Balikpapan – Gubernur Isran menyebut banyak hal bermanfaat utamanya peningkatan kesejahteran dan harkat martabat rakyat seluruh provinsi yang bisa dibangun bersama. Isran Noor menyebut Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) punya peran besar dalam pengembangan manajemen pemerintahan dan visi misi bupati/walikota, serta gubernur se Indonesia.

“Masyarakat Kaltim selalu mendukung apapun keputusan APPSI. Termasuk siap mensukseskan Munas dengan menjadi tuan rumah baik Pra Munas APPSI ini,” ucap Isran saat memberikan sambutan selamat datang saat pembukaan Pra Munas APPSI VI 2019, di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (28/8).

Melalui asosiasi ini ada hal yang belum termasuk dalam program pemerintah daerah yang secara bersama diperlukan diakomodir dan dibahas.

Meski begitu, dia memohon maaf jika masih banyak kekurangan menjadi tuan rumah Pra Munas APPSI. Dia berharap suksesnya Pra Munas menjadi tolok ukur kesuksesan pelaksanaan Munas APPSI November 2019 mendatang, di Jakarta.

Pada kesempatan ini gubernur juga mengungkapkan rasa kegembiraannya atas keputusan presiden RI Joko Widodo yang menetapkan Kaltim sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara baru. Dia berharap realisasinya mendapat dukungan seluruh pengurus APPSI untuk kemajuan bersama.

Pembukaan Pra Munas APPSI dilakukan Ketua Umum APPSI Longki Djanggola, dengan dihadiri Dewan Pakar APPSI Ryaas Rasyid.

Tampak hadir Pengurus APPSI, Walikota Balikpapan, Rizal Efendi, Bupati Kukar, Edi Damansyah, Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud beserta istri, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Forkopimda Kaltim dan Balikpapan, serta Kepala OPD Kaltim.

Jakarta–Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur resmi di umumkan oleh Presiden Joko Widodo pada senin (26 /8/ 2019) dalam konferensi pers  di istana kepresidenan Jakarta. Ada dua kabupaten ditetapkan menjadi wilayah ibukota  baru yaitu kab. Penajam Paser Utara dan kab. Kutai Kartanegara. Kembali mengingat sejarah, wacana pemindahan ibukota ke Kalimantan sudah ada sejak  era presiden pertama Ir. Soekarno . 2019 ini baru direalisasikan oleh presiden indonesia  ke 7  untuk memindahkan ibu kota

Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4. Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Biaya pembangunan ibu kota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jakarta, lanjut Presiden, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” sambung Presiden.

Presiden memahami jika pemindahan ibu kota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, menurut Presiden, pagi tadi dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut.

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim, “Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

( diskominfo/bgs)

sumber : chanel youtube sekretariat presiden