Samarinda—Dalam penanganan wabah penyakit di dunia, Anthony de Mello pernah mengingatkan bahwa jumlah korban bisa menjadi lima kali lipat, kalau terjadi ketakutan di saat terjadi wabah penyakit. Seribu orang menjadi korban karena sakit, sedangkan empat ribu orang menjadi korban karena panik. (Mello, A. D. (1997). The heart of the enlightened: a book of story meditations. Glasgow: Fount Paperbacks)

Berkaca pada hal tersebut, komunikasi adalah bagian terpenting dalam menghadapi ancaman pandemi. Kepercayaan publik perlu dibangun dan dijaga agar tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat dan agar penanganan dapat berjalan lancar.

Salah satu instruksi yang diberikan Presiden RI H. Joko Widodo adalah Pemerintah harus menunjukan bahwa Pemerintah serius, Pemerintah siap dan Pemerintah mampu untuk menangani outbreak ini.

Persepsi tentang kesiapan dan keseriusan Pemerintah perlu disampaikan kepada publik melalui penjelasan yang komprehensif dan berkala, dengan menjelaskan apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemerintah.

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov Kaltim, Diddy Rusdiansyah mengatakan, dalam menghadapi kondisi saat ini, Kominfo sebagai gugus terdepan dalam menyampaikan infomasi kepada masyarakat, ada 4 pilar komunikasi  publik terkait COVID-19. Yang pertama memberikan informasi kepada masyarakat untuk tetap tenang dan selalu waspada.

“Ini adalah upaya kita, salah satunya pemasangan baliho pemasangan Billboard siaran terbuka. Kemudian kita menggunakan berbagai kanal diantaranya media siber, media cetak lembaga penyiaran seperti RRI TVRI itu kita optimalkan semua,”ucapnya saat memimpin rapat pembahasan Protokol Komunikasi Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Ruang Kudungga Diskominfo Kaltim Selasa (18/3) kemarin.

Yang kedua Koordinasi dengan instansi terkait. Salah satu upaya tersebut adalah membentuk satuan tugas (satgas) sebagaimana yang diamanatkan pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dimana ini merupakan domain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memprosesnya lebih lanjut dengan menetapkannya dalam surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

“Dari kami kominfo yang kita bentuk sekarang ini adalah tim komunikasinya, jadi SK yang kami terbitkan menunggu rujukan dari BPBD. Jadi ini sifatnya lintas perangkat daerah.”imbuh pria berkacamata tersebut.

Sementara itu untuk pemberian akses informasi ke media upaya yang dilakukan adalah menetapkan atau membentuk juru bicara khususnya dari Dinas Kesehatan.

Yakni menempatkan Media Center di Kominfo untuk menghindarkan Dinas Kesehatan dari kesibukan publikasi, dan nantinya setiap hari akan disampaikan press release oleh juru bicara pada pukul 12.00 Wita.

“Tadi pagi kami sudah rapat dengan tim teknis dengan bidang TI. Jadi hari Senin situs kita mengenai COVID 19 Kaltim itu sudah muncul,”Jelas Diddy.

Ia menerangkan, di dalam website tersebut akan menyediakan fasilitas berupa question and answer, baik melalui email maupun cek online.

Namun, tidak semua informasi bisa di berikan oleh Media Center, contohnya hal-hal teknis mengenai kesehatan karena itu murni dari dinas kesehatan yang akan menjawabnya langsung.

“Jadi nanti kita akan berikan admin kepada Dinas Kesehatan apabila ada masuk cek online atau ada masuk email yang terkait langsung mengenai teknis kesehatan, kami akan serahkan langsung kepada Dinkes untuk menjawabnya.”Terang Diddy.

Selanjutnya ketiga, terkait kanal penyampaian informasi atau publikasi dengan melibatkan organisasi PWI, IJTI dan AJI.

Diddy meminta kepada rekan rekan media agar menghindari bahasa-bahasa yang dapat menimbulkan kepanikan dan ketidaktenangan masyarakat sesuai arahan protokol Komunikasi maka, penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah adalah merujuk narasi-narasi yang berlaku secara nasional, antara lain pemerintah serius siap dan mampu menangani COVID-19, masyarakat tetap tenang dan waspada, COVID-19 bisa sembuh dan lawan COVID-19.

“Jadi diharapkan kepada teman-teman PWI IJTI, AJI dan media lainnya kita bersatu padu untuk bersama-sama menciptakan ketenangan masyarakat,dengan menggunakan bahasa-bahasa yang santun,”harap Diddy.

Dan yang ke empat pengarusutamaan gerakan mencuci tangan dengan sabun. “Jadi protokol memastikan di setiap keramaian  itu ada gerakan mencuci tangan. Baik di lingkungan instansi pemerintahan, swasta, mall ada memasang baliho atau backdrob. Dan Itu di pandu oleh BPBD,”tuturnya. (Diskominfo/Rey)

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *