Raker PPID di gelar di  Hotel ASTON Samarinda pada Selasa (11/2). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim Diddy Rusdiansyah yang dalam hal ini di wakili oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dra. Nurulita membuka sekaligus memberikan sambutannya tentang salah satu indikator informasi yang disuguhkan diminati masyarakat dapat dilihat dari jumlah pengunjung pada masing-masing website PPID. Karena itu, website harusnya dibuat menarik, jelas, lengkap, dan infomasi terbaru sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi akan lebih mudah mendapatkan yang mereka inginkan.

Berau – Memasuki triwulan pertama, program monitoring isu publik lintas Kecamatan mulai bergulir dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau melalui Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Kegiatan awal dilaksanakan dibeberapa kampung yang berada diwilayah administrasi Kecamatan Tabalar, yang berada dipesisir selatan Berau. Tiga hari berselang, tim kemudian melanjutkan monitoring yang mensasar kewilayah pedalaman Kecamatan Kelay, untuk Kampung Long Beliu.

Tim monitoring yang dipimpin Kabid PIKP, Sunarto dan Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik Mulhadianto diterima oleh Camat Kelay, Toris beserta jajaran kecamatan diruang kerjanya, Selasa (4/2).

Menurut Toris, Kecamatan Kelay membawahi sekitar 14 kampung yang memiliki topografi pengunungan. Lanjut Toris, masyarakat yang mendiami beberapa kampung ini menginginkan adanya keterbukaan informasi yang ditopang ketersediaan jaringan telekomunikasi seluler maupun internet.

Selain itu, akses jalan masuk kewilayah kampung, yang memang secara bertahap belum direspon oleh pemerintah, termasuk ada akses jalan yang dilalui masyarakat masih berstatus lahan KBK.

Selain akses jalan dan ketersedian jaringan telekomunikasi, ada beberapa indicator lainnya yang perlu mendapat perhatian, seperti sarana dan prasana pendidikan, ketersediaan tenaga perawat yang ditempatkan dibeberapa kampung.

Termasuk ketersediaan air bersih bagi warga termasuk dukungan pengembangan ekonomi kreatif khususnya dalam hal pemasaran.

“Ini selalu diimpikan warga, khususnya akses jalan kampung dan telekomunikasi,” harapnya.

Monitoring tidak putus sampai disini, kemudian tim melanjutkan perjalanan menuju Kampung Long Beliu, kampung ini dihuni sekitar 300 KK didominasi Suku Dayak Kenyah Uma Baka. Kampung Long Beliu dipimpin Benyamin sebagai kepala kampung yang dipercaya oleh warganya. Mewakili keinginan warga, Benyamin menyampaikan agar akses jalan menuju kampungnya dapat dihitamkan yang jaraknya kini tersisa sekitar 3 kilometer.

Menurutnya, ketika intensitas hujan tinggi akses jalan yang menanjak licin dan lumpur, kadang menjadi kendala bagi generasi-generasi muda kampung ini untuk menuju lokasi sekolah yang berada dipusat kecamatan.

“Kalau hujan tinggi, kadang anak-anak susah kesekolah, ini jalan satu-satunya,” ujarnya.

Keterbatasan waktu jualah yang menyudahi pertemuan di Kampung Long Beliu Kecamatan Kelay, meski diselimuti rimba belantara, kampung ini sekarang lebih banyak berbenah mengikuti perkembangan jaman tanpa meninggalkan adat budaya.

Samarinda— Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Diddy Rusdiansyah menyebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu memiliki peran strategis dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil pembangunan kepada masyarakat.

Melihat hal tersebut, PPID  mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi.

“Praktisi PPID punya peran penting mengedukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang capaian pembangunan maupun kebijakan pemerintah,” sebutnya pada sambutan acara Raker PPID di Hotel Aston Samarinda, Selasa (11/2).

Menurutnya, salah satu indikator informasi yang disuguhkan diminati masyarakat dapat dilihat dari jumlah pengunjung pada masing-masing website PPID. Karena itu, website harusnya dibuat menarik, jelas, lengkap, dan infomasi terbaru sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi akan lebih mudah mendapatkan yang mereka inginkan.

“PPID harus memahami informasi apa yang menjadi wewenangnya dan mampu menyediakan informasi proaktif melalui website yang wajib tersedia setiap saat. Setiap informasi publik dipastikan harus bisa diakses oleh siapa pun pengguna informasi,” kata Diddy.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan setiap PPID di lingkup Pemprov Kaltim termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat yang prima.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Kewajiban PPID adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan dengan cara sederhana.

Samarinda— Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mengusung tema “Sinergi Pelayanan Informasi Menuju Kalimantan Timur yang Informatif Tahun 2020, Raker digelar di Hotel Aston Ruang Queen Mary, Selasa (11/2).

Ketua Panitia Penyelenggara Agus Eko menuturkan sinergi merupakan suatu pola untuk mencapai titik keseimbangan. Karenanya tujuan kegiatan raker kali ini dimaksudkan agar PPID Utama dan seluruh PPID Pembantu di lingkungan Pemprov Kaltim dapat saling bersinergi satu sama lain.

“Tahun kemaren Kaltim mendapatkan predikat menuju informatif, dan tahun ini kita melakukan rapat kerja di lingkungan PPID Pembantu Pemprov Kaltim untuk mendapatkan predikat Informatif. Diperlukan kerjasama dan sinergi yang baik untuk mewujudkan itu,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini sebagai upaya untuk mendorong agar budaya keterbukaan informasi dapat dilaksanakan di instansi masing-masing. Pentingnya badan publik untuk keterbukaan informasi, terlebih sebentar lagi Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara.

Turut hadir pada acara tersebut Kepala Bidang IKP Diskominfo Kaltim Hj. Nurulita mewakili Kepala Dinas Komunikasi Prov.Kaltim membacakan sambutan sekaligus membuka acara Raker PPID. Komisioner Komisi Informasi dan Ketua PWI sebagai Narasumber. Serta para peserta Raker PPID OPD di Lingkungan Dinas Pemprov Kaltim.

Balikpapan—Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Diddy Rusdiansyah menghadiri acara pelantikan dan diskusi nasional yang di selenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (GEMPUR) yang berlangsung di Hotel Novotel, Jalan Brigjen Ery Suparjan, Selasa(11/2).

Diskusi menghadirkan narasumber diantaranya, Kementerian PPN/Bappenas Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Pemukiman Tri Dewi Virgiyanti, Ketua Badan Pembina Universitas Balikpapan Rendi Susiswo Ismail, serta Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo.

Adapun tema yang diusung dalam acara tersebut adalah  Mengawal Pemindahan Ibukota Negara Baru Untuk Kaltim Maju dan Berdaulat.

Menurut Diddy, dengan adanya peran LSM Gempur ini akan betul-betul menjadi Mitra pemerintah dalam mengawal ibukota negara (IKN) di Kaltim.

“Mewakili Gubernur Kaltim menyambut baik atas terselenggaranya acara pelantikan dan diskusi pada hari ini. Saya setuju sekali pada tema yang di ambil pada hari ini terkait Ibu kota negara di Kaltim, itu sangat pas, “ucap Diddy.

Diddy berpendapat, pentingnya menyatukan atau duduk bersama guna menyatukan sinergitas antara LSM dengan Pemerintah.

“Di dalam proses bisa saja segala sesuatu terjadi diluar perkiraan. Disinilah Gempur berperan, mengingatkan jika Pemerintah salah. Pemerintah tidak alergi sekarang ini, perbedaan pendapat itu pasti terjadi dan tidak mungkin tidak ada perbedaan pendapat,” ujar Pria berkacamata tersebut.

Dirinya mengungkapan, saat menghadiri acara Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin beberapa hari yang lalu Presiden RI, Joko Widodo mengatakan konsep pembangunan IKN di Kaltim sudah di rancang untuk memenuhi semua kriteria yang di perlukan, termasuk aspek lingkungan.

Menurutnya, pemindahan IKN ini adalah legitimasi, perpindahan yang akan membawa perubahan. Merubah stigma lama ke arah yang baru, artinya Presiden menekankan kepada inovasi-inovasi.

“Dan ini lahan utama Gempur. Dorong dengan kekuatan Gempur bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berinovasi,”ucap Diddy disambut dengan riuh tepuk tangan.

Diddy juga menerangkan saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sedang menyelesaikan sebuah badan otoritas yang bekerja untuk pelaksanaan teknis pemindahan ibu kota negara yang baru ke Kalimantan Timur.

Badan otoritas ini nantinya bertugas menjadi lembaga multi fungsi untuk mengeksekusi pendanaan dan rencana teknis pemindahan ibu kota negara.

Dalam kerangka waktu yang direncanakan Bappenas, badan otoritas dirampung bersamaan dengan rencana induk ibu kota baru.

Di awal pendirian, badan otorita bakal berfokus mengawal hal teknis, seperti penyusunan struktur dan desain komponen kota, termasuk memastikan ketersediaan sarana prasarana dasar.

Ia berharap ada salah satu perwakilan ada dari Kaltim.

“Dan kita pastikan perwakilan orang Kaltim ada di situ. Tidak menuntut jabatan, tapi kita pastikan perwakilan orang Kaltim ada di dalamnya karena yang tahu Kaltim ya kita ini,” harap Diddy.

Acara rangkai dengan Pelantikan Kepengurusan serta pengambilan sumpah DPD LSM GEMPUR Periode 2020-2025 oleh Ketua Pusat GEMPUR Fredi Marbun.

Turut Hadir Tokoh adat & masyarakat serta Ormas, LSM, Kalangan akademisi.(Diskominfo/Rey)

 

 

 

SAMARINDA—Ratusan Prajurit dan PNS jajaran Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) beserta Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem PD VI/Mulawarman mengikuti penyuluhan Terpadu Kumdam, Kesdam dan Bintaldam VI/Mulawarman di Aula Wira Yudha Korem 091/ASN, Selasa (11/2).

Dalam sambutan tertulisnya, Danrem 091/ASN, Brigjen TNI Widi Prasetijono yang dibacakan Pasi Pers, Mayor Inf Simon Mangapa menuturkan Kegiatan ini memiliki makna yang sangat positif dan bermanfaat, karena merupakan suatu wahana untuk dapat saling berbagi pengetahuan serta pemahaman tentang Hukum, Kesehatan dan Pembinaan Mental dalam kehidupan prajurit dan PNS dalam upaya meningkatkan disiplin dan mencegah pelanggaran.

” Harus kita sadari bersama bahwa masih banyak prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD yang belum sepenuhnya mengerti dan memahami tentang hukum, kesehatan dan pembinaan mental,”ungkapnya

Lanjutnya, penyuluhan Hukum, Kesehatan dan Pembinaan Mental bagi prajurit dan PNS TNI bertujuan agar jiwa prajurit semakin mantap, disiplin semakin meningkat, keimanan semakin kuat, sehingga bermuara pada pikiran menjadi jernih dan memungkinkan timbulnya berbagai gagasan yang baik serta kekuatan untuk dapat mencegah berbagai macam pelanggaran yang dapat merugikan bagi diri pribadi, keluarga maupun institusi.

Untuk itu, dirinya berharap kepada seluruh anggota agar mengikuti seluruh materi penyuluhan ini dengan sebaik-baiknya, simak dan perhatikan serta catat apa yang disampaikan oleh Tim Penyuluh. Manfaatkan kesempatan yang singkat ini untuk bertanya, menyampaikan saran pendapat dan saling mengisi serta bertukar pikiran dalam menghadapi permasalahan dalam rangka mendukung tugas pokok satuan.

Penyuluhan terpadu mengambil tema Disiplin dan pola hidup sehat serta menangkal munculnya paham radikalisme dapat mencegah dan meminimasir pelanggaran hukum.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, untuk penyuluhan Hukum dari Kumdam VI/Mulawarman, Mayor Chk Sentot Wijaya, tentang Pelanggaran Berat dan Sanksi Hukuman Sampai Pemecatan. Kemudian,  bidang Kesehatan dari Denkesyah Samarinda oleh dr. Fitri tentang kesehatan gigi, Penyuluhan Pembinaan Mental oleh Bintalrem 091/ASN Kapten Inf Samsul Fikry S.Ag tentang pembinaan mental secara umum dalam kehidupan Prajurit dan PNS dan Wahyudi Pasi Bin Komsos Siter Rem 091/ASN Mayor Inf tentang paham Radikalisme.

Penrem 091/ASN

BALIKPAPAN – Sinergitas antara pihak Kepolisian dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim terus ditingkatkan. Selasa (11/2/2020), diselenggarakan Pembekalan Kepada Para Kanit Dikyasa dan Bhabinkamtibmas di Jajaran Polda Kaltim, serta Perangkat Desa.

Kegiatan dilakukan guna menciptakan Kamseltibcarlantas melalui desa pelopor tertib lalu lintas dan meningkatkan PAD melalui pajak kendaraan bermotor.

Kepala Bapenda Prov. Kaltim Dra Hj Ismiati M.Si hadir sebagai narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan di Balikpapan.

“Lewat kegiatan ini kami berharap keterlibatan Bhabinkamtibmas dapat membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan dan penyelesaian piutang pajak kendaraan,” jelasnya.

Bersama Bhabinkamtibmas, harap Ismiati, kinerja Bapenda Kaltim bersama Tim Pembina Samsat akan semakin cemerlang.

Sementara itu Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim AKBP Roberto Pardede mengatakan, pihaknya akan terus mendukung secara optimal.

“Lewat Bhabinkamtibmas, kami akan mendukung pelaksanaan penanganan tunggakan dan pendataan kendaraan bermotor.Kami juga menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat),” ucapnya.

 

 

Balikpapan – Upacara Peringatan Hari Jadi ke-123 Kota Balikpapan yang mengangkat tema; “Balikpapan Nyaman Penyangga Ibu Kota Negara” berlangsung di Lapangan Merdeka, Balikpapan, Senin (10/2/2020). Sebagai Inspektur upacara Gubernur Kaltim Isran Noor pimpin upacara.

