Samarinda – Bimbingan Teknis (BIMTEK) penyusunan rencana aksi Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2019 dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Midtwon Samarinda, Rabu (19/9).

Bimbingan teknis ini akan menghasilkan peningkatan komitmen dan peran POKJA di Kabupaten/Kota guna mendukung percepatan pelaksanaan PUG di daerah terutama di Kaltim, Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda yang membacakan laporan Kepala Dinas.

“PUG sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang menyatakan dengan tegas bahwa isu-isu gender harus terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional di semua instansi dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah,” Ujar Zaina Yurda.

Disusul dengan terbitnya Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, pembentukan Sekretariat Bersama PPRG melalui SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.237/2019, pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) PUG beserta Tim Focal Point dan Tim Teknis yang beranggotakan seluruh OPD di lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun ini juga Provinsi Kalimantan Timur sedang memperbaharui rencana aksi daerah pengarusutamaan gender yang dilaksanakan dengan menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah “Provinsi Kaltim telah menginisiasi diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 85 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur,” Tambah Yurda.

Kesepakatan bersama bahwa pelaksanaan PUG akan difokuskan pada prioritas pembangunan daerah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Disinilah kita harus memberikan ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan, meminimalkan konflik dan menguatkan modal sosial antara para pemangku kepentingan. Kemudian menyediakan ide serta sumberdaya yang bervariasi diantaranya dengan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi antara instansi pemerintah dan berbagai pihak terkait.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *