BALIKPAPAN — Penyebaran COVID-19 menjadi kekhawatiran besar yang dirasakan oleh banyak negara, salah satunya Indonesia. Pasalnya, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemik global karena banyaknya orang yang telah terpapar virus tersebut.

Balikpapan sebagai pintu gerbang calon IKN tentunya juga tidak terlepas dari kepanikan yang dirasakan beberapa waktu ini. Maka dari itu untuk meminimalisir berbagai kemungkinan yang akan berdampak buruk bagi masyarakat Balikpapn dan sekitarnga maka adapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota Balikpapan untuk para pelajar.

Kebijakan tersebut berisi bahwa mulai Senin, 16 Maret 2020, pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan Kota Balikpapan mengambil kebijakan meliburkan sekolah dari tingkatan PAUD sampai SMP selama satu minggu. Sementara, Sekolah Menengah Atas masih menunggu instruksi karena kewenangannya berada di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

“Saya mohon kepada orang tua murid untuk pengawasannya, karena keputusan meliburkan ini bertujuan agar anak anak kita berada di dalam rumah dan mengurangi segala aktifitas kegiatan di luar,” jelas Rizal Effendy.

Rizal pun menghimbau kepada sekolah sekolah yang akan melaksanakan study tur untuk menunda terutama ke daerah daerah yang sudah terdampak Covid-19.

Selain itu,hasil rapat Koordinasi dengan musyawarah pimpinan daerah Balikpapan juga DPRD Balikpapan serta semua unsur terkait akan diumumkan esok hari.

Harapannya masyarakat dapat terus mengikut perkembangan mengenai COVID-19 secara berkala dan tetap waspada dengan terus menjaga kebersihan maupun kesehatan diri. (DISKOMINFO/Lely)

SAMARINDA – Pelaksanaan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS formasi tahun 2018 menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS di lingkungan Pemprov Kaltim bertempat di Pendopo Odah Etam, Senin (16/3).

Dalam arahan Gubernur Kaltim,  H Isran Noor yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim, H. Fathul Halim menyampaikan ucapan selamat kepada yang baru saja menerima SK Pengangkatan sebagai PNS dan sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kaltim.

Gubernur Kaltim, Isran berpesan dalam sambutan tersebut bahwa dalam Peraturan Kepegawaian, seseorang yang diangkat sebagai PNS wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai implementasi kode etik PNS serta merupakan upaya pembinaan PNS sebagai aparatur yang bertujuan agar mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Hendaknya lafal yang baru diucapkan secara sungguh-sungguh dipahami serta diamalkan dalam setiap tugas jabatan selama aktif melaksanakan tugas sebagai PNS dimanapun berada.

“Sumpah yang barusan dilakukan jangan dipandang formalitas belaka, sebaliknya sumpah janji tersebut dipandang komitmen Saudara sebagai pelayan masyarakat, selain itu Saudara harus mampu memberikan pelayanan terbaik sebagai PNS,” kata Fathul Halim.

Sementara Kepala BKD Kaltim, Hj Ardiningsih mengungkapkan jumlah penerima SK Pengangkatan sebagai PNS formasi tahun 2018 dan pengambilan sumpah/janji PNS di lingkungan Pemprov Kaltim hari ini totalnya sebanyak 400 orang. Dengan rincian PNS Formasi 2018 sebanyak 280 orang dan berstatus sebagai PNS tetapi belum diambil sumpah sebanyak 120 orang.

“Sebenarnya masih ada 300 lebih di data kami yang belum diambil sumpah, terutama itu yang kemarin dari perpindahan Kab/Kota kebanyakan guru. Kalau yang PNS formasi 2018 paling banyak itu guru dan kesehatan, kemudian baru tenaga tehnis lainnya,”kata Ardiningsih.

Hadir pada acara tersebut yang sekaligus juga sebagai saksi Kepala Biro Organisasi Sekdaprov Kaltim, Rozani Erawadi dan sejumlah Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Kaltim