SAMARINDA — Provinsi Kalimantan Timur saat ini memiliki tujuan untuk mewujudkan perluasan Less Cash Society dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi non tunai. Maka, elektronifikasi transaksi keuangan adalah upaya untuk mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah pusat dan daerah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan tangan pemerintah melalui infrastruktur yang aman dan handal.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKAD Prov.Kaltim Muhammad Sa’duddin dalam Sarasehan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur 2019 oleh Bank Indonesia (30/9) bertempat di Aula Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI).

“Kami berharap dengan terwujudnya elektronifikasi transaksi keuangan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan dapat mendorong efisiensi belanja dan meningkatkan potensi penerimaan APBD atau APBN,”tuturnya.

Tentunya ini dalam rangka mewujudkan Good Governance dan mendorong akses keuangan masyarakat untuk bertransaksi sekaligus menstimulus perekonomian di Kalimantan Timur.

Namun, berpijak dari persoalan diatas diperlukan kerjasama antara Pemda dan Perbankan dalam rangka penguatan dan perluasan elektronifikasi transaksi Pemda serta perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Sehingga diperlukan penguatan infrastruktur nontunai dan mendorong efisiensi biaya yang timbul dari investasi pengembangan dan transaksi antar bank komitmen Perbankan dan Pemda untuk mewujudkan keamanan dan kelancaran transaksi serta menjamin perlindungan konsumen dalam rangka elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda.

Kedepan diharapkan elektronifikasi transaksi Pemda dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan otoritas terkait melalui pelaporan keuangan yang terkonsolidasi. (DISKOMINFO/Lely)

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M. Sa’duddin mewakili Wakil Gubernur Kaltim memberi sambutan sekaligus membuka acara Sarasehan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Kaltim 2019 di Aula Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Senin 30/9/2019.

 

Pemprov Kaltim terus mendukung upaya untuk mengubah transaksi dari tunai menjadi non tunai di lingkungan Pemerintah daerah guna efisiensi serta transparansi pengelolaan keuangan daerah

 

Kepala Perwakilan BI Kaltim Tutuk Cahyono mengatakan tujuan kegiatan ini adalah itu percepatan dan perluasan transaksi non tunai

 

Foto bersama Sekda Kutai Timur Irawansyah, Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Rahmat Hernowo, Kepala Bapenda Kaltim, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Sosial

 

SAMARINDA—– Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat. Tercatat selama perhelatan Pemilu 1955 hingga 2014 lalu, keterwakilan perempuan dilegislatif tidak pernah menyentuh angka 30 persen.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 membuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan Perempuan, Pemberdayaan Peremouan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad saat memberikan laporan pada acara kegitan pelatihan anggota legislatif perempuan terpilih Kaltim tahun 2019, di Ruang Pandurata Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/1)

“Namun kita bangga di Kaltim khususnya Kabupaten Mahulu sejak 2014-2019 keterwakilan perempuan diparlemen mencapai 30 persen bahkan sekarang di 2019 mencapai 40%,”katanya

Ditegaskannya, keterwakilan inilah yang diharapkan di daerah maupun di kabupaten/kota bisa merefleksikan tentang Perda kesetaraan gender, Apabila dikabupaten/kota dari eksekutif belum menyediakan konsep-konsep kesetaraan gender.

Menurutnya, Keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah penting, karena keterwakilan tersebut merupakan salah satu perwujudan membangun keadilan gender. Dimana diharapkan tidak ada ketimbangan gender diparlemen dan juga memastikan kepentingan-kepentingan  perempuan dapat terwakil dan terlindungi terutama pada perempuan dan anak.

Dirinya juga mengatakan untuk Provinsi Kaltim terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif dulunya 11 menjadi 18 orang, sementara Kota Samarinda terjadi penurunan 2 orang, Bontang terjadi peningkatan 1 orang, Balikpapan tetap 2 orang, Kab. Kutim terjadi penurunan 2 orang, Berau terjadi peningkatan 2 orang, Paser meningkat 1 orang, PPU tetap bertahan 1 orang, Kukar terjadi peningkatan 3 orang, Kubar terjadi penurunan 1 orang dan Mahakam Ulu dari 6 menjadi 8 orang.

Lanjutnya apabila dilihat rata-rata untuk seluruh Kaltim total perempuan yang duduk diparlemen adalah 16,82% dari jumlah penduduk di Kaltim 3,5 juta orang dimana laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda.

“Saya berharap aleg aleg yang ada disini tidak  hanya diam, karena keterwakilan anda merupakan pilihan masyarakt Kaltim yang dapat memperjuangakn kepentingan-kepentingan perempuan dan anak dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender,”harapnya (diskominfo/ris)

Samarinda-Diskomfo provinsi kaltim dan kota mengadakan rapat kordinasi media-media yang ada di kaltim, Membahas tentang persiapan media center untuk pagelaran FORNAS ke 5 2019 Kaltim. Bertempat di gedung serbaguna Kudungga kominfo.(30/9)

Dalam kerja sama tersebut awak media di arahkan untuk memberitakan berbagai kegiatan FORNAS sebelum, saat,dan sesudah kegiatan berlangsung.

Diskominfo sudah menyiapkan media center, seperti di gor madya sempaja, gor segori, dan folder air hitam, untuk mempermudah awak mediaf memberikan informasi kepada halayak ramai.

Dalam rapat kepala dinas kominfo prov.kaltim Diddi Rusdiansyah memaparkan dan bekerja sama dengan KPID ialah promosi Fornas ke 5 2019.

” Tugas awal kami mempromosikan Fornas , dikarenakan akan di ikuti 2500 peserta Fornas seluruh indonesia. Jalur utama iyalah dengan menggunakan KPID, media yang kita pakai cetak,Video ,Dan radio. Bahan bahan dari kami” ujarnya Diddi rusdianyah.

Diharapkan dengan promosi ini dapat menarik minat masyarakat khususnya kaltim untuk meramaikan kegiatan 2 tahunan tersebut(Fornas).

Samarinda – Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah sebagai ketua INFOKOM FORNAS V mengundang wartawan media cetak dan online membahas tentang kesiapan awak media untuk meramaikan ajang ini, di ruang Kudungga Diskominfo Kaltim, Senin (30/9).

Samarinda akan menjadi tuan rumah pagelaran Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Nasional (FORNAS), 15 – 18 November 2019. Diskominfo Kaltim yang diamanati untuk menyediakan jaringan internet sudah memantau di beberapa titik antara lain Stadion Madya Sempaja, Stadion Segiri dan Big Mall.

“10% konten lokal diharapkan dapat menyelipkan tentang kegiatan FORNAS V, oleh karena itu rapat kali ini saya undang ketua KPID Kaltim,” Ungkap Diddy.

Kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya lomba dan eksebisi dari induk organisasi cabor-cabor di bawah naungan federasi. Namun juga akan dilaksanakan pameran dan promosi, gelar budaya dari 34 provinsi, hiburan rakyat dan bazar.

Hadir pada rapat kali ini Ketua FORMI Kaltim Encik Widyani, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kaltim Sirajudin, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim Hendro Prasetyo,  wakilnya Akbar Ciptanto dan puluhan wartawan cetak dan online.

Pelatihan Bagi Anggota Legislatif Perempuan Terpilih Kalimantan Timur dilaksanakan di Ruang Pandurata Kantor Gubernur Kaltim pada Senin (30/9).

 

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad saat membacakan Laporan.

 

Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah HM Yadi Robyan Noor saat mewakili Gubernur Kaltim dan membacakan Sambutan.

 

Terakhir, dirangkai dengan Foto Bersama dengan tangan yang berlambang “Three Ends”

 

Samarinda—Guna membantu pemenuhan stok darah di PMI, komunitas Bubuhan Donor Darah Samarinda (BDDS) menggelar aksi Donor Darah yang berlangsung di Depot Suki Jalan Ahmad yani, Minggu (29/9) kemarin.

Kegiatan donor darah ini berlangsung dari pukul 10.00 WITA hingga pukul 14.00 WITA.

Untuk diketahui, komunitas BDDS telah memiliki anggota sebanyak 6000 orang terhitung sejak 3 tahun silam hingga saat ini, dengan visi membangun kepedulian sosial melalui gerakan donor darah secara sukarela.

Salah satu pengurus BDDS Wiyanto Lesmana menjelaskan, kegiatan Donor ini selain menjadi program giat juga disebabkan karena menipisnya Stok Darah yang ada di Palang Merah Indonesia (PMI) khususnya di Samarinda.

“Donor darah kali ini guna membantu pemenuhan stok darah di PMI, karena kebetulan stok darah khususnya golongan darah B sudah minim sekali, dan memang saat ini banyak sekali pasien yang membutuhkan darah golongan B tersebut,” ucap Wiyanto.

Wiyanto menyebutkan, untuk golongan darah B pihak PMI masih sangat membutuhkan sumbangan donor dari masyarakat. Untuk itu dirinya tidak akan menyerah membantu PMI dalam pemenuhan stok darah tersebut.

“Saat ini kebutuhan darah B oleh para pasien sangat tinggi, untuk itu kami akan terus genjot dan membuka peluang bagi para relawan atau pendonor darah B,” terangnya.

Hingga sampai hari ini, BDDS telah berhasil mengumpulkan hingga 92 kantong dengan rincian Gol A 26 kantong, Gol B 23 kantong, Gol O, 33 kantong, Gol AB, 10 kantong.

Ia berharap dengan kegiatan tersebut masyarakat Samarinda bisa turut serta menjadi bagian dari sukarelawan pendonor, Agar kedepan kesulitan yang di hadapi oleh masyarakat mengenai bantuan darah, bisa teratasi dengan lengkapnya stok darah yang disediakan oleh PMI.

“Saya berharap masyarakat bisa turut serta menjadi bagian dari sukarelawan pendonor. Sehingga stok darah yang ada di PMI bisa memenuhi kebutuhan bagi para pasien,”harapnya.