Walikota Harap Samarinda Terus Lahirkan Qori Terbaik

Samarinda—Walikota Samarinda Syaharie Jaang mengungkapkan harapannya agar Kota Samarinda dapat melahirkan generasi emas penghapal Quran maupun Qori yang bisa tembus hingga level Internasional. Hal tersebut diungkapkannya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW lingkungan Pemkot Samarinda di GOR Segiri, Rabu (4/12).

Harapan tersebut bukan tanpa alasan, karena bersamaan dengan acara tersebut dirinya menyerahkan secara langsung bonus kepada Tubagus Syahroni Juara I Lomba MTQ Internasional di Bahrain pada Mei 2019 lalu.

“Kedepan Samarinda harus bisa terus melahirkan qori-qori hebat seperti Tubagus yang bisa tembus hingga level Internasional. Terpenting adalah misi syiar agama yang utama. Sedangkan prestasi adalah bonusnya. Saya sangat apresiasi kepada Tubagus Syahroni, Qori yang telah mengharumkan nama Kota Samarinda hingga level internasional. Hadiah yang didapatkan qori terbaik Indonesia ini sesuai dengan prestasi yang ia toreh,” ungkapnya.

Tubagus sendiri pernah Juara 1 MTQ Provinsi Kaltim yang dilaksanakan di Kabupaten Berau. Kemudian Juara 3 MTQ Nasional pada cabang Lomba Qiraat Mujawwad dewasa putra yang dihelat di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018. Hingga kemudian didaulat sebagai Qori Terbaik I Internasional yang telah mengharumkan nama Indonesia. Pemkot Samarinda memberikan apresiasi terbaik berupa rumah tipe 36 seharga Rp. 290 juta.

/0 Comments/by
,

Dokumentasi Penguatan PUG Bagi OPD Kaltim

Samarinda – Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim memperkuat komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai driver Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kaltim, acara berlangsung di Swiss Bellhotel Samarinda, Kamis (5/12).

 

 

 

 

 

/0 Comments/by
,

pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha micro, kecil menengah di kalimantan timur

Samarinda- Dinas Perindagkop prov Kaltim  mengadakan rapat kordinasi evaluasi bagi tenaga pendamping, PPKL,PLUT. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi,khususnya pengembangan koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur. Acara berlangsung di lantai 4 Hotel MJ. (5/12)

Sebagai ujung tombak dan perpanjanagan pembinaan lapangan tenaga pendamping Konsultan PLUT,klinik bisnis dan PPKL memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi koperasi dan UKM secara berkala, oleh karena itu, mereka di tuntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas disektor koperasi dan UKM.

tuntutan ini berguna bagi pembinaan kedepan yang lebih baik dan terarah, sehingga dapat dijadikan tolok ukur dalam pembinaan dan pembangunan kopersi dan UKM,dalam pengelolaan usahanya dengan semangat memupuk jiwa yang semakin profesional dan berdaya saing.

Peran tenaga pensamping iyalah sebagai berikut. Akselarasi pelaksanaan kegiatan yang ditgaskan,untuk meningkatkan kinerja koperasi dan UKM. Membuat program kerja dan solusi yang dilakukan guna memecahkan permasalahan uang dihadapi oleh para UMKM dan koperasi.

Para konsultan dan pensamping inilah sesungguhnya yang mendorong koperasi dan pelaku usaha agar mempunyai sifat enterprenuer, diharapkan mengembangkan usaha .

“Kedepanya koperasi dan UMKM mempunyai strategi bisnis yang baik,serta akan terciptanya peluang usaha baru, maka otomatis pengangguran akan terserap, yang pada gilirannya kemiskinan akan berkuran” ucap Rudi Ahnadi disela membuka rapat kordinasi .

Guna mencapai itu semua ini perlu dukungan dari semua pihak,baik dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat turut berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan koperasi san usaha micro, kecil menengah di kalimantan timur.

/0 Comments/by
,

Wujudkan Kesetaraan Gender Dengan Advokasi PUG

SAMARINDA— Pengarusutamaan merupakan strategi yang harus dilakukan untuk memberikam peluang kepada seluruh komponen atau stakeholder agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaannya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada pembangunannya pada dasarnya dimulai sejak instruksi Inpres Nomor 9 Tahun 2000 telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur hingga Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan/program pembangunan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Hj. Halda Arsyad pada Advokasi Pelaksanaan PUG di Prov. Kaltim, Swissbel Hotel Samarinda, Kamis (5/12)

Menurutnya, PUG merupakan salah satu cross cutting issue dalam pembangunan, sekaligus sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. SDGs secara tegas menetapkan prinsip “No One Left Behind”. Hal ini berarti akan membawa konsekuensi bahwa hasil pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok masyarakat baik itu laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok lainnya.

Salah satu target SDgs yaitu goal ke-5 yang secara tegas dan jelas menyebutkan pentingnya Negara menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu goal/tujuan yang akan dicapai. Untuk itu strategi PUG diharapkan dapat menjadi dasar untuk mendorong pencapaian target tersebut.

Secara umum, Halda mengatan masalah yang dihadapi saat ini bagi tingkat Nasional maupun Daerah yaitu belum adanya Komitmen dari Kepala Daerah dan kurangnya pemahaman tentang Strategi PUG dalam mengimplementasikan 7 Prasyarat PUG sehingga menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya.

Meskipun berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan strategi PUG, baik di Kementerian/Lembaga dan Daerah, pelaksanaan maupun hasilnya belum maksimal.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memaksimalkan proses Kelembagaan PUG dalam Pembangunan di Provinsi/Kab/Kota maka Komitmen OPD Driver untuk mewujudkan Kesetaraan Gender harus diperkuat maka perlu dilakukan Advokasi pelaksanaan PUG di Provinsi khusunya bagi OPD Driver.

Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan timur saat ini telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung Pengarusutamaan Gender menjadi salah satu strategi pembangunan diantaranya dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kaltim.

Untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender jelasnya, diperlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta para stakeholder lainnya, baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 24 peserta terdiri dari OPD Kaltim maupun Dinas PPPA Kabupaten/Kota. Hadir menjadi narasumber Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam Endah Sri Rejeki, Kasi Kesejahteraan Sosial Bappeda Kaltim Andre Asdi.

/0 Comments/by
,

Sarasehan Udara RRI, Menyongsong Ibukota Negara Baru Di Kaltim

Balikpapan—Sebagai bentuk upaya dan dukungan terkait kesiapan Kaltim dalam menyongsong Ibukota Negara (IKN) baru, RRI menggelar acara sarasehan udara yang berlangsung di hotel Grand Senyiur, Jalan ARS. Moh No. 7 Klandasan ulu, Rabu(4/12).

Acara tersebut mengangkat tema “Rumah Baru Indonesia, Rumah Kita Bersama” dengan dipandu langsung oleh
Pembawa acara Risty Rustarto.

Dalam kesempatan itu Gubernur Kaltim H. Isran Noor mengatakan infrastruktur penunjang sudah siap mulai dari bandara, pelabuhan, jalan tol, dan lainnya sudah dibangun. Demikian halnya sektor keamanan, semua sudah disiapkan untuk mendukung lancarnya pemindahan IKN ke Kaltim.

Terkait konsep rencana pembangunan atau desain dari IKN itu sendiri Isran mengatakan tidak mempersiapkannya, namun dirinya memiliki saran sesuai dengan rencana pembangunan IKN tersebut.

“Artinya sebuah rencana pembangunan ibukota negara cara yang bernuansa Green (Hutan) namun tetap modern metropolis. Saya menginginkan model seperti itu, atau bahkan belum ada di dunia, bahwa di dalam kawasan ibukota negara itu terdiri dari berbagai macam kondisi hutan lindung, suaka alam dan itu cantik sekali.”tutur Isran.

Dirinya menjelaskan dengan ditetapkannya Kaltim sebagai IKN, gairah perekonomian di Kaltim semakin meningkat. Bahkan, jika pembangunan infrastruktur IKN sudah berjalan, maka akan ada dana masuk sekitar Rp60 triliun per tahun. Belum lagi investasi-investasi yang masuk di luar.

“Jadi masyarakat kita harus siap, jangan hanya jadi penonton. Kita harus bisa menjadi tuan rumah dan berperan penting dalam menyukseskan IKN di Kaltim. Inilah konstribusi baru Kaltim untuk Indonesia,”Jelas Isran.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Diddy Rusdiansyah menuturkan terkait peran Diskominfo sebagai corong informasi pemerintah serta pendukung infrastruktur teknologi jaringan, dirinya telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait terutama media cetak maupun elektronik guna mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggaungkan IKN.

“Media cetak dan online harus berkembang sejalan, dan itu sudah mengarah kepada suatu produk yang di sebut dengan wartawan ring satu. melalui kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang kemarin alhamdulillah sudah kita laksanakan, bekerja Sama dengan PWI pusat untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya wartawan di Kaltim,”Ujar Diddy.

Diddy mengungkapkan media online saat ini berkembang cukup pesat, oleh karena itu Diskominfo Kaltim bekerja sama dengan kantor berita ANTARA sudah mempromosikan informasi mengenai IKN dengan menggunakan tiga bahasa yakni China/Mandarin, Inggris dan Arab.

“Alhamdulillah untuk wilayah arab, responnya cukup bagus untuk informasi yang kita sajikan mengenai IKN ini,”ucapnya.

Selain itu, dalam persiapan yang lain terutama masalah blankspot di daerah penyanggah, dirinya juga berupaya untuk menyelesaikan prasarana telekomunikasi di wilayah tersebut.

“Khususnya blankspot untuk masalah operator itu kita harus selesaikan. Sementara untuk akses internet kita akan coba dorong melalui penyedia jasa layanan seperti telkomsel, indosat, XL Axiata dan Smartfren,”pungkas Diddy.

Untuk di ketahui, Pembangunan ibu kota baru rencananya dimulai pada akhir 2020 atau awal 2021. Pembangunan dan pemindahan ibu kota akan dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama meliputi pembangunan lahan seluas 6.000 hektare (ha) di Penajam Paser Utara. Di sana akan dibangun distrik pemerintahan yang diharapkan rampung pada 2024 mendatang.

Istana Presiden dan masjid akan menjadi bangunan pertama pemerintahan yang akan berdiri di Penajam Paser Utara. Selanjutnya, tahap kedua meliputi pembangunan berbagai sarana pendukung aktivitas ibu kota baru tersebut.

Lokasinya di Kabupaten Kutai dengan luas lahan 40 ribu ha. Lahan tersebut juga meliputi kawasan Bukit Soeharto.

Turut hadir Direktur Utama LPP RRI M Rohanuddin, Wakapolda Kaltim Brigjen Polisi Eddy Sumitro Tambunan, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Walikota Balikpapan Rizal Efendi, Kadiskominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah, Kepala BPBD Kaltim Frederik Bid, Irdam VI Mulawarman Kolonel Czi I Nyoman Parwata dan Pembina Forum Kebangsaan Kaltim Jos Soetomo.(Diskominfo/Rey)

/0 Comments/by
,

Kepala BPKAD Buka Rakor Sertifikasi Aset Pemda

Samarinda – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim M Sa’aduddin mereka Rapat Koordinasi Progres Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Aset Pemda Tahun 2019 di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (4/12).

Sa’aduddin mengatakan rakor ini merupakan tindak lanjut kerjasama Pemprov Kaltim dengan BPN beberapa waktu lalu, terkait dengan persertifikatan dan ditindaklanjuti KPK dalam pelaksanaannya.

“Tentunya KPK ingin mengetahui kendala serta permasalahan yang dialami dan memberikan solusinya,” ungkap Sa’aduddin.

Ditambahkan, kegiatan dalam upaya mengurai permasalahan Sertifikasi Aset Pemda sudah sejauh mana progresnya. Apalagi dalam sertifikasi tentu diperlukan kerjasama dan sinergitas dengan lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (Diskominfo – Rzk).

/0 Comments/by