skema agar ketersedian bahan pokok selama corona ini tetap terjaga.

“Pertama, melalui program jaring pengaman sosial untuk meringankan biaya konsumsi rumah tangga mereka, tulis Jokowi, Kamis (28/5/2020).

Lanjut terkait skema kedua disebut Jokowi terkait program subsidi bunga kredit yang saat ini sedang berjalan, melalui sejumlah program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar), pembiayaan ultramikro (UMi), pegadaian, hingga pembiayaan dan bantuan permodalan dari beberapa Kementerian.

“Pemberian angsuran dan subsidi pada penerima bantuan permodalan yang dilakukan oleh beberapa kementerian seperti LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) dan lain-lainnya entah itu dari KKP, dari Kementerian Pertanian saya kira juga ada,” ungkap Presiden.

Selanjutnya, yang ketiga pemberian stimulus untuk modal kerja. Jokowi menuturkan hal Ini penting sekali bagi usaha pertanian, bagi usaha kelautan dan perikanan.

Bagi petani dan nelayan yang bankable, penyalurannya melalui perluasan program KUR, sementara yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat UMi, lewat Mekaar dan skema program yang lainnya lewat kementerian.

“Saya minta ini prosedurnya dipermudah, aksesnya dipermudah, prosedurnya juga sederhana, tidak berbelit-belit sehingga petani, nelayan, petambak kita bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan,” tutur Presiden.

Terakhir, adalah penyaluran bantuan melalui instrumen nonfiskal dengan cara mengupayakan kelancaran rantai pasokan yang akan meningkatkan produktivitas para petani dan nelayan. Kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini bisa lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, dan alat-alat produksi.

Disamping itu, Jokowi juga diketahui gencar mewacanakan tatanan normal baru atau New Normal sebagai solusi menghadapi penyabaran kasus Covid-19 di Indonesia yang belum juga tuntas.

Keinginan untuk masuk ke fase ini, harus diikuti dengan kesadaran dan kedisiplinan kuat agar penyebaran Covid-19 di Indonesia segera berakhir.

Long Hubung – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh menyerahkan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) bagi warga tidak mampu dengan total senilai Rp93,12 miliar, sebagai dampak dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

“Besaran BLT-DD per bulan adalah Rp600 ribu per keluarga untuk tiga bulan mulai April hingga Juni dengan masa penyaluran setelah penyaluran DD ke rekening kas pemerintah kampung,” ujar Bonifasius di Ujoh Bilang, Kamis (28/5/2020).

Ia melanjutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahulu telah menetapkan tiga program strategis terkait upaya penanganan, pencegahan, dan penularan COVID-19 dengan memanfaatkan anggaran sebesar Rp93,12 miliar tersebut.

“Dari jumlah anggaran yang diarahkan untuk mengatasi dampak pandemi ini, perlu saya sampaikan beberapa hal, karena konsekuensi dari penganggaran ini diantaranya adalah dilakukan penundaan kegiatan lain yang telah diprogramkan,” ujarnya.

Hal itu disampaikan bupati sehari sebelumnya, yakni saat acara penyerahan BLT-DD untuk semua kampung (desa) se- Kecamatan Long Hubung.

Ia menegaskan, ada empat hal yang perlu dipahami oleh semua kepala kampung dan masyarakatnya seiring adanya pengalokasian anggaran penanganan dampak COVID-19 yang sebesar Rp93,12 miliar itu.

Pertama adalah banyak kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dan siap dilaksanakan tahun 2020, namun terpaksa harus ditunda untuk sementara waktu, sampai dengan terbitnya kebijakan pemerintah selanjutnya terkait dampak ini.

Kedua, pergeseran anggaran dari kegiatan untuk menangani dampak COVID-19 ini dilakukan dalam waktu cukup singkat, sehingga perlu dicermati kembali sepanjang waktu agar ke depan tidak menimbulkan kesalahan administrasi.

“Ketiga, sebagian anggaran tersebut kita geser untuk menyantuni warga yang paling terdampak karena terhentinya pendapatan keluarga,” tuturnya.

Sementara yang keempat adalah keluarga yang berhak mendapat santunan BLT-DD, diseleksi sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kenyataan di tengah masyarakat.

Sebagai tindak lanjut operasional dari amanat yang terkandung dalam Instruksi Bupati Mahulu Nomor 1/2020 tentang Penanggulangan COVID-19  di kampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) ini, Pemkab Mahulu juga telah mengeluarkan instruksi.

Instruksi itu ditujukan kepada semua kepala kampung, yakni untuk menggunakan DD yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020, disalurkan dalam bentuk tunai sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Ia melanjutkan, berdasarkan aturan ini, maka sasaran penerima BLT-DD adalah warga yang kehilangan mata pencaharian, keluarga yang belum terdata (exclusion error) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan keluarga yang memiliki anggota rentan penyakit menahun atau kronis.

“Namun perlu disepakati bersama bahwa calon penerima BLT-DD harus memenuhi sejumlah syarat, seperti KK miskin yang memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria keluarga miskin yang ditetapkan Kemensos atau kriteria yang ditetapkan pemda sesuai kondisi geografis dan sosial budaya Mahulu,” ujarnya.

Syarat lainnya bagi calon penerima adalah KK yang kehilangan mata pencaharian atau berkurangnya pendapatan, diantaranya pekerja kontrak, pekerja harian, terkena PHK, dan KK yang tidak terdata.

“KK yang tidak terdata tersebut diantaranya adalah KK yang belum terdata pada DTKS, KK yang belum terdaftar pada Sistem Administrasi Kependudukan Nasional, dan KK yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun atau penyakit kronis,” ujar bupati dalam sambutannya.