Raker PPID di gelar di  Hotel ASTON Samarinda pada Selasa (11/2). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim Diddy Rusdiansyah yang dalam hal ini di wakili oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dra. Nurulita membuka sekaligus memberikan sambutannya tentang salah satu indikator informasi yang disuguhkan diminati masyarakat dapat dilihat dari jumlah pengunjung pada masing-masing website PPID. Karena itu, website harusnya dibuat menarik, jelas, lengkap, dan infomasi terbaru sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi akan lebih mudah mendapatkan yang mereka inginkan.

Samarinda— Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Diddy Rusdiansyah menyebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu memiliki peran strategis dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil pembangunan kepada masyarakat.

Melihat hal tersebut, PPID  mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi.

“Praktisi PPID punya peran penting mengedukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang capaian pembangunan maupun kebijakan pemerintah,” sebutnya pada sambutan acara Raker PPID di Hotel Aston Samarinda, Selasa (11/2).

Menurutnya, salah satu indikator informasi yang disuguhkan diminati masyarakat dapat dilihat dari jumlah pengunjung pada masing-masing website PPID. Karena itu, website harusnya dibuat menarik, jelas, lengkap, dan infomasi terbaru sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi akan lebih mudah mendapatkan yang mereka inginkan.

“PPID harus memahami informasi apa yang menjadi wewenangnya dan mampu menyediakan informasi proaktif melalui website yang wajib tersedia setiap saat. Setiap informasi publik dipastikan harus bisa diakses oleh siapa pun pengguna informasi,” kata Diddy.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan setiap PPID di lingkup Pemprov Kaltim termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat yang prima.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Kewajiban PPID adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan dengan cara sederhana.

Balikpapan—Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Diddy Rusdiansyah menghadiri acara pelantikan dan diskusi nasional yang di selenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (GEMPUR) yang berlangsung di Hotel Novotel, Jalan Brigjen Ery Suparjan, Selasa(11/2).

Diskusi menghadirkan narasumber diantaranya, Kementerian PPN/Bappenas Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Pemukiman Tri Dewi Virgiyanti, Ketua Badan Pembina Universitas Balikpapan Rendi Susiswo Ismail, serta Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo.

Adapun tema yang diusung dalam acara tersebut adalah  Mengawal Pemindahan Ibukota Negara Baru Untuk Kaltim Maju dan Berdaulat.

Menurut Diddy, dengan adanya peran LSM Gempur ini akan betul-betul menjadi Mitra pemerintah dalam mengawal ibukota negara (IKN) di Kaltim.

“Mewakili Gubernur Kaltim menyambut baik atas terselenggaranya acara pelantikan dan diskusi pada hari ini. Saya setuju sekali pada tema yang di ambil pada hari ini terkait Ibu kota negara di Kaltim, itu sangat pas, “ucap Diddy.

Diddy berpendapat, pentingnya menyatukan atau duduk bersama guna menyatukan sinergitas antara LSM dengan Pemerintah.

“Di dalam proses bisa saja segala sesuatu terjadi diluar perkiraan. Disinilah Gempur berperan, mengingatkan jika Pemerintah salah. Pemerintah tidak alergi sekarang ini, perbedaan pendapat itu pasti terjadi dan tidak mungkin tidak ada perbedaan pendapat,” ujar Pria berkacamata tersebut.

Dirinya mengungkapan, saat menghadiri acara Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin beberapa hari yang lalu Presiden RI, Joko Widodo mengatakan konsep pembangunan IKN di Kaltim sudah di rancang untuk memenuhi semua kriteria yang di perlukan, termasuk aspek lingkungan.

Menurutnya, pemindahan IKN ini adalah legitimasi, perpindahan yang akan membawa perubahan. Merubah stigma lama ke arah yang baru, artinya Presiden menekankan kepada inovasi-inovasi.

“Dan ini lahan utama Gempur. Dorong dengan kekuatan Gempur bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berinovasi,”ucap Diddy disambut dengan riuh tepuk tangan.

Diddy juga menerangkan saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sedang menyelesaikan sebuah badan otoritas yang bekerja untuk pelaksanaan teknis pemindahan ibu kota negara yang baru ke Kalimantan Timur.

Badan otoritas ini nantinya bertugas menjadi lembaga multi fungsi untuk mengeksekusi pendanaan dan rencana teknis pemindahan ibu kota negara.

Dalam kerangka waktu yang direncanakan Bappenas, badan otoritas dirampung bersamaan dengan rencana induk ibu kota baru.

Di awal pendirian, badan otorita bakal berfokus mengawal hal teknis, seperti penyusunan struktur dan desain komponen kota, termasuk memastikan ketersediaan sarana prasarana dasar.

Ia berharap ada salah satu perwakilan ada dari Kaltim.

“Dan kita pastikan perwakilan orang Kaltim ada di situ. Tidak menuntut jabatan, tapi kita pastikan perwakilan orang Kaltim ada di dalamnya karena yang tahu Kaltim ya kita ini,” harap Diddy.

Acara rangkai dengan Pelantikan Kepengurusan serta pengambilan sumpah DPD LSM GEMPUR Periode 2020-2025 oleh Ketua Pusat GEMPUR Fredi Marbun.

Turut Hadir Tokoh adat & masyarakat serta Ormas, LSM, Kalangan akademisi.(Diskominfo/Rey)

 

 

 

BALIKPAPAN – Sinergitas antara pihak Kepolisian dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim terus ditingkatkan. Selasa (11/2/2020), diselenggarakan Pembekalan Kepada Para Kanit Dikyasa dan Bhabinkamtibmas di Jajaran Polda Kaltim, serta Perangkat Desa.

Kegiatan dilakukan guna menciptakan Kamseltibcarlantas melalui desa pelopor tertib lalu lintas dan meningkatkan PAD melalui pajak kendaraan bermotor.

Kepala Bapenda Prov. Kaltim Dra Hj Ismiati M.Si hadir sebagai narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan di Balikpapan.

“Lewat kegiatan ini kami berharap keterlibatan Bhabinkamtibmas dapat membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan dan penyelesaian piutang pajak kendaraan,” jelasnya.

Bersama Bhabinkamtibmas, harap Ismiati, kinerja Bapenda Kaltim bersama Tim Pembina Samsat akan semakin cemerlang.

Sementara itu Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim AKBP Roberto Pardede mengatakan, pihaknya akan terus mendukung secara optimal.

“Lewat Bhabinkamtibmas, kami akan mendukung pelaksanaan penanganan tunggakan dan pendataan kendaraan bermotor.Kami juga menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat),” ucapnya.