BALIKPAPAN— Pangdam VI/Mulawarman (Mlw), Mayjen TNI Subiyanto membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam VI/Mulawarman di Aula Makodam, Rabu (11/3).

Pangdam dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh para Dansat karena atas kinerja nya sehingga prajurit dan PNS Kodam VI/Mlw tahun 2019 telah dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kinerja, hal tersebut tercermin terlihat berdasarkan hasil audit internal dari Itjenad yang baru saja dilakukan dan tidak ditemukannya adanya penyimpangan.

Dalam penyampaiannya, Pangdam memberikan informasi kepada para Dansat bahwa sampai saat ini kepercayaan publik atau masyarakat atas kinerja TNI masih dalam urutan paling teratas dan itu merupakan hasil kerja keras para prajurit.

“Kita semua harus mengikuti perkembangan, harus fleksibel untuk menuju kemajuan di masa-masa yang akan datang,” jelasnya

Sesuai jati diri TNI sebagai prajurit profesional diharapkan harus mampu dan mudah menyesuaikan dengan dinamika situasi yang terjadi dalam mengemban tugas guna menjaga stabilitas wilayah Kodam VI/Mulawarman yang menghadapi perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 dan mendukung rencana persiapan perpindahan ibukota negara.

Berkaitan dengan Pilkada serentak dalam beberapa bulan kedepan, netralitas TNI kembali diingatkan oleh Pangdam. Salah satu yang dipandang dapat mempengaruhi Pilkada oleh para kontestan tentunya adalah TNI-Polri yang mempunyai jangkauan sampai di desa-desa.

“Menurut padanggan para kontestan,TNI-Polri karena punya Babinsa dan Bhabinkamtibmas punya jangkauan luas hingga ke desa-desa,” pungkas Pangdam.

Jenderal Bintang Dua tersebut mengingatkan para Dandim jajaran Kodam VI/Mlw yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang dapat merugikan nama satuan, terutama TNI Angkatan Darat dan TNI sendiri hanya gara-gara hal yang sepele.

“Jangan sampai menjadi kosumsi publik gara-gara hal sepele untuk menjelekan nama TNI, TNI AD, satuan itu sendiri. Ini harus mulai dipahami oleh para Dandim,”pesannya.

Dalam pelaksanaan Rapim Kodam VI/Mulawarman tahun ini, Pangdam dan Kapolda Kaltim serta satuan jajaran dibawahnya menerima pembekalan oleh pimpinan KPK Wakil Ketua KPK Bapak Nawawi Pomango tentang Pencegahan Korupsi. Pembekalan yang diikuti juga oleh pejabat pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian dari memberikan pengetahuan berkaitan dengan upaya pencegah an Korupsi di wilayah Kodam VI/Mulawarman .

Pendam VI/Mulawarman

TANA PASER– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk tahun 2021, di Pendopo Kabupaten, Rabu (11/03).

Rapat konsultasi ini diikuti para kepala OPD, tokoh masyarakat, perwakilan LSM, dan beberapa asosiasi profesi. Hadir dalam konsultasi ini Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Paser Ina Rosana, Wakil Ketua DPRD Paser Fadly Himawan, dan beberapa anggota DPRD Paser.

Adapun narasumber dalam konsultasi publik ini diantaranya Dr Ibrahim, MP akademisi Universitas Mulawarman, Sanusi Oneh dari tokoh masyarakat, dan Kepala Dinas Kesehatan Amir Faisol serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Muksin.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ina Rosana dalam sambutan Bupati mengatakan konsultasi publik dilakukan guna memperoleh masukan dan saran bagi penyempurnaan dokumen RKPD tahun 2021.

Menurutnya, rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan dan partisipatif dengan pendekatan top-down dan bottom up. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

“Berdasarkan amanat peraturan tersebut maka rancangan awal RKPD wajib dibahas bersama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik,” ujarnya.

Pada RKPD Tahun 20201, Pemkab Paser mengusung tema “Pemantapan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Potensi Ekonomi Yang Berkelanjutan”.

“Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021,” katanya.

Kepala Bappedalitbang Paser Muksin mengatakan ketiga program prioritas pembangunan Pemkab Paser di tahun 2021 antara lain pemantapan kualitas infrastruktur, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal dan perlindungan terhadap daya dukung lingkungan hidup.

“Selain itu Pemkab Paser juga memerhatikan peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan SDM aparatur,” katanya.

Muksin mengatakan konsultasi ini dalam rangka memperoleh saran dan masukan, yang nantinya akan menjadi aspirasi pada Forum Perangkat Daerah.

“Masukan ini untuk menetapkan prioritas pembangunan sehingga rancangan awal rencana kerja,” katanya.

Pemab Paser kata Muksin menyadari bahwa perencanaan pembangunan yang telah disusun saat ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Paser.

Namun demikian, lanjut ia, melalui programkegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

SAMARINDA – Gubernur Kaltim H Isran Noor sangat mendukung keberadaan Forum Pemuda Disabilitas Kreatif yang difasilitasi oleh Dinas Pemuda dan Olaharaga (Dispora) Kaltim, apalagi produk-produk hasil inovasi dan kreasi yang dihasilkan forum akan dilombakan di tingkat nasional.

“Saya sangat mendukung dan mensupport luar biasa kepada pemuda-pemudi disabilitas tergabung dalam Forum Pemuda Disabilitas Kreatif Kaltim. Semoga pemuda disabilitas bisa mandiri dan percaya diri. Mereka adalah komunitas yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, daerah maupun negara,” papar Isran Noor saat menerima Kepala Dispora Kaltim bersama jajarannya serta para pemuda disabilitas, di Ruang Rapat Gubernur Kaltim, Rabu (11/3).

Isran Noor menambahkan para disabilitas memiliki peran penting dalam pembangunan, kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Sesuai visi Kaltim Berdaulat tahun 2018-2023 dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)  untuk pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas dijadikan prioritas.

“Teruslah berkarya, berinovasi dan berkreasi menciptakan produk bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Harapannya hasil karya yang diciptakan bisa menjadi karya inovatif terbaik di tingkat nasional. Dispora harus terus melakukan pembinaan dan pemberdayaan serta pengembangan bagi pemuda disabilitas ini,” pesan Isran Noor.

Kepala Dispora Kaltim Syirajudin mengatakan forum menjadi wadah pemuda disabilitas berupa Forum Pemuda Disabilitas Kreatif dan organisasi ini merupakan yang pertama di Indonesia,

Bahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Sekretaris Menpora mengapresiasi Dispora yang telah melakukan pembinaan, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan bakat pemuda disabilitas.

“Para pemuda disabilitas telah berhasil menciptakan berbagai kerajinan berkualitas seperti membuat sofa dari hasil limbah serta kreasi kerajinan lainnya. Hasil kreativitas mereka akan dilombakan di National Paralympic Committee (NPC), yang akan digelar Kementerian MenPAN yang direncanakan pada April mendatang,” papar Srijuddin.

Samarinda – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kaltim menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV, dengan tema Optimalisasi Kinerja DWP Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Untuk Suksesnya Pembangunan di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (10/3).

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, H. Elto mewakili Gubernur Kaltim sekaligus membuka Musda IV DWP Kaltim dalam sambutannya mengatakan saya menyembut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Saya harap ada dinamika organisasi yang baik dan mampu menyelaraskan program dengan pemerintah. Kerja keras DWP Kaltim turut membantu dan berkontribusi membantu pemerintah dalam proses ini.

“DWP punya peran vital. Kontribusi ibu-ibu DWP sangat kami harapkan untuk menyiapkan generasi yang andal cerdas dan harmoni. Program tidak perlu muluk, yang penting bermanfaat,” ucap Elto.

DWP juga diminta siap mendukung rencana pemindahan ibu kota negara, terlebih melakukan koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja termasuk perangkat daerah terkait agar semua program DWP berjalan sukses.

Untuk diketahui, Musda kali ini akan membahas program Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kaltim untuk periode 2019-2024.

Hadir Penasehat DWP Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor dan Ketua DWP Kaltim periode 2014-2019 Hj Sonya Evelyn Saini serta sebanyak 325 peserta mengikuti kegiatan ini berasal dari pengurus provinsi, kabupaten dan kota serta DWP dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal.

 

 

Samarinda—Ketua Pokja Kampung Keluarga Berencana (KB) Kaltim M. Jauhar Efendi menginginkan agar di setiap Kampung KB mendapatkan pembinaan dan edukasi mengenai pengelolaan kampung KB. Hal semacam itu dapat memberikan pemahaman pendidikan kependudukan dengan masyarakat secara lebih baik.

“Saya ingin di setiap Kampung KB itu ada di seluruh Kaltim dan juga ada semacam edukasi atau pendidikan agar anak-anak di sana dapat belajar terkait dengan masalah kependudukan. Terlebih Kampung KB percontohan langsung dihadirkan,” kata Jauhar saat membuka kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Center of Excellent (CoE) Pengelolaan Kampung KB, di Samarinda, Senin (9/3).

Menurutnya, pengelola Kampung KB percontohan yang mengikuti kegiatan harus meningkat kualitas pengelolaan Kampung KB nya setelah mendapat pencerahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  Kaltim saat kembali ke daerah masing-masing.

Setidaknya kata Jauhar menjadi rujukan bagi Kampung KB lain dalam pengelolaan dan pengoptimalkan segala potensi yang ada di desa atau kampung, baik pemberdayaan ekonomi maupun kesejahteraan keluarga. “Oleh sebab itu yang hadir di sini harus benar-benar menjadi COE. Sektor kunci pelaksanaan Program Kampung KB pada tataran setingkat desa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli menyebutkan dalam kegiatan ini pihaknya menghadirkan Kampung KB percontohan, yakni Kampung KB Maluang yang ada di Kabupaten Berau. Menurutnya Kampung KB Maluang memiliki sebuah program yang sangat baik untuk ditiru oleh Kampung KB lain yang ada di Kaltim.

“Kami hadirkan Kampung KB Maluang sebagai Kampung KB percontohan dan hal ini semoga dapat dicontoh oleh Kampung KB yang ada di Kaltim dan jangan di contoh apabila ada kesalahan dari Kampung KB Maluang,” ujar Eli.

Kampung KB  telah banyak dibentuk di wilayah  setingkat desa dengan kriteria tertentu  dengan keterpaduan program  KKBPK. Di Provinsi Kaltim Kampung KB yang telah terbentuk sebanyak  298 Kampung KB di antaranya di Kabupaten  Berau  sebanyak 30,  Kutai Timur  34, Bontang 4, Kutai Kartanegara  37, Mahulu 10, Kutai Barat  38, Samarinda 59, Balikpapan 34, PPU 31 dan di Kabupaten Paser  sebanyak 21.

 Samarinda—– Sejak Tahun 2011 hingga Tahun Anggaran 2019, pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Provinsi Kalimantan Timur yang ditangani Dinas Sosial Kaltim tercatat berjumlah 1131 KUBE untuk sumber pendanaan APBN dan 419 KUBE untuk sumber pendanaan APBD Kaltim. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kaltim, H.M Agus Hari Kesuma, di Samarinda, Selasa (10/3).

Agus menjelaskan, pada tahun 2011, program KUBE di Kaltim yang menggunakan sumber pendanaan dari APBN hanya dilaksanakan di dua daerah yakni Kutai Barat sebanyak 50 KUBE, serta Kutai Timur 20 KUBE, sedangkan untuk sumber dana APBD sebanyak 50 KUBE yakni di Kota Samarinda.

Untuk tahun 2012, program KUBE (APBN) dilaksanakan di lima daerah di Kaltim, terdiri dari Kutai Barat 1 KUBE yang bersumber APBD, di tahun 2012 hanya dilaksanakan di Kota Samarinda yakni sebanyak 50 KUBE.

Di tahun 2013, program KUBE (APBN) dilaksanakan di empat daerah di Kaltim, terdiri dari Kutai Barat 30 KUBE, PPU 30 KUBE, Paser 30 KUBE dan Bontang 20 KUBE. Adapun untuk KUBE (APBD) sebanyak 20 KUBE yang dilaksanakan di Kabupaten Berau.

Sementara itu untuk tahun 2014, program KUBE dilaksanakan di enam daerah di Kaltim, meliputi Kutai Barat 30 KUBE, PPU 30 KUBE, Paser 30 KUBE, Samarinda 20 KUBE, Balikpapan 15 KUBE, serta Bontang 15 KUBE. Untuk KUBE (APBD) dilaksanakan di dua daerah yakni Berau 50 KUBE, dan Samarinda 23 KUBE.

Lanjutnya, pada tahun 2015, program KUBE (APBN) dilaksanakan di delapan daerah di Kaltim, meliputi Kutai Barat 35 KUBE, PPU 35 KUBE, Paser 35 KUBE, Kutai Timur 35 KUBE, Berau 35 KUBE, Samarinda 20 KUBE, Balikpapan 15 KUBE, serta Bontang 15 KUBE. Di tahun yang sama, program KUBE (APBD) dilaksanakan di dua daerah yakni Berau 25 KUBE dan Samarinda 25 KUBE.

Berlanjut di tahun 2016, program KUBE (APBN) dilaksanakan di enam daerah di Kaltim, terdiri dari Kutai Barat 20 KUBE, PPU 20 KUBE, Paser 20 KUBE, Kutai Timur 20 KUBE, Balikpapan 20 KUBE dan Bontang 30 KUBE. Adapun untuk KUBE (APBD), dilaksanakan di dua daerah yakni Paser 25 KUBE dan Berau 25 KUBE.

Pada tahun 2017, program KUBE (APBN) dilaksanakan di empat daerah di Kaltim, meliputi Kutai Barat 20 KUBE, PPU 30 KUBE, Paser 30 KUBE, dan Balikpapan 20 KUBE. Untuk program KUBE (APBD) dilaksanakan di empat daerah, yakni PPU 16 KUBE, Paser 20 KUBE, Samarinda 15 KUBE dan Balikpapan 15 KUBE.

Pada tahun 2018, program KUBE (APBN) dilaksanakan di empat daerah di Kaltim, terdiri dari Paser 20 KUBE, Kutai Timur 30 KUBE, Samarinda 20 KUBE, serta Bontang 30 KUBE. Sementara itu untuk program KUBE (APBD) di tahun tersebut dilaksanakan di dua daerah yakni PPU 20 KUBE dan Balikpapan 20 KUBE.

Di tahun 2019, program KUBE (APBN) menyentuh lima daerah di Kaltim, meliputi PPU 20 KUBE, Kutai Timur 30 KUBE, Berau 20 KUBE, Balikpapan 20 KUBE , dan Bontang 60 KUBE. Sedangkan untuk program KUBE (APBD) di tahun 2019 hanya dilaksanakan di Kota Balikpapan yakni sebanyak 20 KUBE.

Sekadar diketahui, program KUBE yang bersumber pada APBN, jumlah atau besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp20 Juta/KUBE, dengan sistem cash transfer yang dilakukan secara langsung ke masing-masing rekening KUBE yang bersangkutan, yang mana setiap KUBE terdiri dari 10 orang.

Adapun untuk program KUBE yang bersumber pada APBD Kaltim, jumlah atau besaran bantuan yang diberikan PAGU dana yang dialokasikan sebesar Rp15 Juta/KUBE, yang diberikan dalam bentuk barang disesuaikan dengan jenis usaha KUBE yang bersangkutan. Berbeda dengan jumlah anggota KUBE (APBN), tiap kelompok/KUBE dalam program KUBE (APBD) ini hanya terdiri dari 5 orang/KUBE.

Sebagai informasi, KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yaitu salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan

PPU—- Guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, Dandim 0913/PPU Letkol Inf Mahmud berkomitmen menggalakan Sholat Subuh Berjamaah.

Kegiatan Sholat subuh berjamaah ini rencananya akan dilaksanakan tanggal 18 Maret 2020 yang akan dihadiri oleh berbagai instansi termasuk tokoh agama dan ditetapkan awal sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Islamic Center Jl Provinsi KM 08 Kelurahan Nipah-Nipah.

Menurutnya, sesungguhnya bangun sebelum Subuh itu banyak manfaatnya mulai dari menyiapkan diri, selain itu shalat juga lebih jauh bisa menata diri lebih baik di setiap awal paginya, apalagi, shalat Shubuhnya berjamaah.

“Subhanallah, insya Allah pahalanya luar biasa dahsyatnya,” ucapnya saat memimpin rapat persiapan, Rabu (11/3)

Dandim menjelaskan Program sholat subuh berjamaah ini sebagian dari penjabaran kalimat Religius yang terdapat pada semboyan Kabupaten PPU Maju Modern dan religius.

Tambahnya, yang mendorong timbulnya program sholat subuh berjamaah, dikarnakan sebagian besar umat muslim apabila akan menunaikan sholat subuh berjamaah terasa berat sekali dan harus memerlukan perjuangan sehingga terbentuklah Gerakan Pejuang subuh.