SAMARINDA— Hujan deras yang melanda wilayah di Samarinda, telah menyebabkan bencana banjir yang berdampak cukup besar di beberapa tempat di Kota Samarinda.

Menyikapi bencana itu, sejumlah tim evakuasi dari personel Denkesyah 06.04.01 Samarinda dikerahkan untuk terjun membantu korban banjir terutama dibidang kesehatan. Banjir yang melanda Perumahan Kompleks Bengkuring mengakibatkan kesehatan para korban banjir terganggu. Sabtu, (18/01/2020).

Hal tersebut disampaikan oleh Kapenrem 091/ASN Kapten Arh Azrul Azis untuk membantu mengevakuasi para korban banjir.

Menurutnya, Korem 091/ASN telah menyediakan posko-posko Kesehatan dan Pengungsian yang di beberapa tempat diantaranya di Jalan Bengkuring Raya 2, Kecamatan Samarinda Utara

“Posko yang disebar bermaksud agar setiap korban yang masuk dapat diberikan penanganan dengan cepat,” terang Kapenrem 091/ASN.

Kapenrem Kapten Arh Azrul Azis menambahkan, Denkesyah 06.04.01 Samarinda juga mengerahkan tenaga dokter untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban banjir Dan beberapa personel dari Kodim 0901/Samarinda juga disebar di beberapa posko-posko dan membuat Posko Pengungsian.

Penrem 091/ASN

SAMARINDA—- Nur Jaya HAG terpilih sebagai ketua Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kaltim periode 2020-2025. Ia terpilih secara aklamasi dalam musyawarah Provinsi Kaltim 2020 yang berlangsung di aula PWI Kaltim, Sabtu (18/1)

Penetapan Nur sebagai Ketua IKWI Kaltim ditetapkan melalui rapat pleno. Nur yang tak lain istri Ketua PWI Kaltim Endro S. Efendi menggantikan ketua sebelumnya Hj. Nani Haryani.

Ketua terpilih Nur mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta musyawarah provinsi yang telah mempercayainya untuk mengemban amanah selama 5 tahun kedepan.

Kedepan untuk memajukan IKWI dirinya akan membuat program-program, sehingga nanti dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dirinya juga berharap semua pengurus nanti dapat bekerjasama dengan menjalankan organisasi khususnya mendukung program-program dari PWI.

Sementara Sekretaris PWI Wiwid Mahendara mewakili Ketua PWI Kaltim, mengatakan bahwa peran IKWI sangat penting dalam menciptakan kinerja.

Wiwid juga mengatakan IKWI juga dapat memgambil peran dalam pemberdayaan perempuan di Kaltim.

Lanjutnya, PWI akan selalu memberikan support dan dukungan kepada PWI Kaltim agar dapat mandiri. Sehingga nantinya IKWI Kaltim dapat memberikan kontribusi dalam hal positif, baik untuk keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Samarinda – Kota Samarinda menjadi agenda kedua Kunjungan kerja Menteri Ketenagakerjaan RI Hj. Ida Fauziyah berlangsung di BLK Samarinda, Sabtu (18/1).

Ibu Kota Negara (IKN) telah ditetapkan di Kalimantan Timur, Menaker berpesan “IKN butuh kesiapan SDM, pengelolaan investasi atau apapun terkait IKN sangat membutuhkan dukungan masyarakat sekitar IKN,” Ungkap Menaker Ida.

Harapan Presiden RI Joko Widodo jangan kemudian kota penyangga sekitar IKN tidak ada kesenjangan, oleh karena itu betapa pentingnya menyiapkan SDM guna mendukung IKN.

“Ini adalah Upaya Kementrian Ketenagakerjaan RI untuk mendukung IKN dengan menyiapkan SDM yang kompeten, ini merupakan tanggung jawab kami,” Ujar Menaker Ida.

Sebagai informasi BLK Samarinda cukup representatif karena ada pelatihan alat berat, tidak semua BLK memiliki pelatihan alat berat.

Kepala BLK Samarinda Andri Susilo menjelaskan rencana target Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) UPTP BLK Samarinda Tahun 2020 untuk BLK Komunitas 768 orang, Mobile Training Unit untuk 352 orang, Institusional Boarding untuk 336 orang.

Andri Susilo berharap kedatangan Menaker Ida dan meninjau langsung instruktur maupun sarana dan fasilitas yang ada di BLK Samarinda, memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan SDM dalam hal jumlah maupun kapasitasnya.

“Tentunya dukungan anggaran untuk meningkatkan fasilitas pelatihan yang ada khususnya alat berat. Karena di Kalimantan, khususnya Kaltim dikenal dengan daerah tambang dan perkebunan yang kegiatan operasinya banyak mengoperasikan alat berat, ” ujar Andri.

Samarinda – Electronic Office (e-Office) merupakan layanan aplikasi yang dikembangkan oleh Fery sebagai Pranata Komputer Bidang APTIKA Diskominfo Kaltim dengan konsep Paperless guna meminimalisir penggunaan kertas dalam administrasi perkantoran, korespondensi surat-menyurat bagi setiap pejabat suatu institusi secara elektronik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Diddy Rusdiansyah mengundang seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Alih Daya (TAD) di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim guna mengikuti rapat terkait penerapan aplikasi E Office di Ruang Kudungga, Selasa (14/1).

Pada kesempatan ini Fery juga mempresentasikan aplikasi buatannya, Mulai dari proses hingga sistem kerja aplikasi e-Office, secara rinci dan detail Fery memaparkan dihadapan puluhan pegawai Diskominfo Kaltim.

“Aplikasi buatan Fery dan Kawan-kawan ini dinggap Diddy paling sempurna, karena dulu waktu di DPMPTSP saya pernah mengembangkan namum tidak sesempurna ini,” Ujar Diddy.

Dengan diterapkannya Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih kita kenal dengan UU ITE, pengelolaan persuratan yang semula menggunakan kertas dapat dilaksanakan dengan menggunakan dokumen digital.  Saat ini, pengelolaan persuratan masih menggunakan  pola lama dengan menggunakan kertas dan ditandatangan oleh pejabat yang berwenang.

“Kita akan gunakan, jika tidak digunakan kita tidak tahu aplikasi ini sempurna atau tidak, kedepan pasti akan ada perbaikan oleh karena itu kita mulai dari kantor kita terlebih dahulu,” Tambah Diddy.

Diddy akan membuat surat edaran ke seluruh PNS dan TAD di lingkup Diskominfo Kaltim yang ingin belajar secara khusus akan membuka kelas mulai tanggal 14 – 19 Januari 2020 di Laboratorium Komputer Diskominfo Kaltim.

“Setelah itu pada tanggal 20 Januari 2020 kita akan mulai menggunakan aplikasi ini, dan pada tanggal 1 Februari 2020 kita akan menerapkan aplikasi secara penuh dimulai dikantor kita terlebih dahulu” Ungkap Diddy.

Samarinda – Pemerintah Kalimantan Timur akan cover seluruh pegawai NON PNS dengan BPJS Ketenagakerjaan sosialisasi  pertama dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sosialisasi tentang penjaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi NON PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (16/1).

Di ruang rapat Kantor Disnakertrans Kaltim jalan Kemakmuran, Puluhan tenaga Non PNS Disnakertrans mendengarkan paparan Andhika Candra dari ARK BPJS Ketenagakerjaan Samarinda.

“Kami (tim BPJS Ketenegakerjaan Samarinda) sudah beberapa kali menemui Kepala BPKAD Kaltim M. Sa’duddin kemudian bertemu dengan Gubernur Kaltim Isran Noor, Pak Isran Noor sudah menyetujui, Kami lanjutkan rapat dengan para bendahara di OPD Kaltim,” Ujar Andhika.

Sekarang sedang tahap pendataan sudah 90% data masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, Sebagai informasi dari empat program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan Pemprov kaltim hanya mengikutkan dua yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, Seluruh biaya akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2020.

Tenaga Non ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan di jamiin oleh BPJS Ketenagakerjaan Insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan pembayaran iuran, Program yang diikuti saat ini ada dua program kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” Tambah Andika.

Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini berpikiran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Salah satu perwakilan pegawai Non PNS, Edo Permana menyampaikan terima kasih pada Pemerintah Provinsi Kaltim karena terus dan selalu berupaya memperhatikan pegawai Non PNS “Tiap tahun selalu ada peningkatan positif dari Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Non PNS, Tahun lalu sudah ada Tunjangan Hari Raya (THR), tahun ini Alhamdulillah dijaminkan BPJS Ketenagakerjaan agar kedepannya tercapai produktivitas yang baik bagi pegawai Non PNS Kaltim,” Tutupnya.

SAMARINDA – Kepala Staf Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Kolonel Inf Ruslan Effendi bertindak selaku inspektur Upacara bendera yang dilaksanakan setiap tanggal 17 di lapangan Upacara Makorem 091/Aji Surya Natakesuma, Jum”at (17/1).
Pasukan upacara 17 an terdiri dari kelompok Pamen, Pama/Bati/Kowad, Korsik, Ton Denpom VI/1, Kodim 0901/Samarinda, Balak Aju, Korem 091/ASN, Yonif 611/Awang Long, PNS putra dan putri.
Upacara berlangsung khidmat dengan urutan acara pembacaan teks Pancasila oleh Irup dan diikuti oleh seluruh peserta Upacara dilanjutkan dengan pembacaan UUD 45, Sapta Marga dan Panca Prasetya Kopri.
Dalam amanat Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, yang dibacakan Kasrem Kolonel Inf Ruslan Effendi mengatakan, berbagai tantangan yang ada telah berhasil kita atasi dengan baik.
“Bukan berarti kemudian kita terlena, ini merupakan tanggung jawab kita untuk terus menerus meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas pokok,” dalam amanat tersebut.
Tuntutan kesiagaan tersebut terbukti saat terjadi bencana alam di beberapa daerah tepat saat pergantian tahun. Demikian pula dengan permasalahan di Laut Natuna Utara yang eskalatif maupun separatisme di Papua. Oleh karena itulah pengembangan organisasi TNI dengan mengedepankan pendekatan tri matra terpadu telah mulai dijalankan. Demikian pula dengan sinergi dan kerja sama erat dengan instansi terkait akan terus dilaksanakan.
Tahun 2020 ini akan kembali mengawal dan menyukseskan Pilkada serentak 270 wilayah. Tentunya semua harus bertekad untuk menjamin agar pesta demokrasi tersebut berjalan aman, lancar dan sukses.
Selain itu TNI tetap harus mewaspadai potensi-potensi ancaman lainnya, termasuk bencana alam. Posisi geografis Indonesia serta perubahan iklim global menyebabkan bencana tersebut dapat terjadi sewaktu-waktu. Rencana kontijensi harus kita miliki, latihkan dan koordinasikan. Demikian pula dengan berbagai upaya pencegahannya sebagaimana telah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo.
Panglima TNI juga memberikan penekanan sebagai berikut:
Pertama, Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, sebagai landasan moral dalam pelaksanaan tugas.
Kedua, Tingkatkan profesionalisme perorangan dan satuan agar tugas terlaksana secara optimal.

Samarinda—Wakil Walikota Samarinda HM Barkati menyerahkan tanda kehormatan satya lencana karya dari Presiden Republik Indonesia kepada 155 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Samarinda di Aula Rumah Jabatan Walikota, Jalan S. Parman, Kamis(16/1).

Penganugrahan tersebut juga dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kota Samarinda yang ke-352 dan HUT Pemkot ke-60.

Wakil Walikota Samarinda HM Barkati memberikan sambutan kepada ASN penerima Satya Lencana Karya

Dalam sambutannya Wakil Walikota Samarinda HM Barkati yang memimpin jalannya acara tersebut mengungkapkan, 155 pegawai yang pada hari ini mendapatkan anugrah satya lencana karya merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap abdi negara yang telah mengabdikan diri, guna membantu memajukan pembangunan sosial dan memaksimalkan kerja lini pemerintahan selama kurung waktu 10, 20 hingga 30 tahun.

“Ini artinya penghargaan kepada semua pegawai kita yang dinilai pantas mendapatkan penghargaan yang telah memberikan pengabdiannya kepada pemerintah dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,”Ujar Barkati.

Barkati juga mengucapkan rasa syukur dan kebanggaannya terhadap ASN yang telah membantu pengoptimalan kinerja pemerintahan sesuai tupoksi dan kebidangannya masing-masing.

Untuk kriteria penilaiannya, dirinya menjelaskan bahwa sudah ada tim tersendiri yang memberikan penilaian terhadap ASN yang berjasa ini.

Ia berharap seluruh ASN yang ada di Kota Samarinda ini lebih terpacu bekerja cakap, profesional, cerdas, disiplin serta menjaga kejujuran dan bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Atas nama Pemerintah Kota Samarinda Terima kasih atas kinerja serta pengabdian bapak ibu semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kawan-kawan yang lain,”tutupnya

Turut hadir Asisten I Tejo Sutarnoto, Asisten III Ali Fitri Noor, Asisten II Nina Endang Rahayu Wakil Ketua DPR Samarinda , para Camat dan Lurah se-Kota Samarinda.(Diskominfo/Rey)

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Baitul Walad Samarinda, Rabu (15/1).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, kunjungan ini sebagai respon pemerintah karena panti tersebut terendam banjir cukup tinggi.

“Saat ini kondisinya sudah surut, tetapi tetap perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan kesehatan anak-anak,” ujarnya.

Panti asuhan Baitul Walad menampung sebanyak 89 anak terdiri dari 15 anak usia 3 bulan – 5 tahun, dan 74 anak usia 6- 17 tahun.

Halda menambahkan, kunjungannya kali ini sekaligus menyerahkan bantuan berupa popok bayi, bubur, biskuit bayi, susu dan mainan anak.

Selain menyerahkan bantuan, tim DKP3A Kaltim juga menghibur anak-anak panti dengan bermain dan bercerita.

Samarinda— Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kaltim Chaerul Amir mengungkapkan telah menyiapkan jajarannya untuk turut serta mengawal pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa melalui program “Jaksa Mengawal, Desa Membangun”. Satuan tugas yang dipersiapkan untuk melaksanakan program tersebut dengan cara ikut langsung sejak perencanaan.

“Program ini akan kami sinergikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Intinya Jaksa punya peran dan harus terlihat bahwa desa tersebut terbangun. Kita biarkan desa berinovasi membangun daerahnya, kita cukup mengawal saja. Sehingga kita bisa memastikan desa tersebut setiap tahun ada perubahan dari dana desa,” ungkapnya pada acara Arahan Kajati di Ruang Ruhui rahayu Kantor Gubernur Kaltim, rabu (15/1).

Menurut Chaerul, dana desa yang ada di APBN yang diturunkan kepada desa untuk pembangunannya dimaksimalkan sesuai peruntukan supaya terlihat hasilnya. Jaksa mengawasi pembahasan sampai penetapan, dan mengawasi pelaksanaan dana desa, termasuk pekerjaan non fisik hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

“Program ini bisa berkontribusi dalam meningkatkan hingga memasuki tahapan desa berkembang, desa mandiri, desa sejahtera,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kajati menjelaskan, ada tiga satgas yang telah ia bentuk untuk mengawasi pembangunan yang ada di Kaltim, yakni satgas bidang pertambangan dan kehutanan, satgas penanganan dan investasi usaha, serta satgas pendampingan, pengelolaan dan pembinaan program pembangunan dana desa.