Samarinda — Dalam meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Seminar Penguatan Keluarga, berlangsung di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Sabtu (7/12).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid PPPA Noer Adenany mengatakan pengasuhan memegang peran sangat penting dalam sebuah keluarga dan menentukan baik buruknya karakter anak kelak.

Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu/memberdayakan keluarag tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak , dikhawatirkan akan meyebebkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

“Beberapa strategi maupun kebijakan telah disiapkan oleh Kementerian PPPA, salahsatunya adalah melalui Puspaga / Pusat Pembelajaran Keluarga, dan menjadi bagian dari upaya pencegahan kekersan terhadap perepuan, anak dan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Puspaga, Lanjut Dany, merupakan bentuk layanan encegahan dibawah coordinator DKP3A Kaltim, sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan orang tua, keteranpilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.

“Melalui peningkatan kapasitas orang tua / keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak, merupakan salah satau unsur prioritas dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),” imbuh Dany.

Sebagai informasi, samapai dengan akhir Juni 2019 Puspaga sudah terbentuk di tingkat provinsi, dan untuk tingkat kabupaten/kota telah terbentuk di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) dan Kabupaten Berau.

Dany berharap setelah ada psikoedukasi ini akan menambah wawasan seluruh peserta dan membantu masyarakat menginformasikan terkait Puspaga agar dapat ikut andil dalam pembentukan ketahanan keluarga dalam masyarakat.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 300 peserta dari perwakilan 26 sekolah. Hadir menjadi narasumber Abnan Pancasilawati, Wahyu Nhira Utami, dan Suwardi Sagama. Tampak hadir Ketua MUI Kaltim Hamri Haz dan Ketua Yayaysan Sumber Mas Group Yos Sutomo.

SAMARINDA — Gor Madya Sempaja menjadi salah satu lokasi yang paling diminati oleh masyarakat Kota Samarinda untuk hanya sekedar berlari pagi ayau menikmati kuliner bersama dengan keluarga. Namun berbeda kali ini, masyarakat Kota Tepian berbondong-bondong hadir untuk melakukan Jalan Santai Sehat dan Bahagia dalam rangka Peringatan Ke 91 Hari Ibu.

Pasalnya hadiah utama adalah umroh untuk 5 orang, 2 sepeda motor, dan berbagai alat elektronik menjadi hal yang memberikan semangat bagi para peserta jalan santai.

Norbaiti Isran Noor saat dijumpai dalam acara tersebut menyampaikan bahwa sumber daya manusia di Kaltim harus terus digali dan dikembangkan lagi sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang mampu bersaing dengan provinsi lain.

“Semua perempuan harus aktif didalam pembangunan tanpa terkecuali,”tekannya, Sabtu, (7/12)

Jalan Santai Sehat dan Bahagia pun dimulai Start dari Gor Sempaja dai arah tikungan Universitas Widyagama Mahakam Samarinda dan kembali ke Gor Sempaja.

Tentunya harapan melalui momentum Peringatan Hari Ibu ini dapat meningkatkan kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. (DISKOMINFO/Lely)

SAMARINDA — Peringatan Hari Ibu Ke-91 tahun 2019 kali ini disambut berbeda oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pasalnya, Tim Penggerak PKK Kaltim bekerja sama dengan Pemprov Kaltim, Polda Kaltim, Kodam VI Mulawarman, Persit Kartika Chandra Kirana, Bhayangkari, DWP, BKOW menggelar Gerak Jalan Santai Sehat dan Bahagia, Sabtu pagi (7/12) bertempat di Gor Madya Sempaja Samarinda.

Merah dan putih menjadi dominasi warna dresscode yang digunakan oleh seluruh peserta jalan santai yang diperkiran berjumlah 20.000 orang. Terdiri dari anggota dan keluarga PKK, Bhayangkari, Persit, Dharma Wanita Persatuan (DWP), anggota kepolisian, TNI, pegawai, mahasiswa, pelajar dan berbagai komunitas serta masyarakat umum.

“Perempuan diharap bisa berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan terkhusus di Kalimantan Timur,” ujar Norbaiti Isran Noor sesaat sebelum melakukan jalan santai.

Ketua PKK Provinsi Kalimantan Timur tersebut menambahkan bahwa semangat perempuan untuk berkembang harus terus berlanjut untuk menjadi sosok yang lebih baik. Hal ini sehubungan dengan menyambut Kalimantan Timur sebagai IKN yang baru pada tahun 2024 sehingga daya saing perempuan Kaltim bisa berperan aktif dalam pembangunan.

Norbaiti Isran Noor yang juga didampingi oleh Wakil Ketua PKK Provinsi Kalimantan Tur Erni Makmur Hady Mulyadi pun mengikuti keseluruhan rangkaian acara mulai dari jalan santai, Senam Sajojo, Senam Maumera hingga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bersama para peserta.

Menariknya dalam peringatan Hari Ibu kali ini peserta diwajibkan membawa tumbler untuk mengurangi penggunaan plastik dan tetap menjaga kebersihan selama acara berlangsung. (DISKOMINFO/Lely)

SAMARINDA—- Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke 91 tahun 2019, Tim Penggerak PKK mengandeng Pemerintah Provinsi, Polda, Kodam VI Mulawarman, BKOW dan DWP Kaltim akan menggelar Jalan Santai Sehat dan Bahagia Sabtu 7 Desember 2019

Pusat kegiatan jalan sehat keluarga akan berlangsung di Gor Sempaja Samarinda. Acara dimulai pukul 06.00 wita dengan dress code merah putih, bawahan hitam dan membawa tumbler

Untuk memeriahkan acara ini , doorprize utama adalah umroh, sepedah motor, kulkas,TV dan hadiah hiburan lainnya. Selain itu, Jalan santai kali ini masyarakat juga diajak untuk mengikuti senam sajojo, germas dan game seru lainnya.

Adapun rute jalan santai kali ini dengan jarak tempuh 2 Km start dari gor sempaja peserta berjalan kearah tikungan Universitas Widyagama Mahakam Samarinda dan kembali ke Gor Madya Sempaja.

SAMARINDA—- Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) bulan November 2019 turun sebesar 94,52 atau 0,38 persen dibandingkan bulan Oktober.

“Penurunan NTP ini disebkan indeks harga yang diterima petani (It) yang menurun 0,21 persen,” jelas Kepala BPS Kaltim Anggoro Dwithjahyono di Samarinda.

Adapun indeks harga yang dibayar petani (Ib) meningkat 0,16 persen terhadap bulan sebelumnya. Jika dilihat NTP per subsektor Kaltim November 2019 tercatat ada tiga subsektot yang mengalami peningkatan yaitu subsektor Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) meningkat 0,6 persen, subsektor Nilai Tikar Petani Peternakan (NTPT) meningkat 0,37 persen dan subsektor Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) meningkat 0,36 persen.

Sementara itu dua subsektor lainnya mengalami penurunan yaitu subsektor Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) dan subsektor Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) dengan penurunan masing-masing sebesar 0,91persen dan 2,08 persen.

Dikatakan Anggoro, BPS juga mencatat Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) November 2019 mengalami pemurunan dengan presentase 0,35 persen. Penurunan NTUP terjadi karena It menurun 0,21persendan indeks BPPBM yang meningkat 0,31 persen.

Di wilayah pulau Kalimantan lanjutnya, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengalami peningkatan NTP sedangkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur mengalami penurunan, peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan sedangkan penurunan terendah terjadi di Kalimantan Timur sementara itu NTB mengalami peningkatan 0,05 persen di tingkat Nasional.

Selain itu dari 33 Provinsi yang dihitung NTPnya terdapat di 18 Provinsi yang mengalami peningkatan NTP sedangkan sisanya mengalami penurunan. Peningkatan NTP paling tinggi terjadi di Provinsi Riau dengan presentase peningkatan 2,34 persen sedangkan penurunan paling tinggi terjadi di pulau Bangka Belitung dengan persentase penurunan 3,07 persen.

Samarinda—Walikota Samarinda Syaharie Jaang mengungkapkan harapannya agar Kota Samarinda dapat melahirkan generasi emas penghapal Quran maupun Qori yang bisa tembus hingga level Internasional. Hal tersebut diungkapkannya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW lingkungan Pemkot Samarinda di GOR Segiri, Rabu (4/12).

Harapan tersebut bukan tanpa alasan, karena bersamaan dengan acara tersebut dirinya menyerahkan secara langsung bonus kepada Tubagus Syahroni Juara I Lomba MTQ Internasional di Bahrain pada Mei 2019 lalu.

“Kedepan Samarinda harus bisa terus melahirkan qori-qori hebat seperti Tubagus yang bisa tembus hingga level Internasional. Terpenting adalah misi syiar agama yang utama. Sedangkan prestasi adalah bonusnya. Saya sangat apresiasi kepada Tubagus Syahroni, Qori yang telah mengharumkan nama Kota Samarinda hingga level internasional. Hadiah yang didapatkan qori terbaik Indonesia ini sesuai dengan prestasi yang ia toreh,” ungkapnya.

Tubagus sendiri pernah Juara 1 MTQ Provinsi Kaltim yang dilaksanakan di Kabupaten Berau. Kemudian Juara 3 MTQ Nasional pada cabang Lomba Qiraat Mujawwad dewasa putra yang dihelat di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018. Hingga kemudian didaulat sebagai Qori Terbaik I Internasional yang telah mengharumkan nama Indonesia. Pemkot Samarinda memberikan apresiasi terbaik berupa rumah tipe 36 seharga Rp. 290 juta.

