Samarinda—– Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Hj. Halda Arsyad mengatakan berdasarkan data yang dihimpun aplikasi Simfoni, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kaltim dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) berjumlah 1.836 kasus, dan Kota Samarinda terdata kasus yang paling banyak yaitu 877 kasus.

“Jadi kasus kekerasan ini cukup fluktuatif. Dimana 2016 naik dan 2017 mengalami penurunan. Kemudian tahun 2018 naik dan 2019 turun,” ucapnya saat memberikan arahan pada acara Pelatihan Manajemen Kasus, di ruang rapat Kartini di Kantor DKP3A Kaltim, Samarinda, Selasa (18/2).

Menurutnya, bukan berarti kasus kekerasan ini turun ataupun meningkat. Ada beberapa sebab masalah terhadap data-data Simfoni yang fluktuatif ini. Oleh sebab itu perlu bantuan teman-teman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Karena kasus kekerasan ini tidak hanya Negara yang harus hadir tapi bersama masyarakat.

Halda menegaskan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menekankan, sedikitnya ada 3 hal untuk penanganan kasus kekerasan pada anak. Pertama, memprioritaskan pencegahan kekerasan dengan melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat. Kedua, membenahi Sistem Pelaporan dan Layanan Pengaduan Kekerasan agar masyarakat secara umum mengetahui kemana melapor, mengontak nomor layanan yang mudah diakses dan mendapat respon cepat. Ketiga, agar dilakukan reformasi besar-besaran pada Manajemen Penanganan Kasus kekerasan agar dapat di proses cepat, terintegrasi dan komprehensif. Bila perlu One Stop Service (OSS) mulai dari layanan pengaduan, pendampingan dan mendapatkan layanan kesehatan.

Mengacu arahan dari Bapak Presiden Jokowi tentang reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus dan data yang dihimpun aplikasi Simfoni khusus untuk Kota Samarinda diperlukan Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus.

Lanjutnya, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak jelasnya merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan hak asasi perempuan dan anak. Tindak kekerasan tersebut dapat terjadi di ranah public maupun ranah domestik (didalam rumah tangga). Tindak kekerasan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik.

Belum banyak laki-laki dan perempuan yang memandang keadaan tersebut sebagai suatu wujud diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta belum menyadari bahwa akibat dari diskriminasi tersebut adalah terjadi berbagai tindak kekerasan.

Dirinya berharap Peserta yang mengikuti pelatihan dapat memahami ciri-cirinya, bentuk kekerasan, tempat kejadian serta jenis pelayanan yang diberikan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *