SANGATTA- Bupati Kutai Timur, Ismunandar membuka Pekan Pemuda 2019 yang diselenggarakan oleh KNPI Kutim di Ruang Meranti Kantor Bupati,Selasa (26/11/2019). Kegiatan Pekan Pemuda yang ke 7 ini merupakan agenda rutin KNPI Kutim dalam menggalang Pemuda untuk bertukar pikiran dan saling berbagi informasi untuk kemajuan dan kemandirian pemuda.

Dalam Pekan Pemuda 2019 ini, KNPI menekankan sektor kewirausahawan atau entrepreneur dan kemandirian pemuda di era teknologi informasi sekarang ini.

Pemuda masa kini (kaum milenial) harus berorientasi “out of the boks”, tidak konvensional, berpikir jauh ke depan, inovatif dan tentu paham teknologi. Ini menjadi bekal utamadalam menghadapi persaingan global saat ini.

“Jiwa kewirausahawan dan kemandirian harus menjadi modal utama jika mau bersaing dengan yang lain. Ciptakan ide-ide dan terobosan baru dalam bidang apa saja, sehingga menjadi pemuda yang mumpuni,” tegas Ismu dihadapan para pemuda.

Kemajuan bangsa yang dicapai saat ini tidak bisa lepas dari peran serta pemuda,mulai dari Pergerakan Kebangsaan Budi Utomo, Sumpah Pemuda 1928, Kemerdekaan RI 1945, Gerakan Pemuda 1966 dan 1998.

“Semua momentum kebangsaan ini dipelopori oleh pemuda, mana ada sumpah orang tua, yang ada Sumpah Pemuda,” tegas Ismu.

Ismu juga mengajak seluruh stakeholder mengambil peran melatih kemandirian dan kewirausahawan pemuda yang ada di Kutim baik melalui kerjasama kelembagaan resmi maupun melalui lembaga pendidikan lainnya serta langsung terlibat dalam dunia usaha yang ada.

“Peningkatan kualitas SDM tentu bukan hanya peran pemerintah tapi harus didukung juga pihak swasta,” ungkapnya.

Kegiatan yang digelar DWP Kaltim ini dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) DWP ke 20 tahun 2019. Perlombaan tersebut dibuka langsung oleh Penasehat DWP Kaltim Hj. Norbaiti Isran Noor.

26 tim Dharma Wanita Persatuan (DWP) baik Instansi Pemprov maupun Kabupaten/kota adu merdu dalam lomba paduan suara dan vocal grup, di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Selasa (26/11).

SAMARINDA—- 26 tim Dharma Wanita Persatuan (DWP) baik Instansi Pemprov maupun Kabupaten/kota adu merdu dalam lomba paduan suara dan vocal grup, di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Selasa (26/11)

Kegiatan yang digelar DWP Kaltim ini dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) DWP ke 20 tahun 2019. Perlombaan tersebut dibuka langsung oleh Penasehat DWP Kaltim Hj. Norbaiti Isran Noor.

Norbaiti mengatakan bahwa paduan suara sebagai ajang silaturahmi, kompetisi dan sebagai ajang menunjukkan bahwa keberadaan Dharma Wanita baik itu di Prov. Kaltim, baik itu di Kabupaten/kota itu partisipasinya kelihatan.

“Saya lihat peserta lomba kali ini muda-muda semua, istri pegawai negeri itu mau tidak mau suka tidak suka memang harus ikut dengan namanya organisasi DWP,”katanya

Dirinya melanjutkan dengan paduan suara ini tentu saja kecintaan kepada Dharma Wanita menjadi bertamba, apabila diikuti setiap bait kata-kata di dalam dharma wanita sungguh luar biasa maknyanya.

Kepada seluruh peserta lomba baik itu dinas maupun instansi di lingkup Pemprov. Kaltim maupun Kabupaten/kota, Norbaiti mengucapkan selamat berlomba.

“Lomba ada menang dan kalah, jangan patah semangat bahwa lomba ini adalah sebagai silaturahmi untuk menunjukkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki DWP, jadi lomba ini ikuti saja tampilkan yang terbaik dan sungguh-sungguh,”tegasnya

Sementara Ketua DWP Kaltim Hj Sonya Evelyn Saini menjelaskan Lomba tersebut diikuti 26 tim yang terbagi dalam 13 tim yang terdiri dari 8 tim dari DWP instansi Pemprov. Kaltim dan 5 tim DWP Kabupaten Kota. Sementara lomba vocal grup berjumlah 13 tim peserta yang terdiri dari 10 tim DWP instansi Pemprov. Kaltim dan 3 tim lainnya berasal dari DWP Kabupaten/kota.

Sonya juga mengatakan perlombaan kali ini merebutkan juara 1-III dan Harapan I-III. Selain itu kegiatan tersebut menghadirkan 3 Juri dari Kota Balikpapan yaitu Jantje Roring, Lousis Lau dan Marlen Papulele.

Ia juga menegaskan bagi peserta lomba yang memoeroleh juara 1 nantinya akan ditampilkan di puncak HUT DWP ke 20 tanggal 18 Desember 2019 mendatang.

Samarinda—Musyawarah besar IV Dewan Adat Dayak Kaltim berlangsung dua hari (26-27) November mengangkat tema”Melahirkan generasi yang siap menghadapi persaingan global” berlangsung di Hotel Bumi Senyiur Jalan Pangeran Diponegoro, Selasa (26/11)

Dalam kesempatan itu Gubernur kaltim H. Isran Noor yang di wakili oleh staf ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah H. Muhammad Yadi Robyan Noor melalui sambutan tertulisnya mengajak semua masyarakat terutama Dewan Adat Dayak Kaltim (DADK) untuk menyatukan tekad dan bergandeng tangan membangun serta memajukan Kaltim.

Dirinya mengungkapkan di Kalimantan Timur punya sebanyak 587 ormas, salah satunya dewan adat dayak.

“Jadi mubes ini sangat penting juga untuk memilih pemimpin DAD, karena IKN sudah menjadi kesepakatan bersama,” ungkapnya.

Dirinya berharap DADK terus eksis di tengah masyarakat dan negara, membawa watak independensi, kecendekiaan dan keagamaa serta mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kalimantan Timur.

“Dukungan DADK tentu sangat diharapkan untuk bersama-sama menciptakan kedamaian, hidup bertoleransi dan bergotong-royong membangun Kaltim,”ucapnya.

Sementara Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, Drs. Cornelis mengharapkan melalui mubes ini warga suku dayak bisa setara dengan suku-suku lain dan bisa mengoreksi diri bagaimana peristiwa masa lalu dan menyiapkan diri di masa yang akan datang.

“Maka dari itu, kita bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun sumber daya manusia kita agar lebih maju lagi,” pungkasnya.

Acara di rangkai dengan pemukulan gong sebagai tanda di bukanya acara oleh Drs. Cornelis di dampingi pejabat lainnya.

Hadir Wakil Walikota Samarinda Muhammad Barkati,Ketua DPRD Kaltim HM Makmur HAPK, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kaltim Dr. Edy Gunawan Areq Lung, Ketua Forum Kebangsaan Kaltim H. Yos Sutomo, forkopimda, tokoh adat, masyarakat dan agama.(Diskominfo/Rey)

  

  

  

Teks Foto : Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim Mohammad Jauhar Efendi mewakili Gubernur Kaltim membuka secara resmi Rakor Pertanahan yang berlangsung di Hotel Midtown Samarinda. Kegiatan mengangkat tema Penataan Akses Reforma Agraria Pasca Legalitas Aset. Dalam kegiatan tersebut Jauhar berharap melalui rakor ini agar dapat memperoleh solusi untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penataan kawasan Ibukota Negara.

Samarinda– Seiring perkembangan arus reformasi birokrasi dan era keterbukaan informasi publik, peran Pranata Humas semakin penting dan strategis. Sebagai komunikator publik, Pranata Humas harus mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang  kebijakan dan  program kerja lembaganya.

Demikian dituturkan Kasubdit Pembinaan Jabatan Fungsional dan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kemenkominfo Nursodik Gunarjo saat menjadi nara sumber pada acara Bimtek dan Sosialisasi Impassing Paranata Humas Kab/Kota se-Kaltim baru-baru ini.

“Jadi Pranata Humas selain sebagai komunikator, bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah  maupun jangka panjang,” jelasnya.

Pejabat Fungsional Pranata Humas, lanjutnya, perlu memperhatikan bahwa dalam menjalankan aktivitas  tugas dan fungsinya, hendaknya  mampu memelihara nama baik institusi/lembaga, mampu melakukan pelayanan yang memadai, mampu menjalankan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat  akan informasi.

Pranata Humas pada SKPD harus menyediakan dan memberikan informasi kepada mayarakat dan stakeholders semua kegiatan pemerintah yang akan dan sedang dilaksanakan. Selain itu, berkomunikasi dengan masyarakat untuk memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik serta menjalin hubungan baik dengan stakeholders.

Selain itu, Pranata Humas harus mampu membangun kepercayaan publik melalui jalur komunikasi dengan menunjukkan hasil kerja nyata, mampu membangun citra positif pemerintah dan menyusun strategi komunikasi efektif serta membentuk sikap dan perilaku dari orang yang diberi kepercayaan.

“Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Pranata Humas dituntut bersinergi dan berkoordinasi untuk menjadi citra pemerintah secara keseluruhan. Sinergitas perlu dibangun dalam hal pendistribusian informasi-informasi melalui potensi media yang sesuai dengan sifat-sifat demografis publik/masyarakat dengan melakukan aktivitas nyata dan membangun mekanisme aliran informasi yang baik,” imbuhnya.

Samarinda—Pemprov Kaltim terus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penataan kawasan Ibukota Negara dalam permasalahan Reforma Agraria dan Aset. Karenanya melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim melakukan Rapat Koordinasi Pertanahan “Penataan Akses Reforma Agraria Pasca Legalitas Aset” untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan di bidang pertanahan.

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim Mohammad Jauhar Efendi mewakili Gubernur Kaltim mengatakan kepastian tata ruang yang terimplementasi pada setiap bidang tanah memberikan transparansi Restrictions  &  Responsibilities guna mewujudkan IKN yang ramah lingkungan dan pembangunan infrastrukturnya tidak akan mengurangi hutan lindung yang sudah ada.

“Kita komitmen bahwa Pembangunan ibukota Negara baru nanti memiliki iklim berusaha kondusif, tidak mengganggu tatanan sosial dan ramah lingkungan, dicapai melalui rancang bangun tata kelola seluruh fungsi administrasi pertanahan yang saling terintegrasi berdasarkan pengelolaan tata ruang yang efektif,” paparnya di Hotel Midtown Samarinda, Senin (25/11).

Jauhar juga berharap rakor ini mendapatkan  perhatian dari seluruh pemangku kepentingan untuk dilakukan identifikasi kendala dan akar permasalahan agar memperoleh solusi untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penataan kawasan Ibukota Negara.

“Saya yakin dengan kolaborasi Kementerian/ lembaga bersama Pemda dan Stakeholders, menjamin strategi penataan ruang dan pertanahan dapat diimplementasikan bagi pembangunan Ibukota Negara yang kita inginkan bersama,” imbuhnya.