Tingkatkan Perhatian Penanggulangan Karhutla – 2020, Pemkab Kutim Anggarkan Rp 60 Miliar

SANGATTA – Titik api diprediksi masih timbul hingga Desember 2019 ini. Kondisi ini tentunya berpotensi menambah tingginya angka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kutai Timur (Kutim). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terlihat kelimpungan menangani dengan sumber daya yang terbatas.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya meningkatkan perhatian. Rencananya tahun depan Pemkab Kutim bakal menggelontorkan dana yang tak sedikit. Guna menurunkan angka kasus Karhutla. Melawan titik api agar kebakaran tak terjadi lagi.

Seskab Kutim, H Irawansyah mengatakan akan memberikan dana sebesar Rp 50-60 miliar untuk penanggulangan bencana dan lingkungan hidup. Dana tersebut merupakan angka yang cukup besar dari sebelumnya. Dia ingin agar 18 kecamatan mendapat pemerataan APBD untuk pencegahan, penanggulangan dan pasca bencana.

“Alhamdulillah 2020 nanti ada anggaran khusus. Bisa digunakan untuk pelatihan, pembelian alat pendukung hingga seragam baru yang digunakan untuk di lapangan,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (27/11/2019).

Dana tersebut rencananya akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan OPD yang akan menanggulangi bencana dan lingkungan. Digunakan untuk sarana-prasarana, reboisasi hingga pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Itu harus ditangkap, supaya ke depannya karhutla tidak ada lagi,” kata Irawansyah.

Mantan Kepala Disperindag Kutim ini, mengusilkan pembelian motor trail yang didesain memiliki tangki air. Sehingga dapat memudahkan pemadaman api. Terutama di kawasan yang sulit dijangkau. Selain itu, sebagai upaya pencegahan, dia meminta BPBD giat menyosialisasikan ke masyarakat, perihal larangan membakar lahan.

“Penanganan Karhutla tahun ini cukup baik, sekarang tinggal membentuk tim siaga di setiap kecamatan. Nanti mereka akan difasilitasi alat yang canggih,” terang dia.

Sementara, Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kutim, Ludi Firmansyah ditempat yang sama menjelaskan Karhutla merupakan bencana yang cukup besar tahun ini. Terpantau dari Januari – November, didapati 150 kasus dengan tingkat kepercayaan 80 persen ke atas.

“Artinya sudah panas sekali. Hal ini harus diantisipasi, supaya tahun depan tidak ada lagi yang namanya Karhutla,” ungkapnya.

Dia membenarkan perihal rencana pendistribusian anggaran untuk BPBD yang mencapai puluhan miliar. Ia berharap agar pembelian kebutuhan untuk menangani bencana, khususnya karhutla menjadi skala prioritas.

“Memang Rp 60 Miliar dialokasikan untuk bencana dan lingkungan. Maka dari itu BPBD (diproyeksikan) dapat Rp40 miliar dan Dinas Lingkungan Hidup Rp20 miliar. Sementara baru dua OPD, mungkin nanti menyasar pada elemen yang berkaitan,” tandasnya.

Pihaknya telah memetakan rencana penggunaan anggaran untuk penanganan karhutla di 18 kecamatan. Terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pelatihan tim.

(Humas kutim)

/0 Comments/by
, ,

Tingkatkan Kualitas Perbengkelan, Dinas Perindustrian Samarinda Gelar Bimtek

Samarinda—Dinas Perindustrian Kota Samarinda kembali menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) untuk para pelaku usaha bengkel mobil selama dua hari (25-26 November 2019) di Aula Disperin jalan Juanda Kecamatan Samarinda Ulu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perekonomian usaha perbengkelan serta memberikan bantuan alat- alat bengkel.

Dalam kesempatan itu Wakil Walikota Samarinda M. Barkati mengatakan, pentingnya pembinaan secara terus-menerus bagi pelaku usaha bengkel dan pengembangan wawasan pengetahuannya.

“Jangan pernah sekali-sekali merasa paling pintar dan hebat dalam dunia usaha, seperti kata pepatah, diatas langit masih ada langit. Teruslah belajar dan mengembangkan usaha, jangan malu bertanya kepada ahlinya kalau ingin maju.” Ucap Barkati, Senin(25/11).

Barkati menuturkan dalam bimtek tersebut Pemkot Samarinda juga telah menyerahkan bantuan berupa peralatan bengkel mobil dan juga penyerahan peralatan tukang untuk pelaku usaha kayu sebanyak 10 paket kepada 10 orang atau Kelompok Usaha Bersama yang telah terseleksi.

Serta bantuan peralatan untuk pengrajin ukir kayu sebanyak 5 orang yang semua berasal dari kota Samarinda.

“Mudahan peralatan yang dibantu melalui APBD ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan usaha masing-masing kemudian pada akhirnya meningkatkan perekonomian keluarga.” Ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian Kota Samarinda H.M Faisal mengungkapkan, bimtek tersebut dilaksanakan di akhir tahun kali ini
berdasarkan usulan dari kecamatan dan kelurahan.

“Bimtek yang kita gelar di akhir tahun ini untuk para pelaku usaha roda empat atau mobil yang ada di kota Samarinda,  kepada 35 orang usaha bengkel mobil yang layak bantu berdasarkan usulan dari kecamatan dan kelurahan,”Ungkap Faisal panggilan akrabnya.

Ia menambahkan, narasumber yang  dihadirkan khusus dari sebuah bengkel resmi salah satu merk mobil ternama.

“Bukan hanya narasumber yang spesial, tapi juga ada yang khusus seluruh peserta akan mendapatkan bantuan peralatan bengkel, ada yang mendapatkan kompresor serta ada juga yang mendapatkan dongkrak buaya dan tool kits.” pungkasnya.

Dirinya berharap dengan di gelarnya bimtek tersebut, peserta tidak hanya mendapat pengetahuan secara teoritis saja tetapi mendapat wawasan langsung dari praktisi handal yang berpengalaman.(Diskominfo/Rey)

/0 Comments/by

BKKBN Berikan Pemahaman Vasketomi

SAMARINDA—- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur memberikan pemahaman lebih tentang KB Metode Operasi Pria (MOP) atau yang biasa dikenal dengan vasketomi kepada Motivator KB Pria Samarinda, yang dilaksanakan di Swiss belhotel, Selasa (26/11)

“Kami mengumpulkan kelompok-kelompok motivatir KB Pria dengan tujuan ingin meningkatkan pencapaian kepersetaan KB pria di Kaltim,”hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli

Vasektomi merupakan prosedur yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan karena bersifat permanen dan vasektomi merupakan KB pria yang sangat bagus Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Namun banyak perspektif masyakarat menilai Vasktomi sama halnya dengan dikebiri.

“Jadi Rumor-rumor yang berkembang itu tidak benar, pada saat dilakukan vasektomi itu tidak dapat mengurangi gaurah seksual pria,” katanya

Eli melanjutkan menurut catatan BKKBN Kaltim hingga bulan Oktober 2019 hanya ada 1.000 pengguna Vasektomi dari seluruh pasangan di Bumi Etam.

Adapun faktor penyebab minimnya pengguna vasektomi, diantaranya adanya mitos vasektomi dapat memengaruhi gairah seksual pria dan ketakutan para istri kepada suaminya yang divasektomi. Karena dianggap dapat melakukan hubungan seksual dengan wanita lain tanpa meninggalkan jejak.

Diharapkan kepada motivator dan para kelompok KB pria dapat memberikan penjelasan tentang kiat-kiat setelah melakukan vasektomi kepada masyarakat.

/0 Comments/by
,

Website Disbun Kaltim Masuk Nominasi Tiga Besar Tingkat Nasional

SAMARINDA. Situs website Dinas Perkebunan Kaltim dengan alamat URL https://disbun.kaltimprov.go.id ditetapkan sebagai nominasi tiga besar pemenang Lomba Inovasi TIK Kementerian Pertanian Tahun 2019 kategori website terbaik yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (PUSDATIN) Kementerian Pertanian.

“Alhamdulillah, website milik kami kembali meraih penghargaan tingkat nasional untuk kedelapan kalinya melalui Lomba Inovasi TIK Kementerian Pertanian Tahun 2019, yakni sebelumnya pernah menjadi juara ke-2 sebanyak lima kali pada tahun 2005, 2011, 2012, 2014 dan 2016. Kemudian menjadi juara ke-1 sebanyak dua kali pada tahun 2015 dan 2017,” ungkap Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ujang Rachmad, Jumat (22/11) pagi tadi.

Menurutnya, lomba web nasional ini merupakan ajang tahunan dan proses penilaian dilakukan melalui 2 proses, diantaranya penilaian secara online yang dilakukan dari bulan Mei hingga Agustus 2019 dan tahap wawancara yang digelar di Bogor, 10-11 Oktober lalu dengan peserta yang terdiri dari OPD Pertanian tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota serta UPT pusat seluruh Indonesia yang telah memiliki situs web.

Topik wawancara membahas mengenai kelembagaan, kebijakan, infrastruktur dan dampak dari penyelenggaraan E-Government di masing – masing OPD dengan menghadirkan tim juri dalam wawancara yang terdiri atas Mohammad Arief dari Ikatan Ahli Informatika Indonesia, Ardiansyah dari Universitas Indonesia dan Yulianto dari Forum Wartawan Pertanian.

“Peringkat baru diumumkan pada Upacara Peringatan Hari KORPRI ke 48, tanggal 29 November 2019 mendatang di halaman Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Bagi para pemenang akan mendapat penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian H. Syahrul Yasin Limpo,” papar Ujang lagi.

 

website Dinas Perkebunan Kaltim

/0 Comments/by
, ,

Penguatan Kelembagaan Petani Kakao Melalui Dinamika Kelompok

SAMBALIUNG – Dalam upaya penguatan kelembagaan petani khususnya petani pekebun, Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim melaksanakan kegiatan Dinamika Kelompok yang melibatkan petani kakao di Kampung Pelinjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau.

Kepala Dinas Perkebunan Kaltim diwakili Kepala UPTD Bahan Tanaman dan Pasca Panen Kabupaten Berau, Doni Manoroe mengatakan kegiatan ini dilakukan karena pada umumnya permasalahan manajemen pengelolaan kelompok tani (poktan) yang kurang baik dan tidak tepat sasaran.


“Dinamika Kelompok merupakan salah satu upaya kami dalam hal penguatan kelembagaan. Selama ini banyak poktan hanya berdasarkan kegiatan swadaya masyarakat saja, namun dengan pembinaan yang dilakukan sehingga poktan tersebut akan bisa lebih maju,” ungkapnya saat membuka Pelatihan Bimbingan Teknis dan Dinamika Kelompok Perluasan Kakao 100 Hektar di Kampung Pelinjau, Kecamatan Sambaliung, Berau, Selasa (26/11) kemarin.

Pada tahap ini, Doni menerangkan, kegiatan dinamika kelompok ini, diharapkan kelompok tani tersebut akan semakin kuat dan berkembang. Wawasan pemahaman dan penghayatannya dalam hal pengelolaan kelompok tani melalui sistem kebersamaan ekonomi berdasarkan manajemen kemitraan.

Ditambahkannya, kegiatan didanai melalui APBD Kaltim tahun 2019, yakni kegiatan perluasan kakao seluas 100 hektar, dimana telah disalurkan bantuan berupa bibit kakao sebanyak 100 ribu batang, pupuk NPK sebanyak 10 ton dan 500 liter herbisida.

Sumber : Dinas Perkebunan Kaltim

/0 Comments/by
, ,

Penutupan SL-PHT Kakao di Berau

TANJUNG REDEB – Dinas Perkebunan Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan penutupan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadi (SL-PHT) untuk petani kakao di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Selasa (26/11).

Kepala Dinas Perkebunan, Ujang Rachmad, didampingi Kepala Dinas Perkebunan Berau, Sumaryono, mengatakan SL-PHT kakao ini telah dilaksanakan selama empat bulan lalu atau kurang lebih 16 kali pertemuan, diikuti oleh 25 orang petani dari kelompok tani Punan Mandiri di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Berau.

“Kegiatan berlangsung sejak bulan Agustus yang lalu, lebih difokuskan pada cara-cara atau upaya pengendalian hama dan penyakit. Disadari, penurunan produksi kakao selama ini lebih diakibatkan karena adanya gangguan organisme pengganggu yang hingga kini masih menghantui petani. Upaya pengendalian hama tersebut sangat sulit,” ungkap Ujang.

Namun begitu, menurutnya, melalui SL-PHT ini sedikit banyaknya akan membantu petani dalam mengelola kebun ke arah yang lebih intensif lagi. Dengan demikian, hasil produksi kakao yang diperoleh pun meningkat dibandingkan dengan sebelum mengikuti pelatihan ini.
“Terimakasih telah menyelenggarakan kegiatan SL-PHT ini , mengingat banyak hal yang didapat dalam rangka perbaikan budidaya kakao kedepannya. Mohon adanya bimbingan yang berkelanjutan dari Disbun Kaltim melalui SL-PHT ini sehingga petani kakao dapat mengaplikasikan apa yang sudah didapat dari SL-PHT ini”, ungkap Daud, salah seorang peserta saat memberikan kesan dan pesan selama penyelenggaraan SL-PHT.

Sumber : Dinas Perkebunan Kaltim.

/0 Comments/by

Pemangkasan Birokrasi, Ardiningsih Sebut Peru Di Lakukan Kajian

Samarinda— Menanggapi isu aktual terkait pemangkasan jabatan eselon III dan Eselon IV, Kepala BKD prov. Kaltim, Hj. Ardiningsih, mengemukakan Pemerintah sudah pasti punya latar belakang pertimbangan-pertimbangan sendiri.

“Insyallah niatnya bagus tetapi tentu semuanya harus berdasarkan regulasi-regulasi yang sudah ada dan kajian-kajian yang matang,” katanya, saat ditemui di ruang kerjanya, beum lama ini.

Ardiningsih berharap pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan dan kelanjutan karier PNS eselon III dan IV tadi yang disebut akan ditiadakan atau dipangkas.Apalagi, dengan jumlah jabatan eselon yang cukup banyak misalnya di Kaltim saja jumlahnya ada sekitar 700 jabatan.Maka, menurut Hj. Ardiningsih dengan jumlah itu tentu memerlukan pemikiran-pemikiran yang matang untuk penyelesaiannya.

“Pada prinsipnya kita di BKD tentunya memberikan sumbang saran kepada Biro Organisasi, kemudian nanti Biro Organisasi akan bekerja lebih dulu, menyediakan rumahnya, apakah itu fungsional A, B, dan C tentu dengan melihat anjab dan analisis beban kerja pada masing-masing Perangkat Daerah kemudian jumlah PNS yang ada sekarang,” ungkap, Hj. Ardiningsih.

Selanjutnya, BKD akan mengarahkan kepada penetapan ‘jafung’ atas rencana perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional, apakah nantinya menggunakan mekanisme inpassing atau uji kompetensi, dan sebagainya.

“kita tunggu saja aturannya,sambil mempersiapkan, paling tidak mendiskusikan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan kedepan,” tuturnya.

“Secara pribadi saya melihat di jabatan eselon III dan IV khususnya di kesekretariatan itu perlu dipikirkan kembali apabila akan dihapuskan, karena bagaimanapun juga dalam organisasi itu harus ada yang mengurus orang, uang dan barang, jadi harus ada pertimbangan sendiri,” ucap, wanita berpenampilan ramah ini.

Menurutnya, yang pertama adalah regulasi yang harus dipersiapkan, kalau tidak matang kan banyak juga yang harus dievaluasi, tinggal sekarang itu penetapan jafungnya bagaimana, angka kreditnya bagaimana?

“kalau jumlah orangnya banyak ya tidak mudah mencari angka kreditnya, banyak faktor, jadi kita sambil menunggu terutama kita BKD dengan jajaran Biro Organisasi sudah bisa bersiap-siap sebagai tindak lanjut atas Surat MenpanRB itu nanti langkah-langkah apa saja yang diambil,”terangnya

/0 Comments/by