Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim bakal memasang tujuh (7) titik akses internet desa pada tahun anggaran 2020. Penetapan lokus titik pemasangan akses internetnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menunjang program telemedicine dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk program desa digital.

“Tahun ini ada tujuh titik, semoga menjadi percontohan memancing kabupaten/kota membuat program yang sama dan menganggarkannya sendiri,” ujar Kepala Diskominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah melalui Kabid Teknologi Informasi, Dianto saat memimpin Rapat Koordinasi Penetapan Titik Lokasi Akses Internet Desa, di Ruang Kudungga Kantor Diskominfo Kaltim, Rabu (12/2).

Menurutnya, program akses internet desa merupakan target RPJMD Kaltim 2019-2023 yang dijabarkan dalam renstra Diskominfo Kaltim 2019-2023. Tujuannya untuk mendongkrak taraf hidup masyarakat, khususnya dalam mendapatkan pelayanan internet untuk kesehatan dan kegiatan desa.

Dirinya menegaskan, terkait bidang kesehatan akses internet desa tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penggunaan telemedicine atau pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh. Aplikasi telemedicine saat ini, menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas kesehatan di dua negara dan memakai peralatan video conference.

Sedangkan kegiatan desa untuk membantu perangkat desa melaksanakan urusan pemerintahan secara elektronik. Termasuk untuk membantu desa dan masyarakat desa mempromosikan keunggulan dan potensi khas desa yang dapat dijual.

“Makanya untuk penetapan lokusnya kita libatkan Dinkes dan DPMPD. Keduanya sebagai leading sector di bidang kesehatan dan desa. Mana yang bisa dipasang karena harus ada akses pendukungnya seperti ada listrik dan kantor desa berdekatan dengan puskesmas,” sebutnya.

Akses internet dimaksud akan dipasang di pusat desa agar dapat diakses bersama antara perangkat desa maupun tenaga kesehatan puskesmas. Sebab jangkauannya tidak terlalu jauh, karena menggunakan V-Sat atau teknologi satellite.

Lebih lanjut, dia mengaku pemasangan akses internet desa tersebut akan terus dilakukan dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya hingga akhir pelaksanaan RPJMD Kaltim 2019-2023.

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melirik potensi kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Kerjasama akan diawali dengan nota kesepahaman (MoU) DPMPD Kaltim – BLK Samarinda sebagai payung hukum pelaksanaannya.

“Kunjungan ini sebagai pembuka. Kita saling sharingterkait tugas pokok dan fungsi masing-masing. DPMPD salah satunya bertugas terkait program pengembangan kapasitas masyarakat dan BLK melaksanakan program pelatihan kerjanya,” sebut Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy DPMPD Kaltim melalui Kasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat, Helvin Syahruddin didampingi Staf, Bagus Saputra saat berkunjung ke BLK Samarinda, Kamis (13/2).

Melalui diskusi singkat tersebut dia berharap ditindaklanjuti kerjasama program peningkatan kapasitas masyarakat. Memberikan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat desa maupun lembaga desa.

Tentunya pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Baik untuk merebut peluang kesempatan kerja maupun mengembangkan usaha sesuai keterampilan yang dimiliki.

“Sebagai contoh pelatihan perbengkelan kendaraan bermotor, pelatihan pengembangan usaha pertanian, serta berbagai jenis pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan potensi desa. Harapannya masyarakat meningkat kapasitasnya dan menjadi berdaya, sehingga meningkat kesejahteraannya,” sebut Helvin.

Mekanisme akan dibicarakan kemudian sesuai pola kerjasama yang akan dilakukan. Yang jelas kata dia, nanti akan diagendakan pertemuan lanjutan antara Kepala DPMPD Kaltim dan Kepala BLK Samarinda membicarakan rencana dan bentuk kerjasamanya melalui Konsep MoU.

Kerjasamanya berupa melaksanakan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat desa-desa sasaran yang akan ditingkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM) nya dari sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang.

Mengingat, DPMPD Kaltim selama lima tahun 2019-2023 menetapkan target mengurangi 150 desa dari 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal ditingkatkan menjadi desa berkembang.

“Setiap tahun ada targetnya. Nah ini yang kita sasar. Baik pelatihan di lokasi kegiatan dengan menghadirkan instruktur dari BLK, maupun kita minta jatah dari program pelatihan BLK yang ada dengan mengirimkan pesertanya ikut pelatihan di BLK,” sebutnya.

Lebih lanjut, program kerjasama tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang ingin menyasar peningkatan kualitas SDM. Terlebih Kaltim merupakan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), sehingga tidak ada pilihan SDM nya harus ditingkatkan kapasitasnya agar tidak menjadi penonton.

Menyikapi itu, Kasi Program Pelatihan BLK Samarinda, Kukuh Eko Suhartono menyebut pihaknya menyambut baik rencana kerjasama yang akan dilakukan. Program pelatihan di BLK ada yang sifatnya reguler untuk umum dan program kerjasama sesuai kebutuhan.

“Untuk kerjasama biasanya MoU dulu. Nanti ada kuotanya sendiri diluar kuota reguler tahunan. Intinya senang kerjasama agar bisa saling mengisi. Misalnya kita melatih mencangkul, DPMPD menyiapkan cangkulnya agar masyarakat bia bertani,” sebutnya sambil merinci program pelatihan BLK Samarinda terdiri dari non inap, inap, dan di lapangan.

Ditambahkan Kasi Pemberdayaan BLK Samarinda, Nurjuliani dia berharap jika kerjasama terjalin DPMPD terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan daerah, sehingga saat pengajuan permohonan kurikulum pelatihan bisa sesuai.

“Misalnya pelatihan bengkel motor dan pembenihan ikan nila agar jadi desa yang bsa mengelola SDA,” sebutnya.

Samarinda—- Secara kumulatif perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, Anggoro Dwithjahyono, tumbuh sebesar 4,77 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang tumbuh 2,67 persen.

“Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kinerja seluruh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif,” terangnya belum lama ini.

Jelasnya, kondisi ini dipengaruhi oleh kinerja seluruh lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 8,65 persen, disusul oleh lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh sebesar 8,16 persen, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh sebesar 6,99 persen.

Berikutnya, lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebagai lapangan usaha yang dominan juga tumbuh sebesar 6,89 persen dan diikuti lapangan usaha Informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 6,86 persen pada tahun 2019 ini. Sedangkan kedua belas lapangan usaha lainnya juga tumbuh positif antara 0,19 persen hingga 6,12 persen.

Sementara untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan peranan sebesar 7,92 persen dan Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berperan sebesar 5,92 persen. Sedangkan keduabelas lapangan usaha lainnya memiliki peran dibawah 5 persen.

Lanjutnya, jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, lapangan usaha pertambangan dan Penggalian merupakan Lapangan usaha dengan andil sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,24 persen.

Kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Konstruksi yang memiliki andil sebesar 0,41 persen dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil sebesar 0,29 persen terhadap pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang mencapai 4,77 persen.