Wartawan Profesional Harus Paham Kode Etik Jurnalistik

Samarinda—Sebanyak 70 peserta mengikuti pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Prov Kaltim bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Prov Kaltim di Ruang Kudungga Kantor Diskominfo Jalan Basuki Rahmat, 30 – 31 Oktober 2019

Ketua PWI Kaltim Endro S Efendi menjelaskan tugas PWI Kaltim membina wartawan agar semakin profesional. Karenanya kegiatan ini dimaksudkan agar wartawan dapat lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai seorang profesional. Termasuk dalam memahami kode etik jurnalistik.  Pelaksanaan UKW ini menjadi gambaran bahwa PWI serius untuk meningkatkan kapasitas SDM wartawan di Kaltim.

“Pelatihan ini penting karena wartawan disibukkan dengan rutinitas mencari berita. Dari dewan pers pernah melakukan penelitian, 75 persen wartawan di Indonesia tidak pernah membaca kode etik jurnalistik. Nah ini miris, mereka tidak mengerti kode etiknya, bagaimana bisa dikatakan profesional jika tidak memahami kode etik. Pembekalan ini diharap bisa melekat di diri mereka sehingga kedepan para wartawan bisa bekerja dalam koridor mematuhi rambu-rambu dalam kode etik jurnalistik,” jelasnya, Rabu (30/10)

Endro menambahkan, saat ini ada beberapa rambu-rambu yang sangat mudah menjerat wartawan. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada pula Undang-Undang Penyiaran serta dalam dunia jurnalistik ada kode etik jurnalistik. Terbaru, ada Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Dengan adanya PPRA, maka wartawan dalam memberitakan soal anak mesti hati-hati dan tidak lagi dituntut untuk memberitakan secara gamblang dengan menyebut nama dan identitas anak, tempat tinggal, alamat sekolah serta nama orang tua korban.

“PPRA dimaksudkan sebagai rambu dan atau sekaligus upaya melindungi wartawan dari jeratan hukum. Adapun ancaman hukuman jika abai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini terhadap media cetak dan elektronik adalah lima tahun penjara dan atau denda Rp 500 juta,” sebutnya.