,

Bantu Masyarakat, DWP Kaltim Gelar Bazar Murah

SAMARINDA— Sebagai bentuk kepedulian Dharma Wanita Persatuan (DWP) kepada masyarakat agar mendapatkan barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan harga murah, maka DWP Kaltim  menggelar Bazar Murah, di Halaman Kantor DWP, Rabu (4/12)

Ketua DWP Kaltim Sonya Evelyn mengatakan Penyelenggaraan bazaar murah yang dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 4-5 Desember tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun DWP  ke 20 di tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 7 Desember.

Sonya saat di wawancarai

Kegiatan tersebut menurutnya sangat tepat dalam memperdayakan ekonomi produktif dan kreatif membantu memasarkan hasil anggota unsur dharma wanita khusunya

Dirinya juga meminta kepada anggota dharma wanita dilingkungan Instansi Prov Kaltim, para pengrajin dan usaha menengah untuk menggelar hasil kreatifitasnya, sehingga akan dikenal terutama dikalangan masyarakat.

Lanjutnya, dengan harapan dibukanya bazaar ini tentu akan dapat membantu anggota, keluarga DWP danmasyarakat sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari maupun untuk merayakan natal dan tahun baru.

“Saya harap kegiatan ini dapat berkelanjutan dan ditingkatkan, juga yang utama adalah tetap menjaga mutu produk yang dipasarkan kepada masyarakat agar tidak merugikan konsumen,”katanya

 

 

 

/0 Comments/by
,

Pemprov Harap Dana Hibah dan Bansos Lebih Transparan

BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Hibah dan Bansos se Kaltim tahun 2019, di Hotel Aston Balikpapan, Senin (2/12).

Pelaksanaan rakor dianggap strategis dan penting serta merupakan bagian evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan pemberian hibah.

“Saya mengharapkan ke depannya pengelolaan dana hibah dan bansos dengan lebih profesional, transparan, dan akuntabel,” harap Gubernur Kaltim, Isran Noor dalam sambutan yang disampaikan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi.

Oleh karena itu, kata dia rakor diharapkan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana mengelola dana hibah dan bansos sesuai aturan.

Terutama dalam mengetahui kriteria pemberian hibah dan peruntukannya agar terhindar dari rasa kekhawatiran, keraguan, ketakutan saat mengelola dana tersebut sehingga tidak melanggar hukum.

“Akhirnya dalam rakor ini semua dan instansi lembaga terkait diharap serius menajamkan strategi pembangunan, termasuk mengenai hibah dan bansos,” katanya.

Terpenting mampu mencetak pikiran komprehensif yang nantinya bisa ditindaklanjuti secara konkret di lapangan. Berupa ide besar yang menjadi model dan menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya sekadar plagiat kebijakan

Sebagaimana diketahui bersama, hibah harus ditunjukkan untuk membantu pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang spesifik ditetapkan peruntukannya guna menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Sedangkan bantuan sosial harus ditujukan untuk membantu individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan diberikan secara selektif dengan tujuan melindungi dari terjadinya resiko sosial.

Secara umum di Kaltim jumlah hibah maupun nilai bantuan sosial setiap tahun selalu menurun. Hal ini ini menandakan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan dengan baik terutama program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Saat ini juga sudah banyak yang ikut mengawasi penyaluran dan pemanfaatan hibah dari bansos, baik kepolisian, kejaksaan serta LSM. Harapannya pengelolaan dana hibah dan bansos secara tepat guna dan tepat sasaran,” yakinnya.

Jauhar sendiri selain mewakili Gubernur Kaltim membuka rakor juga menjadi nara sumber kegiatan.

Nampak hadir Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Yeni Eviliani,  Kepala Biro Kesra Setprov Kaltim, Elto beserta jajaran dan pemangku kepentingan terkait bidang kesra tingkat provinsi dan kabupaten/kota se Kaltim.

/0 Comments/by
,

Jauhar Hadiri Rakor Nasional PKP

Jakarta – Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Tahun 2019 dilaksanakan di Hotel Sultan & Residence Jakarta pada Selasa (3/12) kemarin dihadiri dan diikuti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) se Indonesia.

Selain jajaran DPMPD, rapat yang dibuka Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar ini juga diikuti  Bappeda pada 31 provinsi, serta 75 kabupaten, dan Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides).

Kegiatan menghadirkan beberapa pemateri. Sesi I membahas tentang isu strategis, arah kebijakan, peluang dan tantangan Kementerian/Lembaga dalam konteks PKP dan sesi II membahas masalah Pengembangan Ekonomi Skala Kawasan Perdesaan Melalui Pendekatan Kemitraan.

Banyak hal yang menarik dari paparan para narsumber. Satu di antaranya adalah paparan dari Tokopedia. Judulnya tentang “Strategi Pemasaran Produk Unggulan Kawasan Perdesaan melalui Digital Platform”. Dijelaskan bahwa omset Tokopedia selama Tahun 2019 saja diperkirakan tembus 222 triliun rupiah.

