Tim Penanganan Konflik Sosial Diminta Bersinergi

SAMARINDA—  Tim terpadu penanganan konflik sosial diminta bisa bersinergi dengan semua pemangku kepentingan untuk dapat menjaga stabilitas di semua daerah masing-masing. Karena dengan situasi kondusif, maka pembangunan akan dapat berjalan dengan baik.

Disinilah peran dari tim terpadu untuk bisa memetakan potensi konflik, sehingga bisa dicegah sebelumnya, demi terwujudnya suasana aman dan kondusif di daerah, apalagi di Kaltim yang sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara baru. Hal tersebut diungkapan Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim HM Sa’bani saat menyampaikan sambutan selamat datang pada Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.08 Tahun 2019, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Kamis (24/10).

Sa’bani mengatakan, secara tidak disadari memang perbedaan-perbedaan itu di satu sisi bisa dijadikan perekat tapi di satu sisi juga bisa menimbulkan konflik, Kalau tidak ada proporsi dalam tingkat kesejahteraan di masing-masing wilayah dan tentu saja perlu penanganan dan kebijakan untuk meredam kalau terjadi konflik.

“Kalau di Kaltim konflik-konflik kita upayakan dilakukan secara cepat dengan melibatkan Forkopinda, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda, alhamdulillah saat ini bisa cepat ditanggulangi,”ucapnya

Dirinya berharap semua pemangku kepentingan untuk dapat menjaga stabilitas daerah masing-masing, karena dengan stabilitas yang kondusif maka pembangunan juga akan mudah dilaksanakan. Dengan begitu semua masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan.

Sementara, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Didi Sudiana mengungkapkan rapat ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi keterpaduan dan sinergi antar anggota tim terpadu penanganan konflik sosial.

“Semoga perpindahan ibu kota negara berjalan lancar dan sukses. Konflik sosial yang disampaikan tadi harus di eliminir sejak sekarang. Kita sebagai elemen bangsa harus mendukung ini semua,” ucap Didi Sudiana.

Kegiatan yang digagas oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia diikuti 100 peserta dari anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.