Samarinda—- Keterwakilan 30 persen perempuan di bidang politik merupakan mandat regulasi yang ditujukan untuk terjadinya perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Dimana undang-undang Nomor 10 tahun 2008, ayat 2 yang mengatur tentang penerapan siber sistem yakni setiap 3 bakal calon legislatif terdapat minimal 1 bakal caleg perempuan merupakan representasi perempuan di ranah politik praktis yang sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan.

Sementara syarat mutlak bagi kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan adalah adanya keterwakilan perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

“Persentase keterwakilan tersebut tidaklah cukup bagi perwujudan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, diperlukan keterampilan teknis yang menunjang lainnya salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi di depan publik atau public speaking,”ungkap Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Kholid Budhaeri, pada acara workshop public speaking bagi perempuan di bidang politik dan jabatan publik, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (29/1)

Menurutnya, dengan memahami kaidah-kaidah berkomunikasi diharapkan pesan yang disampaikan akan sesuai tujuannya. Berbagai regulasi terkait kesejahteraan perempuan telah diterbitkan dan perempuan dalam politik setiap pejabat publik mempunyai peran tugas untuk menyampaikan, mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan memperhatikan pentingnya berkomunikasi di depan publik.

Terkait dengan hal tersebut maka Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Workshop Public Speaking bagi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

Sasaran dari peserta dari kegiatan ini, menurut Kholid adalah perempuan yang duduk dalam anggota legislatif dan pejabat publik baik di DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/ kota, organisasi, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota berjumlah 40 orang.

Selain itu, tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini antara lain peningkatan kapasitas perempuan dalam kelembagaan di Dewan Legislatif dan jabatan publik terkait implementasi pembangunan pengarusutamaan gender dan menambah wawasan perempuan dalam berkomunikasi dan publik speaking agar semakin berbobot percaya diri dan beretika.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *