SAMARINDA— Kasus perceraian sebagai satu kasus yang patut mendapat perhatian, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Prov. Kaltim membuat terobosan dengan melaunching tiga aplikasi khusus diantaranya yaitu aplikasi sipesut, VAC dan Moresipp.

Gubernur Kaltim H. Isran Noor mengharapkan dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan moderen.

Selain itu, Gubernur Isran mengaku bangga karena tiga aplikasi tersebut di Indonesia baru pertama kali di PTA Kaltim dan dapat menjadi role model di Indonesia.

“Menjadi role model pertama di Indonesia untuk tiga aplikasi ini tentunya bukan mudah, dengab segala niat baik dan memiliki tujian yang iklas semua akan berjalan dengan baik,” ucapnya pada Launching tiga aplikasi inovasi PTA dan penandatanganan kesepakatan bersama 4 Instansi Pemerintah diantaranya dengan Pemerintah Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Kaltim, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kaltim dan Radio Republik Indonesia di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (12/11).

Dirinya juga menegaskan bahwa Pemerintah Prov Kaltim siap melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, bahkan bukan hanya antara pemerintah tetapi akan ditindaklanjuti ke bawah.

Wakil Ketua PTA Kaltim HM Manshur mengatakan dengan adanya ketiga aplikasi ini diharapkan dapat meminimalisit dan menekan adanya data palsu.

Manshur menjelaskan Aplikasi Validasi Akta Cerai (VAC) dihadirkan untuk mengetahuikeaslian data akta cerai yang dicetak melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara cepat dan mudah diakses melalui jaringan internet.

Sementara Aplikasi Sipesut data percerain akan dapat terkoneksi dengan data-data kependudukan lainnya, misalnya dari status kawin berubah menjafi duda atau janda. Sedangkan Aplikasi Moresipp dapat digunakan secara internal bagi Pengadilan Tinggi Agama Kaltim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja SIPP seluruh Pengadilan Agama sewilayah Hukum PTA Kaltim.

Launching 3 aplikasi inovasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dan penandatanganan kesepakatan bersama PTA Kalimantan Timur dengan Gubernur Kaltim dengan kepala kantor wilayah kementrian agama Kaltim, Kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Radio Republik Indonesia di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (12/11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2019 diperingati di seluruh pelosok tanah air tak terkecuali di Provinsi Kaltim. Rangkaian kegiatan dimulai hari Selasa tanggal 12 November yaitu Upacara Puncak Hari Kesehatan Nasional ke 55 tahun 2019 dan Penyerahan Penghargaan Bidang Kesehatan yang dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Plt Sekretaris Daerah Prov Kaltim Sa’bani bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan Menteri Sosial mengatakan, HKN 2019 yang mengusung tema “Generasi Sehat, Indonesia Unggul” mengangkat dua isu kesehatan utama.

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Workshop Penguatan Kapasitas Forum PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Tahun 2019 di Hotel Aston Samarinda, Selasa (12/11).

 

 

 

 

Samarinda – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Workshop Penguatan Kapasitas Forum PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Tahun 2019 di Hotel Aston Samarinda, Selasa (12/11).

“Three Ends tersebut dicanangkan dengan maksud untuk merespon semakin meluasnya peristiwa kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, juga perdagangan perempuan dan anak serta masih terjadinya ketidakadilan bagi kaum perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi,” Ujar Halda.

PUSPA merupakan wadah berkumpulnya berbagai lembaga masyarakat yang mencakup berbagai bidang profesi. Pada tahun 2016 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkenalkan 3 program unggulan bernama Three Ends yaitu : 1. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Akhiri perdagangan manusia. 3. Akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan. Nara sumber pada acara ini asisten deputi lembaga profesi dan dunia usaha Wida Septarini dan Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak Noer Adenany.

“Harapannya pada acara ini agar para peserta dari Kabupaten/Kota se Kaltim dapat memberikan pemahaman anggota forum PUSPA tentang sinergi dan kemitraan untuk kesejahteraan perempuan dan anak dan meningkatkan kapasitas anggota forum dalam kerjasama antar lembaga, sinergi dan memahami implementasi CSR,” Tmbah Halda.

Menyadari berat dan kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dan anak saat ini, dan untuk memastikan bahwa program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, Kementerian PPPA perlu menggalang partisipasi semua pihak, tidak hanya sesama lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun juga lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dunia usaha dan media, untuk turut bersama-sama terlibat dalam pembangunan PPPA, sesuai dengan bidang dan kewenangan tugas masing-masing.

