Dorong Efisiensi Melalui Elektronifikasi

SAMARINDA — Provinsi Kalimantan Timur saat ini memiliki tujuan untuk mewujudkan perluasan Less Cash Society dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi non tunai. Maka, elektronifikasi transaksi keuangan adalah upaya untuk mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah pusat dan daerah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan tangan pemerintah melalui infrastruktur yang aman dan handal.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKAD Prov.Kaltim Muhammad Sa’duddin dalam Sarasehan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur 2019 oleh Bank Indonesia (30/9) bertempat di Aula Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI).

“Kami berharap dengan terwujudnya elektronifikasi transaksi keuangan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan dapat mendorong efisiensi belanja dan meningkatkan potensi penerimaan APBD atau APBN,”tuturnya.

Tentunya ini dalam rangka mewujudkan Good Governance dan mendorong akses keuangan masyarakat untuk bertransaksi sekaligus menstimulus perekonomian di Kalimantan Timur.

Namun, berpijak dari persoalan diatas diperlukan kerjasama antara Pemda dan Perbankan dalam rangka penguatan dan perluasan elektronifikasi transaksi Pemda serta perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Sehingga diperlukan penguatan infrastruktur nontunai dan mendorong efisiensi biaya yang timbul dari investasi pengembangan dan transaksi antar bank komitmen Perbankan dan Pemda untuk mewujudkan keamanan dan kelancaran transaksi serta menjamin perlindungan konsumen dalam rangka elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda.

Kedepan diharapkan elektronifikasi transaksi Pemda dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan otoritas terkait melalui pelaporan keuangan yang terkonsolidasi. (DISKOMINFO/Lely)