SAMARINDA – Sebanyak 350 prajurit dan Pegawai Negri Sipil (PNS) beserta Persit Kartika Chandra Kirana memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H/2019 M. Acara tersebut berlangsung di Masjid Baitulssalam Makorem 091/ASN, Rabu (13/11).

Kegiatan ini mengangkat tema “Dengan Hikmah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam Tahun 1441 H/2019 M Kita Implementasikan Akhlak Mulia Dalam Kehidupan Sehari-Hari Guna Mewujudkan Prajurit dan PNS TNI AD Profesional Kebanggaan Rakyat”.

Sebelum acara pokok, pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an, surah Al-Ahzab ayat 21 sd 25 yang dilantunkan oleh ustaz Umar Dhani dengan sari tilawah PNS Rusdi Hadi, S.Pd Buntal Korem 091/ASN.

Dalam sambutan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Widi Prasetijono yang dibacakan Kasrem 091/ASN Kolonel Inf Ruslan Effendy mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya mencontoh ataupun meneladani akhlak Rasulullah.

“Mengambil pelajaran dari Risalah Beliau artinya adalah bagaimana kita meniru akhlak Beliau dalam bertauhid, berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara,”ucapnya

Akhlak dan perilaku yang ada dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam memang tidak mudah untuk ditiru, oleh karena itu peringatan Maulid Nabi ini jangan hanya berhenti pada acara seremonial, namun hendaknya refleksi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW diikuti dengan melaksanakan keteladanan akhlak dan perilaku Beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan ceramah agama di ustadz KH Ahmad Supiandi menyampaikan, dalam peringatan maulid nabi muhammad saw kita sebagai mahluk ciptaan Tuhan wajib mengenal Nabi Muhammad dan keluarganya. Dimana Nabi tidak pernah menyakiti hati sahabat, maka dari itu nabi selalu di rindukan sahabat.

Penrem 091/ASN

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan salah satu program prioritas pembangunan di Kaltim merupakan sektor pendidikan. Hal ini  dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung terwujudnya percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kaltim.

“Membangun Kaltim tentu tidak mudah, karena luasnya hampir sama pulau Jawa, sementara SDM masih terbatas. Jumlah penduduknya juga terbatas hanya 3,5 juta jiwa, sehingga perlu mempersiapkan SDM berkualitas dan andal,” katanya baru-baru ini.

Menurut Hadi, peningkatan kualitas SDM yang unggul, merupakan kewajiban semuanya, apalagi jika kemudian Provinsi Kaltim ditetapkan sebagai ibukota negara, maka semua harus dipersiapkan, agar jangan sampai penduduk Kaltim khususnya di setiap daerah menjadi terpinggirkan.

“Kita harus tetap menjadi warga unggul, salah satunya melalui peningkatan kuliatas SDM, melalui pendidikan dan keterampilan, makanya kita akan terus mempersiapkan dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, baik pendidik atau guru yang merupakan faktor penentu meningkatnya kualitas SDM anak-anak kita semua, bukan hanya diperkotaan tetapi juga di pedesaan dan perbatasan,” terangnya.

Pemprov Kaltim masih memprioritaskan program pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kaltim tetap berlanjut, hal itu tertuang dalam Visi Provinsi Kaltim tahun 2018-2023 yaitu berdaulat dalam peningkatan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

“Pendidikan harus terdepan, selain kualitas juga berintegritas dan berdedikasi tinggi agar terbentuk generasi penerus yang cerdas, berkarakter bahkan berakhlak mulia. Amanah dari negara tidak saja untuk pemerintah daerah, tetapi semua pihak termasuk lembaga pendidikan untuk berkontribusi dalam merealisasikannya,” imbuhnya.

BALIKPAPAN – Kepala Dinas Perkebunan kaltim Ujang Rachmad resmi membuka Pelatihan Identifikasi Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Hotel Aston Balikpapan, Senin (11/11).

Pembukaan pelatihan identifikasi dan pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) di areal perkebunan.

Ujang mengatakan bahwa di Jawa Timur pola perkebunannya berbeda penguasaan lahannya dengan Kalimantan Timur. Di Jawa Timur perkebunannya hampir 95 persen dikuasai rakyat.

Beda dengan Kaltim yang struktur kepemilikan kebunnya 88 persen lebih bentuknya kebun sawit dan dikuasai perusahaan besar swasta.

“Atas kondisi itulah, mengapa Kaltim lebih banyak disoroti dunia luar terkait tata kelola perkebunan sawitnya,” ujarnya.

Karenanya, mengapa nilai konservasi tinggi (NKT) menjadi sangat penting. Sebab NKT ada didalam mayoritas lahan perkebunan hampir 1,2 juta hektar yang sudah tertanam. Sementara masih ada 2.9 juta hektar yang ijinnya diberikan. Kondisi ini menjadi seksi bagi dunia luar melihat pengelolaan perkebunan Kaltim.” lanjutnya

Pelatihan dilaksanakan dari 11 – 16 November diikuti 30 peserta dari berbagai instansi dan lembaga terkait kegiatan perkebunan.

