,

Sekda Paser Resmikan Media Center di Muara Komam

Paser—Kecamatan (Paten) Muara Komam kini telah memiliki Media Center dan Ruang Pelayanan Administrasi Terpadu sebagai sarana untuk mengakses informasi.

Diresmikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser Katsul Wijaya, Ia mengatakan Media Center ini berguna sebagai wadah informasi di masyarakat.

“Media Center Muara Komam diharap dapat menyampaikan informasi yang ada di masyarakat,” ujar Katsul, Senin (16/9) pekan lalu.

Ia membeberkan, Selain masyarakat bisa mengakses di Media Center
tersebut, Informasi yang ada di masyarakat bisa menjadi bahan kebijakan Pemerintah Daerah.

“Selain informasi, di Media Center ada juga data-data menyangkut Muara Komam. Karena data itu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau membangun tanpa data. Makanya data itu penting,” bebernya.

Dirinya berharap Media Center Muara Komam menjadi percontohan bagi kecamatan lain. “Harapannya ini menjadi percontohan kecamatan lain,” tuturnya.

Sementara itu Camat Muara Komam Abdul Rasyid mengatakan selain menjadi pusat informasi, Media Center Muara Komam juga akan menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan.

“Dengan Media Center akan ada informasi tentang potensi ekonomi, usaha rakyat, dan potensi wisata. Dan harapan kedepan, Kecamatan Muara Komam dapat dikenal secara luas oleh masyarakat, karena banyak potensi wisata di sini,” pungkasnya.

Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Muara Komam, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan perusahaan, dan para Kepala Desa di Muara Komam.(Diskominfo/Rey)

/0 Comments/by
,

TK Kartika V-11 Kunjungi Rumah Sakit Dan Korem 091/ASN

SAMARINDA  – Puluhan murid Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika V-11 Air Putih berkunjung ke Rumah Sakit Tentara dan Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Rabu (18/9).

Kunjungan yang dilakukan puluhan murid TK tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan terhadap siswanya serta pengenalan profesi TNI di lingkungan Korem 091/ASN.

Terlihat para murid TK begitu antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Saat baru sampai, mereka langsung diajak keliling rumah sakit. Program Hospital Tour ini diakhiri dengan pemeriksaan Dokter, satu per satu siswa diperiksa  secara bergantian. Tidak hanya itu, kesempatan itu pun digunakan sebagian murid untuk bertanya soal peralatan yang digunakan dokter.

Pada kunjungan yang kedua mereka berkunjung ke Korem 091/ASN, disana para murid diberikan pengetahuan tentang Cinta Tanah Air dan menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap NKRI.

Kepala Sekolah TK Kartika V-11 Air Putih Siti Aminah, menuturkan program pendidikan luar ini bertujuan memberikan wawasan tentang keprofesian. Diantaranya profesi dokter, perawat, sopir ambulan dan sebagainya. Sehingga anak-anak dapat mengenal dan memahami beban tugas para pekerja medis tersebut.

“Kesempatan berkunjung ke RS Tentara ini benar-benar digunakan murid usia belia tadi untuk banyak bertanya. Bukan sekedar pekerjaan dokter dan perawat saja, tapi juga beragam peralatan medis yang dilihatnya”, jelasnya.

Sedangkan di Korem 091/ASN tentang pengetahuan tugas pokok TNI sesungguhnya dan termasuk cara mewujudkan cita-cita menjadi seorang TNI, anak-anak diberi penjelasan dan pengetahuan tentang tugas pokok TNI secara umum”, tutupnya.

Sumber Penrem 091/ASN

/0 Comments/by
,

Kaltim Terus Upayakan Kesetaraan Gender Didaerah

Samarinda – Bimbingan Teknis (BIMTEK) penyusunan rencana aksi Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2019 dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Midtwon Samarinda, Rabu (19/9).

Bimbingan teknis ini akan menghasilkan peningkatan komitmen dan peran POKJA di Kabupaten/Kota guna mendukung percepatan pelaksanaan PUG di daerah terutama di Kaltim, Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda yang membacakan laporan Kepala Dinas.

“PUG sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang menyatakan dengan tegas bahwa isu-isu gender harus terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional di semua instansi dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah,” Ujar Zaina Yurda.

Disusul dengan terbitnya Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, pembentukan Sekretariat Bersama PPRG melalui SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.237/2019, pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) PUG beserta Tim Focal Point dan Tim Teknis yang beranggotakan seluruh OPD di lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun ini juga Provinsi Kalimantan Timur sedang memperbaharui rencana aksi daerah pengarusutamaan gender yang dilaksanakan dengan menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah “Provinsi Kaltim telah menginisiasi diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 85 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur,” Tambah Yurda.

Kesepakatan bersama bahwa pelaksanaan PUG akan difokuskan pada prioritas pembangunan daerah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Disinilah kita harus memberikan ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan, meminimalkan konflik dan menguatkan modal sosial antara para pemangku kepentingan. Kemudian menyediakan ide serta sumberdaya yang bervariasi diantaranya dengan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi antara instansi pemerintah dan berbagai pihak terkait.

/0 Comments/by
,

Terapkan PUG Dalam Perencanaan Anggaran

SAMARINDA– Untuk mendorong peran aktif dari Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Pokja (Pokja PUG) di Provinsi dan Kabupaten/kota perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan penyusunan rencana aksi Pokja PUG.

Seperti yang diketahui Kelembagaan PUG merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG dan kunci keberhasilan pelaksannaan PUG di Provinsi maupun Kabupaten/kota. Hal tersebut ditegaskan Kasi Kesetaraan Gender dan Ekonomi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3) Kaltim, Hj. Suraidah saat membuka acara Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Pokja PUG, Rabu (18/9)

Suraidah mengatakan pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender.

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu, akses, partisipsi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki.

“Keempat aspek ini dilakukan secara setara antara kaum perempuan dan laki-laki,”katanya

Ditegaskannya, bahwa perencanaan dan penganggaran mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan di daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif dapat dipertanggung jawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia baik perempuan maupun laki-laki.

Bimbingan Teknis Penyusunan rencana aksi Pokja PUG dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, yang diselenggarakan selama 2 hari 17-18 September dengan diikuti 30 peserta yang membidangi PP dan PA serta gabungan organisasi perempuan Kabupaten/kota. (diskominfo/ris)

/0 Comments/by
,

Isran Hadiri Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke 58

SANGATTA – Upacara Gerakan Hari Pramuka dalam rangka memperingati hari Pramuka ke-58, acara dirangkai dengan perkemahan antar satuan karya tingkat daerah. Dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta pada Selasa (17/9).

Gubernur Kaltim Isran Noor yang dalam hal ini memimpin Upacara mengatakan kepada seluruh jajaran Pramuka di Kaltim agar lebih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jadikan Gerakan Pramuka ini sebagai Wujud kecintaan Segenap Anggota Pramuka kepada NKRI” Kata Isran

Peringatan Upacara Hari Pramuka kali ini mengusung Tema “Bersama Segenap Komponen Bangsa, Gerakan Pramuka Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI”.

Rangkaian upacara diawali sambutan Ketua Kwarda Kaltim Hatta Zainal dan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang. Dilanjutkan pemberian piagam penghargaan kepada para Pembina, Penggalang, Penegak serta Gugus Depan berprestasi. Juga hiburan tarian massal dan marching band.

Ketua Kwarda Kaltim Hatta Zainal juga menambahkan Gerakan Pramuka harus mengambil peran aktif dan terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kesatuan.

/0 Comments/by
,

Kabut Asap, Wagub Minta Masyarakat Jaga Kesehatan

Samarinda— Wakil Gubernur kaltim Hadi Mulyadi meminta masyarakat untuk menjaga kesehatan terkait dengan udara yang terkontaminasi oleh kabut asap. Buruknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

“Kabut asap merupakan proses alam yang belum bisa ditanggulangi. Kita minta masyarakat jaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata Hadi saat ditemui usai menghadiri acara workshop ASI di Pendopo Odah Etam, Selasa (17/9).

Selain itu, Hadi menghimbau jika melakukan kegiatan di luar rumah pastikan memakai masker dan baju lengan panjang serta memperbanyak minum air putih.

“Kalau harus keluar seperti anak-anak sekolah dan pekerja, jangan lupa memakai masker agar terhindar dari penyakit ISPA. Karena kabut asap saat ini  sudah melanda beberapa wilayah Kaltim,” ucapnya.

Kabut asap yang melanda Kaltim juga mengganggu aktivitas perbangan di bandar udara. Disinggung mengenai hal tersebut, Wagub menjelaskan Dinas Perhubungan diminta agar terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kabut asap. Jangan sampai membuka bandara  di tengah kabut asap yang akhirnya bisa menimbulkan bahaya bagi penerbangan.

“Kegiatan penerbangan baru akan dilakukan setelah kabut asap menipis dan aman untuk penerbangan. Menutup sementara Bandara bagian dari upaya kita menjaga keselamatan penerbangan dan itu perlu kesabaran. Jarang pandang kurang dari 500 meter tidak bisa untuk aktivitas penerbangan,” jelas Hadi. (Diskominfo/Cht)

/0 Comments/by
,

BPSDM Kaltim Kembali Menggelar Pelatihan LKIP

SAMARINDA— Tingkatkan kualitas pelayanan Pemerintah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSM) kembali menggelar Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), di aula kantor BPSDM, Selasa (17/9).

Acara yang dibuka langsung oleh Plt Kepala BPSDM Kaltim Aswin, diikuti  49 peserta, terdiri dari 23 peserta angkatan I dan 26 peserta angkatan II, dilaksanakan selama 4 hari mulai 17-20 September 2019.

“Mudah-mudahan hasil pelatihan ini tidak hanya masuk ke otak saja, tetapi hal yang paling penting bagaimana mampu memengaruhi orang di atasnya,” ucap Aswin

Dalam arahannya Aswin juga mengatakan sebagai Perangkat Daerah yang diberi tugas melaksanakan pelatihan bagi ASN di Kaltim, BPSDM turut melaksanakan Visi Kaltim 2018-2023 yaitu Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat. Terutama misi pertama yaitu berdaulat dalam pembangunan SDM yang berahlak mulia dan berdaya saing. 

Kemudian misi kelima yaitu berdaulat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik. 

Aswin berharap dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini membuat Kaltim lebih baik dan bisa memanfaatkan segala sesuatu untuk kepentingan kita bersama.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Kaltim Buyung Dodi Gunawan menegaskan Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya.

Selain itu, diklat penyusunan LKIP ini dilaksankan dalam angka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan.

/0 Comments/by