Samarinda — Maraknya beberapa kejadian bullying atau perundungan di sekolah, menginisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Bullying di sekolah.

Kepala Dinas KP3A Kaltim, Halda Arsyad mengatakan, kasus perundungan ibarat fenomena gunung es yang terus terjadi karena adanya indikasi pembiaran baik oleh guru, orang tua, pihak sekolah maupun instansi pengawas.

“Padahal kalau kita tinjau lebih dalam tentunya akan berpengaruh pada mental / jiwa anak atau korban. Bahkan kasus perundungan kerap terjadi karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam keluarga, sementara di sekolah komunikasi antara siswa dan guru tidak lancar,” ujarnya di Samarinda, Kamis (20/2)

Ia juga menyebut, usia SMA adalah transisi menuju fase dewasa sehingga rujukan perilaku mereka adalah teman sebaya atau peer group dan bukan lagi orang tua.

Pola asuh sangat penting sehingga anak memiliki kemandirian dan keberanian dalam menghadapi pelaku perundungan. Anak juga harus berani mengadu jika mengalami perundungan sehingga mendapat social support yang besar dari keluarga.

“Perilaku ini bisa dihilangkan, tentunya perlu kerjasama berbagai pihak dan kolaborasi yang baik antara orang tua, sekolah dan pemerintah,” imbuhnya.

Halda berharap bahwa Satgas ini nantinya menjadi jembatan komunikasi dan bisa melakukan upaya strategis sebagai agen pencegahan maupun penanganan.

DKP3A Kaltim menggandeng Disdikbud Kaltim, LPA Kaltim, YKAI, Kanwil Kemenag Kaltim, Dinas Pendidikan Kota Samarinda, DP2PA Kota Samarinda, dan Forum Anak Kaltim.

Samarinda – Plt Asisten Pemerintahn dan Kesra Sekprov Kaltim, M. Jauhar Efendi menegaskan upaya mengatasi kemiskinan tidak bisa diwujudkan hanya dengan program bantuan, tapi perlu perubahan pola fikir agar terbebas dari msalah kemiskinan.

“Kemiskinan tidak boleh dipelihara. Sebab siapapun tidak ingin bercita-cita jadi orang miskin. Yang bisa merubah nasib diri sendiri,” sebut Moh Jauhar Efendi saat membuka
Rakor dan Sosialisasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako, di Hotel Selyca Samarinda, Kamis (20/2/2020).

Meski demikian, program bantuan pemerintah seperti bantuan sosial pangan program sembako juga tetap dibutuhkan membantu mengurangi beban pengeluaran dan tambahan nutrisi yang lebih seimbang agar hidup sehat.

“Patut bersyukur terjadi perubahan penyaluran bantuan pangan. Tahun ini disebut sembako. Merupakan kelanjutan program bantuan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara akun elektronik di akun gotong royong atau e warung,” paparnya.

Menurutnya, melalui perubahan program menjadi program sembako diharap penyalurannya secara tepat sasaran, waktu, administrasi, jumlah, dan kualitas.

Pelaksanaannya mulai Januari 2020 melalui program sembako diberikan topup emoney atau uang elektronik. Nilainya meningkat dari sebelumnya Rp 110 ribu per KPM perbulan menjadi Rp 150 ribu per KPM perbulan.

Kemudian komoditas yang dapat diakses juga lebih luas. Jika sebelumnya yang bisa dibeli hanya beras dan telur melalui ewarung, sekaramg bertambah beras, telur, jagung, sagu, dagung sapi, ikan, kacang, tahu, tempe, dan sayur sebagai sumber nutrisi.

“Kalau nutrisnya membaik diharap sekaligus membantu pengurangan stunting menjadi masalah secara nasional,” katanya.

Karenanya dia berharap ada kesungguhan dan komitmen kabupaten/kota tim koordinasi kabupaten/kota perlancar penyalurannya dengan meningkat sinkronisasi dan pengawasan penyalurannya. “Kemudian terus verifikasi dan aktifkan program lapor untuk mendeteksi masalah penyalurannya,” Ujarnya.

Sementara Kadis Sosial Kaltim, Agus Hari Kesuma berharap rakor dan sosialisasi bantuan sosial pangan sembako dapat meningkatkan sinergitas program penanganan fakir miskin di Kaltim agar sesuai ketentuan berlaku.

Rakor dan sosialisasi menghadirkna narasumber Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI Wayan. Nampak hadir dalam pembukaan Deputi Direktur BI Kaltim, Yudistira
Kepala Divisi Regional PerumBulog Kaltimtara, Kepala Dinas Sosial se Kaltim, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Tim Koordinasi Pangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.