Samarinda– Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Perundang-undangan terkait Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Uji Publik, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB di Kabupaten Kota yang berlangsung di Hotel Selyca Mulya Samarinda, Rabu (23/10).

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli menyebutkan kegiatan sosialisasi ini tertuang dalam Undang-undang No 52 tahun 2009 tentang Pembangunan Manusia dan Keluarga. Selain itu, tujuan dari sosialisasi adalah untuk menyepakati metode teknik baru dalam pelaksanaan urusan pemerintah, standar pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah masing-masing tingkatan.

“Sebetulnya peraturan-peraturan nya ini sudah lama, tetapi harus terus kita review dan kita tingkatkan lagi pemahamannya dan pengetahuannya. Kemudian bagaimana sinkronisasi antara undang-undang peraturan kemudian Kepres sehingga pelaksanaan program KB di lapangan semakin harmonis semakin tersusun sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku,” terang Eli.

Menurutnya, kegiatan ini penting dilakukan agar OPD KB dapat menjadikan Undang-undang tersebut sebagai acuan kerja dalam melaksanakan program KB, khususnya di lini lapangan. Yakni Undang-Undang No.52 tahun 2009 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Kemudian Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang  urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB di bagi antara pemerintah pusat , pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *