BONTANG – Dana jumbo kisaran Rp 39 miliar sudah disiapkan Pemkot Bontang untuk penanganan pandemi Covid-19. Pos anggaran ini dikhususkan untuk sektor medis, hingga dampak ekonomi, sosial. Terutama masyarakat Bontang. Salah satunya, pemberian dana stimulan Rp 500 ribu per Kepala Keluarga dan PDAM gratis, tiga bulan.

Teknis penyaluran Rp 500 ribu per Kepala Keluarga (KK) khususnya warga kurang mampu di Kota Bontang, Kalimantan Timur juga dimatangkan. Ini disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang, Aji Erlinawaty usai rapat koordinasi percepatan penangan Covid-19 lintas OPD dan sektor swasta, perusahaan, Rabu (1/4) siang.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni bilang, data dan kriteria warga kurang mampu mengacu kepada aturan pemerintah. Jika merujuk itu, ada kisaran 8.510 kepala keluarga (KK). Sementara, 4.708 KK sudah mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah pusat setiap bulannya. Sisanya, 3.802 KK yang akan disasar mendapatkan Rp 500 ribu per bulan. Dimulai April, Mei, sampai Juni.

“Kalau data Dinas Sosial ya ada 3 ribuan. Tapi bisa jadi bertambah. Apalagi, adanya pandemi Corona ada penambahan warga miskin baru. Sebut saja pekerja informal. Ada ojek daring, penjual pentol, nelayan dan masih banyak lagi,” beber Neni.

Data warga kurang mampu terus dikumpulkan. Pemkot melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihak swasta, seperti asosiasi penjual pentol, ojek daring, sampai Ketua RT juga akan diminta mendata. “Semua dilibatkan, jangan sampai ada yang membutuhkan malah enggak dapat. Apalagi tumpang tindih,” tegas Neni.

Pun soal penggratisan tagihan PDAM Tirta Taman Bontang. Jika mengulik data PDAM, Neni berkata ada 27 ribu pelanggan atau sambungan rumah yang akan menerima penggratisan selama 3 bulan. April sampai Juni. Puluhan ribu sambungan rumah, terkecuali sambungan di kantor dan perusahaan.

“Awalnya kan 28 ribu, ternyata data PDAM hanya 27 ribu sambungan rumah. Semua kategori rumah tangga digratiskan. Masjid, rumah ibadah juga. Usaha kecil juga gratis. Kecuali perusahaan besar ya, tetap bayar,” tambah Neni.

Sementara Wali Kota Neni memastikan anggaran jumbo Rp 39 miliar ini diperoleh dari pergeseran anggaran APBD 2020. Mulai dari dana perjalanan dinas pejabat dialihkan seluruhnya ke penanganan Covid-19.

“Pejabat kan sudah enggak boleh perjalanan dinas. Nah, kita ambil dananya untuk penanganan Covid-19,” jelas Aji.

Selain memangkas perjalanan dinas, ada juga kegiatan diubah. Misalnya, pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis serta pembuatan ruang isolasi di gedung klinik RSUD Taman Husada. Semula Pemkot akan membangun lantai 5 untuk rumah sakit tipe B, tapi dijadikan ke ruang isolasi. Dananya kisaran Rp 4 miliar.

“Kalau kurang, kita tambah dari anggaran Pilkada Bontang di KPU. Di sana ada Rp 20 miliar. Mungkin baru terpakai Rp 1 miliar. Kita masih ada anggaran untuk penangan Covid-19,” ujar Neni. ***

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *