BALIKPAPAN — Pemerintah pusat mengirimkan bantuan 700 rapid test untuk Balikpapan dan sampai saat ini sudah digunakan sebanyak 400 tapid tes untuk pengecekan.

“Hari ini pesanan rapid test yang dilakukan pemerintah kota secara mandiri menggunakan dana APBD kota sudah tiba,”jelas Rizal.

Ditambahkan bahwa ada 800 rapid testkid tahap pertama yang datang beserta APD lainnya juga masker kain, nantinya rapid test ini bisa dilakukan di RS Beriman Balikpapan.

Diprioritaskan untuk petugas kesehatan serta ODP yang mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota dan tidak berbayar.

Rizal menjelaskan bahwa hal ini akan mempermudah untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan penyebaran. Selain itu menyikapi instruksi Pemerintah Republik Indonesia mengenai himbauan penggunaan masker maka pemerintah kota Balikpapan bekerjasama dengan pengerajin atau UMKM lokal membuat masker kain yang nantinya akan di distribusikan kepada warga. Beberapa sudah jadi dan siap distribusikan.

Hari ini juga ada 2 pasien positif di Balikpapan yang sebelumnya berstatus PDP.

Tentunya, hal lain pemerintah kota memberikan kebijakkan pemotongan sewa 50% kepada sembilan Rusunawa yang ada di Balikpapan selama 3 bulan. Beberapa kebijakan bantuan sosial lainnya segera direalisasikan dan diumumkan. (DISKOMINFO/Lely)

Jakarta—Pemerintah ingin melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19, selain itu juga ingin menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat di Perdesaan.

Hal itu di sampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Percepatan Program Padat Karya Tunai, melalui video confrence di Istana Merdeka, Selasa(7/4/2020).

Presiden menjelaskan, untuk menjaga daya beli masyarakat di Perdesaan, Pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan yakni penyaluran program perlindungan sosial dan mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat di Perdesaan.

Ia juga menginstruksikan kepada Jajarannya di kementerian, lembaga dan daerah untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai di karenakan keadaan yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit.

Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua Kementerian, Lembaga dan Daerah.

“Jadi Kalau biasanya mungkin hanya membuat 10 ya sekarang ini harus membuat 50, paling enggakya 5 kali. Kalau hanya normal-normal saja ya enggak akan ada tendangannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden melihat beberapa Kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai, seperti program-program yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta di Kementerian BUMN.

“Dana desa bisa kita gunakan untuk dua hal, yang pertama untuk bantuan sosial warga yang terdampak dan yang kedua Program Padat Karya Tunai di desa. Ini yang harus dipercepat,” tegas Presiden.

Dari laporan yang diterima, sambung Presiden, di akhir Maret 2020, dana desa yang tersalur baru 32 persen, yaitu hanya pada posisi angka Rp 9,3 triliun dari pagu tahap yang pertama sebesar Rp 28 triliun.

“Artinya kalau dari total Rp 72 triliun, itu baru 13 persen. Masih kecil sekali,” ujarnya.

Jokowi juga minta agar dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar Program Padat Karya Tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran.

“Ini harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pengangguran, atau yang setengah menganggur. Kalau bisa memang upah kerja itu diberikan setiap hari. Tapi kalau tidak bisa ya satu minggu,”harapnya.

Di akhir penyampaiannya, Jokowi mengingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai ini tetap menjalankan protokol kesehatan sehingga pelaksanaan Program Padat Karya Tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Sumber : Youtube (Sekretariat Presiden)

https://setkab.go.id

Berau – Wakil Bupati Berau, H Agus Tantomo melakukan peninjauan di PLTD Sambaliung guna memastikan penyebab listrik padam, Senin (6/4).

Setelah melakukan peninjauan dengan didampingi Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tanjung Redeb, Hendra T, Wabup Agus Tantomo memastikan suplai listrik masyarakat akan kembali normal.

“Saya harap tidak ada jadwal pemadaman listrik. Tapi jam 1 siang ini dipastikan nyala listriknya karena ada suplai listrik masuk dari PLTU Berau sebanyak 7 mega satt,” ujar wabup, Agus Tantomo.

Sementara itu, Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) Hendra T mengatakan jika saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan satu unit Over Houl.

“Saat ini kita sedang melakukan proses perbaikan satu unit over houl yang berkapasitas 1000 kw,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk memenuhi suplai listrik ke masyarakat dibutuhkan 22 mega watt hingga 26 mega watt.

“Insyallah tidak ada pemadaman listrik cukup lama, kita maksimalkan tidak ada jadwal pemadaman dalam waktu dekat ini,” pungkasnya.

 

 

 

 

Samarinda—–Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Plt. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim, Andi Muhammad Ishak mengungkapkan tidak ada penambahan hasil positif per 7 April 2020. Sampai hari ini masih 31 kasus yang dinyatakan positif di Kaltim.

“Kasus positif hari ini tidak ada, begitu juga dengan kasus negative,” ucap Andi saat video conference melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Selasa (7/4/2020).

Andi menjelaskan untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) ada penambahan sebanyak 145 orang, selesai pemantauan 2.540 dan 2.236 dalam proses pemantauan.

Kemudian juga terjadi penambahan pada kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang berjumlah 5 orang, yaitu 1 kasus dari Kota Samarinda dan 4 kasus dari Kota Balikpapan.

Selain itu, lanjut Andi dari data PDP juga terjadi pengurangan kasus, ini merupakan koreksi dari data ganda dan telah dikonfirmasi sebagai kasus yang sama. Sehingga kasus PDP di Kabupaten Berau berkurang dari 22 menjadi 21 Kasus.

Dengan begitu total PDP di Kaltim per hari ini sebanyak 232 kasus dan 64 kasus PDP masih dalam proses.

Ditambahkannya, untuk kasus negatif per hari ini Rabu 7 April 2020 tidak ada penambahan kasus.

Samarinda—Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Kaltim menggelar rapat Video Conference (vidcon) bersama Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 Direktur Jenderal Bina Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Drs Nyoto Suwugnyo.

Rapat tersebut merupakan hasil tindak lanjut arahan Presiden RI H. Joko Widodo dalam sidang kabinet terbatas penanganan Covid-19 pada hari Kamis (2/4/2020).

Dalam laporannya kepada Kementerian, Kepala Bappeda Kaltim, Iman Hidayat menyampaikan terkait Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota yang saat ini telah mencapai 80%.

Artinya dari 10 kabupaten/kota, ada delapan telah melaksanakan musrenbang dan dua akan melaksanakannya pada besok dan lusa.

“Dengan demikian pada minggu ini seluruh pelaksanaan musrenbang di tingkat kabupaten kota akan bisa semuanya terselesaikan,”ungkap Iman, Di ruang Geospatial support Command Center, Bappeda Kaltim, Jalan Kusuma Bangsa, Selasa(7/4).

Kemudian Iman menuturkan, untuk Musrenbang di tingkat Provinsi, pihaknya akan menjadwalkannya pada tanggal 29 dan 30 april 2020 mendatang dengan didahului dengan pra musrenbang yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 28 April.

Sementara itu dalam penyampaian yang lain mengenai Covid-19, ia menuturkan saat ini Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 33,7 Milliar yang dimana anggaran tersebut berasal dari belanja tak terduga (BTT) dan juga dari pergeseran anggaran.

“Jadi yang sedang dijalankan itu dengan menggunakan anggaran berasal dari BTT dan berasal dari pergeseran sebesar Rp 33,7 Milliar. Kemudian usulan baru yang sudah masuk untuk 3 bulan ke depan sebesar Rp 16,4 Milliar,”jelasnya.

Iman menyampaikan pihaknya juga sedang melakukan realokasi anggaran dan refocusing untuk menangani Covid-19 dengan rincian, yang pertama potensi alokasi anggaran untuk penanggulangan virus ini adalah sebesar Rp 351 milliar.

“Dana tersebut berasal dari pemotongan biaya perjalanan dinas baik di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri sebesar Rp 148 miliar dan penundaan kegiatan Rp sebesar 203 miliar,”paparnya.

Di akhir laporan, ia mengungkapan saat ini pihaknya sedang menyusun finalisasi rencana anggaran percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau recofusing perubahan alokasi anggaran sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 dengan target penyelesaian sebelum tanggal 9 April 2020.

Samarinda – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pimpin Video Conference (Vicon) bersama beberapa menteri terkait dan ratusan Sekretaris Daerah, Walikota dan bupati se- Indonesia, Selasa (7/4/2020).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri BKPM Bahlil Lahadalia memberikan arahan kepada 497 peserta yang ikut Vicon melalui jalur Zoom Meeting.

Vicon ini guna mensinkronkan kebijakan antara pusat dan daerah terkait penanganan Covid 19 di Indonesia.

“Dari dua tim ini sudah ada data lengkap dari kebutuhan yang sudah di rekap kami harap UMKM yang ada bisa survive”, Tegas Tito.

Kementrian Dalam Negeri membentuk 2 tim,
Tim 1. inventarisasi alat kesehatan dan Tim 2. inventarisasi UMKM produsen alat kesehatan.

Tim 1, kebutuhan nasional merekap 30 provinsi dan 255 Kab/Kota pertanggal 6 April 2020 terdiri dari barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat, alat pelindung petugas media, sarana dan prasaranan alat medis dan perlengkapan pasca wafat.

Tim 2. pendataan industri dalam negeri, barang proteksi individu, barang protekai untk masy,barang proteksi untuk media, kesiapan RS, barang pasien dan peralatan untuk yg meninggal.

“langkah mobilisasi nasional, kerjasama antara pusat dan daerah, dan kesiapan pangan ini sangat penting” Pesan Tito.

Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dihadiri Plt.Sekretaris Daerah Sa’Bani dan didampingi Assisten II Setda Prov Kaltim Abu Helmi, Kadis Peternakan Dadang Sudarya, Kepala BPBP Kaltim Nazrin, Kepala Satpol PP Gede Yusa, Plt. Kadisnaker Kaltim Datu Badaruddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riri Indra Riadi, Karo Humas M.Syafranuddin dan Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah Anan Dani.

Tana Paser – Pemerintah Kabupaten Paser akan mengisolasi Orang Dalam Pantauan (ODP) COVID-19 di sebuah ruang khusus bagi mereka yang masih berkeliaran di luar rumah serta tidak mengindahkan imbauan untuk isolasi di rumah sendiri.

Jubir Percepatan Penanganan COVID-19 Amir Faisol mengatakan imbauan untuk isolasi mandiri di rumah sudah dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran potensi adanya COVID-19 dari ODP selepas datang dari daerah terjangkit.

“Isolasi akan dilakukan untuk ODP yang dicurigai masih keluar rumah,” kata Amir saat memberi keterangan pers di ruang Media Center COVID-19, Senin 6 April 2020.

Pemkab Paser kata Amir telah menyediakan 15 rumah dinas. Setiap rumah nantinya akan diisi oleh 3 orang, beserta tenaga medis yang merawat serta Satpol PP yang berjaga.

Dengan demikian belasan rumah dinas itu nantinya lanjut Amir diperuntukkan 45 ODP yang prioritas berdasarkan pertimbagan medis.

“Nanti sekitar 45 ODP prioritas yang akan diisolasi, berdasarkan pertimbangan medis. Termasuk yang tak mematuhi imbauan isolasi diri,” ujar Amir.

Lanjut Amir, saat ini jumlah ODP di Paser semakin meningkat. Bahkan ia mengatakan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini sudah mencapai 8 orang dari total 16 orang, dimana 8 sudah dipulangkan.

Kondisi ini membuat Pemkab Paser mengimbau kepada warga untuk mematuhi edaran berdiam diri di rumah, menjaga jarak serta membiasakan pola hidup bersih; mencuci tangan selepas beraktivitas.

BONTANG – Stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 kembali dikucur. Pemkot Bontang memberi subsidi bagi 198 Kepala Keluarga (KK) di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Kelurahan Api-Api.

Subsidi yang diterima yakni membebaskan iuran bulanan bagi penyewa selama 3 bulan. Kepada awak media Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan pembebasan biaya sewa di Rusunawa Api-Api berlaku mulai April hingga Juni 2020 mendatang.

“Kita gratiskan mulai April ini hingga Juni mendatang,” ujar Neni

Lebih lanjut, Neni menjelaskan penguni Rusunawa tersebut dihuni warga yang berpenghasilan rendah. Penanganan dampak covid-19 di Bontang membuat kebanyakan warga yang berprofesi sebagai buruh di Rusunawa tersebut tidak bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan.

“Warga di sini kebanyakan buruh, mereka juga terdampak penanganan covid-19 jadi sudah sepatutnya dibantu,” pungkasnya.

Ditambahkan Kepala UPT Rusunawa Api-Api Eli Tarliah menjelaskan , hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat resmi mengenai ditiadakannya sewa rusunawa selama 3 bulan tersebut.

Hal tersebut sebagai dasar hukum, untuk kemudian disampaikan kepada seluruh penghuni rusunawa. “Kami masih menunggu surat resminya. Setelah itu ada, baru disampaikan ke penghuni,” ujarnya.

Sebagai informasi, di Rusunawa Api-Api terdapat 198 kamar yang telah terisi oleh 198 keluarga. Rusunawa yang terdiri dari 4 lantai tersebut , dibagi menjadi dua blok, yakni blok A dan B.

Biaya sewa lantai dasar dan lantai 1 bervariasi mulai dari Rp 250 ribu, lantai 2 Rp 230 ribu, lantai 3 senilai Rp 210 ribu dan lantai 4 berkisar Rp 190 ribu per bulannya.

SAMARINDA. Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) menggelar donor darah dalam rangka membantu PMI mengatasi kekurangan persediaan darah sebagai akibat Social Distancing untuk hadapi Pandemi Covid–19, di aula Makodim 0901/Samarinda Jl. Gajah Mada Kota Samarinda, Selasa (7/4/2020).

Kegiatan donor darah diikuti puluhan Personel Makorem 091/ASN, Kodim 0901/Samarinda, Satbalak Korem 091/ASN dan Yonif 611/Awang Long.

Kapenrem 091/ASN Kapten Arh Azrul Azis menjelaskan, kegiatan donor darah yang diselenggarakan bertujuan untuk membantu PMI Kota Samarinda dalam penyediaan Darah, Alhamdulillah pagi ini terkumpul sebanyak 34 Kantong Darah, yang hadir 37 orang dan HB rendah 3 orang.

Imbas dari kebijakan Sosial Distancing stok darah di PMI mulai menipis. Sementara di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan Darah masih cukup tinggi. “Oleh karena itu, kegiatan ini penting dilaksanakan untuk membantu PMI,” ujar Kapenrem.

Kegiatan donor darah yang dilakukan, tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah di tengah Pandemi Corona Covid-19, seperti sebelum masuk ruangan peserta Donor Darah mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun anti septik, pemeriksaan suhu badan, menjaga jarak anggota yang akan mendonorkan darahnya dan tidak berkerumun serta mengatur waktu masuk ke ruangan donor secara bergiliran,” ujarnya.

Penrem 091/ASN

PENAJAM.– Di masa-masa sulit darurat Virus Corona ( covid-19 ) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sejumlah warga, kelompok dan instansi bahu-membahu meringankan beban warga yang kurang mampu.

Hal yang patut ditiru dilakukan seorang Babinsa Desa Api-Api Koramil 02/Waru, Serda Sarbani, Selasa (7/4/2020).

Serda Sarbani menyisihkan gajinya untuk membantu warga yang tengah menjalani isolasi mandiri.

Rusmiati (27), warga Desa Api-Api, menjadi salah satu penerima bantuan dari Babinsa Desa Api-Api tersebut, dikarenakan Rusmiati sedang menjalani isolasi mandiri usai bepergian dari Sulawesi.

“Betul ada salah satu warga binaan kami yang sedang menjalani isolasi mandiri dan Alhamdulillah kami ada sedikit rezeki untuk saling berbagi kepada Ibu Rusmiati dan keluarganya,” ujar Serda Sarbani.

Kegiatan yang dilakukan oleh Babinsa tersebut merupakan salah satu pelaksanaan metode Binter bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan TNI dengan rakyat,

sehingga nantinya ke depan akan mempermudah dalam melakukan koordinasi guna menangani permasalahan yang timbul di wilayah binaannya dan kecintaannya terhadap rakyatnya.

“Saya berharap tetap laksanakan isolasi mandiri sesuai dengan anjuran dan perintah dari puskesmas Waru. Dan ini ada sembako semoga bermanfaat bagi ibu sekeluarga dalam menjalani isolasi mandiri,

bila ada sesuatu perkembangan dengan kesehatan ibu sekeluarga segera ke puskesmas terdekat,” tutur Serda Sarbani kepada Rusmiati.

Sumber Penrem 091/ASN