Samarinda— Keterwakilan politik perempuan dan jabatan publik menurut Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Hj. Halda Arsyad merupakan salah satu indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, IDG Kaltim adalah 57, 04 sedikit melampaui Papua Barat pada indeks 51,04  dan juga dibawah Kalimantan Utara yaitu 69,5 atau Papua pada indeks 68,71 dan jauh berada dibawah DKI dengan indeks 73,68 atau Indonesia di 72,90.

Ini tentu menyisakan permasalahan yang tidak sederhana, rangkaian dari kondisi tersebut meliputi tingginya angka kekerasan perempuan dan anak di Kaltim pada tahun 2019 sebanyak 554 kasus, Angka Perkawinan Usia Anak Kaltim sampai Juni tahun 2019 sebanyak 953, tingginya Kaltim dalam penggunaan Narkoba yaitu di peringkat 5.

Sehingga, peran dan tugas perempuan di bidang politik dan pejabat publik sangat strategis dalam mengurangi kesenjangan diatas, melalui perumusan kebijakan atau peraturan, penganggaran dan pengawasan yang dihasilkan sebagai output kinerja diharapkan dapat memberikan warna keseimbangan dan bisa lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan Kaltim.

“Pada Era Reformasi, kaum perempuan sudah mendapat tempat dan kesempatan yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam bidang politik,” ujarnya pada acara workshop publik speaking bagi perempuan di bidang politik dan jabatan publik, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (29/1).

Menurut Halda, banyak anggapan bahwa politik itu dinilai tidak pantas untuk kaum perempuan yang fisiknya memang lemah dan tidak berdaya untuk melawan atau bertarung dalam dunia politik yang keras, yang penuh dengan intrik dan terkesan seperti sandiwara untuk mencapai suatu tujuan.

Anggapan demikian tentu tidak semuanya benar. Emansipasi yang didengungkan dari sejak lama, telah mengubah cakrawala pandang kaum perempuan yang ingin maju dan sejajar dengan laki-laki. Bahkan, di dalam pembangunan ini, partisipasi kaum perempuan sangat ditunggu untuk dapat disumbangkan bagi kemajuan bangsa dan negara.

Halda menyebutkan, DKP3A Kaltim telah  melakukan berbagai upaya guna  mendorong peningkatan kualitas perempuan di bidang politik dan jabatan publik. Misalnya, tahun 2017 dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran  dan Posisi Perempuan dibidang Jabatan Publik. Pada tahun 2018 berupa pelatihan politik untuk bakal calon perwakilan perempuan pada pilkada  2018. Sedangkan, pada tahun 2019 dalam bentuk Pelatihan Politik Perempuan Calon Legislatif Pada Pemilu 2019. Sementara, di tahun 2020 melakukan kegiatan Workshop Publik Speaking bagi Perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *