Samarinda – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi lembaga profesi dan dunia usaha, Acara berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa (24/9).

Seluruh peserta pelatihan PUG dan PUHA berfoto bersama.

Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 ada enam kewenangan yang harus dilaksanakan daerah dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DKP3A Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat menangani dan menyelesaikan persoalan perempuan dan anak sendirian karenanya keterlibatan, sinergitas dan kolaborasi seluruh komponen masyarakat adalah sebuah keniscayaan.

“Oleh karena itu kami mengajak lembaga profesi dan dunia usaha untuk bersinergi dalam menyelesaikan persoalan perempuan dan anak, dengan menerapkan prinsip sinergi yaitu ikhlas, transparan semuanya penting. Tidak saling menyalahkan dan saling berbagi diharapkan dapat memberikan manfaat dengan baik untuk kesejahteraan,” Ungkap Kepala DKP3A Kaltim, Halda Arsyad.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan PPPA juga memiliki landasan yuridis. Semua peraturan perundangan terkait dengan isu perempuan dan anak, diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi, memuat pasal – pasal tentang partisipasi masyarakat.

Harapan pada kegiatan ini adalah menghasilkan rekomendasi untuk percepatan peningkatan kualitas sinergi dan koordinasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan PPPA serta peningkatan percepatan kualitas sinergi diwujudkan dalam berbagai rencana aksi dan inovasi yang menyatukan dua komponen yakni pemerintah dan masyarakat.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *