Samarinda – Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di subsektor perkebunan. Salah satunya, meningkatkan peran dan fungsi petugas pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) khususnya dalam mendukung kegiatan perlindungan tanaman perkebunan.

“Kita melalui UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) menyelenggarakan pertemuan teknis petugas Pengamat OPT tanaman perkebunan se-Kaltim,” kata Kepala Disbun Kaltim Ujang Rachmad di Samarinda, Senin (9/3/2020).

Pertemuan teknis ini lanjut Ujang, dihadiri 21 pengamat OPT se Kaltim. Selain, menyamakan presepsi tentang kegiatan pengamatan hama penyakit yang harus dilakukan petugas pengamat OPT Perkebunan.

Juga, memberi pedoman bagi petugas pengamat OPT Perkebunan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pengamatan OPT Perkebunan di lapangan, serta menganalisa kehilangan produksi dan kerugian hasil tanaman perkebunan akibat serangan OPT.

“Terpenting, meningkatkan peran dan fungsi Regu BPT melalui penyediaan bahan dan alat (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk pengendalian OPT,” ungkapnya.

Harapannya usai pertemuan teknis ujar Ujang, pengamatan OPT oleh petugas pengamat OPT bersama-sama kelompok/RPHP dilaksanakan secara professional, teratur dan berkesinambungan. Terutama terhadap OPT penting pada komoditi utama/andalan di wilayah kerjanya dalam upaya meminimalkan kehilangan produksi akibat OPT.

“Target kita terciptanya SDM petugas pengamat OPT di bidang pengendalian OPT. Juga terpenuhinya bahan pengendali OPT,” harap Ujang.

Ditambahkannya, pertemuan teknis agar meningkatnya pengetahuan Petugas untuk memberikan pemahaman kepada petani tentang pengendalian hama terpadu.

“Petugas harus mampu meningkatkan kesadaran petani untuk mengendalikan OPT secara kelompok dan keterampilan petani dalam pengendalian hama terpadu,” Ungkap Ujang.

 

Sumber : Disbun Kaltim

Samarinda— Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Samarinda Puji Setyowati resmi membuka galeri Dekranasda yang berada di Jalan S.Parman (belakang taman cerdas), Selasa (10/3).

Dalam kesempatan tersebut dirinya mengatakan galeri ini merupakan tempat sampel produk yang sudah terakurasi dengan baik oleh Dekranasda maupun pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu,  galeri Dekranasda sebagai wadah untuk mengapresiasi kerajinan para pengrajin lokal.

“Produk yang ada sudah diakurasi dengan baik. Mulai dari kain tenun, kain batik, hingga berbagai hiasan manik-manik yang bisa dijadikan buah tangan dan diperkenalkan ke seluruh masyarakat yang berkunjung ke galeri,” tuturnya.

Diakui Puji, selain memajang produk kerajinan, galeri tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas mini teater yang bisa dipenuhi oleh 30 – 40 orang. Ruangan ini diperuntukkan bagi tamu yang ingin melihat perkembangan Usaha Kecil Menengah di Samarinda dalam bentuk visual.

“OPD lain bisa menggunakan, tak hanya produk UMKM saja, namun juga produk pertanian atau apapun yang berkaitan dengan pusat informasi bisa diolah dalam bentuk video dan bisa dibawa kemari maksimal 40 orang,” paparnya.

Karenanya, Puji meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Perbankan untuk dapat mengarahkan para tamu yang datang ke Samarinda untuk berkunjung ke galeri Dekranasda.

“Kami titip kepada OPD dan dunia perbankan untuk bisa diarahkan kesini, kami siap untuk memberikan cinderamata terbaik kepada para tamu. Terima kasih dukungan Pemkot, ini kami persembahkan untuk masyarakat Samarinda,” ucap Puji.

Sebelum peresmian dilakukan, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Samarinda bersama Walikota Samarinda melakukan ramah tamah dengan siswa-siswi Sekolah Dasar

 

Peresmian Galeri Dekranasda oleh Ketua Dekranasda Kota Samarinda didampingi Walikota Samarinda. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan dilaksanakan pada Selasa, 10 Maret 2020

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan syukuran dan potong tumpeng serta doa bersama agar Galeri ini dapat bermanfaat dengan baik

 

Ketua Dekranasda dan Walikota Samarinda mencoba untuk membatik dengan menggunakan canting. Tak lupa apresiasi keduanya dengan para pengrajin dan desainer yang sudah meramaikan industri kerajinan Kota Samarinda

 

Sumber foto: @iam_cdnp

  

  

  

Teks Foto : Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kaltim menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (10/3/2020). Tampak Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, H Elto di dampingi Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kaltim Hj Sonya Evely Saini membuka secara resmi Musda IV DWP Kaltim tahun 2020

Balikpapan—– Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim, HM. Sa’bani mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan akan menyiapkan enam orang Penjabat (Pj) Bupati/Walikota untuk menggantikan bupati definitif yang memasuki masa cuti mengikuti tahapan pelaksanaan Pilkada serentak.

“Ada 6 yang kita siapkan. 5 Pj Bupati dan 1 Pj Walikota yang kepala daerahnya maju sebagai calon incumben atau petahana,” sebutnya pada Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D) se Kaltim, di Ballroom Platinum Hotel & Compention Hall, Senin (9/3)

Menurutnya, Untuk Kaltim, lanjut Sa’bani, sembilan dari 10 kabupaten/kota akan menggelar Pilkada Serentak 2020, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Berau, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Dari sembilan kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada di Kaltim enam daerah diantaranya akan dipersiapkan Pj bupati/walikota yaitu Kabupaten Berau, Kutim, Bontang, Kubar, Kukar dan Kabupaten Mahulu.

Pada posisi sekarang ini, ucapnya bupati dan walikota yang berakhir jabatannya sebelum tahun 2024 akan ditunjuk Penjabat (Pj) kepala daerahnya. Begitu juga kabupaten dan kota yang sekarang incumben keduanya ikut Pilkada serentak, mereka juga harus cuti selama proses kampanye, sehingga akan ditunjuk penjabat-penjabat kepala daerahnya.

Untuk itu, mengenai Pj kepala daerah, jelas Sa’bani akan segera melapor perihal pengangkatan Pj Bupati/Walikota dimaksud kepada Gubernur Kaltim dan secara bertahap mengajukan ke Kemendagri setelah mempersiapkan dengan baik calon-calon yang akan diusulkan. Sedangkan penetapannya tetap menjadi kewenangan pusat, daerah sifatnya hanya mengusulkan.

“Kalau bisa yang mengisi jabatan Pj dari Kaltim, apalagi jumlahnya hanya enam, saya fikir cukup pejabat yang ada di Kaltim,” tuturnya

Oleh karena itu, masyarakat di masing-masing daerah yang ditunjuk Penjabatnya, dirinya berharap dapat membackup dan pendukung Penjabatnya dalam menjalankan pemerintahan.

“Pj kepala daerah, harus netral itu yang paling penting, termasuk melaksanakan roda pemerintahan, menjaga kondusifitas daerah pada saat proses kampanye,” pintanya