Berdasarkan penulusuran Jauhar lewat Wikipedia, Tokopedia mulai dibangun Tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Dalam satu dasawarsa ini Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara.

Saat ini menurut Head of Public and Government Relations Tokopedia, Sari Kacaribu, Tokopedia memiliki lebih dari 4.700 karyawan. Lebih dari 90 juta pengguna aktif per bulan. Lebih dari 6,4 juta penjual. Lebih dari 200 juta pilihan produk. Lebih dari 100.000 titik pembayaran. Lebih dari 50 moda pembayaran, dan menjangkau 97 kecamatan di Indonesia. Tahun 2020 ditargetkan memiliki 500 Tokopedia Center.

“Pada sesi tanya jawab, saya berkesempatan menanyakan, Apakah ketika awal membangun Tokopedia pernah bermimpi seperti yang dirasakan sekarang ini. Jawabnya tegas, “tidak”,” urainya.

Selanjutnya dia meminta agar BUMDes yang ada di Kaltim bisa digandeng dalam jaringan Tokopedia. “Alhamdulillah, dapat respon yang positif untuk mengisi ceruk pengembangan Tokopedia Center di wilayah Timur, termasuk Kaltim,” timpal Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim ini.

Semoga, kata dia, peluang ini dapat diambil para pelaku BUMDes di Kaltim untuk memperluas pasarnya. Harapannya produk unggulan desa yang dikembangkan melalui unit usaha BUMDes bisa semakin maju. Gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Rakor sendiri mengangkat tema “Sinergitas Kementerian/Lembaga Membangun Indonesia Unggul Melalui Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan”. Menteri Abdul Halim Iskandar saat membuka Rakor mengatakan, bahwa pembangunan desa tidak akan berhenti.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa PKP merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Tema ini menurut hemat saya sangatlah tepat. Hal ini dikarenakan tanpa sinergitas semua level pemerintahan, Program PKP mustahil dapat diwujudkan. Bukan hanya itu, sinergitas juga harus dimaknai yang lebih luas. Yaitu berhimpunnya para pemangku kepentingan untuk mewujudkan percepatan pembangunan kawasan perdesaan,” sambung Jauhar.

Usai pembukaan, dilanjutkan dengan Diskusi Panel dengan menghadirkan berbagai narasumber. Untuk sesi I membahas tentang isu strategis, arah kebijakan, peluang dan tantangan Kementerian/Lembaga dalam konteks PKP. Narasumber berasal dari Pemerintah, yaitu Kementerian PPN, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sesi II membahas masalah Pengembangan Ekonomi Skala Kawasan Perdesaan Melalui Pendekatan Kemitraan. Salah satu narasumbernya adalah Wakil Menteri Desa PDTT. Narasumber yang lain dari Perusahaan Perdagangan Indonesia, BNI, PT Pegadaian, Tokopedia, dan PT. Vale Indonesia.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) kepada 10 bupati di Indonesia. Satu di antara Bupati tersebut adalah Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, mantan anggota DPRD Kaltim dan sekaligus pemilik Perumahan Elite Villa Tamara Samarinda.

Nampak hadir mendampingi Jauhar, Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Esthi Susila Rini bersama staf.

/0 Comments/by
,

BPSDM Gelar Sosialisasi Sertifikasi KPA

SAMARINDA – Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan  Keuangan Daerah Setdaprov Kaltim HM Yadi Robyan Noor mewakili Gubernur Kaltim membuka Sosialisasi  Sertifikasi Kompetensi Pajabat  Administrator (KPA) dilingkup Pemprov Kaltim tahun 2019.

Roby mengatakan Pemerintah mengapresiasi bagi penyelenggara, termasuk peserta agar  mengikuti  sosialisasi  dengan baik. Diharapan sosialisasi ini memotivasi dan membangkitkan semangat baru dalam meningkatkan karir dan kinerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pejabat administrator.

“Peran pejabat administrator sangat penting, sebab bertanggungjawab memimpin pelaksanaan pelayanan publik serta  administrasi pemerintahan dan pembangunan,” kata Roby dihadapan ratusan peserta sosialisasi yang  digelar di Aula Utama BPSDM Kaltim, Selasa (3/12/2019).

Ditambahkan, pengisian jabatan ASN di struktural maupun fungsional dalam setiap level harus diisi personil yang memiliki kompetensi dan sertifikasi keahlian.

Menurut dia, kebijakan ini sudah harus wajib diterapkan para kepala daerah agar pemerintah memiliki tata kelola pemerintahan yang profesional serta akuntabel.

“Sehingga masyarakat merasakan manfaat nyata dari pemerintah serta mendapatkan pelayanan publik yang prima,” jelasnya.

/0 Comments/by