BALIKPAPAN—–Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim, M. Jauhar Efendi mengharapkan bansos berupa barang yang bersumber pada APBD Kaltim Tahun 2019 tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mengembangkan usaha.

“Bantuan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan usaha teman-teman KUBE khususnya di Balikpapan,”pintanya saat mewakili Gubernur Kaltim H. Isran Noor pada Penyerahan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang dilangsungkan di Aula Kantor Walikota Balikpapan, Senin (11/11)

Menurutnya, pada prinsipnya program bantuan melalui Dinas Sosial ini yang menggulirkan bantuan kepada kelompok usaha bersama atau KUBE dengan tujuan dapat menguatkan setiap individu keluarga.

Selain bertujuan memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha namun dapat pula menjalin hubungan sosial yang mengikat antar keluarga.

Bantuan barang diberikan kepada setiap KUBE adalah bantuan yang sudah sesuai dengan proposal masing-masing. Sudah disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian KUBE seperti sembako, menjahit, nelayan, dan sebagainya.

Serta tidak ada paksaan untuk jenis usaha yang dikembangkan. Bantuan ini diberikan bagi setiap KUBE secara cuma-cuma dengan tidak ada pengembalian dan tidak ada potongan satu persen pun.

Plt Asisten I Setprov Kaltim, M. Jauhar Efendi menyerahan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama

Sementara Kadis Sosial Kaltim, HM.Agus Hari Kesuma menyebutkan bahwa kegiatan pemberian bantuan tersebut telah melalui beberapa tahapan, diantaranya seleksi kepada keluarga penerima manfaat, bimbingan teknis, pengadaan barang melalui lelang oleh ULP, pemberian bansos KUBE dan tahap monitoring terhadap keluarga penerima manfaat dalam hal penggunaan bantuan.

Penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE ini adalah sebanyak 20 KUBE, yang mana 1 KUBE terdiri dari 5 KPM atau sebanyak 100 KK, yakni KUBE Tanjung Baru 29, KUBE Persatuan 391, KUBE Pesut 21, KUBE Selili, KUBE Manggar 53, KUBE Petani Sejahtera, KUBE Teritip, KUBE Gemas 2, KUBE Mawar, KUBE Usaha Sejahtera, KUBE Makmur Jaya, KUBE Semarak 1 KUBE Anggrek 10, KUBE Beriman I, KUBE Beriman 2, KUBE Beriman 3, KUBE Beriman 4, KUBE Beriman 5 KUBE Beriman 6, dan KUBE Beriman 7.

Adapun jenis bansos barang yang diserahkan meliputi peralatan memasak, sembako, etalase, meja kursi, tenda, peralatan salon hingga mesin jahit.

 

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim, Halda Arsyad saat membuka acara Forum Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG), berlangsung di Hotel Grand Victoria, Senin (11/11)

Kegiatan ini diharap dapat merumuskan langkah konkret, terarah, dan aplikastif untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memeperoleh akses, partisipasi, mempunyai konrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender

 

SAMARINDA—- Mewujudkan pembangunan yang responsif gender diperlukan suatu acuan bersama bagi para stakeholder Provinsi Kaltim yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah. Acuan tersebut dalam bentuk rencana aksi daerah sebagai tindak lanjut dan amanat Perda PUG Nomor 2 tahun 2016 diharapkan akan menjadi kerangka dan landasan hukum bagi upaya PUG di berbagai bidang pembangunan secara komperhensif dan berkesinambungan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim, Halda Arsyad mengatakan dalam rangka percepatan PUG dan PPRG di daerah Pemerintah Daerah melalui DKP3A Kaltim telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, advokasi dan pendampingan bagi OPD dengan rincian, tahun 2011 8 OPD, tahun 2012 11 OPD, tahun 2013 18 OPD, tahun 2014 25 OPD, tahun 2015 23 OPD, tahun 2016 15 OPD. Sementara pada tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan advokasi PUG dan PPRG  dalam bentuk road show OPD pemerintah daerah Kaltim.

“Ternyata selama ini ada beberapa OPD yang telah melaksanakan program dan kegiatan yang responsif gender,” terang Halda saat memberikan arahan pada acara Forum Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG), berlangsung di Hotel Grand Victoria, Senin (11/11)

Kegiatan ini menurut Halda diharap dapat merumuskan langkah konkret, terarah, dan aplikastif untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memeperoleh akses, partisipasi, mempunyai konrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender

Halda menegaskan kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah tujuan RPJPN 205-2025. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah merumuskan tiga arah kebijakan dan isu strategis sesuai Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, yaitu pertama, meningkatnya kualtas hidup dan peran pembangunan dalam pembangunan. Kedua, meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan ketiga, meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Kebijakan dan isu strategis tersebut sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pada fungsi kelima yaitu kesetaraan gender. Dengan salah satu harapan yang akan dicapai pada tahun 2030 adalah tercapainya kesetaraan, yang dikenal dengan Gender Equality Planet 50:50.

Dimana Gender Equality Planet 50:50 adalah sebuah kampanye yang dicetuskan oleh PBB, yang mempunyai visi dan misi untuk menyetarakan perempuan mendapatkan hak yang sama dengan lelaki dalam semua aspek kehidupan, tanpa mengurangi norma dan kodrat sebagai perempuan.

Ujoh Bilang – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan survey jaringan telecenter dan interkoneksi jaringan intra pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu, Rabu (6/11).

Kepala bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Dianto dan Kepala bidang Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) , Agung Masuprianggono bersama stafnya menuju kantor Diskominfo Kabupaten Mahakam Ulu dan bertemu dengan Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika, Evodius Awang.

“Mendorong Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur untuk mencontoh semangat dan kerja keras Kabupaten Mahakam Ulu dalam mengembangkan wilayahnya di sektor telekomunikasi,” Ujar Dianto Kabid TIK Diskominfo Kaltim.

Usai bertemu Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika kami diajak bertemu dengan Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Mahakam Ulu, Nasution Hibau Djaang.

Kabupaten Mahakam Ulu dianggap berhasil dalam membuka keterisoliran wilayah melalui jaringan telekomunikasi. Bagaimana tidak Kabupaten termuda dengan luas wilayah 15.315 km2 ini berkomitmen pada tahun 2020 Mahakam Ulu merdeka sinyal.

“Ya itulah upaya kita dengan kondisi daerah seperti ini, pertama kali membangun Kabupaten Mahakam Ulu dari nol semua kondisinya dari nol. ya sekarang ada perkembangan, sekarang kami sudah menikmati jaringan 4g walaupun kadang menurun,” Ungkap Ibau sapaan angkap Kadis Kominfo Mahulu.

Melakukan koordinasi, komunikasi secara intens dan bekerjasama dengan BAKTI Kominfo dan penyedia layanan telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat. Ini merupakan cara jitu agar Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Pesan pak Bupati sebelum saya dilantik “Tolong perbaikan jaringan, yang penting kita bisa telepon dan SMS, yang lain kita kerjakan sedikit demi sedikit,” Tambahnya.

SAMARINDA—Sepuluh November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peringatan tersebut mengingatkan kita tentang perjuangan para pahlawan yang telah gugur demi keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meski begitu, saat ini tak jarang masih banyak kita temui pejuang-pejuang lain yang masih menjadi saksi hidup di usia senjanya kini, mereka yang biasa kita panggil dengan sebutan veteran.

Soekardi, salah satu veteran yang berusia 82 tahun menyisipkan pesan kepada anak bangsa  yang masa ini dikenal dengan sebutan generasi milenial. Dirinya menegaskan, tidak ada tawar-menawar untuk NKRI, karena NKRI harga mati. Modal utama yang harus dimiliki generasi muda ialah mengaplikasikan UUD 1945 dan Pancasila secara serius. Setelah memegang teguh UUD 1945 dan Pancasila, Soekardi meyakini, generasi muda sekarang bisa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

“Generasi muda, generasi milenial harus menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Indonesia teleh merdeka, kita harus bangga dengan perjuangan-perjuangan yang dilakukan para pejuang terdahulu,” tegas Soekardi.

Tema peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 yakni “Aku Pahlawan Masa Kini”. Menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia. Menurutnya, menjadi pahlawan, bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah, tetapi generasi sekarang juga bisa.

“Mari lakukan aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI. Jangan biarkan keutuhan NKRI yang telah dibangun para pendahulu negeri dengan tetesan darah dan air mata menjadi sia-sia,” pesannya.