Samarinda— Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur bertambah 1 orang. Dengan penambahan kasus ini, per 8 April 2020 total pasien positif Covid-19 Kaltim menjadi 32 orang.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Plt. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim Andi Muhammad Ishak menyebutkan pasien positif terbaru tersebut merupakan seorang laki-laki berusia 54 tahun dan kini dirawat di RSUD AW Syahranie.

“Pasien tersebut tidak terikat dengan klaster manapun, merupakan warga Kutai Kartanegara, tetapi ber KTP Jakarta dan bekerja di Kutai Timur,” ungkapnya saat video conference melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Rabu (8/4/2020).

Andi melanjutkan, pasien tiba di Samarinda pada 17 Maret 2020 lewat bandara Apt Pranoto Samarinda sesudahnya langsung meluncur ke Kutai Timur dengan jalur darat. Pada 19 Maret pasien mulai mengeluh batuk kemudian berobat ke RSUD AW Syahranie oleh pihak rumah sakit diminta isolasi Mandiri di rumah, selanjutnya pada 26 Maret lantaran batuk tak sembuh-sembuh ditambah sesak nafas pasien berobat ke dokter praktek di Samarinda kemudian kembali kembali Periksa Diri ke RS dirgahayu.

Pada 27 Maret pasien dirujuk ke RSUD AW Syahranie karena batuk tak berkurang sesak napas dan ditemukan Memiliki gambaran pneumonia oleh Rumah Sakit Daerah di isolasi dan hari ini hasil sampel swabnya keluar dan dinyatakan positif virus Covid-19.

“Ini mendakan penularan di Kaltim masih ada dan harus menjadi perhatian bersama,” terangnya

Sementara itu Andi juga meyebutkan ada penambahan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) per 8 April 2020 sebanyak 6 kasus yaitu 1 kasus Samarinda merupakan pelaku perjalanan dari GOWA dengan keluhan deman, batuk, sakit tenggorokan, dengan gambaran pneumonia. Kasus dirawat di RSUD AW Syahranie.

Kemudian 2 kasus dari Kabupaten Kutai Kartanegara dimana 1 kasus merupakan PDP yang ditetapkan oleh tim medis RSUD AM Parikesit pada tanggal 7 April 2020, dengan keluhan demam dan mempunyai comorbid Hepatitis B kronis. Pada pukul 17.20 WITA pasien dilaporkan meninggal. Hingga saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium dan 1 kasus merupakan pelaku perjalanan dari GOWA.

Selanjutnya 3 kasus dari Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan pelaku perjalanan dari Gowa dengan masing-masing memiliki keluhan demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Saat ini sedang dirawat isolasi di RSUD Aji Putri Botung Penajam Paser Utara.

Untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) jelasnya, ada penambahan sebanyak 152 orang, selesai pemantauan 2713 dan dalam proses 2215.

Dirinya menambahkan penambahan hasil negatif per 8 April 2020 sebanyak 1 kasus dari kota Balikpapan merupakan PDP yang di rawat di RS Siloam pada tanggal 19 maret 2020 dan tidak terhubung dengan klaster manapun.

BONTANG – Ancaman penyakit Demam Berdarah Dengue ( DBD ) tak boleh dipandang sebelah mata di tengah pandemi Covid-19. Hal itu diungkapkan Walikota Bontang, Neni Moerniaeni.

Menurutnya, demam berdarah ternasuk jenis penyakit dengan resiko kematian tinggi di Indonesia. Pemerintah tak mau kecolongan di tengah kesibukan mengurusi wabah Covid-19. Sebab itu pengasapan atau fogging tetap dilakukan di beberapa kawasan Bontang.

“Demam berdarah ini, kan, infeksi dengan tingkat kematian tertinggi, ini gak boleh dibiarkan. Kami sudah lakukan fogging, tetap ada itu. Kemarin ada kasus demam berdarah di Loktuan juga sudah fogging di sekitarnya,” ungkapnya.

Intensitas fogging bakal ditambah pada bulan Juni mendatang. Biasanya pemerintah bakal membagikan bubuk abate kepada warga. “Tak boleh terlena dengan Covid, sementara ada faktor lain penyebab kematian di Indonesia demam berdarah,” katanya.

Neni menyebut telah berkoordinasi dengan perusahaan agar melakukan upaya-upaya kesehatan di area buffer zone mereka. Kaitannya dalam mengantisipasi ancaman DBD di Kota Bontang.

Beberapa laporan yang diterima orang nomor 1 di Bontang tersebut, sudah ada warga Bontang yang memiliki gejala DBD. Beberapa rumah sakit juga ada yang menangani warga Bontang dengan gejala DBD. Biasanya, pasien DBD di Bontang merupakan rujukan dari Marangkayu atau daerah lain di sekitar Bontang.

Sementara, Kasi Surveilans Dinas Kesehatan Bontang Adi Permana menjelaskan kasus demam berdarah biasanya meningkat pada pada musim pancaroba, yakni bulan April sampai Mei.

Kendati saat ini pihaknya konsentrasi dengan penanganan Covid-19 di Bontang. Namun perencanaan penanggulangan DBD juga tetap dipikirkan. “Saya kira tidak seperti tahun sebelumnya, tahun ini tidak terlalu untuk DBD,” ucapnya.

Pemberitaan sebelumnya, Modesta, salah satu petugas teknisi transfusi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) mengatakan donor darah juga diperlukan untuk mengisi kebutuhan stok darah, terlebih di saat darurat. Lantaran penyakit DBD juga bisa menyerang masyarakat kapan pun.

Mantan wakil presiden Indonesia, Jusuf Kalla yang merupakan Ketua Umum PMI menyebut masyarakat yang sehat dapat mendonorkan darahnya di tengah ancaman wabah Covid-19.

Menurutnya donor darah tidak ada hubungannya dengan covid. Bila penyakit DBD meningkat maka stok kantong darah di daerah harus tercukupi. “Kalau pasien corona mungkin tidak terlalu butuh darah, ya. Nah, pasien lain ada yang masih butuh, misal yang cuci darah pasti butuh terus,” ujarnya.

Disinggung apakah sudah ada permintaan pasien DBD di Kota Taman, ia mengaku belakangan ini sudah ada permintaan kantong darah. “Kalau permintaan darah untuk DBD tidak banyak, tapi ada. Ya, mudahan tidak banyak. Kalau DBD biasanya butuh darah segar. Selama ini kami lebih gencar cari pendonor lewat medsos, ya, itu untuk pasien DBD,” jelasnya.

Demam berdarah tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya DBD menjadi penyakit dengan tingkat kematian tertinggi di Indonesia. (*)

Tana Paser – Sebanyak 5 Ton beras disalurkan Pemkab Paser kepada masyarakat Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang yang terdampak banjir pada Sabtu 4 April lalu.

Penyaluran bantuan dilakukan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Paser Taharuddin disaksikan camat, kepala desa dan masyarakat setempat.

“Ada sekitar 5 ton beras yang disalurkan Pemda untuk warga Batu Kajang yang terkena banjir,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Taharudin.

Taharudin mengatakan bantuan tersebut merupakan bantuan paska bencana yang diperuntukkan masyarakat terdampak.

Dengan bantuan tersebut kata Taharudin diharap dapat meringankan beban masyarakat.

Taharuddin menambahkan selain warga Batu Kajang, Warga Muara Komam juga telah diberikan bantuan.

Dalam waktu dekat Dinas Ketahanan Pangan akan memberikan bantuan korban banjir di Kecamatan lain seperti Muara Samu, Pasir Belengkong dan korban banjir di Kecamatan Tanah Grogot.

“Setelah ini bantuan akan kami salurkan untuk korban banjir di Muara Samu, Pasir Belengkong dan Tanah Grogot,” ujar Taharuddin.

Pemkab Paser kata Taharuddin saat ini memiliki cadangan 33 ton beras di gudang Bulog untuk bantuan bencana.

“Total stok beras ada 33 ton. Sementara yang sudah kami salurkan untuk Batu Kajang dan Muara Komam. Kecamatan lain segera,” ungkap Taharuddin.

Samarinda – Mewakili Gubernur Kaltim, Plt Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani didampingi Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Muhammad Sa’aduddin dan Kepala BPKP Kaltim Adil Hamonangan Pangihutan mengikuti video conference (Vicon) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang berlangsung di Ruang Heart Of Borneo (HOB) Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (8/4).

Vicon terkait Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Mendagri Tito Karnavian menyampaikan arahannya terkait upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan Covid 19.

Secara bergantian Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dan Ketua KPK Alexander Marwata, Kepala BPK Agung Firman Sampurna serta Kabareskrim Polri Brigjen Pol Ignatius Sigit Widiatmono menjelaskan pola dan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah saat wabah virus corona.

Terkait kebijakan pusat tersebut, Sa’bani mengatakan Kaltim siap mengikuti aturan, sebab prosedur administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah mengacu pada prosesur keadaan krisis.

“Jadi, Kaltim siap melaksanakan dan prosedur pengadaannya kondisi darurat bukan keadaan normal. Ini kebijakan pemerintah dalam mempermudah pengadaan alat kesehatan dan keperluan lainnya dalam percepatan penanganan Covid 19 di daerah,” katanya.

Selanjutnya, kebijakan realokasi atau refocusing ini tidak memerlukan waktu administrasi yang lama. Adapun tiga prioritas realokasi/refocusing anggaran, yakni penguatan kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro.

“Kepala daerah diperkenankan melakukannya, kemudian melaporkannya ke DPRD. Perkadanya pun tidak perlu difasilitasi Mendagri, tapi langsung diberlakukan,” jelas Sa’bani.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Bangda Fadjar Djojoadikusumo, Kasatpol PP I Gede Yusa dan Kepala Biro Humas HM Syafranuddin serta pejabat dinas/instansi terkait lingkup Pemprov Kaltim.

Samarinda – Tiga orang pasien yang telah dinyatakan positif virus Corona atau Covid-19, ternyata berhasil sembuh dan diperbolehkan untuk pulang.

Dalam rilis harian tentang perkembangan Covid-19 yang oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak dijelaskan  jika ada tambahan satu orang yang berhasil sembuh.

Dijelaskan Andi jika pasien sembuh adalah pasien dari Kabupaten Kutai Timur dengan kode KTM-2 yang merupakan kluster pertemuan tahunan Sidang Gereja Sinode yang telah diisolasi sejak tanggal 15 Maret lalu.

“Pasien KTM-2 ini merupakan wanita berusia 42 tahun dan telah dilakukan pengambilan sampel Swap sebanyak dua kali dan hasilnya negatif. Pemeriksaan klinis dari dokter penanggungjawab menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak ada gejala pneumonia dan foto thorax sudah tidak terlihat,” jelasnya.

Sebelumnya pada Sabtu, 4 April 2020, kabar gembira juga didapatkan karena dua orang pasien asal Bontang dan Kutai Kartanegara, dinyatakan terbebas dari virus mematikan ini.

Dijelaskan Andi jika pasien sembuh dari Covid-19 ini seorang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara berkode KKR-1, perempuan berusia 36 tahun yang merupakan Kluster KPU. Pasien ditetapkan sebagai Pasien Dalam Pengawasan pada 16 Maret dan terkonfirmasi positif Covid-19 pada tanggal 20 Maret.

Setelah menjalani Swap dan pemeriksaan laboratorium, pasien dinyatakan negatif pada tanggal 31 Maret dan pemeriksaan ke dua pada 2 April juga dinyatakan negatif atau sembuh dari Covid-19.

Sementara itu, pasien sembuh lainnya adalah pasien berkode BTG-1 dari Kota Bontang. Perempuan berusia 24 tahun dan merupakan Kluster KPU yang tergabung dan kontak erat dengan pasien KKR-1. Dirawat di Rumah Sakit Taman Husada Bontang.

Dinyatakan positif pada 23 Maret dan pemeriksaan laboratorium tanggal 28 Maret dinyatakan negatif serta pemeriksaan laboratorium kedua juga dinyatakan negatif atau sembuh pada 2 April 2020.

“Semua sudah dinyatakan oleh dokter ahli dan penanggungjawab rumah sakit masing-masing. Ini juga sudah kami laporkan Kementerian Kesehatan,” ucap Andi.

Samarinda—Meminimalisir pertemuan yang bersifat mengumpulkan banyak orang dalam jumlah banyak, tak menghalangi Pemerintah Kota Samarinda untuk menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Pertemuan tersebut dilakukan melalui video teleconference lewat aplikasi Zoom Cloud Meeting.

Dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin menyampaikan enam poin yang akan dikolaborasikan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, yang pertama penanggulangan kemiskinan.

Sugeng menuturkan, hal ini lebih di arahkan kepada perlindungan dan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.

“Sistem ini dilakukan secara konfrehensif dengan cara pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial,”tutur Sugeng, Selasa(7/4).

Kemudian peningkatan pelayanan dasar, lebih di fokuskan kepada penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik serta perluasan layanan untuk penduduk yang kurang mampu.

Selanjutnya, sambung Sugeng pengembangan penghidupan dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan dan penguatan usaha mikro kecil, peningkatan akses terhadap pelayanan keuangan, peningkatan peluang usaha bagi penduduk miskin, peningkatan kualitas penduduk miskin, pengembangan perekonomian wilayah serta peningkatan akses kesempatan kerja bagi penduduk miskin.

Kedua terkait pengembangan pariwisata, Sugeng mengungkapkan dalam hal ini meliputi peningkatan kualitas obyek wisata di Kota Samarinda dan bagaimana menarik minat pengunjung melalui event-event melalui ekonomi kreatif.

Ketiga, dirinya menjelaskan berkaitan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), tentunya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal yang di tetapkan dan di terapkan berdasarkan prinsip kesesuaian, kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, terukur dan tepat sasaran.

“Jadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Kemudian ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sosial,” Jelasnya.

Ke empat penataan ruang layak huni dan berwawasan lingkungan, ini lebih di fokuskan dan di kordinasikan dengan Dinas PUPR dan Dinas perhubungan.

“Peningkatan konektivitas menuju bandara, jembatan dan jalan tol di kordinasikan oleh Dinas PUPR dan Dishub ,”tambahnya

Ke lima penciptaan komoditi unggulan berdasarkan karakteristik wilayah, terutama pengembangan tanaman porang.

Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, selain juga untuk pembuatan lem dan “jelly” yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang. Umbi porang banyak mengandung glucomannan berbentuk tepung.

“Porang ini tanaman umbi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan mengandung glucomannan yang baik bagi kesehatan,”urainya.

Dan ke terakhir Samarinda sebagai kota penyangga IKN.

Turut bergabung dalam video confrence tersebut, Walikota Samarinda Syaharie Jaang, Wakil Walikota Samarinda M Barkati, Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi, Sekretaris Daerah Samarinda Sugeng Chairuddin, Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Hariyo Santoso, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Komisi, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, Lurah, Akademisi, Praktisi Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, unsur Forkopimda, Pimpinan Bankaltimtara, Bank Indonesia, Forum Anak, dunia usaha dan lainnya.

Samarinda—- Kabar gembira datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, satu orang pasien berstatus positif Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit Daerah Taman Husada Bontang dinyatakan sembuh.

“Sehingga sampai hari ini ada 3 pasien sembuh di Kaltim,” sebut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim Andi Muhammad Ishak saat video conference melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Selasa (7/4/2020).

Menurut Andi, pasien dinyatakan sembuh, setelah dilakukan dua kali swab dan menunjukkan hasil negatif, serta hasil pemeriksaan klinis dari dokter penanggung jawab pelayanan yang merawat kasus konformasi Covid-19.

Lanjutnya, pasien tersebut tercatat sebagai KTM 2 yang dinyatakan positif pada 3 Maret 2020 lalu. KTM 2 adalah perempuan 42 tahun yang memiliki kaitan dengan KTM 1 klaster Sinode Bogor yang telah dirawat di rawat di Rumah Sakit Daerah Taman Husada Bontang tanggal 15 Maret 2020.

Kondisi pasien KTM2 sudah sangat baik tidak ada gejala dan hasil serial foto thoraks menunjukkan tidak didapatkan gambaran Penumonia.

Sebelumnya 2 pasien yang terjangkit Covid-19 di Kaltim dinyatakan sembuh oleh tim medis pada 4 April 2020 lalu. Keduanya adalah pasien KKR 1 dari Kutai Kartanegara perempuan 36 tahun dan BTG 1 dari Bontang perempuan 24 tahun.

Pasien dari Kabupaten Kutai Kartanegara atau KKR ini, menurut Andi merupakan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 pada 20 Maret yang merupakan kluster KPU. Setelah menjalani swab dan pemeriksaan laboratorium pasien dinyatakan negatif pada 31 Maret. Dilanjutkan pemeriksaan kedua ditanggal 2 April dan dinyatakan negatif atau sembuh.

Untuk pasien sembuh kedua dari Kota Bontang perempuan 24 tahun yang merupakan kluster KPU dan kontak erat dengan pasien KKR 1. Pasien ini di rawat di Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Dinyatakan positif pada 23 Maret, namun pada tangg 28 Maret dinyatakan negatif. Di pemeriksaan keduan pada 2 April juga dinyatakan negatif alias sembuh.

Kesembuhan ini sebut Andi sekaligus bukti bahwa Tim Medis Kaltim juga mampu melaksanakan tugas menangani kasus Covid secara insentif.

BALIKPAPAN — Pemerintah pusat mengirimkan bantuan 700 rapid test untuk Balikpapan dan sampai saat ini sudah digunakan sebanyak 400 tapid tes untuk pengecekan.

“Hari ini pesanan rapid test yang dilakukan pemerintah kota secara mandiri menggunakan dana APBD kota sudah tiba,”jelas Rizal.

Ditambahkan bahwa ada 800 rapid testkid tahap pertama yang datang beserta APD lainnya juga masker kain, nantinya rapid test ini bisa dilakukan di RS Beriman Balikpapan.

Diprioritaskan untuk petugas kesehatan serta ODP yang mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota dan tidak berbayar.

Rizal menjelaskan bahwa hal ini akan mempermudah untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan penyebaran. Selain itu menyikapi instruksi Pemerintah Republik Indonesia mengenai himbauan penggunaan masker maka pemerintah kota Balikpapan bekerjasama dengan pengerajin atau UMKM lokal membuat masker kain yang nantinya akan di distribusikan kepada warga. Beberapa sudah jadi dan siap distribusikan.

Hari ini juga ada 2 pasien positif di Balikpapan yang sebelumnya berstatus PDP.

Tentunya, hal lain pemerintah kota memberikan kebijakkan pemotongan sewa 50% kepada sembilan Rusunawa yang ada di Balikpapan selama 3 bulan. Beberapa kebijakan bantuan sosial lainnya segera direalisasikan dan diumumkan. (DISKOMINFO/Lely)

Jakarta—Pemerintah ingin melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19, selain itu juga ingin menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat di Perdesaan.

Hal itu di sampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Percepatan Program Padat Karya Tunai, melalui video confrence di Istana Merdeka, Selasa(7/4/2020).

Presiden menjelaskan, untuk menjaga daya beli masyarakat di Perdesaan, Pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan yakni penyaluran program perlindungan sosial dan mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat di Perdesaan.

Ia juga menginstruksikan kepada Jajarannya di kementerian, lembaga, dan daerah untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai di karenakan keadaan yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit.

Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua Kementerian, Lembaga, dan Daerah.

“Jadi Kalau biasanya mungkin hanya membuat 10 ya sekarang ini harus membuat 50, paling enggakya 5 kali. Kalau hanya normal-normal saja ya enggak akan ada tendangannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden melihat beberapa Kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai, seperti program-program yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta di Kementerian BUMN.

“Dana desa bisa kita gunakan untuk dua hal, yang pertama untuk bantuan sosial warga yang terdampak dan yang kedua Program Padat Karya Tunai di desa. Ini yang harus dipercepat,” tegas Presiden.

Dari laporan yang diterima, sambung Presiden, di akhir Maret 2020, dana desa yang tersalur baru 32 persen, yaitu hanya pada posisi angka 9,3 triliun dari pagu tahap yang pertama sebesar 28 triliun.

“Artinya kalau dari total Rp72 triliun, itu baru 13 persen. Masih kecil sekali,” ujarnya.

Jokowi juga minta agar dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar Program Padat Karya Tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran.

“Ini harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pengangguran, atau yang setengah menganggur. Kalau bisa memang upah kerja itu diberikan setiap hari. Tapi kalau tidak bisa ya satu minggu,”harapnya.

Di akhir penyampaiannya, Jokowi mengingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai ini tetap menjalankan protokol kesehatan sehingga pelaksanaan Program Padat Karya Tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Sumber : Youtube (Sekretariat Presiden)

https://setkab.go.id

Berau – Wakil Bupati Berau, H Agus Tantomo melakukan peninjauan di PLTD Sambaliung guna memastikan penyebab listrik padam, Senin (6/4).

Setelah melakukan peninjauan dengan didampingi Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tanjung Redeb, Hendra T, wabup Agus Tantomo memastikan suplai listrik masyarakat akan kembali normal.

“Saya harap tidak ada jadwal pemadaman listrik. Tapi jam 1 siang ini dipastikan nyala listriknya karena ada suplai listrik masuk dari PLTU Berau sebanyak 7 mega satt,” ujar wabup, Agus Tantomo.

Sementara itu, Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) Hendra T mengatakan jika saat ini pihaknya tengah meakukan perbaikan satu unit Over Houl.

“Saat ini kita sedang meakukan proses perbaikan satu unit over houl yang berkapasitas 1000 kw,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk memenuhi suplai listrik ke masyarakat dibutuhkan 22 mega watt hingga 26 mega watt.

“Insyallah tidak ada pemadaman listrik cukup lama, kita maksimalkan tidak ada jadwal pemadaman dalam waktu dekat ini,” pungkasnya.