Sangatta – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ismunandar langsung merespon cepat arahan Presiden Joko Widodo untuk meminta keringanan terhadap sejumlah lembaga pemberi pinjaman kredit, khususnya kredit yang sudah disalurkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kutim.

Hal ini tertuang dalam surat permohonan Bupati Ismunandar nomor 180/25/HK.PPU/III/2020 pertanggal 30 Maret 2020 yang ditujukan kepada pimpinan perbankan, leasing dan lembaga kreditur non perbankan di Sangatta, perihal permohonan restrukturisasi kredit bagi debitur UMKM.

Dalam suratnya, Bupati Ismunandar memohon agar lembaga perbankan maupun non perbankan yang pemberi pinjaman kredit kepada pelaku UMKM agar dilakukan restrukturisasi kredit, berupa penundaaan angsuran kredit selama 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebijakan perbankan/leasing/kreditur non perbankan, dalam memberikan keringanan pembayaran angsuran kredit. Permohonan ini juga sudah sesuai arahan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam konferensi persnya belum lama ini, serta terkait kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Contercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

“Bahwa sebagai akibat penyebaran COVID-19 yang telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada pelaku UMKM di Kutai Timur. Karenanya dalam upaya meringankan beban masyarakat khususnya Debitur UMKM, maka dimohon agar lembaga perbankan maupun non perbankan yang pemberi pinjaman kredit kepada pelaku UMKM, agar dilakukan restrukturisasi kredit, berupa penundaaan angsuran kredit selama 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebijakan perbankan/leasing/kreditur non perbankan, dalam memberikan keringanan pembayaran angsuran kredit,” ujar Ismunandar dalam suratnya.

Lanjut Ismu, akibat mewabahnya COVID-19 saat ini tentu memberikan dampak kepada sejumlah pelaku usaha, mulai dari pelaku usaha besar atau makro hingga pelaku UMKM sektor ekonomi, terutama yang memang memiliki tanggungan kredit. Adapun debitur terdampak pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, dan pertanian.

“Di Kutim sendiri, semua sektor cukup merasakan dampak COVID-19. Adapun debitur terdampak pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, dan pertanian,” sebut Ismu.

Sementara itu, tidak hanya memintakan keringan dalam pembayaran angsuran kredit bagi pelaku UMKM di Kutim, Pemerintah Kutim juga akan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat miskin, pedagang kecil dan kaki lima, serta masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap atau penerima upah harian.

“Pemberian bantuan bahan sembako ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat Kutim yang terdampak COVID-19. Banyak pelaku usaha makanan keliling yang saat ini terpaksa berhenti berjualan karena imbas dihentikannya sementara aktivitas belajar mengajar di sekolah. Belum lagi kebijakan pemerintah tentang physical distancing atau berdiam diri di rumah, juga membuat menurunnya omzet penjualan mereka. Sementara beban yang mereka tanggung cukup banyak. Biaya hidup keluarga dan termasuk cicilan kredit yang harus dibayar setiap bulannya. Semoga apa yang diupayakan Pemkab Kutim saat ini mampu sedikit meringankan beban masyarakat Kutim,” ujar Ismu.

BALIKPAPN — Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan bantuan sosial kepada warga Indonesia yang terdampak akibat penyebaran COVID-19. Tentunya itu merupakan pilihan terbaik saat beberapa sektor di Indonesia mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan salah satunya sektor ekonomi. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, termasuk Balikpapan.

Di luar itu, dalam tahap selanjutnya pemerintah kota Balikpapan memutuskan menggratiskan selama 3 bulan terhadap kategori PELANGGAN SOSIAL PDAM Balikpapan. Selain itu akan ada penyesuaian untuk kategori pelanggan lain. Pemerintah kota Balikpapan pun menerima bantuan tahap pertama dana sebesar Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) yang dihimpun dari penghasilan PNS Balikpapan melalui KORPRI yang diserahkan langsung oleh Sekda Pak Sayid Fadli.

“Nantinya ini akan disalurkan kepada warga kota yang terdampak lalu pemerintah membentuk tim penggalangan dana yang akan diketuai oleh saudara Roy Nirwan bersama himpunan pengusaha lokal lainnya,”jelas Rizal Effendy.

Dijelaskannya bahwa sinergitas pemerintah dan swasta ini diharapkan nantinya akan mampu mempercepat pengumpulan serta pendristibusian bantuan bantuan kepada warga kota.

“Mohon doa dan dukungannya,”akhir Rizal. (DISKOMINFO/Lely)

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan pembatasan wilayah yang dijaga ketat petugas keamanan demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Termasuk meminta masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah hingga kondisi kembali kondusif.

Hal tersebut membuat masyarakat bingung cara memenuhi kebutuhan harian. Tak ayal, pengalihan alternatif seperti belanja online mulai digalakkan.

Pedagang di pasar tradisional pun mengikuti pemanfaatan teknologi tersebut. Menjaga tetap ada pendapatan harian para pedagang di pasar.

Salah satu yang menerapkannya yaitu pedagang Pasar Klandasan Balikpapan. Beberapa menawarkan pesan antar sayur, hingga sembako kerumah konsumen. Pedagang pasrah mengharapkan pembeli ramai di pasar ditengah kondisi saat ini.

“Makanya kami beralih ke online. Pemesanan dilakukan di media sosial pribadi saya, seperti promosi di Facebook, Whatsapp dan Instagram. Mulai menerapkan 10 hari belakangan,” ujar Rusdi, pedagang sayur di Pasar Klandasan, Kamis (2/4/2020).

Transaksi pesan antar, lanjutnya dengan penambahan biaya pengantaran. Rusdi menyebut, pembelian online yang dilakukan konsumen tidak cukup menguntungkan. Ia pun menghadapi beberapa kendala. Menurutnya transaksi langsung lebih menguntungkan.

Selain itu, lokasi pengantaran barang yang jarak tempuhnya cukup jauh. “Kalau seperti itu, saya memanfaatkan jasa kurir ojek online,” tambahnya.

Diketahui, pasar Klandasan terdapat tandon untuk mencuci tangan bagi pengunjung yang keluar masuk pasar. Hal ini sebagai bentuk peduli kebersihan pemerintah kota pada fasilitas umum yang ada.

Salah satu warga yang memanfaatkan belanja online adalah Hardianti. Ditengah kondisi saat ini, yang mengharuskan ia tetap tinggal dirumah, belanja online membantu dapurnya tetap mengepul.

“Belanja di aplikasi, ojek online kan menyediakan layanan itu. Belanja kebutuhan pokok, jajan anak, sayur mayur dilakukan disana. Terbantu sih, tapi namanya ibu rumah tangga, lebih enak kalau pilih-pilih sendiri di tempatnya. Mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir,” pungkasnya. (*)

BONTANG – Dana jumbo kisaran Rp 39 miliar sudah disiapkan Pemkot Bontang untuk penanganan pandemi Covid-19. Pos anggaran ini dikhususkan untuk sektor medis, hingga dampak ekonomi, sosial. Terutama masyarakat Bontang. Salah satunya, pemberian dana stimulan Rp 500 ribu per Kepala Keluarga dan PDAM gratis, tiga bulan.

Teknis penyaluran Rp 500 ribu per Kepala Keluarga (KK) khususnya warga kurang mampu di Kota Bontang, Kalimantan Timur juga dimatangkan. Ini disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang, Aji Erlinawaty usai rapat koordinasi percepatan penangan Covid-19 lintas OPD dan sektor swasta, perusahaan, Rabu (1/4) siang.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni bilang, data dan kriteria warga kurang mampu mengacu kepada aturan pemerintah. Jika merujuk itu, ada kisaran 8.510 kepala keluarga (KK). Sementara, 4.708 KK sudah mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah pusat setiap bulannya. Sisanya, 3.802 KK yang akan disasar mendapatkan Rp 500 ribu per bulan. Dimulai April, Mei, sampai Juni.

“Kalau data Dinas Sosial ya ada 3 ribuan. Tapi bisa jadi bertambah. Apalagi, adanya pandemi Corona ada penambahan warga miskin baru. Sebut saja pekerja informal. Ada ojek daring, penjual pentol, nelayan dan masih banyak lagi,” beber Neni.

Data warga kurang mampu terus dikumpulkan. Pemkot melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihak swasta, seperti asosiasi penjual pentol, ojek daring, sampai Ketua RT juga akan diminta mendata. “Semua dilibatkan, jangan sampai ada yang membutuhkan malah enggak dapat. Apalagi tumpang tindih,” tegas Neni.

Pun soal penggratisan tagihan PDAM Tirta Taman Bontang. Jika mengulik data PDAM, Neni berkata ada 27 ribu pelanggan atau sambungan rumah yang akan menerima penggratisan selama 3 bulan. April sampai Juni. Puluhan ribu sambungan rumah, terkecuali sambungan di kantor dan perusahaan.

“Awalnya kan 28 ribu, ternyata data PDAM hanya 27 ribu sambungan rumah. Semua kategori rumah tangga digratiskan. Masjid, rumah ibadah juga. Usaha kecil juga gratis. Kecuali perusahaan besar ya, tetap bayar,” tambah Neni.

Sementara Wali Kota Neni memastikan anggaran jumbo Rp 39 miliar ini diperoleh dari pergeseran anggaran APBD 2020. Mulai dari dana perjalanan dinas pejabat dialihkan seluruhnya ke penanganan Covid-19.

“Pejabat kan sudah enggak boleh perjalanan dinas. Nah, kita ambil dananya untuk penanganan Covid-19,” jelas Aji.

Selain memangkas perjalanan dinas, ada juga kegiatan diubah. Misalnya, pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis serta pembuatan ruang isolasi di gedung klinik RSUD Taman Husada. Semula Pemkot akan membangun lantai 5 untuk rumah sakit tipe B, tapi dijadikan ke ruang isolasi. Dananya kisaran Rp 4 miliar.

“Kalau kurang, kita tambah dari anggaran Pilkada Bontang di KPU. Di sana ada Rp 20 miliar. Mungkin baru terpakai Rp 1 miliar. Kita masih ada anggaran untuk penangan Covid-19,” ujar Neni. ***

TANJUNG REDEB- Kekuatan medsos kembali diperlihatkan ,cuitan nitizen menggugah hati Wakil Bupati Berau untuk menolong seorang yang selama 2 minggu tidak bekerja, karena menghindari keluar rumah akibat wabah virus Covid-19.

Bacottang seseorang kepala keluarga kurang mampu yang di beri santunan oleh orang nomor 2 di Berau.

Kisah pilunya itu diketahui setelah pengguna akun facebook Hasmi Amy bercerita kondisi Bacottang dan keluarganya di kolom komentar postingan facebook tentang Wabup Agus Tantomo bagi ayam potong gratis ke warga dalam pandemi virus corona.

“Ada warga gunta yang sangat butuh bantuan, dia lagi sakit, anaknya masih kecil dan rumahnya aja gubuk. Mungkin kalau gak ada bantuan dalam dua hari ini, keluarga itu tidak ada beras lagi. Karena tadi malam saya kesana berasnya kayanya tinggal 2 kg,” tulis akun Facebook Hasmi Amy.

Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo merepon cepat setelah melihat postingan netizen tersebut, Ia pun langsung meluncur kediaman Bacottang, Ditemani tim Palang Merah Indonesia (PMI), bertempat di Gang Rahmat Jalan Harm Ayoeb Gunung Tabur (1/4/2020).

Didampingi Lurah Gunung Tabur, Lutfi Hidayat, Ketua PMI yang juga sebagai Wakil Bupati Berau ini meminta bantuan yang diberikan tidak hanya untuk saat ini, akan tetapi ada upaya bantuan lebih lanjut agar keluarga dari Bacottang yang bekerja serabutan ini tetap dapat terbantu. Terlebih saat ini dengan pandemic covid-19 yang tentu memberikan dampak terhadap aktivitasnya.

“Ini bantuan saya pribadi dengan harapan membantu keluarga bapak Bacottang. Saya mendapat informasi ini dan langsung kesini,” ungkapnya

Bantuan yang diberikan disampaikan Agus Tantomo merupakan bantuan pribadi dirinya dengan harapan meringankan beban keluar saat ini. Wabup juga menyampaikan terima kasih ada warga lain yang memberikan perhatian untuk saling membantu dan juga memberikan informasi terhadap warga sekitarnya yang memang membutuhkan. Sehingga ada tindakan bersama untuk saling meringankan.

Wabup juga mengingatkan kepada masyarakat untuk sementara ini berada di rumah masing masing. Melakukan aktivitas dari rumah, sehingga upaya mencegah atau memutus rantai penyebaran covid-19 yang dilakukan bersama sama ini berjalan dengan baik.

“Saya imbau kepada warga Berau untuk mengikuti instruksi pemerintah agar tetap di rumah aja sebagai antisipasi penyebaran wabah virus corona ini,” tandasnya.

Sementara itu, Bacottang merasa bersyukur mendapat bantuan sembako. Beberapa hari ini dikatakannya sudah tidak bekerja lantaran wabah virus corona.

“Sama sekali sudah tidak ada beras di rumah untuk dimasak. Saya juga sudah berapa hari ini tidak bekerja gara-gara virus corona,” tutupnya.

SAMARINDA —Perkembangan kasus virus corona di wilayah Kaltim per Kamis (2/4/2020) tidak ada tambahan kasus positif, hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak

“Penyebaran Covid-19 bisa kita putuskan melalui dukungan dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan ketentuan yang ada,”jelas Andi kepada awak media melalui video conference, Kamis (2/4/2020).

Dikatakan, masyarakat jangan panik, tetap di rumah. Bekerja dan belajar serta beraktifitas dari rumah sesuai aturan dan imbauan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pemprov Kaltim terus berupaya memutus rantai penyebaran Covid-19 dan tak henti-hentinya mengimbau masyarakat untuk bersama melakukan physical distancing atau social distancing. Seperti menjauhi segala bentuk kerumunan/keramaian, menjaga jarak antar manusia,menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang.

Andi juga menegaskan terkait Alat Pelindung Diri (APD) sudah didistribusikan secara proporsional kepada rumah sakit yang menangani Covid-19 di Kaltim. Dan Kaltim masih menunggu bantuan tahap selanjutnya.

“April ini rencananya akan datang lagi bantuan APD dari pemerintah pusat. Kita juga sudah membelinya melalui bantuan Pemprov Kaltim,” ungkap Andi.

Selain itu, dirinya juga meminta media massa untuk bersama-sama menginformasikan kepada masyarakat pentingnya dilakukan physical distancing atau social distancing sebagai upaya mencegah penyebaran dan penularan wabah Covid-19.

Samarinda—Menghadapi bulan Ramadhan,Pemerintah Kota Samarinda sepakat tidak ada membuka pasar Ramadhan, tetapi akan dilakukan jualan secara online.

Guna memudahkan hal itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda resmi merilis sebuah sistem aplikasi jualan secara online  yang di beri nama Behambinan.

Kepala Diskominfo Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah, mengatakan ketika bulan puasa tiba, pasar ramadhan kerap menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk membeli makanan buka puasa.

Ia menuturkan, dengan adanya sistem belanja online ini bertujuan untuk mengurangi physical distancing ditengah wabah virus Corona atau Covid-19.

“Kominfo membantu masyarakat untuk tetap berjualan melalui online,” tutur Dayat sapaan akrabnya, Rabu (1/4).

Ia juga menjelaskan nama aplikasi tersebut di ambil dari bahasa daerah yakni bahasa Banjar yang berarti ‘saling menggendong dan saling menghidupi’.

Diketahui aplikasi ini hampir sama seperti fitur jual beli online pada umumnya.

“Nanti Para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Samarinda akan diajak untuk bergabung, market place. seluruhnya kita persilahkan untuk mendaftar,” terangnya.

Namun, para UMKM tersebut akan dikurasi terlebih dahulu. Gunanya untuk mengecek apakah layak atau tidak dimasukkan ke dalam aplikasi itu.

“Kami juga tidak mau aplikasi itu dikuasai oleh pengusaha besar, kita maunya semua orang saling bantu satu sama lain,” pungkasnya.

PPU– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui instansi terkait menyampaikan, pemerintah desa bisa memanfaatkan anggaran dari alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD) untuk pencegahan dan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

“Saat ini sudah banyak desa di PPU yang melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2020 untuk pencegahan virus corona,” ujar Kabid Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU, Usep Supriatna di Penajam, Kamis.

Desa-desa yang melakukan penyesuaian APBDes untuk pencegahan terhadap pandemi corona ini antara lain Desa Bukit Raya di Kecamatan Sepaku, Desa Bangun Mulya, Api-Api, dan Desa Sesulu di Kecmatan Waru.

Dalam giatnya, mereka membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 seperti melakukan penyemprotan menggunakan cairan disinfektan, menyediakan tempat untuk cuci tangan berikut sabun atau hand sanitzer, dan edukasi ke masyarakat terkait pencegahan virus corona.

Menurut Usep, dasar untuk perubahan atau penyesuaian APBDes adalah dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8/2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai.

Sementara itu, Tenaga Teknis Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (Pro-P2KPM) PPU, Imam Subarkah mengatakan bahwa atas dasar Surat Edaran Mendes PDTT itu, maka pemerintah desa dapat melakukan beberapa langkah untuk mencegah dan antisipasi penyeberan virus corona.

Langkah awal yang dilakukan desa antara lain menggelar musyawarah, rapat dan pertemuan pembekalan yang didanai APBDes dari bidang penyelenggaraan pemerintahan yang sudah ada, salah satu kesepakatannya adalah kegiatan Tanggap COVID-19 berikut rencana anggaran dan belanja (RAB).

Selain mengacu pada Surat Edaran Mendes PDTT tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai, masih ada sejumlah regulasi yang bisa dijadikan rujukan desa untuk melakukan perubahan APBDes.

Sejumlah rujukan itu ada di Pasal 40 ayat 1 huruf c dan Pasal 2 dalam Permandagri Nomor 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kemudian Permendes PDTT Nomor 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020.

“Berdasarkan Permendagri Nomor 20/2018 Pasal 40 ayat (1) hurif c, pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDes apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarbidang, antarsub bidang, antarkegiatan, dan antarjenis belanja,” kata Imam.

Sedangkan berdasarkan pada Surat Edaran Mendes PDTT tentang Tanggap COVID-19, maka surat ini bisa digunakan sebagai dasar untuk mengubah rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dan APBDes masing-masing desa.

Jika APBDes sudah ditetapkan, lanjut Imam, maka pemerintah desa dapat mendahului mengubah Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Penjabaran APBDes sebelum Perdes Perubahan APBDes, dalam rangka percepatan kegiatan tanggap bencana.

“Untuk mendahului perubahan Perkades tentang Penjabaran APBDes ini juga diatur dalam Permendagri Nomor 20/2018, yakni di Pasal 41 ayat (1). Semoga Relawan Desa Lawan COVID-19 yang sudah dibentuk di desa-desa di PPU berjalan lancar sehingga wabah ini cepat berlalu,” ucap Imam.

BERAU – Covid 19 menjadi momok kesehatan bagi semua orang, menyebar dengan cepat, dan dapat berakibat fatal bagi manusia yang memiliki kondisi rentan. Penanganan Covid 19 dipimpin Pemda Berau, dengan melibatkan gotong royong partisipasi seluruh elemen di Berau. Berbagai langkah upaya dilakukan bersama untuk kemanusiaan, bersama melawan Corona.

Salah satu upaya mendukung penanggulangan Corona yaitu dengan mendukung petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai yang berada di garis depan perawatan Pasien Dalam Pengawasan  (PDP) Covid 19 dan pengelolaan Orang Dalam Pemantauan  (ODP). Alat Pelindung Diri (APD) sebuah keharusan untuk menjaga petugas medis agar tetap sehat dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

PT Berau Coal (BC), melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) atau lebih dikenal sebagai CSR,  memberikan dukungan berupa alat pelindung diri untuk petugas medis, salah satunya Face Shield atau pelindung wajah, merupakan kreasi dan diproduksi oleh workshop Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM) di Berau dan Politeknik Sinar Mas Berau Coal (Poltek Simas Berau).

Face Shield mask salah satu APD tambahan untuk tim medis, melindungi tenaga medis dari cipratan cairan (droplet) ketika menangani pasien, perlindungan berlapis bagi petugas medis yang berada di garda depan perang melawan corona.

“Face Shield ini merupakan kreasi UMKM Berau dan karya anak – anak muda mahasiswa Poltek SMBC, bukan beli dari luar, selain mampu jadi pelindung tambahan bagi petugas medis, pemesanan Face Shield produksi lokal diharapkan mampu memberi pemasukan bagi UMKM Lokal supaya tetap berjalan di kondisi yang menantang ini”, tambah Arif Hadianto, Corporate Communications Manager PT Berau Coal.

Selain Face Shield mask, BC juga berkomitmen mendukung alat pelindung yang lain berupa masker, sarung tangan, baju medis, kaca mata, sepatu boot, keranda medis khusus COVID 19 dan rapid test untuk ODP dan PDP di RS Abdul Rivai.

“APD Medis tersebut nantinya akan diserahkan ke RSUD Abdul Rivai dan saat ini sedang dilakukan pengadaan secara bertahap, ini merupakan komitmen dan kontribusi PPM BC dalam penanggulangan Covid 19 di Berau” papar Gatot Budi Kuncahyo – VP Operations Support & Relations Director PT Berau Coal.

Selain dukungan APD medis ke RSUD, PPM BC juga mendukung kampanye cegah Covid 19 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, “selain mendukung upaya pengobatan di RSUD, PPM BC juga mendukung kampanye pencegahan, kemudian bersama – sama kontraktor mitra kerja juga akan memberikan kontribusi ke kampung dampingan seputar tambang untuk pencegahan covid 19”, tambah Horas Parsaulian Pardede, GM CSR BC.

Terpisah dr. Erva dari RSUD Abdul Rivai menyampaikan, saat ini kebutuhan APD memang menipis sehingga dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk mendukung kelengkapannya guna memaksimalkan upaya pencegahan dan menghadapi pandemik ini.

“sejauh ini beberapa pihak sudah berkomitmen membantu, PT Berau Coal misalnya sudah menyetujui membantu beberapa keperluan medis mulai dari peralatan dan kebutuhan lainnya, kita menunggu saja, semoga lebih banyak pihak yang turut membantu, mari bersama melawan covid-19 di wilayah Berau ini” tuturnya.

Samarinda- Selain tenaga medis, perjuangan melawan Covid-19 juga dilakukan oleh para petani di seluruh Indonesia. Mereka melakukan perlawanan dengan cara berproduksi secara berkelanjutan. Menyediakan pangan untuk kebutuhan rakyat adalah kerja nyata yang terus ditingkatkan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, menyampaikan bahwa para petani memiliki jasa yang sangat besar karena selama ini mereka berhasil menyediakan kecukupan bahan pokok masyarakat Indonesia.

“Menurut saya orang yang bekerja di garda depan itu bukan hanya tenaga medis, tetapi juga tenaga yang menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Agung dalam acara Indonesia Forward CNN Indonesia, Rabu, 1 April 2020.

Karena itu, Agung berharap masyarakat Indonesia mau menghargai perjuangan kaum tani, serta mendorong mereka agar mematuhi SOP kebijakan pemerintah pusat tentang menjaga pola hidup sehat dan melakukan physical distance pada saat bercocok tanam di area pertanian.

“Sampai dengan hari ini secara parsial ada insentif kepada mereka yang ikut mengupayakan menjaga ketahan pangan, tetapi memang secara nasional sedang kita pikirkan,” katanya.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah menjaga para petani. Atas dasar itu, maka kehadiran tenaga penyuluhan sangat dibutuhkan. Namun jika online system sudah berjalan baik (Agricultural Extension), permasalahan yang terkait dengan kebutuhan dan tuntutan petani, dapat dijawab secara cepat.