Ibu Kota Negara di Provinsi Kaltim adalah kebanggaan kita bersama dan merupakan kepercayaan dan tanda hormat Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kalimantan Timur. Dampak positifnya adalah, pembangunan di seluruh Kaltim, bahkan Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur  pada umumnya, akan mendapat imbas percepatan pembangunan di segala bidang.

Selain itu, saya juga mengingatkan, pembangunan di Balikpapan juga harus sejalan dengan Visi dan Misi RPJMD 2019 – 2023, yaitu; “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Melalui Visi “Kaltim Berdaulat” Pembangunan yang kita wujudkan adalah untuk seluruh lapisan masyarakat, dan pemerataan pembangunan serta untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu pada momentum penting ini “Saya mengajak kepada Walikota, DPRD dan semua komponen terkait yang ada di Pemerintahan dan Masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya, agar dapat saling bekerja-sama, bahu-membahu membangun Kota Balikpapan,” Ujar Isran.

Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar daerah Kaltim dan Kota Balikpapan khususnya, tetap aman dan damai. Bersama kita mendukung pembangunan Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia, membangun Provinsi Kaltim dan membangun Kota Balikpapan yang nyaman huni,  lebih maju, sejahtera dan mandiri, Tambahnya.

Isran juga mengajak peserta untuk berdoa dan mengheningkan cipta untuk Almarhum H. Tjutjup Suparna, mantan Walikota Balikpapan yang wafat pada hari Selasa 4 Februari 2020. Semoga Almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni dosa-dosanya. Semua amal ibadahnya selama memimpin dan membangun Balikpapan mendapat ganjaran pahala yang setimpal dari Allah SWT, amin, amin ya Robbal’alamin.

Samarinda— Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur menyebut bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada bulan Desember 2019 tercatat sebesar 62 kunjungan atau mengalami penurunan sebanyak 191 kunjungan dibanding November 2019.

“Jumlah wisman pada Desember 2019 jika dibandingkan dengan Desember 2018 mengalami penurunan mencapai 154 kunjungan,” ujar Kepala BPS Kaltim, Anggoro Dwithjahyono, di Samarinda belum lama ini.

Dilihat berdasarkan asal negara, maka wisman yang berkunjung ke Kalimantan Timur pada bulan Desember 2019 didominasi oleh wisatawan Negara yang tergabung dalam ASEAN. Peranan regional ASEAN tersebut mencapai 100 persen terhadap total kunjungan wisman pada bulan Desember 2019.

Menurutnya, secara kumulatif, pada periode Januari 2019 hingga Desember 2019 wisman yang berkunjung ke wilayah Kalimantan Timur telah mencapai 3.025 kunjungan.

Anggoro menjelaskan jumlah penurunan wisman bulan Desember 2019 tergambar pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kalimantan Timur adalah sebesar 63,90 persen, hal ini berarti dari seluruh jumlah kamar hotel berbintang di Kalimantan Timur rata-rata yang terjual/terpakai adalah sebesar 63,90 persen dari seluruh kamar yang tersedia.

Selanjutnya jika dilihat menurut klasifikasinya, pada bulan Desember 2019 hotel berbintang 5 mengalami raihan TPK tertinggi yaitu mencapai 68,19 persen, sedangkan TPK terendah terjadi
pada hotel berbintang 1 mencapai 31,49 persen, sementara hotel berbintang lainnya yakni bintang 2, bintang 3 dan bintang 4 mencatat TPK masing-masing sebesar 63,68 persen, 65,84 persen dan 63,54 persen.

Secara umum rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang di Kalimantan Timur selama bulan Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,04 hari dari rata-rata lama tamu
menginap bulan November 2019, yakni dari rata-rata 1,48 hari menjadi 1,52 hari. Kenaikan tersebut terjadi karena rata-rata lama menginap tamu nusantara pada Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,05 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu mancanegara mengalami penurunan sebesar 0,42 hari dibanding November 2019.

Sementara, rata-rata lama menginap tamu mancanegara pada bulan Desember 2019 dibanding Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 0,94 hari, sedangkan pada rata-rata lama menginap tamu nusantara mengalami penurunan sebesar 0,18 hari. Dari keseluruhan tamu hotel yang ada, rata-rata lama menginap di hotel berbintang pada bulan Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 0,20 hari jika dibandingkan Desember 2018.

Apabila diamati dari perkembangan rata-rata lama menginap tamu setiap bulannya pada hotel berbintang pada kurun waktu Desember 2018 – Desember 2019, maka rata-rata lama menginap tamu paling tinggi terjadi pada bulan Januari 2019 yaitu sebesar 2,08 hari sedangkan bulan November 2019 merupakan periode dengan rata-rata lama menginap tamu paling rendah yaitu mencapai 1,48 hari.