Samarinda—DPRD Kota Samarinda kembali menggelar Sidang Paripurna I dengan Agenda Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antarwaktu (PAW) yang berlangsung di Gedung Utama, Jalan Basuki Rahmat, Kamis(30/1).

Diketahui, Pelantikan ini berlangsung kondusif mengantarkan Mujianto menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda meneruskan estafet kerja Almarhumah Sarlena Layuk yang mangkat Selasa, 12 November 2019 lalu yang keduanya sama-sama merupakan kader dari Partai Gerindra.

“Hari ini saya bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan media. Saya akan terus berjuang bagaimana menerima aspirasi masyarakat Samarinda, terutama di daerah pemilihan (Dapil) saya di Samarinda Seberang,” Ucap Mujianto

Untuk itu, dirinya berjanji akan ikut serta dalam melakukan pembangunan merata di Kota Samarinda meski belum mengetahui komisi mana yang akan ditempatinya.

“Sementara karena saya masih baru, saya akan pelajari itu semua mudah-mudahan bisa. Untuk masalah Komisi mana nantinya, intinya masuk aja dulu. Kriteria mana yang pasti harus taat saja,” pungkasnya.(Diskominfo/Rey)

Samarinda—- Keterwakilan 30 persen perempuan di bidang politik merupakan mandat regulasi yang ditujukan untuk terjadinya perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Dimana undang-undang Nomor 10 tahun 2008, ayat 2 yang mengatur tentang penerapan siber sistem yakni setiap 3 bakal calon legislatif terdapat minimal 1 bakal caleg perempuan merupakan representasi perempuan di ranah politik praktis yang sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan.

Sementara syarat mutlak bagi kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan adalah adanya keterwakilan perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

“Persentase keterwakilan tersebut tidaklah cukup bagi perwujudan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, diperlukan keterampilan teknis yang menunjang lainnya salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi di depan publik atau public speaking,”ungkap Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Kholid Budhaeri, pada acara workshop public speaking bagi perempuan di bidang politik dan jabatan publik, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (29/1)

Menurutnya, dengan memahami kaidah-kaidah berkomunikasi diharapkan pesan yang disampaikan akan sesuai tujuannya. Berbagai regulasi terkait kesejahteraan perempuan telah diterbitkan dan perempuan dalam politik setiap pejabat publik mempunyai peran tugas untuk menyampaikan, mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan memperhatikan pentingnya berkomunikasi di depan publik.

Terkait dengan hal tersebut maka Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Workshop Public Speaking bagi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

Sasaran dari peserta dari kegiatan ini, menurut Kholid adalah perempuan yang duduk dalam anggota legislatif dan pejabat publik baik di DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/ kota, organisasi, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota berjumlah 40 orang.

Selain itu, tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini antara lain peningkatan kapasitas perempuan dalam kelembagaan di Dewan Legislatif dan jabatan publik terkait implementasi pembangunan pengarusutamaan gender dan menambah wawasan perempuan dalam berkomunikasi dan publik speaking agar semakin berbobot percaya diri dan beretika.

Samarinda—- Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi didampingi istri Hj. Erni Makmur bersilaturahmi dengan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kaltim.

Wagub Hadi memberikan apresiasi kepada pengurus KPPI Kaltim yang telah bersilaturahmi dan menyampaikan hasil Rakernas, serta akan menindaklanjuti dengan rapat kerja daerah (Rakerda) di Kaltim pada tanggal 30 Januari mendatang.

“Atas nama Pemprov Kaltim mengucapkan terima kasih atas kerja keras serta partisipasi KPPI dalam membangun Kaltim,” tegasnya saat bersilaturahmi dengan DPD KPPI Kaltim di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Senin (13/1)

Dirinya juga mengatakan dalam kepengurusan KPPI Kaltim adalah lintas partai, lintas etnis dan agama. Untuk dengan kepengurusan organisasi ini bisa menjaga kondusifitas daerah dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan Kaltim khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Harapnya kedepan KPPI juga dapat berkiprah positif untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN).

Selain itu, Ketua DPD KPPI Kaltim, Hj. Sb Yaumid menerangkanģ rencana kerja dan program-program KPPI Kaltim salah satunya adalah melaksanakan Rakerda KPPI Kaltim pada tanggal 30 Januari 2020 yang akan dibuka oleh Gubernur Kaltim dan dihadiri sekitar 500 peserta dari pengurus dan anggota KPPS kabupaten dan kota.

Dalam Rakerda tersebut Wakil Gubernur, H. Hadi Mulyadi akan akan menjadi keynote speaker atau pembicara untuk memberikan motivasi kepada kaum perempuan agar bisa berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Selain itu juga akan dilaksanakan acara talkshow dengan menghadirkan 5 pembicara tokoh-tokoh wanita yaitu Hj. Norbaiti Isran Noor (Ketua Dekranasda Kaltim), Hetifah Sjaifudian (Anggota DPR RI), Komariah Kuncoro, Halda Arsyad (Kepala DKP3A Kaltim) dan DPP PKPI Hj. Nurhasanah.

“Dalam kesempatan tersebut kita juga akan mengukuhkan kepengurusan KPPI Kabupaten dan Kota se-Kaltim,” tutupnya.

 

 

Samarinda—DPRD Kota Samarinda kembali menggelar rapat paripurna masa sidang ke III dengan agenda, pengucapan sumpah dan janji bagi unsur pimpinan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda masa jabatan Tahun 2019-2024 yang berlangsung di gedung DPRD Samarinda jalan Basuki Rahmat, Rabu(9/10).

Pengucapan sumpah dan janji dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Honkun Otoh.

Mereka yang dilantik adalah H. Siswadi sebagai Ketua DPRD kota Samarinda, Wakil Ketua Alphad Syarif, SH, Wakil Ketua Drs Rusdi, dan H. Subandi SE juga sebagai Wakil Ketua.

Pelantikan pimpinan DPRD kota Samarinda ini sesuai keputusan gubernur tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Dalam sambutan Gubernur Kaltim H. Isran Noor yang di bacakan oleh Wakil Walikota Samarinda Barkati mengatakan, DPRD sebagai pihak Legislatif harus saling mendukung antara pemerintah dan legislatif demi mengawal pembangunan di Kaltim.

Ia juga menekankan sebagai mitra kerja yang saling bersinergi, gubernur juga berharap DPRD Samarinda bisa melindungi masyarakat Samarinda yang telah dipilih dan dipercaya oleh masyakat sebagai wakilnya di DPRD.

“Tidak hanya itu dalam penyusunan anggraan  bukan zamannya lagi dilakukan secara tertutup. Proses penyusunan anggaran hendaknya mengikuti kaedah yang berlaku dan dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan anggaran ini sebagai bentuk trasparansi kepada masayarakat,” paparnya

Dalam kesempatan itu pula, gubernur meminta agar anggota dewan juga harus memegang teguh visi misi yang dijalankan berkenaan dengan fungi dewan yang sesungguhnya.

Sementara itu usai ditemui setelah pelantikan Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi mengatakan, tiap periode pasti ada yang berbeda.

“Kita berada di dunia politik dimana kedinamisan politik itu pasti ada. Dan saya akan memprioritaskan komunikasi antara saya dan kawan-kawan di DPRD Kota Samarinda,” ujarnya.

sesuai sumpah yang diucapkan dirinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Samarinda.“Sesuai dengan sumpah yang kita ambil, mewujudkan kepentingan bersama bukan kepentingan diri sendiri,” ungkapnya.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, dalam hal ini Merupakan amanat yang besar bagi kami yang dilantik hari ini,” ucapnya

“Saya juga menyampakan terima kasih yang sebesar-besarnya. ini merupakan amanat yang besar bagi kami yang dilantik hari ini,”pungkasnya.(Diskominfo/Rey)

SAMARINDA—– Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat. Tercatat selama perhelatan Pemilu 1955 hingga 2014 lalu, keterwakilan perempuan dilegislatif tidak pernah menyentuh angka 30 persen.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 membuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan Perempuan, Pemberdayaan Peremouan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad saat memberikan laporan pada acara kegitan pelatihan anggota legislatif perempuan terpilih Kaltim tahun 2019, di Ruang Pandurata Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/1)

“Namun kita bangga di Kaltim khususnya Kabupaten Mahulu sejak 2014-2019 keterwakilan perempuan diparlemen mencapai 30 persen bahkan sekarang di 2019 mencapai 40%,”katanya

Ditegaskannya, keterwakilan inilah yang diharapkan di daerah maupun di kabupaten/kota bisa merefleksikan tentang Perda kesetaraan gender, Apabila dikabupaten/kota dari eksekutif belum menyediakan konsep-konsep kesetaraan gender.

Menurutnya, Keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah penting, karena keterwakilan tersebut merupakan salah satu perwujudan membangun keadilan gender. Dimana diharapkan tidak ada ketimbangan gender diparlemen dan juga memastikan kepentingan-kepentingan  perempuan dapat terwakil dan terlindungi terutama pada perempuan dan anak.

Dirinya juga mengatakan untuk Provinsi Kaltim terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif dulunya 11 menjadi 18 orang, sementara Kota Samarinda terjadi penurunan 2 orang, Bontang terjadi peningkatan 1 orang, Balikpapan tetap 2 orang, Kab. Kutim terjadi penurunan 2 orang, Berau terjadi peningkatan 2 orang, Paser meningkat 1 orang, PPU tetap bertahan 1 orang, Kukar terjadi peningkatan 3 orang, Kubar terjadi penurunan 1 orang dan Mahakam Ulu dari 6 menjadi 8 orang.

Lanjutnya apabila dilihat rata-rata untuk seluruh Kaltim total perempuan yang duduk diparlemen adalah 16,82% dari jumlah penduduk di Kaltim 3,5 juta orang dimana laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda.

“Saya berharap aleg aleg yang ada disini tidak  hanya diam, karena keterwakilan anda merupakan pilihan masyarakt Kaltim yang dapat memperjuangakn kepentingan-kepentingan perempuan dan anak dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender,”harapnya (diskominfo/ris)

Berita Politik2 Berita Politik2 Berita Politik2 Berita Politik2

Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2

Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2

Berita Politik1 Berita Politik1 Berita Politik1 Berita Politik1 Berita Politik1 Berita Politik1

Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1

Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1

Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1