Samarinda—Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Kaltim menggelar rapat Video Conference (vidcon) bersama Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 Direktur Jenderal Bina Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Drs Nyoto Suwugnyo.

Rapat tersebut merupakan hasil tindak lanjut arahan Presiden RI H. Joko Widodo dalam sidang kabinet terbatas penanganan Covid-19 pada hari Kamis (2/4/2020).

Dalam laporannya kepada Kementerian, Kepala Bappeda Kaltim, Iman Hidayat menyampaikan terkait Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota yang saat ini telah mencapai 80%.

Artinya dari 10 kabupaten/kota, ada delapan telah melaksanakan musrenbang dan dua akan melaksanakannya pada besok dan lusa.

“Dengan demikian pada minggu ini seluruh pelaksanaan musrenbang di tingkat kabupaten kota akan bisa semuanya terselesaikan,”ungkap Iman, Di ruang Geospatial Support Command Center, Bappeda Kaltim, Jalan Kusuma Bangsa, Selasa(7/4).

Kemudian Iman menuturkan untuk Musrenbang di tingkat Provinsi, pihaknya akan menjadwalkannya pada tanggal 29 dan 30 april 2020 mendatang dengan didahului dengan pra musrenbang yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 28 April.

Sementara itu dalam penyampaian yang lain mengenai Covid-19, ia menuturkan saat ini Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 33,7 Milliar yang dimana anggaran tersebut berasal dari belanja tak terduga (BTT) dan juga dari pergeseran anggaran.

“Jadi yang sedang dijalankan itu dengan menggunakan anggaran berasal dari BTT dan berasal dari pergeseran sebesar Rp 33,7 Milliar. Kemudian usulan baru yang sudah masuk untuk 3 bulan ke depan sebesar Rp 16,4 Milliar,”jelasnya.

Iman menyampaikan pihaknya juga sedang melakukan realokasi anggaran dan refocusing untuk menangani Covid-19 dengan rincian, yang pertama potensi alokasi anggaran untuk penanggulangan virus ini adalah sebesar Rp 351 milliar.

“Dana tersebut berasal dari pemotongan biaya perjalanan dinas baik di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri sebesar Rp 148 miliar dan penundaan kegiatan Rp sebesar 203 miliar,”paparnya.

Di akhir laporan, ia mengungkapan saat ini pihaknya sedang menyusun finalisasi rencana anggaran percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau recofusing perubahan alokasi anggaran sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 dengan target penyelesaian sebelum tanggal 9 April 2020.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *