Samarinda—Mewakili Gubernur Kaltim, Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kaltim, Diddy Rusdiansyah menghadiri Seminar dan Bimtek E-Katalog yang di selenggarakan oleh CV. Solusi Arya Prima Kaltim bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bertempat di Hotel Harris, Jalan Untung Suropati, Rabu(26/2).

Acara tersebut belangsung selama 2 hari (26-27) Februari.

Dalam kesempatan itu Diddy menyampaikan, upaya pengadaan telah diatur Peraturan Presiden (perpres) Nomor 16 Tahun 2018 dan perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Ini adalah era baru untuk pengadaan, era yang dapat mendorong ketepatan, kecepatan, keterbukaan, serta kemudahan.

Seiring dengan visi, misi, tujuan LKPP untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional, maka tentunya diperlukan rencana pembangunan yang berkualitas melalui kebijakan yang mendukung pencapaian tersebut.

Atas dasar itulah LKPP terus berupaya mengembangkan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik melalui peraturan pengadaan barang dan jasa, pengembangan business process system, serta pembinaan SDM secara professional.

“Karena itu sosialisasi ini penting guna meningkatkan pengetahuan bagi aparatur pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui E-Katalog LKPP, Serta dengan adanya e-katalog ini juga sebagai upaya dalam mencegah tindakan korupsi kolusi di bidang pengadaan barang dan jasa”Ujar Diddy.

Terpisah dari sambutan tertulis Gubernur, Diddy juga mengingatkan terkait IT solusion. “Kita tidak mungkin menghindar bahwa perpres 95 tahun 2018 mengenai SPBE sudah merupakan kebijakan nasional yang harus kita lakukan,” ucapnya

“Alhamdulillah indeks Kaltim tahun 2019 masih 2,49 sekarang sdh naik 3,04 jadi indeknya sudah dalam posisi baik, tapi kita tidak berpuas diri pada posisi tersebut,”tambahnya.

Sebagai Kepala Dinas Kominfo Kaltim tentu dirinya juga tak terlepas dari yang namanya peralatan-peralatan teknologi (IT). Diddy kembali mengingatkan kepada para penyedia layanan pengadaan barang dan jasa, didalam perkembangan dunia teknologi yang semakin maju, kita di tuntut harus memperhatikan aspek yang berkelanjutan.

“Kita jangan pernah berpikir untuk membeli peralatan hanya kondisi saat ini saja. Berpikir dalam pengadaan barang yang berbasis IT harus memperhatikan aspek yang kompetibel dan aspek pengembangan yang lebih lanjut,”imbaunya.

Di akhir sambutan, Diddy berpesan kepada semua peserta agar fokus dan serius dalam kegiatan ini, meskipun sekarang telah menggunakan sistem elektronik dan tidak lagi melakukan tender.

“Dalam E-Katalog juga ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi, jangan hanya asal main klik saja. Ikuti dengan baik kegiatan ini dan tanyakan apa yang bapak ibu tidak tahu,” pesannya.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saya menyambut baik acara bimtek dan sosialisasi ini guna memberikan wawasan terpenting kepada para peserta dalam menggunakan E-Katalog, online shop LKPP tersebut,”tutupnya sekaligus membuka acara tersebut.

Turut Hadir sejumlah OPD di lingkungan pemprov Kaltim maupun Pemkot Samarinda, kalangan pebisnis serta sejumlah vendor-vendor ternama.(Diskominfo/Rey)

Samarinda— Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi menegaskan Penggunaan KB di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 menunjukkan progres yang positif. Baik itu dalam penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang maupun jangka pendek.

Berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) untuk Kaltim terjadi penurunan angka pernikahan di umur belasan tahun, tentunya hal ini juga mencegah terjadinya kematian Ibu dan bayi saat melahirkan.

“Kaltim berdasarkan SDKI menunjukkan hal yang positif, dimana tiap tahunnya angka perkawinan diusia muda selalu turun dan ini harapan kita ditiap tahun bisa dikendalikan,”kata Hadi saat membuka Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana), di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (26/2)

Hadi menerangkan berdasarkan hasil SDKI penurunan angka pernikahan di umur belasan tahun tersebut dari 100 simple usia pernikahan 16-19 tahun tahun 1991 sebanyak 63 orang dan tahun 2017 berjumlah 53 orang dan ini terjadi penurunan yang yang positif.

Hadi mengatakan hal terpenting dalam dalam program dua anak cukup bagaimana menciptakan kualitas kesehatan keluarga juga membangun sarana pendidikan bagi anak.

“Yang jelas Pemprov Kaltim siap mendukung program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Perwakilan Kalimantan Timur dalam mewujudkan masyarakat sejahtera,” katanya

Karena itu dirinya berharap, BKKBN terus menjalin kerjasama dengan berbagai perangkat daerah dan lintas sektor, sehingga nanti dapat mendukung program dari BKKBN.