Jakarta—Lomba cerdas cermat 4 pilar Tingkat Nasional Tahun 2019 berhasil dijuarai SMAN 1 Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur, disusul SMAN 2 Sampit Kalimantan Tengah, dan SMAN 1 Brebes Jawa Tengah, masing-masing di posisi 2 dan 3, Senin (5/11).

M.Sulfihan, Pemenang juara 1 lomba cerdas cermat 4 pilar mengatakan “melakukan latihan terus menerus sejak dimulainya kompetisi di tingkat Provinsi pada Tahun 2018 bahkan pada waktu libur pun terus melakukan latihan”, ujarnya.

Lomba cerdas cermat 4 pilar jenjang SMA Tingkat Nasional resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal MPR RI di Gedung Nusantara 4 Jakarta.  Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar merupakan acara rutin yang dilaksanakan MPR RI setiap tahunnya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia. Acara Lomba digelar selama 9 hari sejak tanggal 28 Oktober hingga 5 Nopember Malam.

Lomba ini bertujuan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yaitu pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Sebelum berkompetisi di kancah nasional, para pelajar bertanding di Provinsi masing-masing.

Selain lomba cerdas cermat 4 pilar, ajang ini terdiri dari beberapa lomba lainnya, diantaranya pentas seni budaya, dimana SMAN 1 Pontianak keluar sebagai juara harapan 3, SMAN 1 Serang Tanjung Utara sebagai juara harapan 2, 1 SMAN Seranagen Aceh sebagai juara harapan 1,  Juara 3 SMAN 1 Bali, Juara 2 SMAN1  Gorontalo, SMAN 1 Mojokerto Jawa Timur di posisi puncak.

Samarinda—Hari Belajar di Luar Kelas adalah hari untuk merayakan dan menginspirasi bermain serta pembelajaran di luar kelas.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan ‘Sehari Belajar Diluar Kelas’ atau Outdoor Classroom Day (OCD) bertempat di halaman Museum Samarinda, Jalan Bhayangkara, Selasa (05/11).

Kegiatan tersebut juga merupakan peringatan Hari Anak Sedunia yang jatuh pada tanggal 20 November.

Dalam kesempatan itu Wakil Walikota M. Barkati mengatakan anak merupakan generasi penerus bangsa serta harapan yang menentukan masa depan.

oleh karena itu masa anak-anak merupakan fase dimana manusia mengalami tumbuh kembang untuk menentukan masa depannya.

“Kami semua berharap, kalian menjadi generasi yang akan mengisi pembangunan ini kedepan. Sehingga kalian bisa tumbuh sehat dan cerdas dan menjadi anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan bangsa ini,”Ucap Barkati.

Melalui kegiatan tersebut dirinya menghimbau kepada OPD terkait  mendukung kegiatan belajar sehari diluar kelas, karena proses pembelajaran yang menyenangkan seperti ini merupakan salah satu ciri dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA).
“Saya berharap khususnya kepada OPD yang bertanggungjawab agar terus meningkatkan fasilitas ruang bermain ramah anak yang layak bagi anak dan gratis,”ujarnya

Hal ini secara tegas diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 ayat B (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

“Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan dan meningkatkan perlindungan serta pemenuhan hak anak,”tambahnya.

Sementara itu Kadis Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Fitermen menambahkan, saat ini kota Samarinda telah memiliki 76 SRA diseluruh tingkatan mulai dari TK, SD, SLTP hingga SLTA.

“Secara bertahap akan terus ditingkatkan jumlahnya. Karena sejauh ini fasilitas tersebut masih terbatas. Setiap kecamatan minimal punya 1 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA),”Ucapnya.

Acara di rangkai dengan pemberian penghargaan kepada beberapa sekolah-sekolah. salah satunya di berikan kepada SMP N 2 Samarinda, SD Muhamadiyah I, SMP 26 dan SD 005 Samarinda sebagai sekolah sehat dan ramah anak serta partisipasi pada kegiatan tersebut.

Turut hadir Asisten I H. Tejo Sutarnoto, pejabat struktural di lingkungan pemkot serta seluruh undangan terkait.(Diskominfo/Samarinda)

MAHAKAM ULU—–Long Apari adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Untuk itu Babinsa Koramil Long Apari Kodim 0912/Kutai Barat harus ekstra untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda di perbatasan.

Hal ini dilakukan Babinsa Koramil 0912 – 01 Long Apari Kampung Long Krioq Sertu Vonsensius Irang menanamkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta melatih para Pramuka siswa-siswi SMPN 1 Long Apari, mereka dilatih Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan wawasan kebangsaan, Minggu (3/11/2019).

Komandan Kodim 0912/Kutai Barat Letkol Inf Anang Sofyan Effendy menuturkan “Dengan menyadari bahwa mereka (para siswa) adalah harapan bangsa di masa depan khusus di daerah perbatasan, maka melalui kegiatan tersebut TNI khususnya Koramil 0912-01/Long Apari berharap dapat membantu mewujudkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kecerdasan, keterampilan, kekuatan mental dan prilaku yang baik.

Kegiatan tersebut diharapkan mereka akan merasakan besarnya manfaat pelatihan-pelatihan yang diberikan, sehingga dengan pelatihan tersebut jiwa dan karakter mereka akan semakin terbentuk menjadi pribadi yang memiliki integritas untuk tantangan di masa depan.

Terlihat raut wajah para siswa sangat antusias mengikuti latihan ini, terlihat banyaknya siswa yang berdatangan mengikuti latihan, ini membuktikan bahwa latihan ini disukai oleh para siswa.

Penrem 091/ASN

Samarinda—Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim Endro S Effendi menjelaskan saat ini ada beberapa rambu-rambu yang sangat mudah menjerat wartawan. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada pula Undang-Undang Penyiaran serta dalam dunia jurnalistik ada kode etik jurnalistik. Terbaru, ada Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Dengan adanya PPRA, maka wartawan dalam memberitakan soal anak mesti hati-hati dan tidak lagi dituntut untuk memberitakan secara gamblang dengan menyebut nama dan identitas anak, tempat tinggal, alamat sekolah serta nama orang tua korban.

“PPRA memuat aturan tentang batasan pers dalam memberitakan peristiwa atau kejadian yang melibatkan anak di bawah umur dan bersentuhan dengan hukum. Pers diwajibkan tidak membuka identitas anak yang berkaitan dengan hukum. Siapapun yang membuka identitas anak yang bersinggungan dengan hukum dapat dijerat pidana,” jelasnya pada acara Uji Kompetensi Wartawan di Kantor Diskominfo Kaltim baru-baru ini.

Dikatakan Endro, PPRA dimaksudkan sebagai rambu dan atau sekaligus upaya melindungi wartawan dari jeratan hukum. Adapun ancaman hukuman jika abai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini terhadap media cetak dan elektronik adalah lima tahun penjara dan atau denda Rp 500 juta.

PPRA juga ditujukan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, anak yang yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban.

“Bertambahnya rambu yang wajib dipatuhi tak berarti mengekang atau mengurangi kemerdekaan pers untuk bersuara. Justru, tambahnya, dengan bertambahnya rambu yang dimunculkan malah akan meningkatkan kompetensi wartawan dalam tugas jurnalistiknya.

Samarinda-Pwi dan Dinas kominfo prov.kaltim Menjalin kerja sama dalam meningkatkan kopetensi wartawan , Uji kopetensi wartawan dilakukan di aula Kudungga lingkungan Dinas kominfo provinsi. (31/10)

Para peserta ikut UKW terdiri dari muda, madya, Dan utama. Mereka menjalani ujian tahap demi tahap, gelaran tersebut berlangsung selama 2 hari dari tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2019. Tim penguji di datangkan dari luar daerah.

Didi Rusdianyah selaku kepala dinas Kominfo menjadi narasumber bagi para peserta UKW dalam sesi wawancara langsung, Para peserta antusias dalam mewawancarai beliau. Selanjutnya peserta diarahkan dalam menulis berita oleh para penguji masing-masing .

Tujuan dari uji kopetensi ini iyalah menciptakan wartawan-wartawan unggul dan profesional .

“Harapan dari UKW sendiri supaya para wartawan mengetahui kode etik yang berlaku agar terhindar dari Undang-Undang ITE” ujar Hendro .

Salah satu dari kode etik wartawan tentang UU perlindungan anak, dalam penulisan berita tidak boleh menyebutkan inisial dan alamat pelaku. Wartawan harus paham betul Kode etik profesinya.

Samarinda—Sebanyak 70 peserta mengikuti pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Prov Kaltim bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Prov Kaltim di Ruang Kudungga Kantor Diskominfo Jalan Basuki Rahmat, 30 – 31 Oktober 2019

Ketua PWI Kaltim Endro S Efendi menjelaskan tugas PWI Kaltim membina wartawan agar semakin profesional. Karenanya kegiatan ini dimaksudkan agar wartawan dapat lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai seorang profesional. Termasuk dalam memahami kode etik jurnalistik.  Pelaksanaan UKW ini menjadi gambaran bahwa PWI serius untuk meningkatkan kapasitas SDM wartawan di Kaltim.

“Pelatihan ini penting karena wartawan disibukkan dengan rutinitas mencari berita. Dari dewan pers pernah melakukan penelitian, 75 persen wartawan di Indonesia tidak pernah membaca kode etik jurnalistik. Nah ini miris, mereka tidak mengerti kode etiknya, bagaimana bisa dikatakan profesional jika tidak memahami kode etik. Pembekalan ini diharap bisa melekat di diri mereka sehingga kedepan para wartawan bisa bekerja dalam koridor mematuhi rambu-rambu dalam kode etik jurnalistik,” jelasnya, Rabu (30/10)

Endro menambahkan, saat ini ada beberapa rambu-rambu yang sangat mudah menjerat wartawan. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada pula Undang-Undang Penyiaran serta dalam dunia jurnalistik ada kode etik jurnalistik. Terbaru, ada Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Dengan adanya PPRA, maka wartawan dalam memberitakan soal anak mesti hati-hati dan tidak lagi dituntut untuk memberitakan secara gamblang dengan menyebut nama dan identitas anak, tempat tinggal, alamat sekolah serta nama orang tua korban.

“PPRA dimaksudkan sebagai rambu dan atau sekaligus upaya melindungi wartawan dari jeratan hukum. Adapun ancaman hukuman jika abai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini terhadap media cetak dan elektronik adalah lima tahun penjara dan atau denda Rp 500 juta,” sebutnya.

Samarinda – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur mengadakan ‘Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pengurus PUSPAGA Ruhui Rahayu Provinsi Kalimantan Timur’ Di Hotel Grand Victoria Samarinda, Senin (28/10).

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan one stop servica atau layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapai permasalahan pada langkah pertama pertama pencegahan.

“Peran orang tua sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan psikologis anak – anaknya dalam proses pendewasaan. Perlakuan salah pada anak dapat terjadi pada semua lingkungan masyarakat baik dari menengah ke bawah karena kemiskinan dan pada masyarakat menengah keatas karena ambisi orang tua menginginkan anaknya selalu manjadi yang terbaik,” Ungkap Halda Arsyad.

Keluarga adalah tempat pengasuhan yang pertama dan utama, sebagai wahana untuk mencurahkan kasih sayang, bimbingan, arahan dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

“Konsep PUSPAGA sendiri dibuat seperti ruang keluarga yang nyaman dan dilengkapi dengan ruang bermain anak, sehingga seluruh keluarga tertarik untuk berkunjung ke PUSPAGA, Untuk bersama-sama melakukan pembelejaran terkait bagaimana mengasah asih asuh anak dengan tepat sehingga mampu menjaga ketahanan keluarga,” Tutup Halda.

Kementrian PP dan PA RI mulai menginisiasi PUSPAGA pada tahun 2016, dan capaian PUSPAGA sampai dengan tahun 2019 sudah terbentuk di 9 provinsi dan 108 Kabupaten /Kota. Untuk Kalimantan Timur Kabupaten/Kota yang telah menginisiasi pembentukan PUSPAGA yaitu Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Samarinda— Untuk menciptakan wartawan yang berkompeten,  Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Biro Humas Setdaprov Kaltim kerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XVI di Ruang Derawan Room Hotel MJ Samarinda, 28-29 Oktober 2019.

Komisi PWI Pusat Fathurrahman mengatakan dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompentensi yang memadai. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan.

“Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi. Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyunting berita, serta bahasa. Semua itu termasuk dalam kegiaan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan,” katanya.

Menurut Fathur, PWI sudah 420 kali melaksanakan UKW dan meloloskan ribuan wartawan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti pentingnya memiliki wartawan yang profesional untuk memastikan kalau informasi tersebut benar. Selanjutnya, produk jurnalistiknya bisa bermanfaat serta mencerdaskan bagi masyarakat.

“Kita mendorong berbagai pihak, memastikan berbagai media di Indonesia ini terukur, tidak masuk yang abal-abal. Kita perlu pastikan perusahaan pers yang berbadan hukum, sehingga pemberitaannya bisa dipertanggungjawabkan. Untuk menilai seseorang sudah profesional atau belum, maka ujian itu untuk melihat kompeten atau belum kompeten. Kalau belum berhasil bisa ikut UKW selanjutnya sampai dia lulus,” terangnya.

Samarinda – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda akan menggelar pemilihan Duta Peduli Sampah pada November 2019 mendatang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak milenial untuk dapat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah yang benar dan cinta lingkungan dengan tidak membuang sampah disembarang tempat. Serta tepat waktu yakni dimulai pada pukul 18.00-06.00 Wita.

Kepala Dinas DLH Samarinda Nurrahmani menjelaskan kegiatan Duta Peduli Sampah ini diperuntukkan bagi remaja Samarinda usia 17 – 25 tahun. Duta yang terpilih  nantinya akan memiliki tugas mulia untuk bersama DLH selama satu tahun sehingga pihaknya secara tertulis akan berizin disekolah dan kepada orang tua.

“Saat ini kita buka pendaftaran bagi yang mau menjadi Duta Peduli Sampah khusus Samarinda ya. Usia 17-25 tahun yang kita ajak. Pastinya jika Duta nanti yang menang adalah mereka yang masih sekolah, kita minta izin dengan sekolahnya dan orang tua karean tugas meraka akan terus-menerus hingga satu tahun,” jelasnya.

Nurrahmani lebih lanjut menuturkan, pemuda merupakan usia strategis untuk memutus mata rantai generasi yang tidak peduli terhadap pengelolaan sampah yang tidak benar. Sehingga keberadaannya nanti diharapkan dapat memberikan implikasi dan mengajak kaula sebayanya untuk lebih peduli hingga sayang terhadap lingkungan Kota Samarinda.

“Pemuda itu adalah rantai tengah daripada generasi yang awal dengan yang tua disitulah mereka bisa memutus mata rantai yang sudah terlanjur yang tidak peduli lingkungan. Saat ini tengah mencari format supaya mereka dengan senang hati untuk mau membenahi kota Samarinda ini,” tuturnya.

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kaltim menyelenggarakan sarasehan sinergi pembinaan dan pengembangan industri kerajinan dan industri kreatif, di ruang Damar Gedung Serba Guna Komplek Kantor Bupati Kutai Timur, Selasa (22/10).