SAMARINDA—- Pelaksanaan kegiatan kajian perempuan kepala rumah tangga miskin yang mempunyai usaha ekonomi merupakan salah satu upaya yang perlu dilaksanakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya kebudayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit rumah tangga miskin dipimpin oleh perempuan dengan kapabilitas seadanya, sehingga para perempuan ini harus berjuang menghadapi rumah tangga yang rata-rata terdiri dari lima orang. Padahal rumah tangga yang dipimpin oleh seorang perempuan lebih beresiko untuk terjerembab ke dalam kemiskinan.

“Para perempuan kepala rumah tangga baru inilah yang perlu diperdayakan baik dalam peran dan kualitas hidupnya,” hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dwi Hartini mewakili Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DKP3A) Kaltim Hj. Halda Arsyad, pada acara Seminar Kajian Perempuan Dalam Rumah Tangga Miskin Yang Mempunyai Usaha Ekonomi, di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Jum’at (20/12)

Dwi mengatakan jumlah penduduk Kaltim pada tahun 2018 mencapai 3.648.835 jiwa denga penduduk laki-laki 1.912.919 dan perempuan 164.136 kepala rumahbtangga perempuan.

Dari data tahun 2018, dirinya menyebutkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan adalah 23,64 persen angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan belum banyak berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Ditambah lagi dengan angka kekerasan pada anak yang cukup tinggi di Kaltim akan memunculkan para perempuan kepala rumah tangga rentan terhadap berbagai masalah sosial kemiskinan.

Dengan data informasi pada kegiatan ini tentunya akan tersedia data dalam bentuk buku yang komprehensif tentang perempuan kepala rumah tangga di Kaltim kususnya Kota Samarinda kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.

Selain itu juga, akan terpetakan persoalan-persoalan yang dihadapi sehari-hari oleh keluarga perempuan kepada rumah tangha di Kaltim dan adanya rekomendasi untuk mengintervensi masalah-masalah tersebut.

Melalui kegiatan ini juga tambahnya, dapat disusun perencanaan program dan kegiatan yang terarah dan disesuaikan dengan kebutihan para perempuan kepala rumah tangga tersebut berdasarkan rekomendasi hasil kajian.

Samarinda – Setelah melalui perjuangan panjang, kini Kaltim secara resmi mendapatkan sertifikat indikasi geografis lada putih Malonan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Sub Direktorat Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan HAM, Fajar Sulaeman kepada Gubernur Kaltim diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim HS Fathul Halim yang didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ujang Rachmad, Selasa (17/12) di Kantor Dinas Perkebunan Kaltim, Samarinda. Penyerahan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Perkebunan ke-62 tahun 2019.

Ujang Rachmad mengatakan, nama Lada Putih Malonan mulai diajukan oleh pihaknya yang melibatkan Dinas Perkebunan Kukar sejak tahun 2018 yang lalu. Sertifikat indikasi geografis ini diberikan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis Ditjen HKI secara berjenjang, yakni dari segi kepemilikan produk khas yang dimiliki daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni lada putih Malonan, melalui dokumen permohonan yang telah diajukan.

“Dokumen tersebut berupa deskripsi indikasi yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas dan karakteristik barang atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari lada putih malonan. Kami juga mengapresiasi partisipasi pihak Disbun Kukar dan Kanwil Kemenhumkam Provinsi Kaltim dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan pemegang hak atas indikasi geografis lada putih Malonan ini,” ujarnya.

Dikatakan, sertifikasi indikasi geografis merupakan upaya untuk melindungi produk suatu daerah agar tidak diklaim dan dipatenkan oleh daerah lain. Melalui perlindungan indikasi geografis akan diperoleh manfaat seperti memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produk dan proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis, menghindari praktik persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dan penyalahgunaan reputasi indikasi geografis.

Lada asli Kaltim merupakan varietas unggul nasional yang dinamakan Malonan 1, memiliki sejumlah keunggulan diantaranya mengandung minyak atsiri sebesar 2,35%, oleoserin 11,23% dan piperin 3,82% atau lebih tinggi dari oleoserin dan piperin lada putih varietas Petaling 1 yang hanya 10,66% dan 3,03%. Termasuk juga lada enteng dengan kandungan minyak atsiri 2,90%, piperin 3,96%, dan oleserin 12,59%.

Sedangkan lada hitam Kaltim memiliki kandungan minyak atsiri 2,61%, oleoserin 15,60% dan piperin 3,18% atau lebih tinggi dari oleoserin dan piperin lada hitam varietas Natar 1 (11,29% dan 2,35%).

Selain itu, Malonan 1 memiliki toleran terhadap penyakit busuk pangkal batang dan mampu berproduksi sepanjang tahun dengan rata-rata produksi 2,17 ton/hektare per tahun.

Ujang menambahkan, saat ini pihaknya bersama Dinas Perkebunan Berau dalam proses pengajuan sertifikasi indikasi geografis komoditi kakao, dan kedepannya juga akan melakukan hal yang sama terhadap komoditi aren genjah.

Samarinda – Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Samarinda yang digelar di halaman Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Samarinda pada Kamis (19/12) dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa. MPP Kota Samarinda merupakan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memiliki 103 jenis layanan.

Menghadapi Revolusi Industri Jilid ke-4 dan menghadapi perubahan dan persaingan Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa yang dalam hal ini mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Tjahjo Kumolo mengatakan perlunya dilakukan terobosan baru, secepatan, kreativitas dan inovasi.

“Cara lama yang monoton dan tidak kompetitif agar dapat dirubah dengan selalu melakukan reformasi yang berkelanjutan, tidak bekerja rutinitas saja tapi juga menerapkan nilai-nilai baru dalam bekerja dan adaptasi terhadap perubahan” Ujarnya.

Diah Natalisa juga mengatakan untuk meningkatkan produktivitas serta berorientasi acuan pada hasil. Tugas birokrasi adalah memastikan rakyat terlayani dengan baik.

“Untuk itu diperlukan optimis dalam menatap masa depan dan percaya diri dalam menghadapi kompetisi global, Mal Pelayanan Publik merupakan suatu inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.” tambahnya.

Turut hadir dalam peresmian Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rusdi, Ketua Pengadilan Negeri Hongkun Otoh, Komandan Kodim 0901/Samarinda Kolonel Kav Tomi Kaloko Utomo, Wakapolresta Samarinda AKBP Dedi Agustono Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddun, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Jusmaramdhana Alus, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Abdullah, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Samarinda Ali Fitri Noor, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Ahmad Maulana, serta para kepala organisasi perangkat daerah Kota Samarinda dan para pimpinan perbankan.