Samarinda – Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim memperkuat komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai driver Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kaltim, acara berlangsung di Swiss Bellhotel Samarinda, Kamis (5/12).

 

 

 

 

 

Samarinda- Dinas Perindagkop prov Kaltim  mengadakan rapat kordinasi evaluasi bagi tenaga pendamping, PPKL,PLUT. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi,khususnya pengembangan koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur. Acara berlangsung di lantai 4 Hotel MJ. (5/12)

Sebagai ujung tombak dan perpanjanagan pembinaan lapangan tenaga pendamping Konsultan PLUT,klinik bisnis dan PPKL memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi koperasi dan UKM secara berkala, oleh karena itu, mereka di tuntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas disektor koperasi dan UKM.

tuntutan ini berguna bagi pembinaan kedepan yang lebih baik dan terarah, sehingga dapat dijadikan tolok ukur dalam pembinaan dan pembangunan kopersi dan UKM,dalam pengelolaan usahanya dengan semangat memupuk jiwa yang semakin profesional dan berdaya saing.

Peran tenaga pensamping iyalah sebagai berikut. Akselarasi pelaksanaan kegiatan yang ditgaskan,untuk meningkatkan kinerja koperasi dan UKM. Membuat program kerja dan solusi yang dilakukan guna memecahkan permasalahan uang dihadapi oleh para UMKM dan koperasi.

Para konsultan dan pensamping inilah sesungguhnya yang mendorong koperasi dan pelaku usaha agar mempunyai sifat enterprenuer, diharapkan mengembangkan usaha .

“Kedepanya koperasi dan UMKM mempunyai strategi bisnis yang baik,serta akan terciptanya peluang usaha baru, maka otomatis pengangguran akan terserap, yang pada gilirannya kemiskinan akan berkuran” ucap Rudi Ahnadi disela membuka rapat kordinasi .

Guna mencapai itu semua ini perlu dukungan dari semua pihak,baik dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat turut berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan koperasi san usaha micro, kecil menengah di kalimantan timur.

SAMARINDA— Pengarusutamaan merupakan strategi yang harus dilakukan untuk memberikam peluang kepada seluruh komponen atau stakeholder agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaannya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada pembangunannya pada dasarnya dimulai sejak instruksi Inpres Nomor 9 Tahun 2000 telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur hingga Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan/program pembangunan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Hj. Halda Arsyad pada Advokasi Pelaksanaan PUG di Prov. Kaltim, Swissbel Hotel Samarinda, Kamis (5/12)

Menurutnya, PUG merupakan salah satu cross cutting issue dalam pembangunan, sekaligus sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. SDGs secara tegas menetapkan prinsip “No One Left Behind”. Hal ini berarti akan membawa konsekuensi bahwa hasil pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok masyarakat baik itu laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok lainnya.

Salah satu target SDgs yaitu goal ke-5 yang secara tegas dan jelas menyebutkan pentingnya Negara menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu goal/tujuan yang akan dicapai. Untuk itu strategi PUG diharapkan dapat menjadi dasar untuk mendorong pencapaian target tersebut.

Secara umum, Halda mengatan masalah yang dihadapi saat ini bagi tingkat Nasional maupun Daerah yaitu belum adanya Komitmen dari Kepala Daerah dan kurangnya pemahaman tentang Strategi PUG dalam mengimplementasikan 7 Prasyarat PUG sehingga menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya.

Meskipun berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan strategi PUG, baik di Kementerian/Lembaga dan Daerah, pelaksanaan maupun hasilnya belum maksimal.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memaksimalkan proses Kelembagaan PUG dalam Pembangunan di Provinsi/Kab/Kota maka Komitmen OPD Driver untuk mewujudkan Kesetaraan Gender harus diperkuat maka perlu dilakukan Advokasi pelaksanaan PUG di Provinsi khusunya bagi OPD Driver.

Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan timur saat ini telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung Pengarusutamaan Gender menjadi salah satu strategi pembangunan diantaranya dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kaltim.

Untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender jelasnya, diperlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta para stakeholder lainnya, baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 24 peserta terdiri dari OPD Kaltim maupun Dinas PPPA Kabupaten/Kota. Hadir menjadi narasumber Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam Endah Sri Rejeki, Kasi Kesejahteraan Sosial Bappeda Kaltim Andre Asdi.

Balikpapan—Sebagai bentuk upaya dan dukungan terkait kesiapan Kaltim dalam menyongsong Ibukota Negara (IKN) baru, RRI menggelar acara sarasehan udara yang berlangsung di hotel Grand Senyiur, Jalan ARS. Moh No. 7 Klandasan ulu, Rabu(4/12).

Acara tersebut mengangkat tema “Rumah Baru Indonesia, Rumah Kita Bersama” dengan dipandu langsung oleh
Pembawa acara Risty Rustarto.

Dalam kesempatan itu Gubernur Kaltim H. Isran Noor mengatakan infrastruktur penunjang sudah siap mulai dari bandara, pelabuhan, jalan tol, dan lainnya sudah dibangun. Demikian halnya sektor keamanan, semua sudah disiapkan untuk mendukung lancarnya pemindahan IKN ke Kaltim.

Terkait konsep rencana pembangunan atau desain dari IKN itu sendiri Isran mengatakan tidak mempersiapkannya, namun dirinya memiliki saran sesuai dengan rencana pembangunan IKN tersebut.

“Artinya sebuah rencana pembangunan ibukota negara cara yang bernuansa Green (Hutan) namun tetap modern metropolis. Saya menginginkan model seperti itu, atau bahkan belum ada di dunia, bahwa di dalam kawasan ibukota negara itu terdiri dari berbagai macam kondisi hutan lindung, suaka alam dan itu cantik sekali.”tutur Isran.

Dirinya menjelaskan dengan ditetapkannya Kaltim sebagai IKN, gairah perekonomian di Kaltim semakin meningkat. Bahkan, jika pembangunan infrastruktur IKN sudah berjalan, maka akan ada dana masuk sekitar Rp60 triliun per tahun. Belum lagi investasi-investasi yang masuk di luar.

“Jadi masyarakat kita harus siap, jangan hanya jadi penonton. Kita harus bisa menjadi tuan rumah dan berperan penting dalam menyukseskan IKN di Kaltim. Inilah konstribusi baru Kaltim untuk Indonesia,”Jelas Isran.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Diddy Rusdiansyah menuturkan terkait peran Diskominfo sebagai corong informasi pemerintah serta pendukung infrastruktur teknologi jaringan, dirinya telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait terutama media cetak maupun elektronik guna mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggaungkan IKN.

“Media cetak dan online harus berkembang sejalan, dan itu sudah mengarah kepada suatu produk yang di sebut dengan wartawan ring satu. melalui kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang kemarin alhamdulillah sudah kita laksanakan, bekerja Sama dengan PWI pusat untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya wartawan di Kaltim,”Ujar Diddy.

Diddy mengungkapkan media online saat ini berkembang cukup pesat, oleh karena itu Diskominfo Kaltim bekerja sama dengan kantor berita ANTARA sudah mempromosikan informasi mengenai IKN dengan menggunakan tiga bahasa yakni China/Mandarin, Inggris dan Arab.

“Alhamdulillah untuk wilayah arab, responnya cukup bagus untuk informasi yang kita sajikan mengenai IKN ini,”ucapnya.

Selain itu, dalam persiapan yang lain terutama masalah blankspot di daerah penyanggah, dirinya juga berupaya untuk menyelesaikan prasarana telekomunikasi di wilayah tersebut.

“Khususnya blankspot untuk masalah operator itu kita harus selesaikan. Sementara untuk akses internet kita akan coba dorong melalui penyedia jasa layanan seperti telkomsel, indosat, XL Axiata dan Smartfren,”pungkas Diddy.

Untuk di ketahui, Pembangunan ibu kota baru rencananya dimulai pada akhir 2020 atau awal 2021. Pembangunan dan pemindahan ibu kota akan dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama meliputi pembangunan lahan seluas 6.000 hektare (ha) di Penajam Paser Utara. Di sana akan dibangun distrik pemerintahan yang diharapkan rampung pada 2024 mendatang.

Istana Presiden dan masjid akan menjadi bangunan pertama pemerintahan yang akan berdiri di Penajam Paser Utara. Selanjutnya, tahap kedua meliputi pembangunan berbagai sarana pendukung aktivitas ibu kota baru tersebut.

Lokasinya di Kabupaten Kutai dengan luas lahan 40 ribu ha. Lahan tersebut juga meliputi kawasan Bukit Soeharto.

Turut hadir Direktur Utama LPP RRI M Rohanuddin, Wakapolda Kaltim Brigjen Polisi Eddy Sumitro Tambunan, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Walikota Balikpapan Rizal Efendi, Kadiskominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah, Kepala BPBD Kaltim Frederik Bid, Irdam VI Mulawarman Kolonel Czi I Nyoman Parwata dan Pembina Forum Kebangsaan Kaltim Jos Soetomo.(Diskominfo/Rey)