Samarinda—Bank Indonesia (BI) Kaltim menggelar acara bedah buku berjudul Seni Mendidik Anak Dengan Delapan (8) Sentuhan karya Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi yang berlangsung di Kantor BI Samarinda lantai 4, Jalan Gajah Mada, Minggu (22/9).

Acara tersebut bekerja Sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Kaltim (OJK),

Dalam kesempatan itu Hadi yang menjadi narasumber bedah buku tersebut menerangkan, ada delapan inti nasehat didalam buku yang di buatnya. Kedelapan tips tersebut memang diakui membuat para pendengarnya antusias dan merasa perlu memerlukan buku tersebut.

Diantaranya sentuhan hati, sentuhan lisan, sentuhan fisik, sentuhan media, sentuhan awal, sentuhan potensi, sentuhan lingkungan, dan yang terakhir adalah sentuhan doa. Menurutnya ke delapan Point tersebut sangat berpengaruh bagi pendidikan dini anak oleh orang tua.

Wakil Gubernur H. Hadi Mulyadi menjadi narasumber di acara bedah buku yang berjudul Seni Mendidik Anak Dengan Delapan (8) Sentuhan.

“Kita harus melahirkan bibit bibit anak yang luar biasa, apalagi kedepan daerah kita akan menjadi ibu kota negara, jadi sudah seharusnya dari sekarang orang tua lebih mengedepankan pembinaan melalui 8 point’ tersebut,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Bank Indonesia (BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono menjelaskan, kegiatan bedah buku tersebut ialah salah satu rangkaian pengukuhan yang di kemas dalam tema Kalibrasi oleh Bank Indonesia Kaltim.

“Ini masuk di salah satu agenda atas pengukuhan saya, kami ambil Tema Kalibrasi, pekan Literasi. Kenapa literasi, karna literasi itu masih sangat rendah. Kita kan sangat sedikit orang, jadi kita ingin membangkitkan daya minat, moment bedah buku, pojok BI, Lomba, perpustakaan, kita buat semuanya ke Literasi, semua untuk membangun Kaltim dan SDM nya akan unggul, apa lagi kita ini sudah IKN, SDM itu penting, dari literasi ini lah kita mulai membangun,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini murni program BI Kaltim yang dimana tanpa bagian dari program turunan BI Pusat.

“Sebelumnya kami sudah kroscek, memang Kaltim sangat butuhkan Literasi, kami akan bangun minat baca, bahkan bukan hanya baca, pemahaman soal keuangan juga perlu, dan sosial ekonomi. Kami akan berupaya untuk membentuk SDM dengan kesiapan kompetensi agar bisa lebih siap menjadi Tuan rumah Ibu Kota Negara (IKN) nantinya,” jelas Tutuk

Dirinya Berharap melalui kegiatan ini mampu menjadi tolak ukur perubahan bagi masyarakat di Kaltim. Selain dari literasi yang gencar digerakkan oleh BI Kaltim, Tutuk juga berfokus pada pengenalan Media, yaitu sistem penggunaan uang digital.

“Kita saat ini berada di era Digital, maka masyarakat harus lekas mengerti dan diberi pemahaman,kedepan masyarakat harus mulai belajar menggunakan uang melalui digital, nontunai harus kita gala kan, biar lebih transparan, lebih efisien dan lebih baik,” Tutupnya.

Salah satu undangan, Rahmawati (34) tahun, mengaku sangat kagum atas materi yang sampaikan Hadi Mulyadi. Namun Rahma menyayangkan, karena buku tersebut belum tercetak.

“Ini buku sangat saya tunggu tunggu, semoga pak Hadi segera menerbitkan buku ini. Ibu seperti saya pasti sangat memerlukan buku ini, yah kedepannya untuk membantu mengarahkan kami ibu-ibu ini bagaimana seharusnya mendidik anak dengan rasa, seperti yang disampaikan bapak tadi,” tutur Rahma.

Kegiatan tersebut diikuti 500 peserta terdiri mahasiswa dan organisasi wanita serta komunitas di Kaltim. Turut Hadir Kepala OJK Kaltim Dwi Ariyanto, Ketua Dewan Pendidikan Kaltim Hj Encik Widyani, pimpinan OPD dan instansi vertikal di Kaltim.(Diskominfo/Rey)

Samarinda-Gelaran diskusi panel ikatan alumni Unmul, yang membahas kepindahan Ibu Kota Negara Indonesia di Kaltim. Diikuti ratusan mahasiswa berbagai Universitas di Samarinda, bertempat di lingkungan Kantor Gubernur Prov Kaltim, gedung serba guna Olah Bebaya (19/9).

Diskusi tersebut membahas tentang kesiapan masyarakat Kaltim menjadi warga Ibu Kota Negara Indonesia, agar mampu bersaing dengan jutaan pendatang nantinya.

Dalam sambutanya Rektor Unmul H. Masjaya menerangkan tentang asumsi masyarakat yang sering bertanya apakah kaltim mampu dan siap menjadi Ibu Kota Negara Indonesia.

“Keputusan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia di Kaltim bukan merupakan keputusan politik. Hal ini adalah demi keseimbangan dan meratanya pembangunan yang ada di Indonesia”, ujar Masjaya.

Kaltim sebagai Ibu Kota nantinya perlu dukungan dari masyarakat dan anak muda.

Dengan tata letak pembangunan Ibu Kota di daerah hutan konservasi, harus tetap menjaga keasrian tumbuhan endemik Kaltim.  Diharapkan ciri khas budaya Kaltim juga harus dikedepankan .

Perguruan Tinggi yang ada di Kaltim juga akan diprioritaskan agar dapat bersaing dengan Perguruan Tinggi di Ibu Kota sebelumnya.

DPMPD Dukung Pembentukan Proklim Kabupaten Se Kaltim

Penajam – Dalam rangka pelaksanaan program pengurangan emisi karbon berbayar Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim adakan Sosialisasi.

Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang berlangsung di Hotel IKA PPU, Kamis (19/9), diikuti tiga Kabupaten Se- Kaltim yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, dan Kabupaten Berau.

Ini merupakan pelaksanaan tahap pertama sosialisasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim dalam mendukung pencapaian pembentukan program Kampung iklim di kabupaten se Kaltim.

Sekretaris DPMPD Kaltim Surono membuka Sosialisasi Proklim sekaligus menyampaikan arahan bahwa pelaksanaan kegiatan ini menyasar dua tujuan, yaitu pembentukan desa rendah emisi dan meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM).

“Targetnya membentuk Proklim + (plus). Maksudnya terwujud desa rendah emisi atau Proklim dan terjadi peningkatan status IDM desa yang tadinya berstatus sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang atau Proklim +,” ujar Surono saat membuka Sosialisasi Proklim Dijelaskan, Proklim sebenarnya telah dilaksanakan sejak 2012 dibawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kaltim. Proklim kemudian berkembang pada 2018 dengan melibatkan DPMPD sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab mengurusi desa dan kelurahan di Kaltim, termasuk melibatkan perangkat daerah sektor lain yang urusannya bersinggungan dengan perwujudan proklim di desa.

Dengan pelibatan lintas sektor terkait diharapkan dapat memaksimalkan pembentukan Proklim menjadi Proklim + ditandai meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang melaksanakan pembangunan ramah lingkungan dengan menjaga kawasan berhutannya dalam pembangunan dan terciptanya target pembentukan peningkatan status IDM desa yang menjadi target sasaran.

Ia menyarankan pelaksanaannya ke depan didukung desa/kelurahan serta tenaga pendamping profesional yang bertugas di wilayah tersebut. “Sasarannya sama. Proklim menyasar 150 desa rendah emisi, kita menyasar 150 desa dari 518 desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal,” sebutnya.

Hadir narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim, DPMPD Kaltim, dan DPMD PPU. (Diskominfo – Rzk)

SAMARINDA – Program Kampung Iklim (Proklim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Di lain pihak, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan dalam rangka penguatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah ditetapkan kampung iklim.  Untuk Kaltim telah ditargetkan 200 desa Proklim dan sampai saat ini sudah  terealisasi 150 desa masuk Proklim yang tersebar di tujuh Kabupaten. “150 Proklim tersebar di tujuh Kabupaten terdiri dari Paser, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara,” sebut Riza.

Pelaksanaan Proklim bertujuan meningkatkan keterlibatan kepala desa dan  masyarakat  untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Tidak hanya pengelolaan hutan mangrove, juga hutan adat. Tidak hanya untuk produksi tetapi juga konservasinya,  “Salah satu momentum penting dalam mendorong pengembangan Proklim di Kaltim adalah dicapainya  kesepakatan pembangunan hijau dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di seluruh Kabupaten di Kaltim,” ujarnya.

Untuk mensukseskan program ini, Dinas  Kelautan dan Perikanan Kaltim akan terus melaksanakan sosialisasi Proklim dalam upaya keterlibatannya mendukung program penurunan emisi karbon Forest Carbon Partnership Fasilty (FCPF) Carbon Fund 2020-2024. Salah satunya adalah memberikan informasi terkait rencana pelaksanaan program pengurangan emisi berbayar yang dibiayai Bank Dunia untuk desa-desa yang masih memiliki kawasan hutan di seluruh wilayah Kaltim,” papar Riza.

Dalam melaksanakan sosialisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim bekerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim termasuk pemerintah kabupaten dan  dinas terkait di masing-masing daerah.

Paser—Kecamatan (Paten) Muara Komam kini telah memiliki Media Center dan Ruang Pelayanan Administrasi Terpadu sebagai sarana untuk mengakses informasi.

Diresmikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser Katsul Wijaya, Ia mengatakan Media Center ini berguna sebagai wadah informasi di masyarakat.

“Media Center Muara Komam diharap dapat menyampaikan informasi yang ada di masyarakat,” ujar Katsul, Senin (16/9) pekan lalu.

Ia membeberkan, Selain masyarakat bisa mengakses di Media Center
tersebut, Informasi yang ada di masyarakat bisa menjadi bahan kebijakan Pemerintah Daerah.

“Selain informasi, di Media Center ada juga data-data menyangkut Muara Komam. Karena data itu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau membangun tanpa data. Makanya data itu penting,” bebernya.

Dirinya berharap Media Center Muara Komam menjadi percontohan bagi kecamatan lain. “Harapannya ini menjadi percontohan kecamatan lain,” tuturnya.

Sementara itu Camat Muara Komam Abdul Rasyid mengatakan selain menjadi pusat informasi, Media Center Muara Komam juga akan menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan.

“Dengan Media Center akan ada informasi tentang potensi ekonomi, usaha rakyat, dan potensi wisata. Dan harapan kedepan, Kecamatan Muara Komam dapat dikenal secara luas oleh masyarakat, karena banyak potensi wisata di sini,” pungkasnya.

Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Muara Komam, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan perusahaan, dan para Kepala Desa di Muara Komam.(Diskominfo/Rey)

SAMARINDA– Untuk mendorong peran aktif dari Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Pokja (Pokja PUG) di Provinsi dan Kabupaten/kota perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan penyusunan rencana aksi Pokja PUG.

Seperti yang diketahui Kelembagaan PUG merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG dan kunci keberhasilan pelaksannaan PUG di Provinsi maupun Kabupaten/kota. Hal tersebut ditegaskan Kasi Kesetaraan Gender dan Ekonomi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3) Kaltim, Hj. Suraidah saat membuka acara Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Pokja PUG, Rabu (18/9)

Suraidah mengatakan pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender.

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu, akses, partisipsi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki.

“Keempat aspek ini dilakukan secara setara antara kaum perempuan dan laki-laki,”katanya

Ditegaskannya, bahwa perencanaan dan penganggaran mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak oerempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan di daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif dapat dipertanggung jawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia baik perempuan maupun laki-laki.

Bimbingan Teknis Penyusunan rencana aksi Pokja PUG dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, yang diselenggarakan selama 2 hari 17-18 September dengan diikuti 30 peserta yang membidangi PP dan PA serta gabungan organisasi perempuan Kabupaten/kota. (diskominfo/ris)

SANGATTA – Upacara Gerakan Hari Pramuka dalam rangka memperingati ke-58 hari Pramuka dan perkemahan antar satuan karya tingkat daerah dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta pada selasa (17/9).

Gubernur Kaltim Isran Noor yang dalam hal ini memimpin Upacara mengatakan kepada seluruh jajaran Pramuka di Kaltim agar lebih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jadikan Gerakan Pramuka ini sebagai Wujud kecintaan Segenap Anggota Pramuka kepada NKRI” Kata Isran

Peringatan Upacara Hari Pramuka kali ini mengusung Tema “ Bersama Segenap Komponen Segenap Bangsa, Gerakan Pramuka Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI”.

Rangkaian upacara diawali sambutan Ketua Kwarda Kaltim Hatta Zainal dan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang. Dilanjutkan pemberian piagam penghargaan kepada para Pembina, Penggalang, Penegak serta Gugus Depan berprestasi. Juga hiburan tarian massal dan marching band.

Ketua Kwarda Kaltim Hatta Zainal juga menambahkan Gerakan Pramuka harus mengambil peran aktif dan terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kesatuan.

PENAJAM- Kasrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Kolonel Inf Ruslan Effendy didampingi Dandim 0913/PPU Letkol Inf Mahmud serta anggota Personil TNI dan BPBD Kabupaten PPU Turun melihat langsung pamadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Desa Giripurwa, Selasa (17/9).

Kolonel Inf Ruslan mengatakan sampai saat ini Karhutla menjadi persoalan pemerintah Baik pusat maupun daerah, TNI yang mempunyai tugas selain menjaga negara ikut dalam membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

“Saya melihat upaya kita sudah maksimal dan ini bisa dimaksimalkan lagi kalau seluruh instansi terkait saling bahu membahu bukan hanya satu atau dua instasi saja,” katanya.

Lanjut Kasrem menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan dan itu jika dilakukan akan merugikan bukan hanya masyarakat itu sendiri tetapi masyarakat luas bahkan anak-anak sekolah termasuk penerbangan.Berapa banyak bandara tutup dan penerbangan akibat kabut asap yang berasal dari Karhutla.

“Sakali lagi saya himbau seluruh instansi terkait harus bahu-membahu dan sadar atas bahaya yang ditumbulkan dari Karhutla, termasuk pihak perusahaan apalagi yang terbakar lahan gambut,” pungkasnya.

Sumber Penrem 091/ASN

SAMARINDA — Gender dan anak adalah isu lintas sektor yang melibatkan stakeholder dari berbagai bidang pembangunan. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG).

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, pada kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Data Gender dan Anak (SIGA) Berskala Nasional kabupaten/Kota Se Kaltim, berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Senin (16/9).

Halda menyebutkan, nantinya data gender dan anak akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sestematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan.

“Intinya, jadi data terpilah itu tertuang dalam tujuh prasyarat PUG dan itu yang terpenting. Selanjutnya dalam enam urusan konkuren yang menjadi kewajiban kita di Dinas PPPA, salah satunya adalah SIGA,” ujarnya.

Halda menekankan pentingnya data untuk menunjang perencanaan dan pengambilan kebijakan. Hal yang terjadi adalah perencanaan tidak didukung oleh data-data yang akurat. Akhirnya perencanaan yang dilakukan, kebijakan yang dikeluarkan kemudian dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran.

Melalui Bimtek ini, dirinya berharap dapat menambah semangat baru dan komitmen untuk menghimpin data gender dan anak sehingga tersedia data yang akurat dan dapat digunakan berbagai pihak.

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai 16-18 September 2019, diikuti sebanyak 20  peserta. Hadir menjadi narasumber antara lain, Kadis KP3A Kaltim Halda Arsyad, perwakilan KPPPA Anugrah Pambudi Raharjo, dan Fasilitator Nasional SIGA dari DP2AKBP2 Jawa Tengah Yuliarsianto.

   

   

   

   

Teks Foto : Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Salman Lumoindong menjadi Inspektur pada upacara Harhubnas membacakan sambutan tertulis Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, Selasa (17/9).

Peringatan Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS) dimaknai sebagai momentum untuk merenungkan kembali terhadap kinerja dan berbagai peristiwa yang terjadi di sektor Perhubungan serta menyatukan persepsi dan tekad untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.