Samarinda – Tahapan penerimaan berkas pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim periode 2020 – 2024 telah berakhir Rabu (19/2). Sebanyak 52 pendaftar telah memenuhi kelengkapan berkas dan mengembalikan ke Panitia Seleksi.

“Sesuai aturan untuk pendaftaran tingkat Provinsi minimal diikuti 25 orang. Berdasarkan daftar yang ada, 52 orang telah memasukkan berkas. Artinya kita tidak perlu memperpanjang masa pendaftaran dan bisa melangkah ke tahap berikutnya,” ujar Ketua Panitia Seleksi Diddy Rusdiansyah dalam pesan tertulisnya, Rabu (19/2).

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi nomor 4 tahun 2016, lanjutnya, jumlah pendaftar Komisi Informasi Pusat sedikitnya 40 orang dan Provinsi atau Kabupaten/Kota 25 orang. Jika dalam waktu sepuluh hari kerja tidak memenuhi jumlah minimal peserta maka dapat diperpanjang masa pendaftarannya.

Selanjutnya, berkas akan diverifikasi Tim Seleksi guna mengikuti tahapan berikutnya yaitu, Tes Potensi atau ujian tertulis. Dalam tahapan ini, peserta harus menjawab soal yang diberikan Tim Seleksi. Materi soal berupa materi perundang-undangan, pengetahuan dan pengalaman serta personalitas.

“Diharapkan adanya tahapan ini dapat mengetahui kemampuan peserta mengenai keterbukaan informasi. Juga diketahui gambaran pribadi peserta yang nanti akan diperdalam di tahapan wawancara,” imbuh Diddy.

Dirinya juga mengimbau kepada para pendaftar dapat membaca peraturan perundangan tentang Keterbukaan Informasi dan sumber hukum lain terkait. Juga mempelajari tata negara dan pemerintahan di Indonesia.

“Saya mengharapkan peserta yang lolos memasuki tahapan berikutnya memiliki pengetahuan yang baik tidak hanya tentang Keterbukaan Informasi melainkan pengetahuan umum lain,” ujar Pria yang juga Kepala Dinas Kominfo Kaltim itu.

Para peserta yang lolos tahapan berikutnya akan diumumkan pada website www.diskominfo.kaltimprov.go.id. Pengumuman juga akan dilakukan melalui Media RRI Samarinda dan TVRI Kaltim. (gas/diskominfo)

Samarinda—– Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Hj. Halda Arsyad mengatakan berdasarkan data yang dihimpun aplikasi Simfoni, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kaltim dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) berjumlah 1.836 kasus, dan Kota Samarinda terdata kasus yang paling banyak yaitu 877 kasus.

“Jadi kasus kekerasan ini cukup fluktuatif. Dimana 2016 naik dan 2017 mengalami penurunan. Kemudian tahun 2018 naik dan 2019 turun,” ucapnya saat memberikan arahan pada acara Pelatihan Manajemen Kasus, di ruang rapat Kartini di Kantor DKP3A Kaltim, Samarinda, Selasa (18/2).

Menurutnya, bukan berarti kasus kekerasan ini turun ataupun meningkat. Ada beberapa sebab masalah terhadap data-data Simfoni yang fluktuatif ini. Oleh sebab itu perlu bantuan teman-teman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Karena kasus kekerasan ini tidak hanya Negara yang harus hadir tapi bersama masyarakat.

Halda menegaskan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menekankan, sedikitnya ada 3 hal untuk penanganan kasus kekerasan pada anak. Pertama, memprioritaskan pencegahan kekerasan dengan melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat. Kedua, membenahi Sistem Pelaporan dan Layanan Pengaduan Kekerasan agar masyarakat secara umum mengetahui kemana melapor, mengontak nomor layanan yang mudah diakses dan mendapat respon cepat. Ketiga, agar dilakukan reformasi besar-besaran pada Manajemen Penanganan Kasus kekerasan agar dapat di proses cepat, terintegrasi dan komprehensif. Bila perlu One Stop Service (OSS) mulai dari layanan pengaduan, pendampingan dan mendapatkan layanan kesehatan.

Mengacu arahan dari Bapak Presiden Jokowi tentang reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus dan data yang dihimpun aplikasi Simfoni khusus untuk Kota Samarinda diperlukan Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus.

Lanjutnya, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak jelasnya merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan hak asasi perempuan dan anak. Tindak kekerasan tersebut dapat terjadi di ranah public maupun ranah domestik (didalam rumah tangga). Tindak kekerasan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik.

Belum banyak laki-laki dan perempuan yang memandang keadaan tersebut sebagai suatu wujud diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta belum menyadari bahwa akibat dari diskriminasi tersebut adalah terjadi berbagai tindak kekerasan.

Dirinya berharap Peserta yang mengikuti pelatihan dapat memahami ciri-cirinya, bentuk kekerasan, tempat kejadian serta jenis pelayanan yang diberikan.