Samarinda—- Meninggi lagi, Kasus Covid-19 Kaltim bertambah 183 kasus. Kota Samarinda menjadi Daerah dengan penambahan kasus terbanyak pada Rabu 21 Oktober 2020.

Dalam rilis tertulisnya Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim Andi Muhammad Ishak melaporkan Samarinda menyumbang 103 kasus positif, selanjutnya Balikpapan 27 kasus, Kutai Timur 27 kasus, Paser 12 kasus.

Kemudian disusul kota Bontang 7 kasus, Kutai Barat 4 kasus dan Penajam Paser Utara 3 kasus.

Lanjutnya, angka kesembuhan pasien dari paparan Covid-19 Kaltim terus meninggat jumlahnya, ada penambahan 110 kasus sembuh.

“Diantaranya dari Kutai Timur 9 kasus, Paser 2 kasus, Balikpapan 24 kasus, Bontang 6 kasus dan Samarinda 69 kasus,”sebutnya

Meskipun demikian Kaltim juga menambah angka kematian akibat Covid-19 sebanyak 5 kasus tersebar di Kutai Timur 1 kasus, Bontang 1 kasus dan Samarinda 3 kasus.

Dengan demikian kasus positif di Kaltim sebanyak 12.221 kasus, sembuh 9.080 kasus, meninggal 445 kasus, dirawat 2.696 kasus dan menunggu hasil lab 351 kasus.

Samarinda- Dengan mengusung tema “Pameran Mengangkat Perekonomian UMKM dan Ekonomi Kreatif di Masa Pandemi Covid-19”, Kaltim Expo 2020 dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur Abu Helmi, berlangsung di Bigmall, Rabu (21/10/2020).

Kaltim Expo sendiri merupakan suatu wadah pameran yang menampilkan informasi produk unggulan hasil pembinaan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota, produk hasil olahan UKM, produk barang dalam negeri, jasa perbankan/keuangan, termasuk beberapa potensi dan peluang inventasi dibidang infrastruktur, energi, industri dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan berskala besar.

Kaltim Expo 2020 ini diselenggarakan mulai tanggal 21-25 Oktober pada pukul 10.00-22.00 Wita. Sebanyak 29 Peserta ikut meramaikan acara ini, yakni terdiri dari Instansi pemerintah, BUMD/BUMN, Lembaga Keuangan, Perbankan dan Perusahaan swasta sebanyak 16 peserta, dari UMKM 10 peserta, dan dari Otomotif sebanyak 3 peserta.

Samarinda—Pemerintah Provinsi Kaltim meraih penghargaan Pemerintah RI atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, di Hotel Mercure Samarinda, Rabu, (21/10/2020)

Provinsi Kaltim meraih plakat dan piagam penghargaan dari Pemerintah RI, karena dinilai memperoleh opini WTP lima kali berturut-turut.

Gubernur Kaltim Isran Noor yang menghadiri kegiatan tersebut menegaskan dirinya meminta BPK-RI bekerja secara profesional dan tidak perlu takut memberikan penilaian terhadap kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah.

“Apa pun hasilnya, terserah. Mau WDP kah, atau disclaimer kah namanya. Tidak apa-apa. Kami bersyukur dan semoga tehun depan terulang lagi,” kata Isran.

Lebih lanjut Isran menyebut, penilaian dan pemeriksaan yang objektif BPK-RI tentu membuat semua pihak, terutama pemerintah daerah bekerja dan mengelola keuangan negara secara baik dan benar. Hal ini sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang negara juga bentuk tranparansi, akuntabilitas, efetifitas dan efesian anggaran.

Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani, para Bupati/Walikota se Kaltim, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim Miden Sihombing, Kepala BPK-RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar, jajaran Forkopimda Kaltim, para asisten, kepala biro dan pimpinan OPD dilingkup Pemprov Kaltim.

Selain Kaltim, ada enam pemerintah daerah yang meraih penghargaan yang sama. Yakni, Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, Pemkot Bontang, Pemkab Paser, Pemkab Kutai Timur dan Pemkab Kutai Barat.