Tampak hadir Kepala Sekretariat Komisi ISPO Azis Hidayat, Perhimpunan Pemerhati NKT Indonesia Kresno Dwi Sentosa dan PT Tropenbos Siswoyo.

SAMARINDA — Sosialisasi Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Eklektronik (SPBE) Pemprov. Kaltim dalam rangka mewujudkan pemahaman dan komitmen bersama dalam pelaksanaan SPBE di Kaltim dilaksanakan oleh Diskominfo Kaltim dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan di Ruang Ruhui Rahaya Kantor Gubernur Prov.Kaltim, Rabu (13/11).

Abu Helmi selaku Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mewakili Gubernur Kaltim menjelaskan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik telah diatur oleh Perpres nomor 95 tahun 2019 bahwa SPBU merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian layanan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi keterpaduan dalam penyelenggaraan SPBE.

“Integrasi percepatan penerapan SPBU meliputi integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan data, kepegawaian kearsipan, /naskah dinas/surat menyurat, pengaduan publik dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi”,jelasnya.

Ditambahkan kedepan layanan SPBU yang pemerintah harapkan kepada seluruh Pemda diantaranya adanya layanan berbasis elektronik seperti e-office, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-kepegawaian, e-pensiun, e-procurement, e-perizinan e-pengaduan, e-kesehatan dan e-pendidikan.

“Kita saat ini membutuhkan pikiran yang maju inovatif koordinatif dan mampu menerjemahkan semua tuntutan Pembangunan Daerah mengakomodir aspirasi masyarakat disegala bidang serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan”,tuturnya. (DISKOMINFO/Lely)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggelar Sosialisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Kaltim dalam rangka Mewujudkan Pemahaman dan Komitmen Bersama Dalam Pelaksanaan SPBE di Kaltim.

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim Diddy Rusdiansyah saat membacakan laporan ketua panitia.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (13/11/2019) dan dibuka oleh Gubernur Kaltim diwakili Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim Abu Helmi

SAMARINDA– Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN) sepanjang tahun 2019 ini telah melakukan penelitian untuk menciptakan sebuah model kepemimpinan kewirausahaan daerah (Entrepreneur Local Leadership).

Kepala Puslatbang KDOD LAN Mariman Darto mengatakan terkait penelitian ini minimal ada beberapa hal yang harus dimiliki pemimpin daerah diantaranya sisi kognitif atau potensi intelektual yang strategis.

Hal itu dilatarbelakangi adanya isu ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran yang hingga saat ini terus menjadi masalah berkepanjangan yang dihadapi daerah. Kondisi tersebut tidak hanya dikarenakan alasan teknik dan kurangnya biaya, namun juga tidak adanya strong local leader yang mampu mengelola sumber daya serta membuat terobosan yang berdampak pada penyelesaian masalah daerah.

“Minimal ada tiga hal penting yang harus ada dalam diri seorang calon pemimpin daerah,”terangnya pada Seminar Hasil Kajian Model Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah di Ruang Rapat Puslatbang Kaltim, Selasa (12/11)

Lanjutnya tiga hal penting tersebut yang pertama adalah mereka harus memiliki semacam kognitif strategis karena dia dituntut untuk mampu memprediksi masa depan, kedua tugas kepala daerah itu sebenarnya memastikan bahwa isu-isu sosial tentang kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menjadi isu utama, sehingga keberadaan dan peran dia sebagai seorang kepala daerah itu nyata, dan yang terakhir adalah kemampuan dia berinteraksi, berkomunikasi dengan semua pihak dalam rangka melakukan kolaborasi.

Selain itu, jelas Mariman penelitian ini juga merumuskan beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi perhatian berbagai pihak. Pertama, pemimpin daerah diseluruh Indonesia dapat mengadopsi kepemimpinan kewirausahaan yang sudah disusun sebagai pendekatan untuk menyelesaikan isu ketimpangan, kemiskinan, pengangguran dengan memperhatikan karakteristik daerah.

Kedua, model yang ditawarkan dalam penelitian dapat menjadi bahan pengembangan potensi bagi pelatihan kepemimpinan nasional. Ketiga, perlu adanya penajaman konsep kepemimpinan kewirausahaan daerah, agar terjadi pengembangan model kepemimpinan yang responsive terhadap dinamika serta isu yang berkembang di daerah.

Dalam kegiatannya, Puslatbang KDOD LAN menghadirkan 3 narasumber diantaranya mantan Walikota Bontang Andi Sofyan Hasdam, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin dan Dosen Universitas Mulawarman Sugeng Hariadi selaku kalangan politisi, birokrat dan akademisi.