Samarinda – Sebagai tindak lanjut Permendagri No 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Dinas yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pemprov Kaltim telah resmi melebur/menggabungkan Sekretariat DP Korpri Prov. Kaltim dengan BKD Prov. Kaltim.

Perubahan itu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltim.

Kepala BKD Kaltim, Hj Ardiningsih memastikan penggabungan dua instansi pemerintah ini adalah sebagai pertimbangan efisiensi dan efektifitas kerja.

“Pemerintah sudah dengan pertimbangan yang matang, bukan menghilangkan fungsinya namun nomenklaturnya saja,” ungkap Ningsih, di Samarinda belum lama ini.

Lanjut dia, pengalihan urusan KORPRI ke BKD Prov. Kaltim, akan ditindaklanjuti melalui distribusi personil. Sebelumnya KORPRI dipimpin oleh JPT Pratama, namun saat ini akan beralih menjadi Sub Bidang di BKD Prov. Kaltim, sementara untuk tenaga Non PNS akan dievaluasi terlebih dahulu dan di kontrak sesuai kebutuhan organisasi.

“Kalau aset mengenai kantor dan kelengkapan sebagainya saat ini masih sedang di lakukan audit oleh inspektorat, karena tidak semua aset itu di kelola BKD, kami pun akan memfilter aset apa saja sesuai kebutuhan kami,” terangnya.

Mengenai penataan PNS agar Pejabat Administrator KORPRI setelah pertemuan ini, Pejabat bersangkutan dapat berkoordinasi dengan Sekretaris BKD Prov. Kaltim untuk membahas nomenklatur jabatan sesuai Anjab dan ABK yang telah disusun oleh Korpri.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *