Dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Tes Wawancara seleksi anggota Komisi Informasi Prov. Kaltim masa bakti 2020-2024 berjalan dengan lancar, pelaksanaan akan dilakukan selama dua hari yaitu Tanggal 7-8 Juli 2020, kegiatan berlangsung di Hotel Midtown Samarinda.

 

.

 

Tes wawancara yang diikuti tiga puluh peserta ini dibagi dalam tiga sesi setiap harinya, dimana setiap sesinya terdapat lima peserta. Dari tiga puluh peserta, nantinya akan disaring menjadi lima belas peserta yang akan mengikuti tes selanjutnya.

 

Samarinda-Kepala Dinas Komunikasi dan informatika,  Diddy Rusdiyansyah mewakili para dewan pembina  mengunjungi  Pimpinan Daerah Gabungan Aksi Roda Dua (DPD GARDA) Kaltim Jalan Latsitarda II, kunjnungan beliau bermaksud melakukan pembinaan serta mengapersiasi dengan menyumbangkan  baju Seragam untuk kawan kawan Ojek online dan TEKAB (Team Khusus Anti Begal). (02/07/2020)

Baju seragam yang diberikan sebanyak 42 pasang untuk Pengurus , penerimaan secara simbolis oleh Dewan Pembina, Diddi Rusdiansyah kepada Ketua DPD GARDA Kaltim, Fadel Balher di poskonya. seragam tersebut menjadi identitas  bagi GARDA dan TEKAB .

“Sementara Pembagian untuk pengurus DPD dan DPW Samarinda, selanjutnya dalam waktu dekat  Sumbangan  baju seragam akan diberikan ke berbagai kota di Kaltim, seperti Kota Bontang, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara, ” ujar Kepala Dinas Kominfo Kaltim.

Diddy juga berharap dengan adanya seragam tersebut para ojol bisa terorganisir untuk melayani para konsumen dengan standar pelayanan yang baik.“ kedepannya ojol lebih tertib  dengan kepengurusan yang solid,” tutup Diddi wawancara mewakili dewan pengurus.

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Aksi Roda Dua (DPD GARDA) Kaltim adalah Organisasi perhimpunan driver ojol (ojek online) ini dilantik dengan struktur kepengurusan yang juga melibatkan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi dan Mantan Anggota DPRD Samarinda Sarwono sebagai penasihat dan beberapa Kepala Perangkat Daerah (PD) menjadi pembina.

Adapun Kepala OPD yang dilibatkan Kepala Diskominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, M. Jauhar Efendi dan mantan Kepala BAPPEDA Kaltim, Zairin Zain dan Edy Sofyan sebagai Pembina DPD GARDA Kaltim.

 

 

Samarinda— Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengungkapkan saat ini pasien positif virus corona cukup tinggi di Kaltim sebanyak 447 kasus positif. Namun angka kesembuhan mencapai 73 persen. Dan meninggal 1,1 persen.

Terkait hal tersebut, Wagub berharap perusahan sawit agar intensif mengawasi dan bisa melakukan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan juga pekerja di lapangan. Terlebih diketahui kabupaten dan kota secara umum banyak perkebunan sawit tentu memiliki karyawan dan pekerja cukup besar pula.

Menurutnya, perusahaan bisa memonitor perkembangan Covid dengan wilayah kerja atau lokasi perusahaan sawit di masing-masing daerah.

“Jangan sampai di perusahaan terjadi kasus positif, terlebih penularan lokal antar karyawan atau pekerja. Kewaspadaan dan kehati-hatian perlu ditingkatkan di lingkup perusahaan,” ungkap Hadi saat Ngobrol Bareng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kaltim secara virtual bertema Adaptasi dan Antisipasi Kebakaran Lahan dan Kebun (Karlabun) di Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur di masa pandemi Covid – 19 di Rumah Jabatan Wagub, Rabu (24/6/2020).

Wabah Covid-19, lanjutnya, telah mengganggu kehidupan masyarakat, bukan saja pada sisi kesehatan tapi sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

“Menjaga kesehatan ini penting bagi kita. Selain, tetap bertahan di masa pandemi dan terhindar dari penularan Covid. Juga, tetap produktif dan aman dari virus corona bagi perusahaan, karyawan dan pekerjanya,” ucap Wagub.

Ngobrol secara daring berdurasi dua jam dimoderatori Pembina GAPKI Cabang Kaltim Ridwan Azmal dihadiri Ketua Umum GAPKI Kaltim Muhammadsjah Djafar diikuti ratusan peserta dari pengurus/anggota GAPKI cabang wilayah Kalimantan dan beberapa provinsi lain di luar Kalimantan.

Menghadirkan pemateri Konsultan Hukum GAPKI Pusat Dr Sudino, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad dan Sekretaris II GAPKI Kaltim/Sekretaris Tim Gugus Tugas Covid PT Telen H Abdul Fatah.

Tana Paser – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser melayani hampir 100 orang pemohon setiap hari di masa pandemi COVID-19.

“Setiap hari 70 sampai 100 orang,” kata Kepala DPMPTSP Paser Madju Simangunsong, Senin (22/06/2020).

Menurut Majdu, pelayanan di DPMPTSP selama pandemi COVID-19 tetap berjalan baik pelayanan secara daring (online) maupun tatap muka. Pelayanan tersebut diantaranya Izin Mendirikan Bangunan, praktek kesehatan, izin usaha dan izin operasional pendidikan.

“Pelayanan efektif, tidak ada pelayanan yang putus,” ucapnya.

Pelayanan tatap muka atau pelayanan di DPMPTSP Paser kata Madju dimulai sejak hari kerja yakni pukul 08.00 sedangkan pelayanan daring bisa dilakukan setiap saat.

“Untuk pelayanan tatap muka, tidak terbatas waktunya. Sampai malam bisa. Petugas kami selalu siap,” kata Majdu.

Alasan tetap diberlakukannya pelayanan tatap muka menurut Majdu karena masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami proses perizinan daring.

“Contohnya untuk proses perizinan usaha kecil sepertinya izin toko, tabung gas LPG dan usaha kecil lainnya. Mereka tidak paham perizinan daring makanya kami berikan pelayanan tatap muka,” jelasnya.

Majdu mengatakan di masa pandemi COVID-19 pelayanan berjalan dengan protokol kesehatan seperti melengkapi staf dengan Alat Pelindung Diri (APD) hingga menjaga jarak duduk.

Namun ia menyayangkan pihaknya masih mengalami keterbatasan mobil operasional dan peralatan.

“Yang dilapangan tidak ada kendaraan dan peralatan. Untuk survei dan verifikasi perizinan. Apalagi banyak anggaran kami yang dipotong,” pungkasnya.

Kutai Timur – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) hingga saat ini masih bersikap “wait and see” atau menunggu dan melihat perkembangan hasil lobi antara PT Kobexindo Cement dengan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terkait proses pengajuan perpanjangan izin lokasi untuk perusahaan eksplorasi semen tersebut di wilayah Kutim, yang akan berakhir di bulan Agustus 2020, mendatang. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Irawansyah kepada wartawan, belum lama ini.

Dikatakan, terkait pengajuan perpanjangan izin lokasi Kobexindo, hingga saat ini Pemkab Kutim masih menunggu hasil lobi antara pihak perusahaan dengan Kementrian ATR/BPN. Pasalnya, jika pemerintah Kutim ingin menerbitkan status perpajangan izin lokasi, terlebih dahulu harus ada kejelasan dan persetujuan terkait status dan sertifikasi lahan yang akan digarap.

“Kita (Pemerintah Kutim, red) masih menunggu hasil lobi antara pihak perusahaan (Kobexindo, red) dengan pemerintah pusat. Karena jika kita ingin menerbitkan status perpanjangan izin lokasi harus jelas dulu, apa ada persetujuan sertifikasi lahan yang akan digarap. Jika sudah ada kejelasan (status lahan, red) baru kita lanjutkan proses perizinannya,” ucap Irawansyah.

Lanjutnya, terkait lokasi lahan yang akan dibangun pabrik semen oleh Kobexindo Cement dengan luasan lebih kurang 320 hektar di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, diakui Irawansyah jika sudah ada pernyataan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), bahwa kawasan tersebut statusnya bukan termasuk kawasan konservasi karst. Sehingga nantinya dalam pemberian izin lokasi, Bupati Kutim melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim akan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM tersebut, sebagai salah satu dasar pertimbangan hukumnya.

“Memang jika melihat status lahan yang kini dikuasai oleh Kobexindo Cement, seluas lebih kurang 320 hektar, bahwa lahan tersebut bukan kawasan konservasi karst. Hal ini sesuai SK (Surat Keputusan, red) Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral, red). Keputusan (Menteri ESDM, red) ini yang nantinya akan menjadi acuan pemerintah Kutim dalam mengeluarkan izin lokasi,” jelas Irawansyah.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemerintah Kutim pada tahun 2010 melalui SK Bupati Kutim dengan Nomor 640/K.948/HK.XI/2010 telah menerbitkan izin lokasi kepada PT Kobexindo dengan perolehan lahan seluas lebih kurang 320 hektar, guna kegiatan eksploitasi dan pembangunan pabrik semen di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur. Namun baru seluas 55 hektar saja yang tergarap untuk kegiatan analisis bahan baku semen dan pengurusan persiapan izin. Kemudian pada akhir tahun 2012, seluruh rencana kegiatan eksplorasi semen harus terhenti akibat area izin lokasi perusahaan masuk dalam kawasan KBAK (Kawasan Bentang Alam Karst). Hal ini menyebabkan izin lokasi menjadi tidak efektif atau dibekukan.

Kemudian pada tahun 2019, kegiatan rencana eksplorasi semen kembali dilanjutkan dan izin lahan diperoleh seluas lebih kurang 151 hektar. Izin lokasi yang diberikan Pemkab Kutim pada Agustus 2019 tersebut hanya berlaku efektif selama lebih kurang lima bulan. Namun dikarenakan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menyebabkan seluruh kegiatan PT Kobexindo Cement kembali terhenti dan izin lokasi kembali menjadi tidak efektif, akibat kondisi force majeure. Jika hingga bulan Agustus 2020 mendatang, pihak Kobexindo tetap tidak bisa melakukan perpanjangan izin lokasi serta tidak ada aktivitas pembangunan pabrik, maka izin lokasi yang sudah diperoleh sebelumnya akan terancam tidak bisa diperpanjang. Hal ini mengakibatkan pihak Kobexindo wajib mengajukan izin lokasi dengan mekanisme izin lokasi baru, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi.

Tana Paser – Pemerintah Kabupaten Paser mempergunakan eks Gedung RSUD Panglima Sebaya yang berada di Jalan Cipto Mangunkusomo, sebagai ruang isolasi bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Saat ini bangunan tersebut sedang tahap perbaikan melalui CSR PT Kideco Jaya Agung. Hal itu disampaikan Jubir Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Paser Amir Faisol yang juga Kepala Dinkes Paser, saat meninjau bangunan tersebut bersama DPRD Paser dan Plt Dirut RSUD Panglima Sebaya, Senin (8/6).
“Hari ini kita melihat progress rehab eks RSUD. Dari lima Gedung, satu gedung sudah siap pakai,” kata Amir.
Amir mengatakan bangunan yang sedang diperbaiki diantaranya terdiri dari empat ruang perawatan dan satu ruangan isolasi untuk ODP.
Amir menambahkan Gugus Tugas COVID-19 akan memindahkan sebanyak tiga (3) Orang Dalam Pemantauan (ODP) ke bangunan tersebut, dimana sebelumnya mereka diisolasi di hotel Kyriad Sadurengas.
“Hari ini kita memindahkan karantina odp di hotel kriyad kesin, berjumlah 3 orang,” kata Amir
Perbaikan bangunan eks RSUD ini merupakan CSR dari PT Kideco Jaya Agung. Menurut Firs Manager CSR PT Kideco Suriyanto, selain melakukan perbaikan bangunan, Kideco juga membantu mengadakan barang dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk ruang isolasi.
“Ini untuk meringankan mungkin selama ini pasien ODP menggunakan hotel. Selain bantuan berupa renovasi eks RSUD ini, barang dan perlengakapn yang dibutuhkan untuk perlengakapan ruang isolasi juga kami siapkan,” kata Suriyanto.
Suriyanto berharap semua bantuan itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ia berharap tidak ada lagi penambahan kasus PDP.
“Harpannya bisa diperguanakan. Semoga tidak ada pasien PDP yang terus bertambah. Jika tidak digunakan untuk kepentingan COVID-19, RSUD ini bisa digunakan untuk fasilitas keseahtan yang lain., di bawah kontrol Dinas Kesehatan,” ujar Suriyanto.

Samarinda—Gubernur Kalimantan Timur, H. Isran Noor mengikuti Web Seminar (Webinar) secara virtual membahas persoalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) sebagai landasan hukum terkait pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan Timur.

Acara yang diinisiasi Rumah Melenial Indonesia tersebut berlangsung selama kurang lebih 90 menit, mengangkat Tema “RUU IKN Belum dibahas, bagaimana nasib Kaltim” dengan dipandu oleh moderator Direktur RMI Wilayah Kaltim, Daniel Abadi Sihotang.

Menghadirkan pemantik yakni dari Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Kaltim, H. Rudy Mas’ud, DPR RI Komisi V H. Irwan.

Hadir juga Wagub Kaltim, H Hadi Mulyadi, Pj Sekprov Kaltim, HM Sa’bani, Kadis PUPR Kaltim, HM Taufik Fauzi, Plt Kepala Bappeda Kaltim H Imam Hidayat, Kepala Satpol PP Kaltim Gede Yusa, Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud dan Perwakilan Ditjen Otda Kemendagri Kuswanto.

Dalam kesempatan itu, Isran yang menjadi keynote speaker mengungkapkan, rencana pemerintah dan negara untuk memindahkan ibukota di Kaltim itu merupakan kepentingan daripada rakyat yang diinisiasi oleh Presiden RI, Ir. H Joko Widodo.

“Keberadaan ibukota ini bukan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur saja tapi kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Jadi jangan dianggap seolah-olah ini merugikan. Tidak, ini adalah kepentingannya seluruh bangsa Indonesia,” ujar Isran di Ruang Heart of Borneo, Minggu (7/6/2020).

Isran mengakui, memang Saat ini Pemerintah Indonesia masih terus menggodok rancangan undang-undang tersebut, namun upaya percepatan itu terhambat dengan adanya wabah Virus Corona (Covid-19) yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.

Namun Isran meyakini rencana Ibukota tidak akan berubah, hanya saja Pemerintah Pusat saat ini lebih berfokus pada persoalan penanggulangan pandemi ini.

“Jangan khawatir, kita percayakan saja kepada perwakilan-perwakilan kita yang ada di DPR-RI sebagai wakil Pemerintah Provinsi Kaltim,”jelasnya.

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia belum memiliki Undang-Undang (UU) mengenai Ibu Kota Negara. Undang-undang yang ada saat ini adalah undang-undang yang hanya mengatur penetapan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, sebagai dasar hukum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan, maka perlu adanya suatu undang-undang baru yang lebih detail menjelaskan mengenai Ibu Kota Negara.

Dalam penjelasan RUU IKN, alasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan adalah didasarkan pada kajian yang telah dilakukan Pemerintah, yang menyimpulkan bahwa performa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara (IKN) sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara.

Selain juga semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan serta tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan juga tidak meratanya persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Kota Negara diharapkan dapat mencerminkan identitas bangsa Indonesia.

RUU IKN yang menjadi Prolegnas Tahun 2020 berisi 39 Pasal yang diantaranya menjelaskan mengenai kedudukan dan cakupan wilayah Ibu Kota Negara, bentuk dan susunan pemerintahan Ibu Kota Negara, pembiayaan dan pendanaan, penataan ruang dan penanggulangan bencana dan hal-hal lainnya terkait pembentukan Ibu Kota Negara baru. Namun di dalam rancangan tersebut, masih belum dipastikan wilayah Kalimantan bagian mana yang tepatnya akan menjadi ibu kota negara yang baru.

