Upaya Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim

SAMARINDA – Program Kampung Iklim (Proklim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Di lain pihak, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan dalam rangka penguatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah ditetapkan kampung iklim.  Untuk Kaltim telah ditargetkan 200 desa Proklim dan sampai saat ini sudah  terealisasi 150 desa masuk Proklim yang tersebar di tujuh Kabupaten. “150 Proklim tersebar di tujuh Kabupaten terdiri dari Paser, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara,” sebut Riza.

Pelaksanaan Proklim bertujuan meningkatkan keterlibatan kepala desa dan  masyarakat  untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Tidak hanya pengelolaan hutan mangrove, juga hutan adat. Tidak hanya untuk produksi tetapi juga konservasinya,  “Salah satu momentum penting dalam mendorong pengembangan Proklim di Kaltim adalah dicapainya  kesepakatan pembangunan hijau dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di seluruh Kabupaten di Kaltim,” ujarnya.

Untuk mensukseskan program ini, Dinas  Kelautan dan Perikanan Kaltim akan terus melaksanakan sosialisasi Proklim dalam upaya keterlibatannya mendukung program penurunan emisi karbon Forest Carbon Partnership Fasilty (FCPF) Carbon Fund 2020-2024. Salah satunya adalah memberikan informasi terkait rencana pelaksanaan program pengurangan emisi berbayar yang dibiayai Bank Dunia untuk desa-desa yang masih memiliki kawasan hutan di seluruh wilayah Kaltim,” papar Riza.

Dalam melaksanakan sosialisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim bekerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim termasuk pemerintah kabupaten dan  dinas terkait di masing-masing daerah.