,

Dokumentasi HUT Korpri ke-48 Tahun 2019

Gubernur Kaltim Isran Noor memimpin Upacara HUT ke-48 Korpri Tahun 2019 di Halaman GOR Segiri pada Jum’at (29/11).

Upacara peringatan HUT bertema Berkarya, Melayani dan Menyatukan Bangsa dirangkai penyerahan penghargaan kepada Para Atlet yang meraih juara diajang Pornas XV Korpri Tahun 2019 di Provinsi Bangka Belitung.

Tampak Plt Sekprov Kaltim Sa’bani, Wakil Ketua DP Korpri Kaltim HM Aswin, Sekot Samarinda Sugeng Chaeruddin, jajaran Forkopimda dan Pimpinan Perangkat daerah Lingkup Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda.

/0 Comments/by

Bentuk APSAI Untuk Wujudkan KLA

BERAU —Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pemerintah Kabupaten Berau bersama dunia usaha membentuk Assosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dalam pemenuhan hak-hak anak.

“Ide dasar pembentukan APSAI untuk mewadahi keinginan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak anak melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia,”ucap Kasi Tumbuh Kembang Anak, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DKP3A) Kaltim, Siti Mahmudah Indah Kurniawati saat memberikan paparan pada Sosialisasi dan Pembentukan APSAI, di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Kamis (28/11)

APSAI mernjadi wadah sinergis dsn percepatan upaya perlindungan anak terutama untuk memastikan peran serta sekyor swasta di Indonesia.

Menurut Siti, APSAI (Indonesian Association of Child-Friendly Companies / IACF yang dirintis di Solo dalam the 2 nd International Conference on Child-Friendly Asia Pacific yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada 30 Juni – 2 Juli 2011 dan Kegiatan tersebut dihadiri 24 Negara.

Dan saat ini jelasnya, terdapat 545 perusahaan yang tercatat sebagai anggota APSAI serta dari 21 kabupaten/kota sudah memiliki APSAI.

Diharapkan dunia Usaha akan berinteraksi dengan dan membawa dampak pada kehidupan anak, secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan stakeholders utama dunia usaha.

/0 Comments/by
,

Kampung Long Ayan Dipasangi Tower Mikro BTS

Berau – Blank Spot Area (BTA) yang selama ini berada di Kampung Long Ayan wilayah pedalaman segera akan berakhir, menyusul akan ditancapkannya pembangunan Tower Micro Base Transceiver Station (BTS).

Paling tidak ini memberikan kemudahan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi seluler, khususnya diwilayah kecamatan yang terkenal dengan air terjun Tambalang ini.

Berdirinya tower mikro BTS ini bantuan pemerintah daerah yang pernah menjadi usulan warga pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) beberapa waktu lalu. Kemudian ditindaklanjuti Diskominfo Berau untuk memprogramkan keterbukaan layanan telekomunikasi diwilayah pedalaman.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau Susila Harjaka menyampaikan, tahun ini akan segera dilakukan pemasangan tower dengan tinggi 35 meter yang ditempatkan dibukit kampung Long Ayan, Segah.

Sementara itu proses pemasangan masih progres perakitan material dari tim teknis dilapangan. “proses perakitan tim, secepatnya dipasang,” katanya.

Diungkapkannya, ini merupakan program untuk menjangkau kampung yang sama sekali belum memperoleh jaringan seluler, jadi akan kami prioritaskan yang BTA dipedalaman dahulu, sisanya juga akan menyusul melihat usulan dari kecamatan-kecamatan lain, jelasnya.

Menurut perkiraan, perakitan material paling cepat membutuhkan waktu sekitar 4 hari.
Selajutnya tim teknis akan melakukan tahap ujicoba terlebih dahulu, untuk memastikan stabil dan keketuatan sinyal, kemudian akan dilanjutkan dengan launching.

Launching atau pengoperasian mikro base transceiver station (BTS) ini rencananya akan diresmikan langsung oleh bupati.

/0 Comments/by

Penghulu Kaltim Ikuti Bimtek Operator Aplikasi Pelaporan dan Database Bimwin

Samarinda—Sebanyak 20 penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Operator Aplikasi Pelaporan dan Database Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Tahun 2019 di Hotel MJ Samarinda, Kamis (28/11).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur H. Sofyan Noor menuturkan tujuan kegiatan ini adalah untuk menunjang kelancaran rencana kerja pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui sistem aplikasi, dan sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan perkawinan.

“Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan kegiatan Bimwin yang tertib dan tepat sasaran. Selanjutnya juga untuk mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi pelaksanaan Bimwin yang baik dan akuntabel,” tuturnya.

Menurutnya, aplikasi ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan bagi calon pengantin. Karena Pemerintah berencana memberikan sertifikatmelalui sertifikasi penghulu, kemudian bisa digunakan untuk mempersiapkan para calon pengantin mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga.

Selain itu, dirinya menekankan tugas seorang Kepala KUA khususnya di lingkungan Kemenag Kabupaten/Kota tidak sebatas jadi penghulu tetapi juga harus memperhatikan sistem administrasi pelayanan perkawinan dan akuntabilitas sehingga di satu sisi pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

“Tertib administrasi dan akuntabilitas juga dapat membantu menghindarkan KUA dari berbagai masalah di kemudian hari. Dalam melakukan bimbingan harus mampu memberikan pengetahuan mengelola manajemen konflik. Jangan sampai nanti ketika berumah tangga tidak bisa menyelesaikan masalah,” sebutnya.

/0 Comments/by
,

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi

Samarinda-Diskominfo provinsi kaltim mengadakan sosialisasi peningkatan kopetensi layanan keamanan informasi daerah perbatasan, yang di ikuti 10 kabupaten/kota se-kalimantan timur.bertempat di aula kudungga jln Basuki Rahmat.(28/11)

Pengelolaan keamanan informasi data oleh sistem elektronik dan menejemen, mengantisipasi kejahatan siber yang bisa merugikan,karena data adalah kekayaan baru negara dan lebih berharga dari minyak, maka dari itu hak warga negara wajib di lindungi.

Kasusu serangan siber terhadap informasi di pemerintahan pernah terjadi . Serangan tersebut mengancam keamanan negara. Badan siber dan sandi negara (BSSN) menemukan 12,9 juta kali serangan siber ke indonesia sepanjang 2018. Serangan terbanyak berupa malware yang menyusup kekomputer.

Tujuan diadakannya kegiatan tersebut peningkatan kapasitas sdm dibidang keamanan informasi yang ada di kabupaten/kota maupun di instansi penegak hukum. Klasifikasi informasi mengamankan informasi yang bernilai strategis, yang dapat mengancam kestabilitas proses dalam organisasi.

Resiko kebocoran informasi akibat yang akan ditimbulkan iyalah kerugian finansial,bicornya kerahasiaan, hargadiri dan lain lain.

Tahap pengelolaan informasi dan melindungi informasi yang pertama penyelenggaraan sertifikasi elektronik , pengelolaan jaring komunikasi sandi nasional, digital forensik,dan sterilisasi kontra pengindraan & jaming.

” pengelolaan informasi publik yang berklasifikasi jadi ranah BSSN, pengelolaan dan pengamanan. Berdasarkan nomor 5 tahun 2005 peratuaran yang dikluarkan BSSN.
Bentuk pengamanan nya harus di enskripsi. Dan pemngamanannya berbeda-beda. Semua pengamanan elektronik harus menggunakan sertifikasi elektronik.” Ucap Irma

Pengembangan sdm ada 3 tahap yang dilakukan pengembangan karir, kopetensi. Pemberdayagunaa nomenklatur yang ada .

/0 Comments/by
,

Dokumentasi Penyerahan DIPA dan TKDD

 

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 di Ballroom Hotel Senyiur Samarinda pada Kamis (28/11).

/0 Comments/by
,

38 Sekolah di Berau Deklarasi SRA

Tanjung Redep — Sebanyak 38 sekolah di Kabupaten Berau menyatakan kesiapannya berkomitmen dan deklarasi mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA), berlangsung di Ruang Balai Mufakat Rumah Jabatan Bupati Berau, Rabu (27/11)

Kasi Tumbuh Kembang Anak, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DKP3A) Kaltim, Siti Mahmudah Indah Kurniawati mengatakan dalam paparannya Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. Kesepakatan ini untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak.

“KHA dibagi menjadi 8 klaster diantaranya klaster 1 langkah-langkah implementasi umum, klaster 2 definisi anak, klaster 3 prinsip-prinsip umum KHA, klaster 4 hak sipil dan kebebasan, klaster 5 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 6 kesehatan dan kesejahteraan dasar, klaster 7 pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster 8 langkah-langkah perlindungan khusus,” ujarnya

KHA bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada anak-anak yang diakui sebagai seorang manusia, dan merupakan sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian.

Selain tiu, KHA bertujuan menuju sekolah ramah anak (SRA). SRA merupakan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, meenghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan dan perlindungan anak di pendidikan.

“Sekolah dituntut mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media, tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak. Dunia anak adalah bermain, sekolah harus mampu menjadi tempat bermain yang aman, nyaman bagi anak. Sekolah perlu menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara tentang sekolahnya,” imbuh Nia sapaan akrabnya.

Nia menyampaikan 7 langkah membangun SRA yaitu pertama, keterbukaan, sekolah harus terbuka, jika memang ada kekerasan maka akui. Kedua, komitmen dari para pemimpin. Ketiga, kenali segala bentuk kekerasan. Keempat, sekolah harus mempunyai tim kerja inklusif. Kelima, persoalan kekerasan anak di sekolah juga harus dianalisa secara kontekstual. Keenam, pendekatan rasional-ekologis. Ketujuh, harus ada evaluasi berkelanjutan.

Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) diikuti 100 pendidik dan tenaga pendidik dari 36 sekolah yang berada di 4 kecamatan. Dalam pelatihan ini disampaikan materi tentang KHA, Bedah Kasus, Sekolah Ramah Anak dan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL).

/0 Comments/by
,

26 Pejabat Fungsional Pemprov Kaltim Dilantik

SAMARINDA– 26 Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi resmi dilantik Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (27/11)

Sebanyak 26 PNS Jabatan Fungsional yang dilantik terdiri dari, Widyaiswara Ahli Utama, dokter ahli utama, analis kepegawaian ahli pertama, Guru ahli pertama, pranata komputer terampil dan auditor ahli pertama.

Para pejabat yang dilantik secara serius dan bersungguh-sungguh mengikuti kata demi kata sumpah/janji yang diucapkan sebagai tugas dan amanah yang baru.

Pelantikan pejabat fungsional ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Sumpah janji yang kita ucapkan tadi adalah bentuk pernyataan kesanggupan dari saudara-saudara untuk melaksanakan kewajiban jabatan sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan,” ungkap Hadi

Untuk itu, Hadi meminta kepada pejabat yang diambil sumpah, tugas jabatan yang diambil sumpah untuk melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme serta taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tampak hadir pada acara tersebut, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Fathul Halim, Kepala BKD Kaltim Ardiningsih, Kepala Biro Kesra Elto, Kepala Biro Humas Syafranuddin dan Pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim

/0 Comments/by

Tingkatkan Perhatian Penanggulangan Karhutla – 2020, Pemkab Kutim Anggarkan Rp 60 Miliar

SANGATTA – Titik api diprediksi masih timbul hingga Desember 2019 ini. Kondisi ini tentunya berpotensi menambah tingginya angka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kutai Timur (Kutim). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terlihat kelimpungan menangani dengan sumber daya yang terbatas.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya meningkatkan perhatian. Rencananya tahun depan Pemkab Kutim bakal menggelontorkan dana yang tak sedikit. Guna menurunkan angka kasus Karhutla. Melawan titik api agar kebakaran tak terjadi lagi.

Seskab Kutim, H Irawansyah mengatakan akan memberikan dana sebesar Rp 50-60 miliar untuk penanggulangan bencana dan lingkungan hidup. Dana tersebut merupakan angka yang cukup besar dari sebelumnya. Dia ingin agar 18 kecamatan mendapat pemerataan APBD untuk pencegahan, penanggulangan dan pasca bencana.

“Alhamdulillah 2020 nanti ada anggaran khusus. Bisa digunakan untuk pelatihan, pembelian alat pendukung hingga seragam baru yang digunakan untuk di lapangan,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (27/11/2019).

Dana tersebut rencananya akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan OPD yang akan menanggulangi bencana dan lingkungan. Digunakan untuk sarana-prasarana, reboisasi hingga pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Itu harus ditangkap, supaya ke depannya karhutla tidak ada lagi,” kata Irawansyah.

Mantan Kepala Disperindag Kutim ini, mengusilkan pembelian motor trail yang didesain memiliki tangki air. Sehingga dapat memudahkan pemadaman api. Terutama di kawasan yang sulit dijangkau. Selain itu, sebagai upaya pencegahan, dia meminta BPBD giat menyosialisasikan ke masyarakat, perihal larangan membakar lahan.

“Penanganan Karhutla tahun ini cukup baik, sekarang tinggal membentuk tim siaga di setiap kecamatan. Nanti mereka akan difasilitasi alat yang canggih,” terang dia.

Sementara, Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kutim, Ludi Firmansyah ditempat yang sama menjelaskan Karhutla merupakan bencana yang cukup besar tahun ini. Terpantau dari Januari – November, didapati 150 kasus dengan tingkat kepercayaan 80 persen ke atas.

“Artinya sudah panas sekali. Hal ini harus diantisipasi, supaya tahun depan tidak ada lagi yang namanya Karhutla,” ungkapnya.

Dia membenarkan perihal rencana pendistribusian anggaran untuk BPBD yang mencapai puluhan miliar. Ia berharap agar pembelian kebutuhan untuk menangani bencana, khususnya karhutla menjadi skala prioritas.

“Memang Rp 60 Miliar dialokasikan untuk bencana dan lingkungan. Maka dari itu BPBD (diproyeksikan) dapat Rp40 miliar dan Dinas Lingkungan Hidup Rp20 miliar. Sementara baru dua OPD, mungkin nanti menyasar pada elemen yang berkaitan,” tandasnya.

Pihaknya telah memetakan rencana penggunaan anggaran untuk penanganan karhutla di 18 kecamatan. Terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pelatihan tim.

(Humas kutim)

/0 Comments/by
, ,

Tingkatkan Kualitas Perbengkelan, Dinas Perindustrian Samarinda Gelar Bimtek

Samarinda—Dinas Perindustrian Kota Samarinda kembali menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) untuk para pelaku usaha bengkel mobil selama dua hari (25-26 November 2019) di Aula Disperin jalan Juanda Kecamatan Samarinda Ulu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perekonomian usaha perbengkelan serta memberikan bantuan alat- alat bengkel.

Dalam kesempatan itu Wakil Walikota Samarinda M. Barkati mengatakan, pentingnya pembinaan secara terus-menerus bagi pelaku usaha bengkel dan pengembangan wawasan pengetahuannya.

“Jangan pernah sekali-sekali merasa paling pintar dan hebat dalam dunia usaha, seperti kata pepatah, diatas langit masih ada langit. Teruslah belajar dan mengembangkan usaha, jangan malu bertanya kepada ahlinya kalau ingin maju.” Ucap Barkati, Senin(25/11).

Barkati menuturkan dalam bimtek tersebut Pemkot Samarinda juga telah menyerahkan bantuan berupa peralatan bengkel mobil dan juga penyerahan peralatan tukang untuk pelaku usaha kayu sebanyak 10 paket kepada 10 orang atau Kelompok Usaha Bersama yang telah terseleksi.

Serta bantuan peralatan untuk pengrajin ukir kayu sebanyak 5 orang yang semua berasal dari kota Samarinda.

“Mudahan peralatan yang dibantu melalui APBD ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan usaha masing-masing kemudian pada akhirnya meningkatkan perekonomian keluarga.” Ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian Kota Samarinda H.M Faisal mengungkapkan, bimtek tersebut dilaksanakan di akhir tahun kali ini
berdasarkan usulan dari kecamatan dan kelurahan.

“Bimtek yang kita gelar di akhir tahun ini untuk para pelaku usaha roda empat atau mobil yang ada di kota Samarinda,  kepada 35 orang usaha bengkel mobil yang layak bantu berdasarkan usulan dari kecamatan dan kelurahan,”Ungkap Faisal panggilan akrabnya.

Ia menambahkan, narasumber yang  dihadirkan khusus dari sebuah bengkel resmi salah satu merk mobil ternama.

“Bukan hanya narasumber yang spesial, tapi juga ada yang khusus seluruh peserta akan mendapatkan bantuan peralatan bengkel, ada yang mendapatkan kompresor serta ada juga yang mendapatkan dongkrak buaya dan tool kits.” pungkasnya.

Dirinya berharap dengan di gelarnya bimtek tersebut, peserta tidak hanya mendapat pengetahuan secara teoritis saja tetapi mendapat wawasan langsung dari praktisi handal yang berpengalaman.(Diskominfo/Rey)

/0 Comments/by