Juga penghargaan atas LKPD meraih Opini WTP, yakni Pemkab Berau, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Penajam Paser Utara dan Pemkab Mahakam Ulu.

 

Samarinda—-Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan asistensi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim pada Rabu 21 Oktober 2020. Asistensi dilakukan oleh BSSN untuk membentuk tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber sendiri atau tim tanggap darurat Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

Kedatangan BSSN ke Diskominfo diketuai oleh Kasubdit Penanggulangan dan Pemulihan Pempus BSSN Marcelina Tri Nasiti W dan diterima langsung oleh  Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Diskominfo Kaltim, Agung Masuprianggono di ruang Kudungga Diskominfo Kaltim.

Marcelina mengatakan saat ini serangan-serangan siber telah meyerang khususnya di sistem Pemerintahan. Untuk mengatasi serangan siber dengan membentuk CSIRT. Tim CSIRT lah yang nantinya melakukan monitorong sesuatu yang terjadi.

“Setelah kami melakukan pemeriksaan, memang banyak kelemahan yang harus diperbaiki kembali, sekaligus bagaimana melakukan penanganan pada setiap insiden siber,” ujar Marcelina

Karena itu katanya, adanya CSIRT diharapkan tim ini akan mampu merespon dengan cepat insiden siber yang terjadi pada internal instansi Pemerintaha Kabupaten seara cepat, efisien dan efektif.

Dengan adanya CSIRT maka setiap insiden siber dapat tertangani dengan cepat, sehingga dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.

Sementara Kepala Wasdal Diskomfo Agung mengatakan isiden siber dalam lingkup pemerintah perlu dilakukan penangangan secara cepat sehingga serangan dari luar dapat diatasi.

“Saya juga mengharapkan pembinaan dari BSSN dapat menjadi pedoman bersama dalam membenahi sitem Pemerintahan di Kaltim,”pintanya

Samarinda— Pemprov Kaltim melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Kaltim bidang Pembinaan kembali memfasilitasi kegiatan pendampingan pembinaan Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja ASN oleh Tim Piloting Project e-Kinerja BKN di lingkungan Pemprov Kaltim.

“e-Kinerja ini adalah tuntutan yang harus kita kerjakan, sejalan dengan peningkatan signifikan penghasilan para PNS di lingkungan Pemprov Kaltim. Wajar anda menerima sesuatu, sudah mendapatkan penghargaan dengan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Dan tidak ada lagi alasan pegawai yang menyatakan bahwa tunjangan kita dibawah UMR. Itu cukup untuk mensejahterakan kita,”ujar Kepala BKD Prov Kaltim Diddy Rusdiansyah dalam sambutannya pada acara pembinaan Piloting e-Kinerja tersebut di Ruang Rapat II Kantor BKD Kaltim, Selasa (20/10).

Menurut Diddy, kalau bicara kurang maka seluruh dunia pasti berbicara kurang, namun dipastikannya Pemprov Kaltim sudah berbuat yang terbaik, namun permasalahannya apakah nilai yang diberikan pemerintah untuk  memberikan tunjangan kinerja/TPP kepada PNS tadi hanya sekedar `hak`.

“Karena kalau hak itu pasti diimbangi secara proporsional dengan kewajiban, kewajiban yang terukur. Anda mendapatkan sekian karena melakukan kewajiban yang sudah sepatutnya sebesar itu. Jadi saya ingatkan lagi, jangan bicara soal kurang atau lebih lagi, kalau kurang ya kurang, rumusnya manusia tidak akan pernah cukup, dikasih 10 kurang, dikasih 20 masih kurang dst.  Seiringnya meningkat penghasilan, tuntutan juga akan semakin bertambah.”katanya.

Terpenting lanjutnya, kewajiban penerapan e-kinerja ini diikuti saja dulu meskipun masih secara piloting, disamping aplikasi ini belum familiar, namun dipastikannya nanti juga akan diterapkan ke PD lainnya karena program ini adalah bagian rencana aksi yang telah disepakati bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“KPK tidak intervensi saya yakin, KPK mengingatkan secara normatif ada aturan-aturan yang sudah mengatur. Jadi saya tegaskan lagi, jangan dianggap (KPK-red) sudah terlalu jauh mencampuri urusan-urusan pemerintah. Inilah saya berharap e-kinerja yang hadir pada kesempatan ini adalah sebagai pioneer yang akan menjadi intstruktur, motivator untuk PD lainnya. Kalau BKD, Biro Organisasi dan Inspektorat bisa, saya yakin PD lainnya juga bisa.” tegasnya.

Selayaknya PNS Ketika membawa penghasilan pulang kerumah setiap bulan, bukan menjadi perspektif bukan kepada mendapatkan apa yang menjadi hak melainkan lebih kepada mendorong inilah kewajiban yang sudah  dilakukan pegawai terhadap pemerintah.

“Sebagai aplikasi, pasti awalnya repot, tapi kalau sudah menjadi bagian dalam pekerjaan kita sehari-hari maka pasti akan mudah. Mari, kita bersama-sama lalui masa konsolidasi ini dengan baik, kalau kita merasa belum memahami kita coba terus, yang sudah memahami silahkan memberikan informasi kepada  teman-teman yang ada.”pungkasnya.

Sementara narasumber dari Tim Piloting BKN yakni Kasi Bimbingan Penilaian Kinerja ASN R.Y Arie mengemukakan, pada kesempatan pendampingan penerapan lanjutan e-kinerja kali ini tidak lagi memberi materi tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang tata cara Menyusun kontrak kerja atau SKP PNS berdasarkan rencana strategis dari unit organisasi.

“Kontrak kerja yang dibuat oleh pimpinan, lalu bisa diturunkan ke bawahannya, supaya nanti terlihat adanya cascading dimana realisasi itu diperoleh oleh bawahan untuk mencapai target yang ada dalam organisasi tersebut. Sudah dijelaskan kepala BKD tadi, bahwa kita ini nanti mungkin akan dihadapkan dengan penilaian kinerja yang obyektif, akuntabel, dan terukur. Artinya, kita bisa memberikan penghargaan terhadap diri kita dan kesejahteraan bagi PNS yang bekerja dalam sebuah unit organisasi pemerintah tersebut,”jelasnya.

Memang dari beberapa instansi lanjut Arie, sudah menerapkan dalam aplikasi dan memasukan aktivitas yang  dikerjakan dalam aplikasi, inipun mesti dikorelasi dengan kontrak kerja yang dibuat selama setahun dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sementara aturan penilaian kinerja yang sudah ada diperbaharui terus oleh pemerintah sehingga bagaimana caranya agar menghargai nilai kerja daripada PNS tersebut.

“Kalau kita dasarnya hanya presensi, bukan melakukan suatu penilaian kinerja, bisa saja PNS hadir pagi tepat waktu pulang sore harinya, tetapi di siang harinya ngapain? yang mau dilihat kan aktivitas ketika PNS itu pergi dan datang kekantor itu untuk apa.” imbuhnya.

Dengan adanya kegiatan pendampingan lanjutan piloting e-kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi sehubungan dengan penyusunan SKP.

Sebelumnya, ditempat dan kegiatan yang sama yaitu pendampingan penerapan e-Kinerja ini telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 lalu, dimana Pemprov Kaltim salah satu dari 5 pemerintah pusat dan 20 pemerintah daerah yang terpilih sebagai  Piloting Project E-Kinerja BKN.

Turut hadir Tim Pilot Project dari BKD Prov Kaltim Kabid Pembinaan Adisurya Agus didampingi Kasubid Kinerja dan Penghargaan Pegawai Apriyana Rachmawaty, dan perwakilan Tim Pilot Project dari Biro Organisasi dan Inspektorat Kaltim.

(HumasBKDKaltim)

Samarinda— Jumlah Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 Kaltim hari ini menembus angka 12.038 kasus setelah dalam sehari ada penambahan pasien terpapar 68 kasus.

68 kasus itu berada di 4 Kabupaten/Kota yakni Kutai Barat 1 kasus, Balikpapan 15 kasus, Bontang 11 kasus dan Samatinda 41 kasus dan kabupaten/Kota lainnya dilaporkan 0 kasus. Hal tersebut dilaporkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim Andi Muhammad Ishak dalam rilis tertulisnya, Selasa (20/10).

“Masih ada 429 kasus yang masih menunggu proses pemeriksaan laboratorium,”katanya

Kasus sembuh, Andi menerangkan meningkat 8.970 kasus. Peningkatan terjadi karena ada penambahan 145 kasus yang tersebar di Samarinda 84 kasus, Balikpapan 30 kasus, Paser 23 kasus, Kutai Barat 6 kasus dan Penajam Paser Utara 2 kasus.

Kemudian untuk pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 hari ini tidak ada dilaporkan dari Kabupaten/kota. Sehingga angkanya masih tetap 440 kasus.

Sementara pasien yang masih dirawat baik isolasi mandiri maupun dirawat dirumah sakit berjumlah 2.628 kasus.

SAMARINDA—Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Pelatihan Konvensi Hak Anak Bagi Pendidik/ Tenaga Kependidikan Se Kaltim. Pelatihan tersebut sebagai upaya mendorong terwujudnya Kota layak anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya. Untuk itu diperlukan pemahan tentang konvensi hak anak sebagai dasar pemenuhan hak anak disegala aspek pelayanan publik.

Kepala DKP3A Kaltim, Halda Arsyad menerangkan, perubahan banyak terjadi, baik sebelum maupun sesudah masa pandemi Covid-19. Kebutuhan anak tidak seharusnya berbeda, anak masih butuh dianggap mampu untuk bersosialisasi dengan teman, butuh tantangan dan tetap mendunia yang memberikan masa depan untuknya.

“Sayangnya kondisi saat ini terjadi pemabatasan sosial menuntut remaja untuk mampu menahan diri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut baik dalam pemenuhan hak bermain maupun belajar,” ucapnya saat membuka acara secara virtual melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Selasa (20/10).

Indonesia telah telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Perpres No. 36 tahun 1990 dimana komitmen ini merupakan wujud nyata dari Pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan kepada seluruh anak indonesia.

Konvensi hak anak dapat dikelompokan ke dalam tiga hal yang pertama mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu Negara, kedua pihak penerima hak yaitu anak-anak dan ketiga memuat tentang bentuk-bentuk hak yg harus dijamin untuk dulindungi dipenuhi dan ditingkatkan.

Sebagaimana diketahui berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekolah merupakan pertanda bahwa banyak pihak yang belum paham dalam memenuhi dan mengakui hak-hak anak.

Oleh karena itu, pentingnya pelatihan konvensi hak anak yang mengatur tentang hak anak kepada semua pihak termasuk guru.

Dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini jumlah sekolah ramah anak di Kaltim telah tercatat 241 sekolah yang tersebar di 9 Kabupaten/kota kecuali Mahakam Ulu yang belum menginisiasi.

Adapun salah satu prasyarat para guru atau tenaga pendidikan sudah terlatih konvensi hak anak, sehingga mampu mengimplementasikan disekolahnya masing- masing dan sekolah menjadi ramah anak serta bebas kekerasan.

“Tentunya ini menjadi harapan kita bahwa nantinya seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ini memiliki komitmen untuk menjadikan sekolahnya masing-masing sebagai sekolah ramah anak.

Peserta diikuti 50 orang yang terdiri dari 15 peserta dari peserta Kabupaten dan Kota, lima orang peserta dari SMA, SMK, MAN dan SLB Kabupaten/kot, serta 30 peserta secara virtual.

SAMARINDA—Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Forum Kebangsaan Kaltim, jajaran Forkopimda dan sejumlah komponen masyarakat lainnya menyatakan tekad bersama guna mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dasar negara, kemudian bersama-sama menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.

Kegiatan deklarasi tekad damai berlangsung di Grand Ballroom Hotel Bumi Senyiur Jalan Diponegoro, Selasa(20/10/2020).

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Hadi Mulyadi dalam sambutannya mengatakan Pemprov Kaltim sangat mengapresiasi atas tekad bersama yang dilakukan Forum Kebangsaan guna menciptakan kedamaian menuju keutuhan NKRI.

“Ini menjadi kesadaran kita bersama bahwa menjaga keutuhan NKRI adalah kewajiban semua anak bangsa Indonesia terutama yang berada di Kaltim,” ucap Hadi Mulyadi.

Terkait penyampaian aspirasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Hadi sangat memahami apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, namun tentu saja penyalurannya disampaikan harus dengan cara yang damai.

“Saya kira ini menjadi sesuatu yang harus dijaga. Silahkan salurkan perbedaan pendapat yang tidak berkenan ke Kami. Nantinya kami sampaikan khususnya UU Cipta Kerja. Sampaikan secara tertulis, silahkan pasal-pasal apa saja yang dianggap krusial. Lagipula UU tersebut belum dibentuk Peraturan Pemerintah atau Perpres dibuat bagus dimasukkan sekarang tapi caranya dilakukan kondusif,” kata Hadi Mulyadi.

Sementara itu, Kapolda Kaltim, Irjen Pol. Drs. Herry Rudolf Nahak menambahkan menyikapi situasi Kamtibmas saat ini, masyarakat harus memiliki daya tangkal terhadap adanya potensi isu-isu provokasi yang justru berujung melakukan tindakan anarkis.

Oleh sebab itu, Kapolda juga mengajak kepada masyarakat Kaltim agar momentum ini dapat diteruskan dengan tindakan nyata dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas, dimulai dari lingkungannya masing-masing.

“Termasuk dalam menghadapi Pilkada tahun 2020 ditengah pandemi covid-19, sehingga dapat berjalan dengan sejuk damai dan kondusif, serta bebas dari potensi penularan Covid-19,”tambahnya.

Senada, pembina Forum Kebangsaan Kaltim Jos Soetomo berharap Kaltim jangan sampai menjadi daerah yang rawan konflik. Untuk itu dirinya meminta agar seluruh elemen masyarakat turut membantu keamanan bersama TNI dan Polri.

Acara dirangkai dengan penandatanganan naskah deklarasi tekad damai yang didalamnya terdapat empat butir penyataan diantaranya, siap menjaga kondusifitas Kaltim, menolak segala tindakan anarkis dalam bentuk apapun yang dapat menganggu ketertiban umum, mendukung TNI dan Polri dalam upaya penegakan hukum setiap tindakan anarkis dalam penyampaian pendapat di muka umum dan mendukung pemerintah daerah Kaltim dalam penegakan Peraturan Protokol Kesehatan Covid-19.

Serta penyerahan Dokumen deklarasi oleh Ketua Forum Kebangsaan Kaltim, HM Yos Soetomo kepada Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman, Mayjen TNI Heri Wiranto dan Kapolda Kaltim, Irjen Pol Herry Rudolf Nahak.

Hadir jajaran Forkopimda se Kaltim, Sultan Kutai Aji Muhammad Arifin, Ketua MUI Kaltim,KH Hamri Has, anggota Forum Kebangsaan Kaltim serta organisasi kemasyarakatan se Kaltim.

 

PENAJAM – Kasus positif Covid-19 di Kalimantan Timur hari ini naik signifikan. Bertambah 382 kasus. Angka itu menjadi tertinggi kedua penambahan kasus harian setelah DKI Jakarta dengan 971 kasus.

Menindak lanjuti situasi yang berkembang saat ini di mana wilayah Kaltim berada di urutan Kedua setelah Jakarta dalam penanganan peningkatan Covid 19, maka Danrem 091/ASN mengelar Vicon kepada seluruh jajaran dan unsur terkait tanpa terkecuali termasuk Dandim 0913/PPU yang bertempat di Ruang Command Center Kodim 0913/PPU.Senin (19/10/2020).

Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro S.I.P M.si mengatakan,”Saya perlu mengadakan koordinasi dengan Forkopimda terkait penonjolan lonjakan kasus Covid-19, karena saat ini Kaltim berada di urutan kedua setelah Jakarta, maka kita tidak perlu untuk melihat wilayah yang sukses dalam menangani covid-19 guna di terapkan di wilayah kita,”pungkasnya.

“Saya minta kepada para Dandim agar tetap melaporkan perkembangan dalam setiap harinya dan Dandim bersama Forkopimda bisa mengoptimalkan kembali pendisiplinan protokol kesehatan, ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengajak masyarakat agar lebih disiplin ,”tegas Danrem.

Lanjutnya,”Kami dari TNI dan Polri siap membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ini dengan prosedur yang baik dan kami akan menyiapkan pasukan dalam setiap kegiatan. Dan Saya minta kepada unsur terkait dapat bersinergi dengan baik dan semoga di wilayah Kaltim dapat turun menjadi zona hijau,”harapnya.

Sementara itu Kasrem 091/ASN Kolonel Inf Triyono menambahkan,”Dari stakeholder yang terlibat dalam organisasi saya sarankan ada organisasi yang melekat sehingga dapat melihat siapa yang mempunyai kapasitas yang baik. Jika ada klaster di wilayah agar dapat di pantau dan difasilitasi guna mempunyai moril yang baik demi kesembuhan pasien tersebut sehinga tepat guna dan tepat sasaran,”pungkas Triyono.

“Dan saya berterima kasih kepada daerah yang telah mempunyai persiapan kedepan dalam mengatasi dampak pandemi ini dan kita merupakan abdi dari masyarakat,”tambahnya.

Dalam vicon tersebut di hadiri oleh, Dandim 0913/PPU Letkol Inf Dharmawan Setyo Nugroho,S.I.P, Kapolres PPU AKBP Dharma Nugraha SIK, Plh Sekda Kab. PPU Drs Ahmad, Kasatpol PP Andrian Amsyar, Dishub Darmansyah,Sekertaris BPBD Kab. PPU Yahya, Pasiops Kapten Inf Sujono serta Pjs Pasiter Kapten Inf Martono.

Sumber Penrem 091/ASN

SAMARINDA— Penyebaran Covid-19 di Benua Etam masih sangat masif sampai saat ini. Berdasarkan data, dilaporkan terjadi penambahan 85 kasus terkonfirmasi positif pada Senin 19 Oktober 2020.

Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak tambahan kasus tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Adapun diantaranya Kabupaten  Berau empat kasus, Kabupaten Kutai Kartanegara 22 kasus, Kabupaten Kutai Timur 36 kasus, Kabupaten Paser tujuh kasus, Kota Balikpapan 11 kasus dan Kota Samarinda lima kasus.

Peningkatan kasus positif kali ini turut menambah jumlah angka kasus penyebaran Covid-19 di Kaltim menjadi 321,7 per 100 ribu penduduk.

Dirinya juga turut melaporkan tambahan untuk kasus sembuh sebanyak 73 kasus. Dengan rincian 17 kasus dari Kabupaten Kutai Kartanegara, 10 kasus dari Kabupaten Kutai Timur, Paser tiga kasus, 37 kasus dari Kota Balikpapan dan enam kasus dari Kota Bontang.

“Penambahan kasus sembuh membuat tingkat kesembuhan Covid-19 di Kaltim diangka 73,7 dari pasien terkonfirmasi,” jelasnya secara tertulis.

Kasus kematian juga dilaporkan bertambah tiga kasus dan semua dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga tingkat kematian akibat Covid-19 di Kaltim saat ini 3,7 dari terkonfirmasi.

Dengan demikian pasien terkonfirmasi Positif di Kaltim sudah mencapai 11.970 kasus, sembuh 8.825 kasus, meninggal 440 kasus, dirawat 2.705 kasus dan dalam proses 343 kasus.