Dalam RUU tersebut juga akan ada beberapa klausul yang mengatur beberapa unsur pemerintah untuk tetap berada di wilayah Jakarta seperti Bank Indonesia (BI) dan Jasa Otoritas Keuangan (OJK). Hal ini bertujuan agar lembaga tersebut dapat melakukan pengawasan langsung pada bisnis di Jakarta. Mengingat, Jakarta akan dijadikan kota pusat bisnis dengan putaran uang terbesar di Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota Negara ini tentu harus disambut dengan baik, karena pembangunan Ibu Kota Negara yang masif ke depannya juga akan berdampak positif terhadap perkembangan di berbagai daerah di sekitarnya Alhasil, pemerataan pembangunan pun dapat tercapai.

Akan tetapi, seperti biasanya dalam suatu pembahasan undang-undang akan ada perdebatan dari beberapa kelompok kepentingan yang merasa tidak sejalan dengan Pemerintah. Perdebatan yang muncul salah satunya, RUU IKN dianggap sebagai bentuk rezim pedagang dan ada peluang korupsi dari pengadaan mega proyek perpindahan Ibu Kota Negara tersebut. RUU IKN dianggap terburu-buru dan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, serta pemindahan Ibu Kota dikhawatirkan akan menghilangkan nasib masyarakat adat setempat.

Untuk itu, pengajuan RUU IKN ke DPR-RI dapat mematahkan keraguan sejumlah pihak bahwa Pemerintah dianggap tidak serius. Selain itu, berbagai pihak yang merasa keberatan akan RUU IKN tersebut dapat mengajukan dialog dengan pemerintah tapi tentunya dengan argumentatif yang membangun dan tidak hanya mendiskreditkan Pemerintah.

Terlepas nantinya RUU IKN hanya berbentuk Undang-Undang biasa ataupun berbentuk Omnibus Law, yang pasti RUU IKN tersebut bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur telah membolehkan masyarakat melaksanakan ibadah di rumah ibadah seperti mesjid dan gereja, setelah dua bulan lamanya diminta untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing akibat pendemi virus corona.

Keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama yang diambil setelah Pemkab bersama Forkopimda menggelar rapat pertemuan bersama MUI, NU, Muhammadiyah, FKUB dan tokoh agama di ruang Sangalaki, kantor Bupati Berau, Jumat (29/5).

“Ibadah berjamaah dapat kembali dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

Besok hari Sabtu kita membuat tim kecil yang dipimpin pak sekda membuat panduan terkait SOP Covid-19 dan pelaksanaan salah Jumat dan berjamaah,” katanya H Muharram.

Masjid dan Gereja kembali dibuka berdasarkan aspirasi dan secara logika tempat ibadah itu jauh lebih baik ditertibkan dibandingkan tempat umum.

Orang nomor satu di Berau itu mengaku akan mensosialisasikan hasil rapat tersebut termasuk meminta pengurus masjid dan gereja untuk menyiapkan protokol kesehatan seperti menyiapkan hand sanitizer, tes suhu badan dan meminta jamaah mengenakan masker saat akan melaksanakan ibadah.

Untuk pengawasan akan ada TNI Polri dan Satpol-PP untuk meminta personelnya melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan setiap rumah ibadah,” pungkasnya.

Samarinda—Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kalimantan Timur untuk hari Rabu 27 Mei 2020.

Dilansir dari website resmi https://www.bmkg.go.id dijelaskan, untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya akan cerah berawan pada pagi hari. Suhu udara tercatat mencapai 24-30 derajat Celcius, kelembapan udara 85-100%, dan kecepatan angin 10 km per jam.

Pada siang berpotensi diguyur hujan lokal dan sore hari berawan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celcius, kelembapan udara 90 %, dan kecepatan angin 10 km per jam.

 

Untuk malam hari pada pukul 20.00 WITA cerah berawan namun akan terjadi Hujan disertai petir pada pukul 23.00 WITA . Suhu udara tercatat mencapai 25 derajat Celcius, kelembapan udara 95%, dan kecepatan angin 10 km per jam.

Prakiraan Cuaca untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya

BALIKPAPAN-Menjelang momen perayaan ldul Fltri 1441 H, PLN siap mengawal suplai Iistrik yang andal untuk masyarakat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dengan situasi bumi tengah siaga melawan pandemi COVID-19, masyarakat diimbau untuk tinggal di rumah dan tidak mudik, maka dipastikan listrik menjadi salah satu elemen yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

PLN melakukan masa siaga Ramadan dan Idul Fitri 1441 H yang dimulai sejak 17 hingga 31 Mei 2020 mendatang, listrik aman dan cukup.

“Kami siapkan puluhan posko siaga dan ribuan petugas siaga sejak H-7 hingga H+7 ldul Fitri. EIemen-elemen pendukung kelancaran distribusi listrik kami siapkan sesuai SOP dan protokol kesehatan yang berlaku,” kata Sigit Witjaksono, General Manager PLN UIW (Unit Induk Wilayah) Kaltimra, Selasa (19/5/2020).

Selama masa siaga, PLN tidak melakukan kegiatan pemeliharaan yang berdampak padam terencana, kecuali pada keadaan emergency atau darurat yang memaksa.

Sebab, jika tidak dilakukan dapat mengurangi kualitas keandalan distribusi listrik untuk masyarakat.

Dalam masa siaga, seluruh pelanggan PLN siap dilayani, 1.336 petugas yang tersebar di 37 posko siaga.

Sebelum memasuki masa siaga, PLN juga telah melakukan serangkaian upaya peningkatan keandalan melalui pemeliharaan komprehensif dan percepatan recovery pasca gangguan.

Sementara ltu ditengah musim penghujan, adanya cuaca extreme bisa sewaktu-waktu terjadi.

Sigit mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah backup dan memberlakukan SOP pemuIihan atas terjadinya gangguan.

Aset backup kelistrikan diantaranya, mobile genset, Unit Gardu Bergerak (UGB), serta Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk kelancaran distribusi listrik dan percepatan pemulihan apabila terjadi gangguan.

“Apabila terjadi force majeure kami juga sudah menialankan SOP agar keputusan dan tindakan dapat segera diambil,” terang Sigit.

Terkait aset backup yang disampaikan Sigit, sedikitnya terdapat 59 mobile genset, 26 unit UPS dan 21 UGB telah disiapkan pada titik-titik siaga yang tersebar di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau dan Tarakan (Kalimantan Utara).

Sistem kelistrikan di Kalimantan Timur saat lni berjalan dengan Sistem Interkoneksi Kalimantan dengan daya mampu hingga 1.676 MW.

Sistem kelistrikan ini menyuplai Kalimantan Tengah, Selatan, dan Timur. DI Kalimantan Timur sendiri daerah yang terlayani sistem lnterkoneksi meliputi, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Tenggarong (Kutai Kartanegara), Kota Bontang, hingga Sangatta (Kutai Timur), dengan perkiraan beban puncak berkisar 450 MW.

Sementara di Kalimantan Utara akan berjalan dengan sistem Isolated sesuai wilayahnya.

Sigit mengatakan, pasokan listrik dipastikan cukup dan tidak akan ada kekurangan daya

“Tentunya kita berharap, segalanya berjalan lancar, masyarakat dapat melaksanakan sisa Ramadan hingga ldul Fitri nanti dengan khidmat tanpa adanya gangguan Iistrik yang berarti,” harapnya.

Tentunya ldul Fitri ditengah wabah COVID-19 akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk ltu saya mengingatkan agar masyarakat selalu memperhatikan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah.

“Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi segera berlalu,” tandasnya.

Perlu diketahui, PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) turut andil pencegahan COVID-19, khususnya bagi rekan-rekan wartawan. Pihaknya, telah membagikan masker kepada para awak media se-Balikpapan, di Kantor PWI Balikpapan, Selasa (19/5/2020) siang.

Pembagian masker diwakili Tim Satgas COVID-19 PLN UIW Kaltimra, Zulkarnain, kepada sejumlah wartawan. Sementara, Ketua PWI Balikpapan Sumarsono, mengapresiasi kepedulian PLN UIW Kaltimra, membagikan masker kepada para awak jurnalis di Balikpapan. Untuk dapat dipergunakan dengan baik.