Samarinda—Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda resmi meluncurkan Layanan Nomor Panggilan Darurat (NPD) 112 yang berlangsung di ruang Command Center Diskominfo Samarinda, Selasa(15/10).

Program ini merupakan inisiatif Kemenkominfo untuk menyediakan call center gratis. Misalnya, ketika dalam situasi darurat seperti kebakaran atau butuh bantuan ambulans, call center ini dapat dihubungi.

Kehadiran layanan 112 ini juga hampir sama seperti layanan tanggap darurat 911 milik Amerika Serikat (USA).

Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan kegiatan ini dilakukan agar pada tahun ini dan kedepannya bisa memudahkan masyarakat dalam pelaporan kondisi darurat serta mempercepat penanganan oleh satuan terkait.

Ia mengungkapkan dengan adanya panggilan darurat 112 tersebut harus menjadi kewajiban semua OPD untuk mendukung kegiatan ini.

“Artinya kegiatan ini bukan mengambil tupoksi OPD lain. Ini adalah shortcut atau jalan pintas bagi petugas agar informasi itu agar cepat tersampaikan. harusnya 34 OPD itu bergabung disini,” ucap Sugeng.

Sugeng menuturkan, layanan tersebut
tidak dipungut biaya atau tidak mengeluarkan biaya pulsa, customer service yang menerima telepon darurat ini. Dan sementara Ada 2 OPD yang sudah memastikan kesediaannya.

“Ada 2 OPD, yang sudah memastikan kesediaannya yaitu ada dari Dinas Pemadam kebakaran Samarinda dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, untuk OPD yang lain akan dilakukan nota kesepahaman (MoU),”bebernya.

Di kesempatan yang lain, terlihat di sebuah monitor beberapa ruas titik di Kota Samarinda yang terpantau
oleh kamera CCTV.

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah mengatakan melalui admin/operator telepon juga bisa memantau dari layar besar beberapa titik kemacetan dipersimpangan Samarinda.

“Jika terpantau arus lalu lintas macet, operator kami akan menelpon OPD terkait seperti Dinas Perhubungan agar mengatur lalu lintas di titik kemacetan tersebut ,”ujar Dayat sapaan akrabnya.

Dirinya menambahkan, untuk CCTV sendiri baru 26 titik yang terpasang di kota Samarinda, dan ditambah lagi 10 dari CSR yang masih dalam tahap pengerjaan.

Kedepan, pihaknya akan bekerja sama dengan semua masyarakat yang mempunyai kamera pengintai di beberapa tempat umum dan fasilitas lainnya seperti hotel.

“Nanti kedepan, kami akan bekerja sama dengan semua provider termasuk masyarakat yang memiliki kamera pengintai (CCTV) yang mengarah ke jalan untuk disambungkan langsung ke command center. Hal ini di maksudkan agar titik pemantauan semakin meluas.”pungkasnya.

Untuk di ketahui, program layanan ini baru launching di 36 daerah kabupaten kota dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk kota Samarinda.(Diskominfo/Rey)

SAMARINDA — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim dan BPJS Kesehatan Wilayah Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kaltara melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang kepesertaan program jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemprov Kaltim, di Ruang Pandurata Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/10)

Mewakili Gubernur Kaltim H. Isran Noor, Plt Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi dalam sambutannya mengatakan dalam Undang-Undang No23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional yang diterapkan oleh Presiden dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Termasuk menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah melaksanakan program strategis nasional dengan mengintegrasikan jaminan kesehatan seluruh penduduk di wilayah ke dalam program jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat atau JKN KIS.

“PKS ini diharap dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujarnya

Selain itu Pemprov Kaltim juga berkomitmen untuk melaksanakan program JKN-KIS,sehingga mewujudkan universal health coverage bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kaltim dengan menjamin hak dasar kesehatan masyarakat dan diharapkan taraf hidup yang layak dan taraf kesehatan masyarakat Provinsi Kaltim meningkat dan lebih baik dibandingkan saat ini.

Pada tahun 2019 pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran Jaminan Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan di tahun 2020 akan tetap mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemprov Kaltim.
Sejalan dengan hal tersebut ia berharap dukungan dan peran serta tidak hanya dari pemerintah provinsi namun juga dukungan dari kabupaten kota dalam hal yang menyampaikan data penduduk yang akan didaftarkan dalam perjanjian kerjasama.

Tidak hanya peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi namun pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan dengan menerbitkan regulasi tentang kewajiban pemberi kerja atau pemilik perusahaan dalam kewajiban mendaftarkan seluruh tenaga kerja beserta anggota keluarga yang dalam program JKN-KIS.

Oleh karena itu program JKN-KIS sangat penting bagi masyarakat Provinsi Kaltim. Program tersebut juga sejalan dengan Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi Kartu Indonesia Sehat.
Pelaksanaan universal health coverage ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan kesehatan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat Provinsi Kaltim dan sebagai bentuk kepedulian pemerintah di bidang kesehatan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan masyarakatnya.

Penandatanganan PKS dilakukan Plt Kepala Dinkes Kaltim, Setyo Budi Basuki dengan Deputi Direksi Wilayah Kaltim,Kalsel, Kalteng, dan Kaltara, Irfan Humaidi dengan disaksikan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi.