,

Pelantikan Pengurus ISPI, IISPI, PDHI dan PIDHI Kaltim

Samarinda—Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dan Ikatan Istri Sarjana Peternakan Indonesia (IISPI), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI) Kalimantan Timur periode 2019-2023 resmi dilantik sebagai pengurus cabang Kaltim, Selasa (10/12).

Acara pelantikan dihadiri langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Prov Kaltim M. Sa’bani  serta dirangkai dengan seminar dengan tema Sinergi Sarjana Peternakan dan Dokter Hewan Dalam Mendukung Kemandirian Pangan Asal Ternak di Kaltim Sebagai Ibu Kota Negara. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.

Sa’bani menuturkan sektor peternakan dan dokter hewan harus terus bersinergi. Kedua institusi ini menjadi penggerak sektor peternakan di Kaltim. Pengembangan sektor pengembangan ini tentu harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan berkompetensi guna mencapai kemandirian dan ketahanan pangan asal ternak di Benua Etam.

Kaltim telah menetapkan kebijakan mewujudkan dua juta sapi. Tentu program ini memerlukan dukungan semua pihak pemangku kepentingan. Tidak terkecuali pelaku yang berprofesi di subsektor peternakan khususnya anggota ISPI dan PDHI Kaltim. Terutama upaya memenuhi kebutuhan pangan asal ternak bagi warga ibu kota negara Indonesia di Kaltim,” tuturnya.

Selain itu, Sa’bani berharap dengan target 2 juta secara bertahap dapat dibuat formula khusus untuk dapat dicapai pada saatnya. Seperti mengembangkan pola peternakan secara swasta.

“Kita berkeinginan agar Kaltim tidak impor lagi, padahal lahan di daerah kita cukup mumpuni. Kita berharap adanya konsep yang sinergi antar bidang peternakan dan hewan bisa menghasilkan produk hewani yang berkualitas di Kaltim. Sehingga tak perlu mendatangkan lagi dari luar daerah,” imbuhnya. (Diskominfo/Cht)

/0 Comments/by

19 Desember, Upacara Peringatan HBN – Momentum Bangun Kesadaran Cinta Tanah Air

SANGATTA- Upacara Peringatan Hari Bela Negara (HBN) 2019 di Kutai Timur (Kutim) akan dilaksanakan pada Kamis 19 Desember 2019 nanti. Rencananya upacara digelar di halaman Kantor Bupati, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, Bukit Pelangi. Melibatkan seluruh elemen masyarakat baik TNI – POLRI, ASN, FKUB, Ormas Keagamaan, Organisasi Pemuda, Ormas, Pelajar dan Gabungan Organisasi Wanita. Untuk kelancaran peringatan HBN digelar dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Kabupaten Irawansyah di Ruang Ulin,Kantor Bupati, Selasa (10/12/2019).

“Yang jelas peringatan HBN adalah momentum bangun kesadaran bela Negara. Bagaimana pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI ini. Ini kewajiban bersama sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1). Sehingga dalam peringatan ini akan melibatkan sebanyak – banyaknya komponen masyarakat, LSM, tokoh agama,organisasi keagamaan, tokoh adat, pemuda,pelajar  termasuk organisasi perempuan,” jelas Irawansyah.

Dia juga menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi salah satu cara menangkal berkembangnya paham radikalisme yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Dalam upacara nanti akan ada pembacaan ikrar bersama sebagai wujud bela Negara.

Perlu diketahui, peringatan HBN ini dilatarbelakangi peristiwa deklarasi terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat pada 1948 saat Ibukota Negara  Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda mengakibatkan “vacuum of Power” (kekosongan kekuasaan) dan dipindahkan ke Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Kerelaan dan semangat berkorban yang dilakukan masyarakat Sumatera Barati inilah yang menjadi latar belakang HBN. Peringatan HBN secara resmi dimulai sejak tahun 2006 lalu melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Hari Bela Negara.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Abdul Kader menjelaskan bahwa peringatan HBN ini merupakan instruksi Kementerian Pertahanan. Kemudian diteruskan ke Kemendagri dan semua Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan upacara HBN.

”Persiapannya sudah 85 persen, tinggal penyebaran undangan dan tenda kehormatan. Petugas dan susunan acara sudah ada, jika ada kekurangan nanti pada gladi bersih, Selasa 17 Desember 2019,” jelas Abdul Kader.

Dia menambahkan HBN merupakan agenda (Pemerintah) Pusat, karena melihat situasi saat ini ada kecenderungan degradasi bela negara dan ancaman radikalisme. Hari Bela Negara meningkatkan kesadaran bela Negara kepada seluruh masyarakat. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Nusantara.

/0 Comments/by
,

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Hadiri Wisuda Untag Samarinda

Samarinda – Sebanyak 372 wisudawan/wisudawati Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) diwisuda dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Wisuda Sarjana, di Auditorium HM Ardan Untag Samarinda, Sabtu (7/12).

Prosesi wisuda dilakukan Rektor Untag Samarinda, Mardjoni Rachman dengan disaksikan Gubernur Kaltim diwakili Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Ketua Umum Yayasan Untag, Awang Dharma Bhakti, dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan (LLDIKTI), Prof. Ir. H. Udiansyah, MS., Ph.D.

Dikatakan Gubernur Isran Noor dalam sambutan yang disampaikan Jauhar, bahwa hari ini ada ratusan sarjana baru dihasilkan Untag. Wisuda merupakan momentum membawa Untag semakin maju dan membawa prestasi membanggakan semua.

“Peran Untag dengan sarjana yang dihasilkan sangat penting dalam mendukung pencapaian Visi RPJMD Kaltim 2019-2023 “Berani Untuk Kaltim yang Berdaulat” yang difokuskan pada kemajuan sektor ekonomi agar masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.

Pada 2019, pemprov meluncurkan Beasiswa Kaltim Tuntas dengan anggaran Rp165 milyar lebih bagi 11 ribu lebih penerima. “Jumlah ini termasuk terbesar se Indonesia. Peluangnya sangat terbuka bagi saiapa saja yang memenuhi syarat. Silahkan yang berminat S1- S3, dalam dan luar negeri, dan tuntas sampai selesai,” katanya.

Karenanya dia mengajak masyarakat Kaltim, khususnya keluarga besar Untag memanfaatkan peluang tersebut. Ini penting sebagai persiapan Kaltim menyongsong pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.

Pada 2024 Istana Negara pindah sampai akhir 2045 dengan luas lahan diperlukan mencapai 500 ribu hektar. Tentu menerlukan banyak tenaga kerja dan kesiapan pangan, kesehatan, pemeliharaan air bersih, dan lain-lainnya yang harus ditangkap peluannya oleh masyarakat Kaltim.

Untuk diketahui, 372 wisudawan/wisudawati tersebut terdiri dari Fakultas Hukum 130 orang, FISIPOL 66 orang, FEKON 104 orang, Fakultas Pertanian 14 orang, Fakultas Taknik 44 orang, dan Fakultas Psikolog 14 orang.

/0 Comments/by
,

Dokumentasi Pelantikan Pengurus ISPI, IISPI, PDHI dan PIDHI

Mewakili Gubernur Kaltim, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Kaltim HM Sa”bani menghadiri dan menyaksikan pelantikan Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dan Ikatan Istri Sarjana Peternakan Indonesia (IISPI) Kalimantan Timur periode 2019-2023.  Juga pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI) Kalimantan Timur (Kaltim 1) periode 2019-2023.

Kegiatan bertema Sinergi Sarjana Peternakan dan Dokter Hewan Dalam Mendukung Kemandirian Pangan Asal Ternak di Kaltim Sebagai Ibu Kota Negara dilaksanakan di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa (10/12).

Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) drh Muhamad Munawaroh saat memberikan sedikit sambutan.

Ketua Umum Pengurs Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Didiek Purwanto memberikan sambutan.

Sa’bani mengungkapkan Kaltim telah menetapkan kebijakan mewujudkan 2 Juta Sapi guna mencapai kemandirian dan ketahanan pangan asal ternak di Benua Etam.

/0 Comments/by

Tingkatkan Kapasitas Anggota Gugus Tugas KLA di Mahulu

Ujoh Bilang — Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim terus mendorong seluruh kabupaten/kota menuju kabupaten/kota layak anak (KLA).

Fasilitator KLA Sumadi mengatakan, KLA adalah konsep pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terintegratif yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Tujuan umum KLA adalah untuk menjadikan anak menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berbudi pekerti tinggi, terlindungi dan berpartisipasi,” ujarnya pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Gugus Tugas KLA di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), belum lama ini

Sumadi menambahkan, Kaltim akan jadi ibu kota negara (IKN), maka anak harus disiapkan, agar nantinya tidak menjadi penonton saja. “Tapi anak kita harus jadi pelaku pembangunan dan berkompetisi dengan anak lain,” imbuh Sumadi.

Untuk menyiapkan anak agar berkualitas melalui KLA dengan cara memenuhi 24 indikator KLA dan melibatkan semua instansi pemerintah. swasta dan masyarakat.
KLA menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak kedalam setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan. Setiap tahapan pembangunan yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Selain itu, setiap tingkatan wilayah baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak antara lain pertama, Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), kedua, penguatan kelembagaan, ketiga, perluasan jangkauan, keempat, membangun jaringa, kelima, pelembagaan dan pembudayaan KLA, keenam, promosi, komunikasi, informasi dan edukasi (PKIE), dan ketujuh, sertifikasi dan apresias.

/0 Comments/by
,

Sharing Session Bertujuan Tingkatkan Wawasan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penghapusan Eselon III dan IV.

SAMARINDA — Sharing Session “Implementasi Penghapusan Eselon III dan IV” dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Kompetensi ASN, Selasa (10/12) di Ruang Heart of Borneo, Jembatan Penyeberangan Gedung A dan Gedung B, Lantai 2, Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Kompetensi ASN, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Dalam laporannya Plt. Kepala BPSDM HM.Aswin menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini agar meningkatkannya wawasan dan pengetahuan dalam segala hal terutama mengenai Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penghapusan Eselon III dan IV.

“Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,”jelas Aswin.

Ditambahkannya bahwa Para Pejabat Eselon II secara kompetensi sudah mumpuni dan paripurna sehingga kegiatan ini merupakan sharing dan tidak bermaksud untuk menggurui para peserta lainnya.

Harapannya dengan tema Penyederhanaan Birokrasi dan Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV yang sedang menjadi ini hot issue sehingga peserta dapat mendengarkan langsung dari pemangku kebijakan, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang memberikan materi akibat pengalihan jabatan eselon III dan IV tersebut termasuk jika ditinjau dari berbagai aspek, termasuk aspek finansial. (DISKOMINFO/Lely)

/0 Comments/by
,

Peringati Hari Juang TNI, Korem 091/ASN Tanam 1.000 Pohon

Kukar—-Memperingati Hari Juang TNI, Korem 091/ASN menggelar bakti sosial gotong royong dan penghijauan dengan menanam 1.000 pohon. Penanaman dilakukan di depan halaman SMK Negeri 1 Muara jawa , Jln. BJ.Habibi , Kel.Dondang, Kec Muara Jawa, Kab.Kutai kartanegara, Selasa (10/12).

Kegiatan bertemakan “TNI AD Adalah Kita”, penanaman ini juga melibatkan 500 orang dari TNI-Polri, Ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, Ibu Bayangkara, Pemda, Ormas, Pramuka, anak sekolah dan masyarakat.

Sedangkan 1.000 pohon berjenis diantaranya sengon, trambesi, matoa, rambutan, sirsak jambu batu, jambu agung.

Penanaman ini juga dilakukan di ketinggian dan Medan yang cukup menantang yaitu dengan repling.

Dalam sambutan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Widi Prasetijono yang dibacakan Kasrem Kolonel Inf Ruslan Effendy menuturkan penghijauan adalah salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis Iingkungan. Begitu pentingnya sehingga penghijauan sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh penjuru tanah air.

“Sebagai paru-paru dunia, penghijauan sangat penting untuk mencegah efek dari global warming yang sekarang ini mulai terjadi, yang disebabkan oleh kurangnya penghijauan, banyaknya penggundulan hutan, dan karena efek dari rumah kaca”, ungkapnya.

Kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan di Desa Dondang Kecamatan Muara Jawa sebagai kepedulian kita dalam mendukung program pemerintah dalam bidang penghijauan untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis secara maksimal serta pemulihan akibat dampak kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pohon yang ditanam sebanyak Satu Juta pohon. Tanaman ini nantinya selain dapat memberikan estetika dan keindahan untuk keasrian kota juga akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa manfaat dari penghijauan dapat berfungsi sebagai penyaring panas sinar matahari di jalan, yang mampu menjaga keseimbangan kadar oksigen (O2) dan karbondioksida (CO2) serta mengurangi polusi dan meredam kebisingan.

Dirinya berharap agar Kegiatan Penanaman Pohon ini, dapat ditindaklanjuti dengan perawatan pasca tanam untuk mempertahankan posisi tumbuh agar tetap tegak dan stabil, sehingga apa yang kita tanam pada hari ini tentunya menjadi tanggung jawab kita semua untuk membuat alam dan lingkungan menjadi lebih baik dari hari ke hari. (Penrem 091/ASN)

/0 Comments/by
, ,

Dokumentasi RAKOR BAKOHUMAS KALTIM

Samarinda – Rapat Kerja Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Mengambil tema “Peran Kehumasan Dalam Menyongsong Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara”. Di ruang Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Kamis (14/11). Nara sumber pada acara ini adalah Wisnu Nugroho (Pimpinan Redaksi Kompas), menyampaikan materi ‘Peran Humas di Era Revolusi 4.0’ dan I Made Kertayasa (TVRI Kaltim) dengan materi ‘Percepatan penyampaian berita dalam rangka IKN’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/0 Comments/by
,

Dokumentasi Pembukaan Sharing Session “Implementasi Penghapusan Eselon III dan IB”

/0 Comments/by
,

DKP3A Kaltim Lakukan Desk ARG Ke DKP3A Jatim

Surabaya—Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Audiensi Tim Driver Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Desk ARG (Anggaran Responsif Gender) ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, di Hotel Whyndam Surabaya, Senin (9/12).

Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan hal ini sebagai tindak lanjut Rakortek PUG, salah satu poinnya adalah penguatan PUG dan pemanfaatan data terpilah dengan pembelajaran pada provinsi yang telah melaksanakan data terpadu dan berpredikat mentor.

“Pada tanggal 30 Juli, kita juga telah melaksanakan Rakorda Percepatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),” ujarnya.

Halda melanjutkan, salah satu komitmennya adalah pelaksanaan Perencanaan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) oleh Tim Driver yang merupakan motor utama penggerak PUG di provinsi dan kabupaten/kota.

Diharapkan, kedepan dalam memberikan manfaat dalam mengemban amanat rakyat untuk mewujudkan masyarakat Kaltim yang lebih sejahtera, setara dan berkeadilan gender.

Kegiatan ini diikuti Kepala Dinas PPPA Kabupaten/Kota se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kabid PUG dan PUHA DP3AK Jatim One Widyawati.

/0 Comments/by