Samarinda— Kepala Lapas Kelas II A resmi berganti pimpinan, hal ini ditandai dengan serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakata (Kalapas) Kelas II A Samarinda yang lama Muhammad Iksan kepada Kepala Lapas kelas II A yang baru Moh. Ilham Agung Setyawan, di Lapangan Kelas II A Samarinda, Rabu (14/1).

Sertijab dan pisah sambut ditandai dengan penyerahan buku memori pelaksanaan tugas sebagai Kalapas dari M. Iksan ke Moh Ilham Agung dengan disaksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Hukum dan Ham) Kaltim, Yudi Kurniadi.

Dalam sambutannya, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi memberikan ucapan terima kasih atas kerja baik dan kerjasama baik yang dilaksanakan Kepala Lapas II A M. Iksan. “Saya doakan di tempat baru lebih sukses lagi”.

Tugas Kalapas Narkotika terbilang berat, karena mengatasi masalah kenakalan remaja dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan mudah. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Kaltim cukup tinggi.

Bagi Kepala Lapas II A yang baru Moh Ilham, dirinya berharap dapat melanjutkan tugas Kepala Lapas sebelumnya yang belum maksimal. Terpenting bagaimana jumlah warga binaan semakin berkurang, bukan terus bertambah

Sementara itu, M. Iksan mengatakan saat melaksanakan tugas sebagai Kalapas sudah menjalin koordinasi dan komunikasi baik dengan Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Gubernur maupun Walikota hadir pada pemberian remisi yang dilaksanakan Lapas Kelas II A Samarinda.

“Semoga koordinasi dan komunikasi yang sudah terjalin dapat terus dipertahankan. Saya yakin Kalapas yang baru tidak susah dalam penyesuaikan karena pernah menjabat sebagai KPLP di sini,” katanya.

M.Iksan juga berharap kebersamaan dengan semua karyawan dan karyawati Lapas Kelas II A akan menjadi kenangan tersendiri baginya setelah dirinya melaksanakan tugas ditempat yang baru.

Disisi lain, Moh.Ilham mengatakan Samarinda tidak asing bagi dirinya karena hampir 6 tahun sekian bulan lalu pernah tugas di sini dan bangunannya pun tidak banyak berubah.

Dia juga bertekad akan membangun kerjasama baik untuk mewujudkan pencanangan menjadi wilayah bebas korupsi. Karena menjadi wilayah bebas korupsi tidak bisa kerja sendiri, tapi harus didukung bersama.

 

 

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor medorong segenap perangkat Daerah untuk segera mempercepat penyelesaian dokumen awal pelaksanaan anggaran berupa Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran (DPA TA) 2020. Dengan adanya perencanaan DPA akan menjadi dasar untuk setiap perangkat daerah memulai program kegiatan yang telah direncanakan.

“Untuk percepatan, perangkat daerah yang masih belum menyelesaikan diminta selambat-lambatnya seminggu kedepan harus sudah selesai,” Ujar Gubernur Kaltim Isran Noor, di Ruang Rapat Ruhui Rahayu pada senin (13/1).

Plt Sekprov Kaltim M Sabani telah diperintahkan Gubernur untuk segera berkoordinasi dan membimbing bagi perangkat daerah yang belum menyelesaikan DPA. Proaktif membantu penyelesaian kendala yang di hadapi perangkat Daerah.

Ini dianggap penting sebagai upaya percepatan pelaksanaan kegiatan agar kinerja pelaksanaan dan penyerapan anggaran semakin baik. Tidak tersisa diakhir tahun anggaran karena keterlambatan proses dokumen awal pelaksanaan anggaran.

“Tahun-tahun mendatang semakin banyak pekerjaan. Masalah juga akan semakin banyak. Makanya harus dilakukan upaya percepatan,” katanya.

Pun demikian bagi perangkat daerah yang akan melaksanakan pengadaan barang jasa. Dokumen administrasinya harus diselesaikan di awal agar proses lelangnya juga bisa dilaksanakan di awal tahun anggaran, sehingga memiliki waktu cukup untuk pelaksanaannya.

Termasuk dalam penetapan Pejabat Pembantu Teknis Kegiatan (PPTK) yang juga harus dilakukan di awal. Bila perlu kata dia ditetapkan di akhir tahun anggaran sebelumnya agar tidak menjadi kendala pelaksanaan tahun aggaran berjalan.

“Yang akan melaksanakan pembangunan fisik, juga diingatkan untuk segera mempercepat penyelesaian status lahannya agar tidak menjadi penghambat pelaksanaan kegiatannya,”katanya.

Selanjutnya, saat anggaran berjalan, Isran menyarankan agar perangkat daerah secara terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya baik mingguan maupun bulanan.

Menyikapi itu, M Sabani mengaku bakal menginstruksikan perangkat daerah terkait yang belum untuk segera menyelesaikan DPA nya.

Pada kesempatan itu juga disampaikan realisasi penyerapan anggaran 2019. Dikelompokan perpencapaian realisasi anggaran setiap perangkat daerah mulai dari biru atau mencapai 97 persen lebih, hijau atau 83.51 – 96 persen, kuning atau 71,02 – 83,51 persen, serta merah di bawah 71,02 persen.

Rapat arahan gubernur sendiri dihadiri para Staf Ahli Gubernur, Para Asisten Sekprov Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Kaltim, dan Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3).