Berau Raih Peringkat Kedua Panji Keberhasilan Pembangunan

Samarinda – Kabupaten Berau kembali meraih Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dalam rangka Peringatan HUT ke-63 Pemprov Kaltim, di Stadion Madya Sempaja Samarinda, Kamis (9/1).

Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kampung diserahkan kepada Bupati Berau, Muharram oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor saat menjadi Irup Upacara Peringatan HUT ke 63 Pemprov Kaltim.

Bupati Muharram mengatakan keberhasilan ini menjadi terbaik empat tahun berturut-turut tidak lain didasari komitmen Kepala Daerah memberikan perhatian terhadap pembangunan kampung.

“Keseriusan mengalokasikan anggaran untuk Desa Rp2 milyar  – Rp5 milyar perdesa. Dana Alokasi Dana Desa/Kampung (ADK) dikirim ke daerah dengan besaran yang selalu konsisten baik APBD turun maupun naik,” ujarnya.

Muharram mengaku ADK Berau terbilang yang terbesar jika dibandikngan kabupaten lain se Kaltim. Karena komitmen ini menjadi bagian menyelesaikan masalah pembangunan desa.

Setelah ditetapkan besaran ADK, juga perlu dikawal dengan Peraturan Bupati. Intinya mengatur teknis penggunaan ADK yang diarahkan dpenggunaannya untuk menyelesaikan segala permasalahan di desa, terangnya.

Selain itu, Pemkab Berau juga mengangkat pendamping desa berupa sarjana lokal pendamping desa.  Maksudnya untuk membantu perangkat desa yang kapasitasnya cenderung terbatas agar memaksimalkan potensi pembangun desa.

“Makanya Berau selalu juara. Tidak hanya di Kaltim, tapi juga nasional. Bahkan saya pernah diundang berbicara didepan perwakilan Bupati se- Indonesia untuk berbicara bagaimana peran pembinaan dan pembangunan desa,” sebutnya.

Untuk diketahui, selain meraih panji keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung Berau juga mendapat Panji Keberhasilan Bidang Pariwisata Kategori Kabupaten, Penaggulangan Kemiskinan, Pembangunana Tanaman Pangan, Kelautan Perikanan, Kehutanan, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kategori Kabupaten.