SAMARINDA– Untuk mendorong peran aktif dari Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Pokja (Pokja PUG) di Provinsi dan Kabupaten/kota perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan penyusunan rencana aksi Pokja PUG.

Seperti yang diketahui Kelembagaan PUG merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG dan kunci keberhasilan pelaksannaan PUG di Provinsi maupun Kabupaten/kota. Hal tersebut ditegaskan Kasi Kesetaraan Gender dan Ekonomi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3) Kaltim, Hj. Suraidah saat membuka acara Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Pokja PUG, Rabu (18/9)

Suraidah mengatakan pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender.

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu, akses, partisipsi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki.

“Keempat aspek ini dilakukan secara setara antara kaum perempuan dan laki-laki,”katanya

Ditegaskannya, bahwa perencanaan dan penganggaran mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan di daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif dapat dipertanggung jawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia baik perempuan maupun laki-laki.

Bimbingan Teknis Penyusunan rencana aksi Pokja PUG dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, yang diselenggarakan selama 2 hari 17-18 September dengan diikuti 30 peserta yang membidangi PP dan PA serta gabungan organisasi perempuan Kabupaten/kota. (diskominfo/ris)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *